Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on February 09, 2018
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Amran Sulaiman, Menteri Pertanian RI menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada tanggal 11 Januari 2018. Permentan tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian diundangkan doleh Ditjen Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124 pada tanggal 18 Januari 2018 di Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Abstraksi

Abstraksi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian adalah tentang:

  1. ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian, dan pengelolaan balai penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/ OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/ 4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan;
  2. meninjau kembali hal di atas karena adanya perubahan organisasi perangkat daerah dan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
  3. sehingga dirasa perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;

Dasar Hukum

Dasar hukum penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/ OT.140/1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/PERMENTAN/ OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1611);
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/PERMENTAN/ OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/PERMENTAN/ SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1325);
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/ SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

Ketentuan Umum

Ketentuan umum atau definisi istilah yang ada dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian :

  1. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
  2. Sistem Penyuluhan Pertanian adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
  3. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  4. Pelaku Utama Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya.
  5. Pelaku Usaha Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
  6. Kebijakan Penyuluhan Pertanian adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan.
  7. Strategi Penyuluhan Pertanian adalah langkah-langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan pertanian.
  8. Metode Penyuluhan Pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong, dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  9. Materi Penyuluhan Pertanian adalah bahan Penyuluhan Pertanian yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hokum, dan kelestarian lingkungan.
  10. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Penyuluhan Pertanian.
  11. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
  12. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  13. Kelembagaan Penyuluhan Swadaya adalah kelembagaan penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama, baik perorangan maupun kelompok.
  14. Kelembagaan Penyuluhan Swasta adalah kelembagaan penyuluhan yang dibentuk oleh Pelaku Usaha dengan memperhatikan kepentingan Pelaku Utama serta pembangunan Pertanian setempat.
  15. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
  16. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
  17. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
  18. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
  19. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam Penyuluhan Pertanian.
  20. Pemuda Tani Inovatif adalah petani muda yang memiliki kemampuan inovasi bidang pertanian untuk dirinya sendiri dan lingkungannya.
  21. Pelatihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan, baik berupa teori maupun praktik dari fasilitator ke penyuluh melalui metode partisipatif.
  22. Kunjungan adalah kegiatan penyuluh kepada kelompoktani di wilayah kerjanya yang dilakukan secara teratur, terarah, dan berkelanjutan.
  23. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Pertanian.

Maksud dan Tujuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Maksud dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian adalah sebagai acuan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk pengelola Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swasta, dan Swadaya, serta instansi terkait dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, mulai dari pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa serta pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian adalah untuk meningkatkan:

  1. kualitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
  2. peran dan partisipasi aktif petani, Kelembagaan Petani, dan KEP; dan
  3. kontribusi Penyuluhan Pertanian dalam pencapaian produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional dan komoditas lain yang ditetapkan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian adalah:

  1. Kebijakan, strategi, dan program;
  2. Kelembagaan
  3. Ketenagaan;
  4. Pelaksanaan;
  5. Prasarana dan sarana;
  6. Mekanisme dan tata hubungan kerja;
  7. Pembinaan dan pengawasan;
  8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  9. Pembiayaan.

Kebijakan, Strategi dan Program

Umum

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi. Kebijakan dilakukan secara terintegrasi dengan program pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani melalui pendekatan kawasan pertanian. Strategi dilakukan dengan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang profesional.

Kebijakan diarahkan untuk melaksanakan fungsi Sistem Penyuluhan Pertanian:

  1. memfasilitasi proses pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  2. mengupayakan kemudahan akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lain untuk mengembangkan usahanya;
  3. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  4. membantu Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani menjadi KEP yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan;
  5. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam mengelola usaha;
  6. menumbuhkan kesadaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
  7. melembagakan nilai budaya pembangunan Pertanian yang maju dan modern bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha secara berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi dijabarkan ke dalam program yang disusun secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Program dilaksanakan melalui pendekatan kawasan Pertanian untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Kebijakan

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi. Kebijakan tersebut meliputi:

  1. pengembangan kemitraan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Petani, dan KEP;
  2. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk Pertanian melalui keterpaduan sistem agribisnis hulu-hilir, teknologi tepat guna, dan teknologi informasi;
  3. fasilitasi pengembangan kemandirian dan profesionalisme Penyuluh Pertanian melalui peningkatan kompetensi profesi, dan lembaga sertifikasi profesi; dan
  4. pemenuhan prasarana, sarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi. Strategi tersebut meliputi:

  1. penguatan fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian sebagai penggerak utama penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada masing-masing wilayah administrasi pemerintahan;
  2. fasilitasi penguatan posisi tawar petani dalam sistem agribisnis hulu-hilir melalui penumbuhan dan pengembangan KEP, serta penguatan aksesibilitas informasi agribisnis berbasis teknologi informasi (cyber extension);
  3. pengembangan Kelembagaan Petani melalui peningkatan profesionalisme dalam berusaha tani untuk pembangunan Pertanian berkelanjutan;
  4. peningkatan peran serta pemerintah daerah dan swasta dalam pemenuhan dan pengembangan prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
  5. peningkatan kualitas ketenagaan Penyuluhan Pertanian melalui penataan, penempatan, dan pelatihan peningkatan profesionalisme; dan
  6. peningkatan sinergitas antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Strategi penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian yang terpadu, berbasis kawasan Pertanian dan berkelanjutan, meliputi:

  1. penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swadaya, dan Swasta;
  2. penguatan ketenagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swadaya, dan Swasta;
  3. penguatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan;
  4. penguatan peran pemerintah daerah dan swasta dalam penyediaan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian; dan
  5. pengembangan Penyuluhan Pertanian melalui kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta (Public Private Partnership).

Program Penyuluhan Pertanian

Kebijakan dan Strategi dijabarkan ke dalam program yang disusun secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan. Program Penyuluhan Pertanian, meliputi:

  1. penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;
  2. pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya, dan Swasta;
  3. pemberdayaan Kelembagaan Petani, yaitu kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan KEP;
  4. pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta;
  5. peningkatan sinergitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antarkelembagaan Penyuluhan Pertanian, antara kelembagaan Penyuluhan Pertanian dengan dinas teknis terkait, dan lembaga penelitian;
  6. peningkatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian melalui kerjasama kemitraan Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta;
  7. peningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Pertanian dan petani;
  8. penumbuhan dan pengembangan generasi muda Pertanian dalam upaya regenerasi petani berkelanjutan;
  9. penumbuhan dan pengembangan wirausahawan bidang Pertanian; dan
  10. peningkatan dukungan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian berbasis teknologi kekinian.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah terdiri atas:

  1. Badan PPSDMP di Pusat;
  2. Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi:
  3. Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota; dan
  4. Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan.
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Badan PPSDMP di Pusat bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi

Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi berfungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan pengelola satuan administrasi pangkal (satminkal) Penyuluh Pertanian di daerah provinsi. Dinas Provinsi yang memiliki potensi komoditas pertanian dominan ditetapkan sebagai pengelola satuan administrasi pangkal (satminkal) Penyuluh Pertanian. Tugas Dinas tersebut adalah:

  1. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
  2. menyusun kebijakan dan programa Penyuluhan Pertanian provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa Penyuluhan Pertanian nasional;
  3. melakukan diseminasi inovasi dan penerapan teknologi pertanian;
  4. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
  5. melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya, Swasta dan Pemuda Tani Inovatif;
  6. mengembangkan sistem manajemen informasi Penyuluhan Pertanian;
  7. mengembangkan dan menguatkan KEP;
  8. melaksanakan penyeliaan, pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Pertanian; dan
  9. fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya Penyuluhan Pertanian.
Kabupaten / Kota

Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota berfungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian. Jika potensi komoditas pertaniannya dominan ditetapkan sebagai pengelola satuan administrasi pangkal (satminkal) Penyuluh Pertanian. Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota melaksanakan tugas:

  1. menyusun kebijakan dan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan programa Penyuluhan Pertanian provinsi dan nasional;
  2. melaksanakan Penyuluhan Pertanian dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan Metode Penyuluhan Pertanian;
  3. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran Materi Penyuluhan Pertanian bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  4. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan Penyuluhan Pertanian;
  5. menumbuhkan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Pemuda Tani Inovatif;
  6. melakukan inventarisasi dan validasi Penyuluh Pertanian Swasta;
  7. menumbuhkan, mengembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  8. menumbuhkan KEP;
  9. melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  10. mengembangkan sistem manajemen informasi Penyuluhan Pertanian;
  11. melaksanakan penyeliaan, pemantauan, dan evaluasi Penyuluhan Pertanian; dan
  12. fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya Penyuluhan Pertanian.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah. Pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Penyuluhan Pertanian

Balai Penyuluhan Pertanian merupakan unit kerja nonstruktural dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota.Balai Penyuluhan Pertanian berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha. Balai Penyuluhan Pertanian merupakan pos simpul koordinasi (posko) pembangunan Pertanian berbasis kawasan.

Pembentukan balai Penyuluhan Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Balai Penyuluhan Pertanian:

  1. menyusun programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota;
  2. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian;
  3. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
  4. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  5. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  6. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  7. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (posluhdes); dan
  8. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.
Pengelolaan balai Penyuluhan Pertanian

Pengelolaan balai Penyuluhan Pertanian dilakukan paling kurang melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan balai Penyuluhan Pertanian diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta

Bentuk Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya berbentuk Kelembagaan Petani, dan KEP atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang melakukan fungsi Penyuluhan Pertanian.

Kelembagaan Petani meliputi:

  1. kelompok tani,
  2. gabungan kelompok tani,
  3. asosiasi komoditas Pertanian,
  4. dewan komoditas Pertanian nasional, dan
  5. Kelembagaan Petani yang dibentuk oleh para petani.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta berbentuk badan usaha dibentuk oleh Pelaku Usaha, yang melakukan fungsi Penyuluhan Pertanian dengan memperhatikan kepentingan Pelaku Utama dan pembangunan Pertanian setempat.

Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta berfungsi sebagai mitra kerja Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah untuk memperkuat fungsi Penyuluhan Pertanian dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tugas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta melaksanakan tugas:

  1. menyusun perencanaan Penyuluhan Pertanian yang terintegrasi dengan programa Penyuluhan Pertanian;
  2. melaksanakan pertemuan dengan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama sesuai dengan kebutuhan;
  3. membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  4. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  5. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan;
  6. menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  7. menyampaikan informasi Pertanian dan teknologi usaha kepada sesama Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  8. mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan Pertanian serta perdesaan Swadaya bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  9. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  10. melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah, pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan
  11. melakukan pemantauan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta
  • Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta dilakukan paling sedikit melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

Pos Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan

Pos Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk:

  1. menyusun programa Penyuluhan Pertanian;
  2. melaksanakan Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan;
  3. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
  4. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  5. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  6. melaksanakan kegiatan rembug tani, pertemuan teknis, temu lapang, dan Metode Penyuluhan Pertanian lainnya bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  7. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pelatihan bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha; dan
  8. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Komisi Penyuluhan Pertanian

Komisi Penyuluhan Pertanian meliputi komisi penyuluhan pertanian nasional, komisi Penyuluhan Pertanian provinsi, dan komisi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota.

Komisi Penyuluhan Pertanian melaksanakan tugas memberikan masukan kepada:

  1. Menteri Pertanian sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian nasional;
  2. gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian provinsi;
  3. bupati/wali kota sebagai bahan penyusunan kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota.

