Perpres 42 Tahun 2019, Perubahan Kedua Atas Perpres 10 Tahun 2010, Susunan Organisasi TNI

Dasar Hukum

Landasan yuridis yang menjadi dasar hukum Perpres 42/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI adalah:

1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

Abstraksi

Dalam rangka menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi Negara, kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa Indonesia, pemerintah memandang perlu membentuk Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia dari matra darat, laut, dan udara yang bercirikan kemampuan khusus dengan tingkat kecepatan gerak dan keberhasilan tinggi. Menjadi pertimbangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Dengan pertimbangan tersebut pada 3 Juli 2019, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia ini mengubah susunan Markas Besar TNI menjadi:

Konten Perpres 42 Tahun 2019

Konten kebijakan Presiden dalam Perpres 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah sebagai berikut (bukan dalam format asli):

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

1. Markas Besar TNI terdiri atas:
   1. unsur pimpinan: Panglima TNI.
   2. unsur pembantu pimpinan:
      1. Staf Umum TNI;
      2. Inspektorat Jenderal TNI;
      3. Staf Ahli Panglima TNI;
      4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI;
      5. Staf Intelijen TNI;
      6. Staf Operasi TNI;
      7. Staf Personaha TNI;
      8. Staf Logistik TNI;
      9. Staf Teritoria1 TNI; dan
      10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI.
   3. unsur pelayanan:
      1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;
      2. Pusat Pengendalian Operasi TNI;
      3. Sekretariat Umum TNI; dan
      4. Detasemen Markas Markas Besar TNI.
   4. Badan Pelaksana Pusat:
      1. Sekolah Staf dan Komando TNI;
      2. Komando Pernbinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI;
      3. Akademi TNI;
      4. Badan Intelijen Strategis TNI;
      5. Pasukan Pengamanan Presiden;
      6. Badan Pembinaan Hukum TNI;
      7. Pusat Penerangan TNI;
      8. Pusat Kesehatan TNI;
      9. Polisi Militer TNI;
      10. Badan Perbekalan TNI;
      11. Pusat Pembinaan Mental TNI;
      12. Pusat Keuangan TNI;
      13. Pusat Sejarah TNI;
      14. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;
      15. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;
      16. Pusat Pengkajian Strategi TNI;
      17. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;
      18. Pusat Kerja Sama Internasional TNI;
      19. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI;
      20. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
      21. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat;
      22. Komando Garnisun Tetap;
      23. Satuan Siber TNI; dan
      24. Komando Operasi Khusus TNI.
   5. Komando Utama Operasi TNI:
      1. Komando Pertahanan Udara Nasional;
      2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;
      3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
      4. Komando Pasukan Khusus;
      5. Komando Daerah Militer;
      6. Komando Armada;
      7. Komando Lintas Laut Militer; dan
      8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.
2. Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 sampai dengan angka 8 merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan

2.Di antara Pasal 46A dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 46B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46B

1. Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia disebut Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
2. Koopssus TNI dipimpin oleh Komandan Koopssus TNI disebut Dankoopssus TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
3. Dankoopssus TNI dibantu oleh Wakil Komandan Koopssus TNI disebut Wadankoopssus TNI.

3.Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 123

Perpres 42/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI

terlampir

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

STRUKTUR KEPANGKATAN DAN JABATAN PERWIRA TINGGI
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

UPDATE !!!

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dicabut dan sudah tidak berlaku. Diganti dengan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.