Perpres 42 Tahun 2019, Perubahan Kedua Atas Perpres 10 Tahun 2010, Susunan Organisasi TNI

Susunan Organisasi TNI

Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Juli 2019 menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 8 Juli 2019 di Jakarta.

UPDATE !!!

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dicabut dan sudah tidak berlaku. Diganti dengan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.


Perpres 42 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI

Latar Belakang

Pertimbangan yang melatarbelakangi penetapan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI adalah:

  1. bahwa dalam rangka menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi Negara, kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa Indonesia, perlu membentuk komando operasi khusus Tentara Nesional Indonesia dari matra darat, laut, dan udara yang bercirikan kemampuan khusus dengan tingkat kecepatan gerak dan keberhasilan tinggi secara terintegrasi di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

Dasar Hukum

Landasan yuridis yang menjadi dasar hukum Perpres 42/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

Abstraksi

Dalam rangka menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi Negara, kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa Indonesia, pemerintah memandang perlu membentuk Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia dari matra darat, laut, dan udara yang bercirikan kemampuan khusus dengan tingkat kecepatan gerak dan keberhasilan tinggi. Menjadi pertimbangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Dengan pertimbangan tersebut pada 3 Juli 2019, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia ini mengubah susunan Markas Besar TNI menjadi:

Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

  1. unsur pimpinan: Panglima TNI.
  2. unsur pembantu pimpinan:
    1. Staf Umum TNI;
    2. Inspektorat Jenderal TNI;
    3. Staf Ahli Pimpinan TNI;
    4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan TNI;
    5. Staf Intelijen TNI;
    6. Staf Operasi TNI;
    7. Staf Personalia TNI;
    8. Staf Logistik TNI;
    9. Staf Teritorian TNI; dan
    10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI.
  3. unsur pelayanan:
    1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;
    2. Pusat Pengendalian Operasi TNI;
    3. Sekretariat Umum TNI; dan
    4. Detasemen Markas Besar TNI.
  4. Badan Pelaksana Pusat:
    1. Sekolah Staf dan Komando TNI;
    2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI;
    3. Akademi TNI;
    4. Badan Intelijen Strategis TNI;
    5. Pasukan Pengamanan Presiden;
    6. Badan Pembinaan Hukum TNI;
    7. Pusat Penerangan TNI;
    8. Pusat Kesehatan TNI;
    9. Polisi Militer TNI;
    10. Badan Perbekalan TNI;
    11. Pusat Pembinaan Mental TNI;
    12. Pusat Keuangan TNI;
    13. Pusat Sejarah TNI;
    14. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;
    15. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;
    16. Pusat Pengkajian Strategi TNI;
    17. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;
    18. Pusat Kerjasama Internasional TNI;
    19. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI;
    20. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
    21. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat;
    22. Satuan Siber TNI; dan
    23. Komando Operasi Khusus TNI.
  5. Badan Pelaksana Pusat:
    1. Sekolah Staf dan Komando TNI;
    2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI;
    3. Akademi TNI;
    4. Badan Intelijen Strategis TNI;
    5. Pasukan Pengamanan Presiden;
    6. Badan Pembinaan Hukum TNI;
    7. Pusat Penerangan TNI;
    8. Pusat Kesehatan TNI;
    9. Polisi Militer TNI;
    10. Badan Perbekalan TNI;
    11. Pusat Pembinaan Mental TNI;
    12. Pusat Keuangan TNI;
    13. Pusat Sejarah TNI;
    14. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;
    15. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;
    16. Pusat Pengkajian Strategi TNI;
    17. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;
    18. Pusat Kerjasama Internasional TNI;
    19. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI;
    20. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
    21. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat;
    22. Satuan Siber TNI; dan
    23. Komando Operasi Khusus TNI.
  6. Komando Utama Operasi TNI:
    1. Komando Pertahanan Udara Nasional;
    2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;
    3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
    4. Komando Pasukan Khusus;
    5. Komando Daerah Militer;
    6. Komando Armada;
    7. Komando Lintas Laut Militer; dan
    8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.

Dalam Pasal 12 ayat (2) Perpres 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa “Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 sampai dengan angka 8 merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan,”.

Komando Operasi Khusus TNI

Perpres 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia juga menyatakan bahwa Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia disebut Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Perpres 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia Pasal 46b ayat (2) menekankan bahwa Koopssus TNI dipimpin oleh Komandan Koopssus TNI disebut Dankoopssus TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Selanjutnya dalam Pasal 46B ayat (3) disebutkan bahwa, Dankoopssus TNI dibantu oleh Wakil Komandan Koopssus TNI disebut Wadankoopssus TNI.

Lampiran Perpres 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini menyebutkan bahwa, Dankoopssus TNI dijabat oleh perwira tinggi (Pati) bintang 2, sementara Wadankoopssus TNI dijabat oleh Pati bintang 1.

Perpres 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly pada 8 Juli 2019.

Konten Perpres 42 Tahun 2019

Konten kebijakan Presiden dalam Perpres 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah sebagai berikut (bukan dalam format asli):

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

  1. Markas Besar TNI terdiri atas:
    1. unsur pimpinan: Panglima TNI.
    2. unsur pembantu pimpinan:
      1. Staf Umum TNI;
      2. Inspektorat Jenderal TNI;
      3. Staf Ahli Panglima TNI;
      4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI;
      5. Staf Intelijen TNI;
      6. Staf Operasi TNI;
      7. Staf Personaha TNI;
      8. Staf Logistik TNI;
      9. Staf Teritoria1 TNI; dan
      10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI.
    3. unsur pelayanan:
      1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;
      2. Pusat Pengendalian Operasi TNI;
      3. Sekretariat Umum TNI; dan
      4. Detasemen Markas Markas Besar TNI.
    4. Badan Pelaksana Pusat:
      1. Sekolah Staf dan Komando TNI;
      2. Komando Pernbinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI;
      3. Akademi TNI;
      4. Badan Intelijen Strategis TNI;
      5. Pasukan Pengamanan Presiden;
      6. Badan Pembinaan Hukum TNI;
      7. Pusat Penerangan TNI;
      8. Pusat Kesehatan TNI;
      9. Polisi Militer TNI;
      10. Badan Perbekalan TNI;
      11. Pusat Pembinaan Mental TNI;
      12. Pusat Keuangan TNI;
      13. Pusat Sejarah TNI;
      14. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;
      15. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;
      16. Pusat Pengkajian Strategi TNI;
      17. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;
      18. Pusat Kerja Sama Internasional TNI;
      19. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI;
      20. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
      21. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat;
      22. Komando Garnisun Tetap;
      23. Satuan Siber TNI; dan
      24. Komando Operasi Khusus TNI.
    5. Komando Utama Operasi TNI:
      1. Komando Pertahanan Udara Nasional;
      2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;
      3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
      4. Komando Pasukan Khusus;
      5. Komando Daerah Militer;
      6. Komando Armada;
      7. Komando Lintas Laut Militer; dan
      8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.
  2. Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 sampai dengan angka 8 merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan

2.Di antara Pasal 46A dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 46B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46B

  1. Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia disebut Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
  2. Koopssus TNI dipimpin oleh Komandan Koopssus TNI disebut Dankoopssus TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
  3. Dankoopssus TNI dibantu oleh Wakil Komandan Koopssus TNI disebut Wadankoopssus TNI.

3.Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2019
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2019
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 123

Perpres 42/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI

terlampir

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

STRUKTUR KEPANGKATAN DAN JABATAN PERWIRA TINGGI
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

NOJABATANPANGKAT
123
MABES TNI
UNSUR PIMPINAN
1.Panglima TNIPati Bintang 4
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN
1.Kasum TNIPati Bintang 3
2.Irjen TNIPati Bintang 3
3.Wairjen TNIPati Bintang 2
4.Koorsahli Panglima TNIPati Bintang 2
5.Sahli Panglima TNI Tingkat IIIPati Bintang 2
6.Asisten Panglima TNIPati Bintang 2
7.Inspektur Itjen TNIPati Bintang 1
8.Sahli Panglima TNI Tingkat IIPati Bintang 1
9.Wakil Asisten Panglima TNIPati Bintang 1
UNSUR PELAYANAN
1.Dansatkomlek TNIPati Bintang 1
2.Kapusdalops TNIPati Bintang 1
3.Kasetum TNIPati Bintang 1
4.Dandenma Mabes TNIPati Bintang 1
UNSUR BALAKPUS
1.Dansesko TNI/Danjen Akademi TNIPati Bintang 3
2.Kabais TNI/Dankodiklat TNI/Dankogartap/Wadan Sesko TNI/Wadanjen Akademi TNI/
Dankoopssus TNI
Pati Bintang 2
3.Kapuspen TNI/Kababinkum TNI/Kapuskes TNI/ Danpaspampres/Dan POM TNI/Waka Bais TNIPati Bintang 2
4.Wakapuspen TNI/Wakababinkum TNI/ Wakapuskes TNI/Wadankodiklat TNI/ Wadanpaspampres/Wadan POM TNI/ Wadankoopssus TNIPati Bintang 1
5.Kababek TNI/Kapusbintal TNI/Kapusku TNI/ Kapusjarah TNI/Kapusinfolahta TNI/Ka PMPP TNI/ Kapusjianstra TNI/Kapuskersin TNI/ Kapusjaspermildas TNI/Kaskogartap/
Dansatsiber TNI
Pati Bintang 1
6.Inspektur Kodiklat TNI/Danpus Kodiklat TNI/ Direktur (Sesko TNI, Bais TNI, Akademi TNI , Kodiklat TNl)/Dankorsis Sesko TNI/
Kordos Sesko TNI / Dansa t Bais TNI
Pati Bintang 1
7.Athan RI (Negara tertentu)/Penasehat PTRI di PBBPati Bintang 1
8.Oditur TNI / KapusmasmilPati Bintang 1
KOTAMA OPS
1.PangkostradPati Bintang 3
2.Pangkohanudnas/ Pangdam / Pangdivif / Danjen Kopassus / Pangkoarmada/ Pangkolinlamil/ PangkoopsauPati Bintang 2
3.Kas KostradPati Bintang 2
4.IrkostradPati Bintang 1
5.Kas Kohanudnas/Kasdam/Kasdivif/Wadanjen Kopassus/Kas Koarmada/Kas Kolinlamil/
Kas Koopsau
Pati Bintang 1
6.Danrem Tipe A/Pangkosek Kohanudnas/
Danlantamal/Danguspurla/Danguskamla/ Danlanud Tipe-A
Pati Bintang 1
MABES TNI ANGKATAN DARAT
UNSUR PIMPINAN
1.KasadPati Bintang 4
2.WakasadPati Bintang 3
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN
1.IrjenadPati Bintang 2
2.Sahli KasadPati Bintang 2/1
3.Asisten KasadPati Bintang 2
4.Inspektur ItjenadPati Bintang 1
5.Wakil Asisten KasadPati Bintang 1
UNSUR BALAKPUS
1.Danpuspomad/Danpuspenerbad/Danpusterad/ Gubernur Akmil/ DanseskoadPati Bintang 2
2.KapuskesadPati Bintang 2
3.Ka RSPAD Gatot SoebrotoPati Bintang 2
4.Danpusintelad / Direktur /Kadis/ DansecapadPati Bintang 1
5.Wadanpuspomad/Wadanpuspenerbad/ Wadanpusterad/Wagub Akmil/Wadan SeskoadPati Bintang 1
6.WakapuskesadPati Bintang 1
7.Waka RSPAD Gatot SoebrotoPati Bintang 1
8.Ketua Komite Medik RSPAD Gatot SoebrotoPati Bintang 1
KOTAMA BIN
1.DankodiklatadPati Bintang 3
2.Wadan KodiklatadPati Bintang 2
3.DanpussenifPati Bintang 2
4.Danpussenkav / Danpussenarmed/ DanpussenarhanudPati Bintang 1
5.Direktur / Inspektur KodiklatadPati Bintang 1
6.Wadan PussenifPati Bintang 1
MABES TNI ANGKATAN LAUT
UNSUR PIMPINAN
1.KasalPati Bintang 4
2.WakasalPati Bintang 3
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN
1.IrjenalPati Bintang 2
2.Sahli KasalPati Bintang 2 / 1
3.Asisten KasalPati Bintang 2
4.Inspektur ItjenalPati Bintang 1
5.Wakil Asisten KasalPati Bintang 1
BALAKPUS
1.Danseskoal/ Gubernur MLPati Bintang 2
2.Kadis/Ka Rumkital dr. Ramelan/KaladogiPati Bintang 1
3.Danpuspomal/Danpuspenerbal/Dan STIALPati Bintang 1
4.Wadan Seskoal/Wagub MLPati Bintang 1
KOTAMA BIN
1.Dankodiklatal / Dankormar / KapushidrosalPati Bintang 2
2.Wadan Kodiklatal/Kas Kormar/Waka PushidrosalPati Bintang 1
3.Danpasmar / DankodikopslaPati Bintang 1
4.Direktur KodiklatalPati Bintang 1
MABES TNI ANGKATAN UDARA
UNSUR PIMPINAN
1.KasauPati Bintang 4
2.WakasauPati Bintang 3
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN
1.IrjenauPati Bintang 2
2.Sahli KasauPati Bintang 2 / 1
3.Asisten KasauPati Bintang 2
4.Inspektur ItjenauPati Bintang 1
5.Wakil Asisten KasauPati Bintang 1
BALAKPUS
1.Danseskoau/ Gubernur AAUPati Bintang 2
2.Kadis/ Danpuspomau / Kalakespra "Saryanto"/ Karuspau "Dr. Suhardi Hardjolukito"Pati Bintang 1
3.Wadan Seskoau/Wagub AAUPati Bintang 1
KOTAMA BIN
1.Dankodiklatau/ Dankorpaskhas / DankoharmatauPati Bintang 2
2.Wadan Kodiklatau/Wadan Korpaskhas/ WadankoharmatauPati Bintang 1
3.Direktur KodiklatauPati Bintang 1
4.Danlanud PendidikanPati Bintang 1

UPDATE !!!

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dicabut dan sudah tidak berlaku. Diganti dengan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.