Pembentukan komisi Penyuluhan Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelembagaan Pendukung Penyuluhan Pertanian

  1. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, bersinergi dengan kelembagaan pendukung Penyuluhan Pertanian.
  2. Kelembagaan pendukung Penyuluhan Pertanian meliputi direktorat jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian, perguruan tinggi, dan instansi terkait lain.
  3. Direktorat jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lain menyediakan program peningkatan produksi, prasarana, dan sarana Pertanian, inovasi teknologi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pertanian.
  4. Perguruan tinggi menyediakan inovasi teknologi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pertanian.
  5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pertanian dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis pusat dan unit pelaksana teknis dinas daerah yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, pelatihan, dan/atau pengkajian.

Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Peran Ketenagaan Penyuluhan Pertanian adalah sebagai fasilitator dan dinamisator dalam Penyuluhan Pertanian.

Ketenagaan Penyuluhan Pertanian meliputi:

  1. Penyuluh Pertanian PNS,
  2. THL-TB Penyuluh Pertanian,
  3. Penyuluh Pertanian Swadaya, dan
  4. Penyuluh Pertanian Swasta.

Penataan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Penataan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan melalui:

  1. Pemetaan,
    1. Dilaksanakan di Pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
      Pemetaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
    2. Dilakukan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
    3. Memperhatikan kebutuhan pembangunan Pertanian masing-masing subsektor di setiap wilayah berdasarkan:
      1. Potensi wilayah;
      2. Beban kerja;
        mencakup kompetensi keterampilan atau keahlian di bidang Pertanian serta jenjang jabatan.
        Keahlian untuk Penyuluh Pertanian PNS di Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota merupakan kualifikasi kompetensi khusus di bidang Pertanian.
        Keterampilan untuk Penyuluh Pertanian PNS di kecamatan dan desa/kelurahan merupakan kualifikasi kompetensi umum di bidang Pertanian.
      3. Jumlah rumah tangga petani; dan
      4. Rasio antara ketersediaan dan kebutuhan Penyuluh Pertanian.
  2. Pengangkatan atau penetapan,
    1. Pengangkatan Penyuluh Pertanian PNS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia.
    2. Penetapan THL-TB Penyuluh Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan.
    3. Penetapan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

    Pengangkatan Penyuluh Pertanian PNS yang berasal dari jabatan struktural dan jabatan fungsional lain, dilaksanakan berdasarkan formasi yang tersedia dan dinyatakan lulus uji kompentensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Penempatan,
    Penempatan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta dilaksanakan sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS.
    Penempatan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta, dilaksanakan untuk mengembangkan:
    1. kawasan Pertanian;
    2. teknologi Pertanian; dan
    3. kemitraan Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan Swasta.

    Penyuluh Pertanian PNS dalam hal dialihtugaskan, harus diganti dengan Penyuluh Pertanian PNS yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Peningkatan kompetensi,
    Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian dilakukan untuk memenuhi standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
    Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertaniandilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan:
    1. dasar terampil;
    2. dasar ahli;
    3. alih kelompok;
    4. teknis;
    5. kepemimpinan dan manajemen.

    a - d dilaksanakan untuk Penyuluh Pertanian PNS
    d - e dilaksanakan untuk THL TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta. Pendidikan dan pelatihan teknis, kepemimpinan dan manajemen untuk Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta diarahkan untuk meningkatkan kemampuan metodologi Penyuluhan Pertanian, teknis Pertanian, serta kepemimpinan dan manajemen.
    Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian dilaksanakan oleh kelembagaan pendidikan dan pelatihan Pertanian Pemerintah yang terakreditasi.
    Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian dapat diselenggarakan oleh kelembagaan pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah yang terakreditasi bekerja sama dengan kelembagaan pendidikan dan pelatihan Pertanian Pemerintah.
    Pendidikan dan pelatihan teknis untuk THL TB Penyuluh Pertanian diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi proses belajar, metodologi Penyuluhan Pertanian, teknis Pertanian, dan kewirausahaan.

  5. Sertifikasi kompetensi.
    • Sertifikasi kompetensi Penyuluh Pertanian dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
    • Sertifikasi kompetensi Penyuluh Pertanian dilaksanakan oleh LSP melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Pertanian.
    • Hasil uji kompetensi yang dinyatakan lulus, diberikan sertifikat kompetensi.
    • Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian mengacu pada:

  1. Programa Penyuluhan Pertanian
  2. Materi Penyuluhan Pertanian
  3. Metode Penyuluhan Pertanian

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian bertumpu pada:

  1. peran serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
  2. kerjasama antarkelembagaan dan antara kelembagaan.
    • dilakukan secara vertikal, horisontal, dan lintas sektoral.
    • dilakukan dalam lingkup nasional, regional, dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Programa Penyuluhan Pertanian

Programa Penyuluhan Pertanian merupakan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Programa Penyuluhan Pertanian disusun secara berjenjang terdiri atas:

  1. Programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan;
    Programa Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahandisusun oleh tim yang beranggotakan paling sedikit ketua pos penyuluhan desa/kelurahan, kepala urusan pembangunan desa/kelurahan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
    Memuat rencana kegiatan untuk perubahan perilaku yang berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan dan rencana kegiatan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani.
  2. Programa Penyuluhan Pertanian kecamatan;
    Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan disusun oleh tim yang beranggotakan paling sedikit pimpinan balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian, kepala seksi pembangunan kecamatan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
    Memuat rencana kegiatan untuk perubahan perilaku yang berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan dan rencana kegiatan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani.
  3. Programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota;
    Programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kotadisusun oleh tim yang beranggotakan paling kurang pejabat struktural yang melaksanakan tugas di bidang program, evaluasi, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
    Memuat program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota.
  4. Programa Penyuluhan Pertanian provinsi; dan
    Programa Penyuluhan Pertanian Provinsi disusun oleh tim yang beranggotakan paling kurang pejabat struktural yang melaksanakan tugas di bidang program, evaluasi, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
    Memuat program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Provinsi.
  5. Programa Penyuluhan Pertanian nasional.
    Programa Penyuluhan Pertanian Nasional disusun oleh tim yang beranggotakan paling kurang pejabat struktural yang melaksanakan tugas di bidang program, evaluasi, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
    Memuat program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Nasional.

Materi Penyuluhan Pertanian

Materi Penyuluhan Pertanian disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan memperhatikan kemanfaatan, kelestarian sumber daya pertanian, dan pengembangan kawasan Pertanian.

Materi Penyuluhan Pertanian memuat unsur:

  1. pengembangan sumber daya manusia;
  2. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan kelestarian lingkungan; dan
  3. penguatan Kelembagaan Petani.

Materi Penyuluhan Pertanian diarahkan untuk mengembangkan kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam mengelola usaha tani yang menguntungkan dan ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Materi Penyuluhan Pertanian yang memuat teknologi dapat mencakup inovasi teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Pengembangan kapasitas Pelaku Utama untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing Pelaku Utama dalam globalisasi perdagangan regional dan internasional. Dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi Penyuluhan Pertanian disusun masing-masing oleh tim penyusun materi Penyuluhan Pertanian Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.Tim sebagaimana dimaksud beranggotakan paling kurang pejabat struktural yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyuluhan dan Penyuluh Pertanian.

Materi Penyuluhan Pertanian dikemas dalam bentuk media sesuai dengan standar teknis media Penyuluhan Pertanian. Media Penyuluhan Pertanian digunakan secara komunikatif dan efektif sesuai dengan karakteristik sasaran Penyuluh Pertanian. Ketentuan lebih lanjut mengenai Materi Penyuluhan Pertanian diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

Selengkapnya dapat dilihat di bawah ini, atau silakan diunduh di lampiran.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian