Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial mengatur tentang:

  1. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

  2. kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

  3. Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut;

  4. Jangka Benah kebun rakyat;

  5. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

  6. percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan

  7. sanksi administratif.

Jenis-jenis Hutan dalam Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial:

  1. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

  2. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

  3. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

  4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

  5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

  6. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

  7. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

  8. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

  9. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial diteken Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta pada tanggal 1 April 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 9 Tahun 2021
tentang
Pengelolaan Perhutanan Sosial

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

  5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Isi Permen LHK tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

  2. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

  3. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

  4. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

  5. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

  6. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

  7. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

  8. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

  9. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

  10. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.

  1. Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.

  2. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

  3. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.

  4. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.

  5. Persetujuan Pengelolaan HD adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.

  6. Persetujuan Pengelolaan HKm adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi Masyarakat Setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.

  7. Persetujuan Pengelolaan HTR adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan, profesional kehutanan atau perorangan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada kawasan Hutan Produksi dengan menerapkan teknik budidaya tanaman (silvikultur) yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.

  8. Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.

  9. Kemitraan Konservasi adalah kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang perizinan berusaha pada kawasan konservasi dengan mitra/Masyarakat Setempat.

  10. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

  1. Lembaga Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh kepala desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan HD, bagi sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat desa.

  2. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaanya dikukuhkan dengan peraturan daerah.

  3. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.

  4. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat Setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.

  5. Wilayah Indikatif Hutan Adat adalah Wilayah Hutan Adat yang berada pada kawasan hutan negara yang belum memperoleh produk hukum dalam bentuk peraturan daerah namun wilayahnya telah ditetapkan oleh bupati/wali kota.

  6. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang bermukim dan/atau mengelola di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat pengelolaan kawasan hutan dan bergantung pada hutan.

  7. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

  8. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.

  9. Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDPK adalah kawasan hutan negara dengan fungsi lindung dan produksi di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada badan usaha milik negara bidang kehutanan.

  10. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan kepada Masyarakat/kelompok Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

  1. Pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan Pendampingan terhadap Masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga.

  2. Kemitraan Lingkungan adalah kerja sama yang melibatkan berbagai pihak secara sukarela baik itu pemerintah, swasta, Masyarakat, maupun lembaga lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam.

  3. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk MHA atau badan hukum.

  4. Perseorangan adalah Warga Negara Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.

  5. Jangka Benah adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai struktur hutan dan fungsi ekosistem yang diinginkan sesuai tujuan pengelolaan.

  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

  7. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

  8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

  9. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif dan lestari.

  10. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  11. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok Masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta MHA termasuk kelompok tani dan/atau kelompok Masyarakat pengelola Hutan Rakyat.

  12. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.

  13. Rencana Kelola Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat RKPS adalah dokumen yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi.

  14. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

  1. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

  2. kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

  3. Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut;

  4. Jangka Benah kebun rakyat;

  5. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

  6. percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan

  7. sanksi administratif.

BAB II
PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

  1. Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri atas:

    1. HD;

    2. HKm;

    3. HTR;

    4. Hutan Adat; dan

    5. kemitraan kehutanan.

  2. Kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang dilaksanakan pada Hutan Konservasi, diberikan dalam bentuk Kemitraan Konservasi.

  3. Pada Hutan Lindung dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, dan/atau kemitraan kehutanan.

  4. Pada Hutan Produksi dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR dan/atau kemitraan kehutanan.

  5. Arahan areal Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk PIAPS.

Pasal 4

Pelaksanaan Kemitraan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 5

  1. PIAPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ditetapkan melalui harmonisasi peta yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan peta yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, lembaga swadaya Masyarakat dan sumber lain.

  2. PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial;

    2. kawasan hutan yang sudah dibebani Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan

    3. areal KHDPK untuk kepentingan Perhutanan Sosial.

  3. PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, dan direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan atas nama Menteri.

Pasal 6

  1. Akses legal Pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan oleh Menteri dalam bentuk persetujuan atau penetapan.

  2. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. Persetujuan Pengelolaan HD;

    2. Persetujuan Pengelolaan HKm;

    3. Persetujuan Pengelolaan HTR; dan

    4. Persetujuan kemitraan kehutanan.

  3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penetapan status Hutan Adat.

Pasal 7

  1. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada:

    1. Perseorangan;

    2. kelompok tani hutan; atau

    3. koperasi.

  2. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

Pasal 8

  1. Persetujuan Pengelolaan HD, Persetujuan Pengelolaan HKm, dan Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

  2. Jangka waktu Persetujuan Kemitraan Kehutanan pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan Masyarakat Setempat disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dan masa berlakunya persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 9

  1. Untuk membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat provinsi dibentuk Pokja PPS yang ditetapkan oleh gubernur.

  2. Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

    1. sosialisasi program Perhutanan Sosial kepada Masyarakat Setempat dan para pihak terkait;

    2. melakukan pencermatan terhadap PIAPS;

    3. membantu fasilitasi permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    4. membantu melakukan verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    5. membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    6. membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status Hutan Adat;

    7. membantu fasilitasi penataan areal;

    8. membantu fasilitasi penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    9. membantu fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan/atau

    10. membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian.

  3. Anggota Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. UPT;

    2. unit pelaksana teknis terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    3. Pemerintah Daerah provinsi;

    4. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;

    5. KPH;

    6. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

    7. Masyarakat sipil;

    8. pelaku usaha;

    9. kader konservasi; dan/atau

    10. relawan lingkungan hidup dan kehutanan.

  4. Masyarakat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi akademisi, lembaga swadaya Masyarakat dan/atau jurnalis.

  5. Masa kerja Pokja PPS selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

  6. Operasional Pokja PPS dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa

Paragraf 1
Subjek Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa

Pasal 10

  1. Persetujuan Pengelolaan HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan kepada Lembaga Desa.

  2. Persetujuan Pengelolaan HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada 1 (satu) atau gabungan beberapa Lembaga Desa.

  3. Lembaga Desa dalam Pengelolaan HD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:

    1. kepengurusan Lembaga Desa; dan

    2. penerima manfaat HD.

  4. Kepengurusan Lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

    1. warga desa yang memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan, yang telah dan/atau akan melakukan pengelolaan terhadap areal kawasan hutan yang dimohon;

    2. Perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan; dan/atau

    3. tokoh atau pelopor lokal yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan.

  5. Penerima manfaat HD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan warga desa setempat dengan ketentuan:

    1. 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan; dan

    2. belum terdaftar sebagai pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  6. Penerima manfaat HD terdiri atas:

    1. penerima manfaat langsung; dan

    2. penerima manfaat tidak langsung.

  7. Penerima manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan penggarap atau pengelola pada areal kerja.

  8. Dalam hal penggarap atau pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari luar desa setempat, dapat menjadi penerima manfaat langsung dengan melengkapi surat keterangan garapan dari kepala desa.

  9. Penerima manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan Masyarakat desa setempat yang bukan penggarap atau pengelola pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan HD, namun secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan pengelolaan HD.

Paragraf 2
Objek Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa

Pasal 11

  1. Areal yang dapat diberikan untuk Persetujuan Pengelolaan HD berupa:

    1. kawasan Hutan Lindung; dan/atau

    2. kawasan Hutan Produksi,

    yang belum dibebani perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

    1. berada di dalam PIAPS;

    2. berada di dalam wilayah desa atau areal hasil kesepakatan batas pengelolaan antara desa yang berdampingan dan dipetakan secara partisipatif oleh Masyarakat; dan/atau

    3. berada di dalam satu kesatuan lanskap/bentang alam dalam desa pemohon.

  3. Dalam hal areal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS, dapat diberikan persetujuan dengan pertimbangan:

    1. areal yang sudah dikelola oleh Masyarakat desa setempat; dan/atau

    2. areal yang mempunyai potensi untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

  4. Dalam hal areal yang sudah dikelola oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa tanaman sawit yang dilakukan oleh Perseorangan dan bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, diberikan paling luas 5 (lima) hektar per orang.

  5. Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan:

    1. kartu tanda penduduk; atau

    2. surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat, yang alamatnya di dalam kawasan hutan atau di desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

  6. Pembuktian terhadap Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan melalui verifikasi teknis, dan validasi data dan informasi oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri.

  7. Areal Persetujuan Pengelolaan HD paling luas 5.000 (lima ribu) hektar per unit pengelolaan.

Paragraf 3
Tata Cara Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa

Pasal 12

  1. Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh:

    1. ketua Lembaga Desa dan diketahui kepala desa/lurah; atau

    2. ketua gabungan Lembaga Desa dan diketahui oleh para ketua Lembaga Desa dan para kepala desa/lurah atau camat setempat.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

    1. Perdes atau peraturan lainnya yang setara tentang pembentukan Lembaga Desa secara musyawarah, yang memuat pengaturan pengelolaan HD dengan prinsip pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan warga desa, kelestarian hutan dan pengelolaan lingkungan hidup;

    2. keputusan kepala desa atau yang setara tentang susunan pengurus Lembaga Desa;

    3. daftar nama pengurus Lembaga Desa dan penerima manfaat yang diketahui oleh kepala desa setempat atau yang setara dalam bentuk cetak dan digital;

    4. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pengurus Lembaga Desa;

    5. gambaran umum wilayah meliputi:

      1. keadaan fisik berupa topografi dan penutupan lahan;

      2. sosial ekonomi yang menggambarkan jumlah penduduk, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah kepala keluarga atau demografi desa;

      3. potensi kawasan berupa jenis tanaman/hewan yang akan diusahakan, jenis tumbuhan, dan hewan yang ada di dalam areal usulan, biofisik areal usulan, serta identifikasi potensi usaha; dan

      4. pada fungsi Ekosistem Gambut memuat informasi usaha yang akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;

    6. pakta integritas bermeterai yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa atau ketua gabungan Lembaga Desa dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau camat bersangkutan; dan

    7. peta usulan areal yang dimohon dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa atau ketua gabungan Lembaga Desa dan diketahui oleh kepala KPH atau ketua Pokja PPS dalam bentuk cetakan dan shape file.

  3. Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

  1. Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepada:

    1. gubernur;

    2. bupati/wali kota;

    3. organisasi perangkat daerah bidang kehutanan;

    4. kepala UPT; dan

    5. kepala KPH.

  2. Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:

    1. manual; atau

    2. elektronik.

  3. Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b difasilitasi oleh Pokja PPS.

  4. Dalam hal permohonan dilakukan secara elektronik, dokumen fisik permohonan beserta lampiran, disampaikan kepada tim verifikasi teknis pada saat pelaksanaan verifikasi teknis.

Paragraf 4
Verifikasi Administrasi

Pasal 14

  1. Terhadap permohonan Persetujuan Pengelolaan HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi administrasi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi permohonan Persetujuan Pengelolaan HD serta pencermatan terhadap subjek dan objek persetujuan.

  2. Pencermatan terhadap objek persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelaahan peta areal yang dimohon dengan cara tumpang susun peta permohonan dengan peta tematik terbaru meliputi:

    1. peta kawasan hutan;

    2. peta hasil tata batas kawasan hutan;

    3. PIAPS;

    4. peta indikatif dan Wilayah Hutan Adat;

    5. peta perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan;

    6. peta Persetujuan Perhutanan Sosial;

    7. peta persetujuan penggunaan kawasan hutan;

    8. peta persetujuan pelepasan kawasan hutan;

    9. peta perubahan fungsi kawasan hutan;

    10. peta indikatif penghentian pemberian izin baru;

    11. peta indikatif tanah objek reforma agraria;

    12. peta rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH;

    13. peta arahan Pemanfaatan Hutan untuk perizinan berusaha;

    14. peta kesatuan hidrologi Gambut;

    15. peta tutupan lahan;

    16. citra satelit resolusi tinggi dan/atau citra pesawat nirawak; dan/atau

    17. peta lainnya yang terkait pada usulan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  3. Dalam melaksanakan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan petugas verifikasi administrasi permohonan Persetujuan Pengelolaan HD.

  4. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

  5. Verifikasi administrasi dilakukan melalui pengisian formulir dan telaah peta dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

  1. Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam formulir verifikasi administrasi yang memuat informasi:

    1. permohonan memenuhi syarat; atau

    2. permohonan tidak memenuhi syarat.

  2. Hasil verifikasi administrasi permohonan dinyatakan memenuhi syarat, jika dokumen permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

  3. Dalam hal hasil verifikasi administrasi menyatakan permohonan:

    1. memenuhi syarat, dilanjutkan dengan verifikasi teknis; atau

    2. tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan surat pengembalian permohonan kepada pemohon, untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada ketua Pokja PPS dan kepala KPH.

  4. Pemohon melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pengembalian permohonan dan jika perbaikan tidak dilakukan sampai jangka waktu yang telah ditentukan, permohonan dinyatakan batal dengan sendirinya.

Paragraf 5
Verifikasi Teknis

Pasal 16

  1. Dalam melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi teknis.

  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memerintahkan kepala UPT.

  3. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan tim verifikasi teknis untuk melaksanakan verifikasi teknis.

  4. Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:

    1. UPT;

    2. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;

    3. unit pelaksana teknis terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    4. KPH; dan/atau

    5. anggota Pokja PPS.

  5. Direktur Jenderal dapat menugaskan personel untuk melakukan supervisi dan/atau bantuan teknis pada pelaksanaan verifikasi teknis.

Pasal 17

  1. Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) melakukan verifikasi teknis terhadap:

    1. objek persetujuan; dan

    2. subjek persetujuan.

  2. Tim Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan surat tugas dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi lapangan.

  3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, verifikasi teknis dapat dilakukan secara kombinasi elektronik dan manual.

Pasal 18

  1. Verifikasi teknis terhadap objek persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

    1. telaahan peta; dan

    2. pemeriksaan lapangan.

  2. Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap objek persetujuan dengan menggunakan alat bantu global positioning system dan/atau pesawat nirawak, dengan cara mengambil titik koordinat, meliputi:

    1. kantor desa/kelurahan dan/atau lokasi diskusi;

    2. batas kawasan hutan;

    3. batas perizinan bidang kehutanan dan perizinan bidang lainnya;

    4. batas luar areal yang dimohon sesuai petunjuk pemohon;

    5. titik ikat alam dapat berupa muara sungai, persimpangan jalan, dan situs;

    6. beberapa titik lokasi pengelolaan di dalam areal yang dimohon;

    7. beberapa titik kondisi biofisik tutupan lahan termasuk tutupan lahan sawit; dan/atau

    8. beberapa titik potensi kawasan.

  3. Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh fakta, data, dan informasi:

    1. letak dan batas areal yang dimohon;

    2. fungsi kawasan areal yang dimohon;

    3. keberadaan perizinan berusaha bidang kehutanan dan perizinan lainnya pada areal yang dimohon;

    4. keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tanaman sawit pada areal yang dimohon;

    5. status areal yang dimohon pada peta PIAPS, peta tanah objek reforma agraria, peta indikatif penghentian pemberian izin baru, dan peta Ekosistem Gambut;

    6. kondisi biofisik areal yang dimohon;

    7. potensi pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan pada areal yang dimohon; dan

    8. aksesibilitas dan jarak dari permukiman pemohon ke areal yang dimohon.

  4. Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta hasil verifikasi teknis yang ditandatangani oleh tim verifikasi teknis, dengan layer peta sesuai keperluan berupa:

    1. batas areal yang dimohon;

    2. batas areal hasil verifikasi teknis;

    3. titik koordinat hasil pemeriksaan lapangan;

    4. batas kawasan hutan;

    5. batas perizinan berusaha bidang kehutanan/non kehutanan;

    6. batas peta indikatif penghentian pemberian izin baru;

    7. batas kawasan hidrologis Gambut;

    8. batas wilayah administratif; dan/atau

    9. rupa bumi Indonesia berupa jaringan jalan, jaringan sungai, dan permukiman.

  5. Verifikasi terhadap objek persetujuan dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mempertimbangkan:

    1. zonasi pengelolaan kawasan hutan dalam rencana pengelolaan hutan jangka panjang;

    2. batasan administratif;

    3. batas wilayah Hutan Adat;

    4. tutupan lahan sawit dan hutan alam primer;

    5. areal indikatif tanah objek reforma agraria;

    6. areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru;

    7. kondisi Ekosistem Gambut; dan/atau

    8. penguasaan pihak ketiga.

  6. Penambahan luas areal Persetujuan Pengelolaan HD dimungkinkan dengan pertimbangan penyesuaian batas alam, batas kawasan, dan batas garapan.

  7. Dalam hal penambahan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih dari 5% (lima persen), pemohon wajib merevisi surat permohonan.

Pasal 19

  1. Verifikasi teknis terhadap subjek Persetujuan Pengelolaan HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui diskusi dan wawancara dengan pengurus Lembaga Desa, perwakilan penerima manfaat, kepala desa/lurah, tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan/atau camat setempat.

  2. Proses verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh pengurus Lembaga Desa dan perwakilan penerima manfaat.

  3. Dalam hal terdapat pengurus Lembaga Desa yang tidak hadir, proses verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan oleh ketua Lembaga Desa dan membuat surat pernyataan.

  4. Diskusi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui dan memastikan fakta, data, dan informasi:

    1. dokumen permohonan;

    2. status kelembagaan pemohon;

    3. daftar penerima manfaat HD;

    4. komoditas atau jenis pemanfaatan yang telah dan akan diusahakan pemohon; dan

    5. identifikasi potensi konflik sosial dan tenurial pada objek persetujuan.

  5. Pemeriksaan status kelembagaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan:

    1. Perdes;

    2. penetapan susunan pengurus Lembaga Desa dengan surat keputusan kepala desa/lurah atau camat setempat; dan

    3. daftar nama pengurus Lembaga Desa berdasarkan kartu tanda penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga dan alamat pemohon.

  6. Subjek persetujuan yang dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 20

  1. Tim verifikasi teknis menuangkan fakta, data, dan informasi terkait subjek dan objek persetujuan yang dapat atau tidak dapat dipertimbangkan ke tahap berikutnya ke dalam berita acara verifikasi teknis yang ditandatangani oleh tim verifikasi teknis.

  2. Ketua tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi teknis kepada Kepala UPT.

  3. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil verifikasi teknis kepada Direktur Jenderal.

  4. Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Persetujuan Pengelolaan HD atau surat penolakan permohonan Persetujuan Pengelolaan HD.

  5. Berita acara verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Paragraf 1
Subjek Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Pasal 21

  1. Persetujuan Pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada:

    1. Perseorangan;

    2. kelompok tani; atau

    3. koperasi.

  2. Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan tergabung atau membentuk kelompok Masyarakat.

  3. Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan.

  4. Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan koperasi setempat yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura, peternakan, dan/atau kehutanan.

  5. Anggota kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kelompok tani hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) orang.

  6. Dalam hal anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah lebih dari 300 (tiga ratus) orang dapat membentuk gabungan kelompok tani hutan.

  7. Anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HKm berasal dari:

    1. Masyarakat Setempat dengan mengutamakan pengelola pada areal yang dimohon yang mempunyai ketergantungan hidup pada lahan kawasan hutan;

    2. profesional kehutanan atau Perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan, atau bidang ilmu lainnya yang berpengalaman di bidang kehutanan atau pernah sebagai Pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan; dan/atau

    3. Masyarakat luar desa setempat yang sudah mengelola areal yang dimohon secara turun temurun atau 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut yang dinyatakan dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat.

  8. Anggota kelompok yang dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan ketentuan:

    1. 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan; dan

    2. belum terdaftar sebagai pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Paragraf 2
Objek Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Pasal 22

  1. Areal yang dapat diberikan untuk Persetujuan Pengelolaan HKm berupa:

    1. Hutan Lindung; dan/atau

    2. Hutan Produksi,

    yang belum dibebani perizinan berusaha, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

    1. berada di dalam PIAPS; dan/atau

    2. areal yang sudah dikelola oleh pemohon.

  3. Dalam hal areal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS, dapat diberikan persetujuan dengan pertimbangan areal yang dimaksud sudah dikelola oleh Masyarakat.

  4. Dalam hal areal yang sudah dikelola oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tanaman sawit yang dilakukan oleh Perseorangan dengan ketentuan membentuk kelompok dan bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, diberikan paling luas 5 (lima) hektar per orang.

  5. Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan:

    1. kartu tanda penduduk; atau

    2. surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah atau camat setempat, yang alamatnya di dalam kawasan hutan atau di desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

  6. Pembuktian terhadap Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan melalui verifikasi teknis dan validasi data dan informasi oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri.

  7. Areal Persetujuan Pengelolaan HKm diberikan dengan ketentuan luasan:

    1. per unit pengelolaan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar; dan

    2. per kepala keluarga paling luas 15 (lima belas) hektar.

Paragraf 3
Tata Cara Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Pasal 23

  1. Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh:

    1. ketua kelompok Masyarakat;

    2. ketua kelompok tani atau kelompok tani hutan;

    3. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau

    4. ketua pengurus koperasi.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

    1. identitas pemohon Persetujuan Pengelolaan HKm meliputi:

      1. daftar nama pengurus dan anggota:

        1. kelompok Masyarakat;

        2. kelompok tani atau kelompok tani hutan;

        3. gabungan kelompok tani hutan; atau

        4. koperasi, yang diketahui oleh kepala desa/lurah, atau camat setempat; dan

      2. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga,

      dalam bentuk cetak, dan digital;

    2. gambaran umum wilayah, dapat berupa keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan:

      1. keadaan biofisik yang menggambarkan topografi dan penutupan lahan;

      2. sosial ekonomi yang menggambarkan jumlah penduduk, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah kepala keluarga atau demografi desa;

      3. potensi kawasan berupa jenis tanaman/hewan yang akan diusahakan, jenis tumbuhan dan hewan dan biofisik yang ada di dalam areal usulan dan identifikasi potensi usaha; dan

      4. pada fungsi Ekosistem Gambut memuat informasi usaha yang akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

    3. peta usulan lokasi paling kecil skala 1:50.000 (satu berberbanding lima puluh ribu) yang ditandatangani oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani, ketua kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua pengurus koperasi pemohon, dan diketahui oleh kepala KPH atau ketua Pokja PPS berupa cetakan dan shape file;

    4. pakta integritas bermeterai yang ditandatangani oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani, ketua kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua pengurus koperasi pemohon; dan

    5. surat pembentukan kelompok kelompok tani, kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, atau akta pendirian koperasi.

  3. Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

  1. Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepada:

    1. gubernur;

    2. bupati/wali kota;

    3. pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kehutanan;

    4. kepala UPT; dan

    5. kepala KPH;

  2. Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:

    1. manual; atau

    2. elektronik.

  3. Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b difasilitasi oleh Pokja PPS.

Paragraf 4
Verifikasi Administrasi

Pasal 25

  1. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi administrasi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm serta pencermatan terhadap subjek dan objek persetujuan.

  2. Pencermatan terhadap objek persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penelaahan peta areal yang dimohon dengan cara tumpang susun peta permohonan dengan peta tematik terbaru meliputi:

    1. peta kawasan hutan;

    2. peta hasil tata batas kawasan hutan;

    3. PIAPS;

    4. peta indikatif dan Wilayah Hutan Adat;

    5. peta perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan;

    6. peta persetujuan Perhutanan Sosial;

    7. peta persetujuan penggunaan kawasan hutan;

    8. peta persetujuan pelepasan kawasan hutan;

    9. peta perubahan fungsi kawasan hutan;

    10. peta indikatif penghentian pemberian izin baru;

    11. peta indikatif tanah objek reforma agraria;

    12. peta rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH;

    13. Peta arahan Pemanfaatan Hutan untuk perizinan berusaha;

    14. peta kesatuan hidrologi Gambut;

    15. peta tutupan lahan;

    16. citra satelit resolusi tinggi dan/atau citra pesawat nirawak; dan/atau

    17. peta lainnya yang terkait pada usulan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  3. Dalam melaksanakan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan petugas verifikasi administrasi permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm.

