Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Starla Bankum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum. Starla Bankum diatur dengan Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Sebagaimana kita keahui bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum pun memiliki standar layanan atau standar operasional yang dikenal dengan Stopela Bankum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum menyebutnya sebagai Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Stopela Bankum adalah pedoman teknis yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai penerapan standar layanan bantuan hukum.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Starla Bankum dilaksanakan dalam Pasal 2 Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yaitu bahwa untuk menjamin kualitas layanan pemberian bantuan hukum maka Menkumham menetapkan Starla Bankum atau Standar Layanan Bantuan Hukum yang meliputi Starla Bankum litigasi dan Starla Bankum nonlitigasi. Pembinaan Starla Bankum dilakukan Menteri melalui Kepala Badan.

Hak Pemberi Bantuan Hukum dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum adalah dalam rangka penerapan Starla Bankum adalah:

  1. memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah maupun dari Instansi lainnya;

  2. mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum;

  3. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;

  4. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum; dan

  5. mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari :

    1. anggaran pendapatan dan belanja negara;

    2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau

    3. sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum adalah dalam rangka penerapan Starla Bankum adalah:

  1. memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum;

  2. assessment kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;

  3. menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

  4. memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses;

  5. tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan Bantuan Hukum;

  6. tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan Bantuan Hukum;

  7. membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum yang meliputi:

    1. Stopela Bankum; dan

    2. informasi layanan Bantuan Hukum (poster, banner, infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya), dan

  8. menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

Mengenai hal Hak Penerima Bantuan Hukum, Pasal 4 ayat (1) Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, menyebut bahwa dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima Bantuan Hukum memiliki hak:

  1. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;

  2. mendapatkan layanan Bantuan Hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla Bankum, kode etik advokat, kompetensi Pelaksana Bantuan Hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian Bantuan Hukum;

  3. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

  4. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;

  5. melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum yang diterima; dan

  6. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.

Tentang Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Pasal 4 ayat (2) Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, menyebut bahwa dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima Bantuan Hukum memiliki kewajiban:

  1. bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;

  2. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan

  3. memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Penerima Bantuan Hukum dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Starla Bankum. Penilaian Penerima Bantuan Hukum terhadap Standar Layanan Bantuan Hukum disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Penyelenggara Bantuan Hukum.

Apabila Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum. Pengaduan dapat dilayangkan pula oleh pihak lain yang memiliki kepentingan.

Pengaduan Penerima Bantuan Hukum menurut Pasal 6 Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dapat dilayangkan kepada:

  1. Pemberi Bantuan Hukum dengan tembusan kepada Panitia Pengawas Daerah dan Penyelenggara Bantuan Hukum; atau

  2. Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Panitia Pengawas Daerah.

Selanjutnya Kepala Badan menyusun pedoman penanganan terhadap pengaduan untuk diterapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Daerah, dan Penyelenggara Bantuan Hukum itu sendiri. Apabila pengaduan disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut. Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada Penerima Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Daerah, dan Penyelenggara Bantuan Hukum. Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak menerima hasil penanganan pengaduan, Penerima Bantuan Hukum dapat mengadukan kepada Penyelenggara Bantuan Hukum.

Pelanggaran atas penerapan Starla Bankum dikenai Sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Starla Bankum ini. Dalam hal ini Menteri dan/atau Penyelenggara Bantuan Hukum dapat menjatuhkan sanksi apabila ada pelanggaran terhadap penerapan Starla Bankum.

Pedoman Starla Bankum ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pedoman Starla Bankum didalamnya memuat tentang Starla Bankum litigasi, Starla Bankum nonlitigasi, dan pembinaan. Pembinaan dalam Pedoman Starla Bankum meliputi asistensi, penilaian, pengaduan, dan sanksi.

Untuk memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menerapkan Stopela Bankum yang berpedoman pada pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum. Pemberi Bantuan Hukum dapat mengembangkan Stopela Bankum untuk menampung kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum.

Menkumham dalam melakukan asistensi penyusunan Stopela Bankum dan peningkatan kapasitas penerapan pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri dalam melakukan Asistensi penyusunan Stopela Bankum dan peningkatan kapasitas dan penerapan pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum, dilakukan melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengawasan Penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum dilakukan dengan mekanisme yaitu Penyelenggara Bantuan Hukum dan/atau Panitia Pengawas Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Starla Bankum. Panita Pengawas Daerah menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Starla Bankum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum. Penyampaian laporan dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum ditetapkan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 3 Februari 2021.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum ditetapkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 29 Januari 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 3 Februari 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Latar Belakang

Pertimbangan Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum adalah:

  1. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas;

  2. bahwa untuk menjamin pemberian bantuan hukum dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar layanan bantuan hukum yang dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;

Dasar Hukum

Landasan hukum Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

  1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

Isi Permenkumham tentang Starla Bankum

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

  2. Standar Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Starla Bankum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.

  3. Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Stopela Bankum adalah pedoman teknis yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai penerapan standar layanan bantuan hukum.

  4. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

  5. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

  1. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

  2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

  3. Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja khusus di bawah koordansi kantor wilayah hukum dan ham yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

  5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

  1. Untuk menjamin kualitas layanan pemberian bantuan hukum, Menteri menetapkan Starla Bankum.

  2. Starla Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. Starla Bankum litigasi; dan

    2. Starla Bankum nonlitigasi.

  3. Terhadap pelaksanaan Starla Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Kepala Badan melakukan pembinaan.

Pasal 3

  1. Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi Bantuan Hukum berhak:

    1. memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah maupun dari Instansi lainnya;

    2. mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum;

    3. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;

    4. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum; dan

    5. mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari:

      1. anggaran pendapatan dan belanja negara;

      2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau

      3. sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

    1. memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum;

    2. assessment kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;

    3. menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

    4. memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses;

    5. tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan Bantuan Hukum;

    6. tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan Bantuan Hukum;

    7. membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum yang meliputi:

      1. Stopela Bankum; dan

      2. informasi layanan Bantuan Hukum (poster, banner, infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya), dan

    8. menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

Pasal 4

  1. Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima Bantuan Hukum berhak:

    1. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;

    2. mendapatkan layanan Bantuan Hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla Bankum, kode etik advokat, kompetensi Pelaksana Bantuan Hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian Bantuan Hukum;

    3. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

    4. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;

    5. melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum yang diterima; dan

    6. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.

  2. Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

    1. bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;

    2. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan

    3. memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Pasal 5

  1. Penerima Bantuan Hukum dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Starla Bankum.

  2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Penyelenggara Bantuan Hukum.

Pasal 6

  1. Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.

  2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula disampaikan oleh pihak lain yang berkepentingan.

  3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada:

    1. Pemberi Bantuan Hukum dengan tembusan kepada Panitia Pengawas Daerah dan Penyelenggara Bantuan Hukum; atau

    2. Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Panitia Pengawas Daerah.

  4. Kepala Badan menyusun pedoman penanganan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diterapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Daerah, dan Penyelenggara Bantuan Hukum itu sendiri.

  5. Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut.

  6. Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada Penerima Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Daerah, dan Penyelenggara Bantuan Hukum.

  7. Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak menerima hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penerima Bantuan Hukum dapat mengadukan kepada Penyelenggara Bantuan Hukum.

Pasal 7

  1. Menteri dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran atas penerapan Starla Bankum.

  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan tingkatan sebagai berikut:

    1. sanksi ringan;

    2. sanksi sedang; atau

    3. sanksi berat.

  3. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:

    1. teguran lisan; atau

    2. peringatan tertulis.

  4. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara langsung oleh:

    1. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau

    2. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum.

  5. Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan secara langsung oleh:

    1. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, dalam bentuk:

      1. pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;

      2. penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berjalan; atau

      3. penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berikutnya; dan/atau

    2. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum, dalam bentuk pemberhentian atau pencabutan sementara kartu identitas, surat penunjukan, atau bentuk surat lainnya sebagai keanggotaan Pelaksana Bantuan Hukum.

  6. Sanksi berat dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan secara langsung oleh:

    1. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, dalam bentuk:

      1. pencabutan status akreditasi; atau

      2. penurunan status akreditasi; dan/atau

    2. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum, dalam bentuk pemberhentian keanggotaan Pelaksana Bantuan Hukum.

Pasal 8

  1. Kepala Badan menetapkan pedoman tentang Starla Bankum.

  2. Pedoman tentang Starla Bankum memuat:

    1. Starla Bankum litigasi;

    2. Starla Bankum nonlitigasi; dan

    3. pembinaan.

  3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi asistensi, penilaian, pengaduan, dan sanksi.

Pasal 9

  1. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menerapkan Stopela Bankum yang berpedoman pada pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

  2. Pemberi Bantuan Hukum dapat mengembangkan Stopela Bankum untuk menampung kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

  1. Menteri melalui Kepala Badan melakukan:

    1. asistensi penyusunan Stopela Bankum; dan

    2. peningkatan kapasitas dan penerapan pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum.

  2. Menteri dalam melakukan asistensi penyusunan Stopela Bankum dan peningkatan kapasitas penerapan pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

  1. Penyelenggara Bantuan Hukum dan/atau Panitia Pengawas Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Starla Bankum.

  2. Panita Pengawas Daerah menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Starla Bankum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum.

  3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 12

Pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang ditetapkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 29 Januari 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 3 Februari 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya.