Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on February 16, 2018
Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan

Kopi Luwak, kopi favorit dan populer di dunia pecinta kopi. Merupakan aset budaya, aset ekonomis hingga aset ekologis Nusantara. Ketenaran dan berbagai tawaran dari Kopi Luwak sepertinya membuatnya harus terjaga sehingga menjadi hal perlu dan penting hingga diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan. Permentan tentang Kopi Luwak ini ditandatangani Menteri Amran Sulaiman pada tanggal 16 Juni 2015 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2015 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 909 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.

Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan

Abstraksi Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan

  1. Kopi luwak merupakan salah satu produk pertanian yang terkenal di dunia internasional sebagai produk khas Indonesia yang memiliki cita rasa sangat istimewa;
  2. Kopi luwak yang diproduksi dengan luwak yang dipelihara perlu memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare);
  3. Pertimbangan di atas, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (5) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Kementrian Pertanian perlu menetapkan Cara Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak Yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan;

Landasan Hukum Permentan tentang Kopi Luwak

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  7. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang baik (Good Manufacturing Practices);
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (Good Handling Practices) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ HK.140/4/2015;

dan memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kopi Luwak.


Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Batang Tubuh Permentan tentang Kopi Luwak

Konten dari batang tubuh Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan terdiri dari 3 Pasal. Yaitu Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dengan dilengkapi Lampiran yang menjelaskan proses hingga tata cara produksi kopi luwak, dan pemeliharaan luwak.


Pasal 1

Cara Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak Yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan cara produksi kopi luwak dengan tujuan untuk:

  1. memenuhi kesejahteraan hewan;
  2. memenuhi kehalalan;
  3. memenuhi keamanan pangan;
  4. memenuhi kelestarian lingkungan;
  5. memberikan perlindungan kepada konsumen dari peredaran kopi luwak yang tidak memenuhi persyaratan mutu;
  6. meningkatkan daya saing dan nilai tambah; dan
  7. mendukung pengembangan industri kopi luwak dalam negeri.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Demikian isi Batang Tubuh Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan. Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan beserta Lampirannya dapat dilihat dan diunduh di bagian tulisan ini.

Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 909 tentang Kementan, Kopi Luwak, Prinsip Kesejahteraan Hewan dan Cara Produksi