Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on March 09, 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban

Pada 1 Maret 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban ditandatangani dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi. Pemerintah memandang perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 5 Maret 2018 di Jakarta dalam Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 24.

Siapa yang berhak memperoleh Kompensasi?

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi, yang permohonannya diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum,” bunyi Pasal 3 PP 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

Bagaimana tindak lanjut setelah Permohonan Kompensasi?

Dalam hal permohonan Kompensasi dinyatakan lengkap, menurut PP 7 tahun 2018, LPSK segera melakukan pemeriksaan subtansi, dan dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait. Hasil pemeriksaan subtansi tersebut, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya, dan rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan kompensasi kepada Jaksa Agung. Selanjutnya, Jaksa Agung mencantumkan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK dalam tuntutannya.

“Pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan memutus permohonan Kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

Kemudian Jaksa Agung melaksanakan putusan pengadilan hak asasi manusia yang memuat pemberian kompensasi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Dan LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud kepada Korban, Keluarga atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan diteriama.

“LPSK melaksanakan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima LPSK,” bunyi Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

Ketentuan Peraturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pelaporan Kompensasi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korbandiatur dengan Peraturan LPSK.

Restitusi

Korban Tindak Pidana

Bagi korban tindak pidana, Permohonan untuk memperoleh Restitusi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban. Permohonan diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. menurut PP ini, berhak memperoleh Restitusi berupa:

  1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan/atau
  3. Penggantian biaya perawatan medis dan/psikologis.

“Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi,” bunyi Pasal 26 ayat (1, 2) PP 7 tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban juga mengatur tntang pembayaran dari pihak ketiga. Bahwa dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Waktu Pengajuan Restitusi

  1. Sebelum Putusan Pengadilan
    Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK menyampaikan permohonan Restitusi tersebut beserta keputusan pertimbangannya kepada penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta kepustusan LPSK dan pertimbangannya.
  2. Setelah Putusan Pengadilan
    Jika permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, menurut PP ini, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang.

“Pengadilan memeriksa dan memutus permohonan Restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

Kemudian Penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima, dan LPSK menyampaikannya kepada Korban, Keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.

“Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima,” kata Pasal 32 ayat (1) PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

Pemberian Bantuan

Bantuan kepada Korban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, adalah

  1. bantuan medis; dan
  2. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban mengatur didalamnya tentang ketentuan Pemberian Bantuan kepada saksi dan/atau korban yang permohonan diajukan oleh Saksi dan/atau Korban, Keluarga, atau kuasanya:

  1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
  2. Tindak pidana terorisme,
  3. Tindak pidana perdagangan orang,
  4. Tindak pidana penyiksaan,
  5. Tindak pidana kekerasan seksual, dan
  6. Tindak pidana penganiayaan berat.

Siapa Penentu Kelayakan Pemberian Bantuan kepada Korban atau Saksi

Penentunya adalah LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur dalam Pasal 41 PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban. Bunyi Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban adalah:

“LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu, dan besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, rumah sait, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi,”

Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan, LPSK bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

Pendanaan

Pendanaan untuk melaksanakan Pemberian Restitussi, Kompensasi dan Bantuan kepada Saksi Korban, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban dibebakan kepada anggaran LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban