Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah adalah Lampiran I Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021 oleh Menteri ATRBPN Sofyan A. Djalil. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan diundangkan Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331. Agar setiap orang mengetahuinya.

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang wajib digunakan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkeadilan. Untuk itu perlu diatur mengenai ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang tertuang dalam Pedoman Teknis. Ketentuan dan syarat P4T merupakan materi yang dimuat dalam pertimbangan teknis pertanahan.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan P4T dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksana dalam memberikan layanan pertimbangan teknis pertanahan kepada seseorang atau kelompok orang, badan hukum dan masyarakat hukum adat yang menguasai dan/atau memiliki tanah dengan hak atas tanah tertentu atau hak pengelolaan baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan P4T juga dimaksudkan agar terwujud penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak mengorbankan kepentingan umum, tidak saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya, memenuhi asas keberlanjutan, memperhatikan asas keadilan, sesuai dengan arahan peruntukan Rencana Tata Ruang serta memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.

I. KETENTUAN DAN SYARAT PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

  1. Penguasaan dan pemilikan tanah:

    1. Penguasaan dan/atau pemilikan tanah harus didasarkan pada alat bukti hak atas tanah berupa bukti tertulis dan/atau bukti penguasaan tanah berupa alas hak dan/atau surat pernyataan penguasaan tanah serta bukti peralihan hak atas tanah.

    2. Penguasaan dan/atau pemilikan tanah tidak boleh melebihi batas maksimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah

    Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut:

    1. Memperhatikan kepentingan umum;

    2. Memperhatikan penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sekitarnya;

    3. Memenuhi asas keadilan;

    4. Memenuhi asas keberlanjutan dengan memperhatikan unsur-unsur kemampuan tanah; dan

    5. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. RINCIAN TANAH KETENTUAN DAN SYARAT PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

Ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah secara terperinci dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

A. Memperhatikan Kepentingan Umum

Penggunaan dan Pemanfaatan tanah tidak boleh merugikan kepentingan umum:

  1. Rencana dan pengembangan lokasi usaha harus mempertimbangkan ketersediaan tanah yang mencukupi untuk perkembangan kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohon.

  2. Rencana dan pengembangan lokasi usaha harus inklusif dengan lingkungan sekitarnya, antara lain:

    1. Memberikan akses jalan masyarakat dan memelihara serta meningkatkan akses jalan yang telah ada di dalam dan di sekitar lokasi tanah yang dimohon.

    2. Tidak menutup saluran drainase/pembuangan dan memelihara serta meningkatkan saluran drainase/ pembuangan beserta fasilitasnya secara terpadu baik pada lokasi rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah maupun di sekitarnya.

    3. Tidak menutup jaringan irigasi dan memelihara serta meningkatkan jaringan irigasi yang telah ada di dalam dan di sekitar lokasi tanah yang dimohon.

  3. Rencana dan pengembangan lokasi usaha harus menyediakan/mengembangkan prasarana, antara lain:

    1. Akses jalan, saluran drainase/pembuangan, jaringan irigasi dan lain sebagainya kepada masyarakat umum di dalam dan sekitar lokasi tanah yang dimohon, sesuai dengan kebutuhan;

    2. Sarana dan prasarana publik (fasos dan fasum) dan mengintegrasikannya dengan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah setempat;

    3. Sarana pengolahan limbah secara terpadu bagi penggunaan tanah industri yang dimohon;

    4. Ruang terbuka hijau;

    5. Sarana konservasi tanah dan air seperti sumur resapan, biopori, terasering, sodetan, dan lain sebagainya; dan

    6. Sarana dan prasarana seperti tempat parkir, tempat ibadah sesuai dengan skalanya, sanitasi, kebersihan, keamanan dan sebagainya bagi penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pusat-pusat perdagangan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat luas (restoran, pusat perbelanjaan, dan sebagainya).

  4. Terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai, antara lain:

    1. Tidak boleh menutup akses masyarakat untuk mencapai pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, dan sungai;

    2. Harus menyediakan dan atau meningkatkan kualitas sarana akses yang sudah ada;

    3. Tidak boleh menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan pulau-pulau kecil secara keseluruhan;

    4. Penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% dari luas pulau, sisa paling sedikit 30% dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik, atau kepentingan masyarakat;

    5. Harus mengalokasikan 30% dari luas pulau untuk kawasan lindung;

    6. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan nasional, Pemerintah dapat menguasai dan memanfaatkan Pulau- Pulau Kecil secara utuh antara lain:

      1. pertahanan dan keamanan;

      2. kedaulatan negara;

      3. pertumbuhan ekonomi;

      4. sosial dan budaya;

      5. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

      6. pelestarian warisan dunia; dan/atau

      7. program strategis nasional.

    7. Dalam hal Pulau-Pulau Kecil belum terdapat penguasaan tanah maka penguasaannya diprioritaskan untuk Pemerintah; dan

    8. Wajib memelihara bagian wilayah pulau-pulau kecil yang tidak dikuasai atau dimiliki sebagai bentuk partisipasi sosialnya.

  1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memanfaatkan tubuh air/menjorok ke laut, danau seperti restoran, cottage, resort, dan lain-lain:

    1. Tidak boleh mematikan usaha-usaha nelayan setempat;

    2. Tidak boleh merusak ekosistem pantai seperti terumbu karang, mangrove, dan biota laut lainnya;

    3. Tidak boleh menimbulkan polusi air; dan

    4. Harus menyediakan sarana pencegahan abrasi dan erosi pantai seperti pemecah gelombang, rekayasa vegetatif dan sebagainya.

  2. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kegiatan nonpertanian diupayakan tidak menggunakan tanah-tanah pertanian subur dan tanah-tanah yang memiliki habitat khusus untuk komoditas tertentu.

  3. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memanfaatkan air tanah dalam jumlah yang besar:

    1. Harus memperhitungkan ketersediaan air tanah bagi masyarakat sekitar.

    2. Harus menyediakan air bersih beserta sarana dan prasarananya bagi masyarakat sekitar.

  4. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah perbatasan negara:

    1. Harus mendorong pertumbuhan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat pada garis perbatasan Negara.

    2. Harus terintegrasi dengan program pertahanan dan keamanan Negara.

B. Memperhatikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah sekitarnya

Penggunaan dan Pemanfaatan tanah tidak boleh saling mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya, antara lain:

  1. Tidak melanggar norma sosial, budaya, agama dan keyakinan yang dianut mayoritas masyarakat setempat, misalnya:

    1. Tidak melaksanakan usaha tertentu di lingkungan masyarakat yang memiliki budaya dan keyakinan yang berbeda dengan usaha tersebut.

    2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dimungkinkan apabila memperoleh persetujuan dari masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  2. Tidak boleh meniadakan atau merugikan kegiatan perekonomian masyarakat yang telah ada, misalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pusat-pusat perdagangan modern tidak boleh berada di lingkungan lokasi pasar tradisional sesuai peraturan perundang-undangan.

  3. Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menimbulkan polusi suara, tanah, udara, air dan yang menimbulkan bau:

    1. Harus melakukan rekayasa teknis seperti instalasi pengolahan limbah, teknik peredam suara, teknik vegetasi, ruang terbuka hijau dan sebagainya, sehingga dapat menghindari polusi suara, tanah, udara, air, dan bau.

    2. Tidak boleh ditempatkan di wilayah permukiman, pendidikan dan peribadatan kecuali dengan persetujuan dari masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Memenuhi Asas Keadilan

Penggunaan dan Pemanfaatan tanah harus memperhatikan asas keadilan, antara lain:

  1. Rencana dan pengembangan lokasi harus mempertimbangkan penyediaan tanah yang relatif mencukupi dan atau bentuk kerja sama lainnya bagi perkembangan kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohon.

  2. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memungkinkan berkembangnya kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, antara lain:

    1. Melalui pemberian akses ekonomi bagi masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya secara lebih baik.

    2. Membuka peluang pelibatan masyarakat (kemitraan) dalam usaha penggunaan dan pemanfaatan tanahnya secara lebih baik.

  3. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memungkinkan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat sekitar, antara lain:

    1. Melalui pelibatan peran serta masyarakat dalam perencanaan kegiatan; dan

    2. Melalui pelibatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

D. Memenuhi Asas Keberlanjutan dengan memperhatikan kemampuan tanah

Penggunaan dan Pemanfaatan tanah harus memenuhi asas keberlanjutan, antara lain:

  1. Rencana dan pengembangan lokasi tidak boleh menguasai sumber air atau mata air, mengubah bentang alam secara besar-besaran.

  2. Terhadap wilayah sekitar situ, mata air, sungai, danau atau tubuh air alami lainnya:

    1. Tidak boleh dilakukan kegiatan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) situ, mata air, sungai, danau atau tubuh air alami lainnya.

    2. Tidak boleh merusak atau menutup sumber air atau mata air.

    3. Tidak boleh melakukan pengurukan/penimbunan/ reklamasi situ, mata air atau tubuh air alami lainnya.

    4. Tidak boleh mencemari situ, mata air atau tubuh air alami lainnya.

  3. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung harus memperhatikan keterbatasan daya dukung, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan, misalnya:

    1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami.

    2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dibatasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan strategis pertahanan, ekowisata dan penggunaan dan pemanfaatan tanah lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  4. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah sekitar situs sejarah tidak boleh mengganggu/merusak/mengubah/ menghilangkan keberadaan situs.

  5. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada bidang-bidang datar atau dengan lereng 0% – 3%, disyaratkan untuk menyediakan/ memperhatikan ketentuan tata air misalnya:

    1. Untuk tanah yang tergenang periodik wajib dibangun sistem tata air seperti saluran drainase/pembuangan yang memadai.

    2. Untuk tanah yang tergenang terus-menerus sebagai wilayah tangkapan air alami tidak boleh ditimbun, direklamasi atau dibangun.

    3. Wilayah yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air tidak boleh ditimbun, direklamasi atau dibangun

  6. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada daerah dengan lereng 15% – 40%, harus dilakukan dengan rekayasa teknis mekanik dan vegetatif yang sesuai untuk mencegah terjadinya erosi, aliran permukaan (run-off), dan longsor.

  7. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada daerah dengan lereng lebih dari 40%, dibatasi hanya untuk kegiatan yang berfungsi lindung.

  8. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dibatasi untuk:

    1. Kegiatan yang berfungsi lindung.

    2. Kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan fungsi lindung.

  9. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada wilayah gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter tidak diperkenankan.

  10. Daerah rawan bencana, seperti rawan longsor dan rawan banjir, dapat dipergunakan untuk kegiatan budi daya yang sifatnya terbatas.

E. Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penggunaan dan Pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

  1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

  2. Rencana dan pengembangan lokasi harus memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan hutan, kawasan pertambangan, kawasan perairan, kawasan otorita, kawasan lindung, sempadan, dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan;

  3. Rencana dan pengembangan lokasi di Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah ditetapkan;

  4. Rencana dan pengembangan lokasi memperhatikan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang telah ditetapkan oleh KLHK;

  5. Rencana dan pengembangan lokasi memperhatikan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda LP2B) yang telah ditetapkan dan Lahan Baku Sawah.

Ketentuan dan Syarat Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang tercantum pada Pedoman Teknis ini digunakan sesuai dengan keadaan dan kondisi lapangan, dan selanjutnya menjadi materi yang dimuat dalam pertimbangan teknis pertanahan.

/