  4. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

  5. Verifikasi administrasi dilakukan melalui pengisian formulir dan telaah peta dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

  1. Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dituangkan dalam formulir verifikasi administrasi yang memuat informasi:

    1. permohonan memenuhi syarat; atau

    2. permohonan tidak memenuhi syarat.

  2. Hasil verifikasi administrasi permohonan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika dokumen permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

  3. Dalam hal hasil verifikasi administrasi menyatakan permohonan:

    1. memenuhi syarat, dilanjutkan dengan verifikasi teknis; atau

    2. tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan surat pengembalian permohonan kepada pemohon, untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada ketua Pokja PPS dan kepala KPH.

  4. Pemohon melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pengembalian permohonan, dan apabila perbaikan tidak dilakukan sampai jangka waktu yang telah ditentukan, permohonan dinyatakan batal dengan sendirinya.

Paragraf 5
Verifikasi Teknis

Pasal 27

  1. Dalam melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, Menteri menugaskan Direktur Jenderal.

  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memerintahkan Kepala UPT.

  3. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan tim verifikasi teknis untuk melaksanakan verifikasi teknis.

  4. Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:

    1. UPT;

    2. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;

    3. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    4. KPH; dan/atau

    5. Pokja PPS.

  5. Direktur Jenderal dapat menugaskan personel untuk melakukan supervisi dan/atau bantuan teknis pada pelaksanaan Verifikasi Teknis.

Pasal 28

  1. Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), melaksanakan tugas verifikasi teknis terhadap:

    1. objek persetujuan; dan

    2. subjek persetujuan.

  2. Tim Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan surat tugas dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi lapangan.

  3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, verifikasi teknis dapat dilakukan secara kombinasi elektronik dan manual.

Pasal 29

  1. Verifikasi teknis terhadap objek persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

    1. telaahan peta; dan

    2. pemeriksaan lapangan.

  2. Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap objek persetujuan dengan menggunakan alat bantu global positioning system dan/atau pesawat nirawak, dengan mengambil titik koordinat, meliputi:

    1. kantor desa/kelurahan dan/atau lokasi diskusi;

    2. batas kawasan hutan;

    3. batas perizinan berusaha bidang kehutanan dan perizinan lainnya;

    4. batas luar areal yang dimohon sesuai petunjuk pemohon;

    5. titik ikat alam dapat berupa muara sungai, persimpangan jalan, dan situs;

    6. beberapa titik lokasi pengelolaan di dalam areal yang dimohon;

    7. beberapa titik kondisi biofisik tutupan lahan termasuk tutupan lahan sawit; dan/atau

    8. beberapa titik potensi kawasan.

  3. Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi:

    1. letak dan batas areal yang dimohon;

    2. fungsi kawasan areal yang dimohon;

    3. keberadaan perizinan berusaha bidang kehutanan dan perizinan lainnya pada areal yang dimohon;

    4. keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tanaman sawit pada areal yang dimohon.

    5. status areal yang dimohon pada peta PIAPS, peta tanah objek reforma agraria, peta indikatif penghentian pemberian izin baru, dan peta ekosistem gambut;

    6. kondisi biofisik areal yang dimohon;

    7. potensi pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan pada areal yang dimohon; dan/atau

    8. aksesibilitas dan jarak dari permukiman pemohon ke areal yang dimohon.

  4. Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta hasil verifikasi teknis yang ditandatangani oleh tim verifikasi teknis, dengan layer peta sesuai keperluan, berupa:

    1. batas areal yang dimohon;

    2. batas areal hasil verifikasi teknis;

    3. titik koordinat hasil pemeriksaan lapangan;

    4. batas kawasan hutan;

    5. batas perizinan berusaha bidang kehutanan/non kehutanan;

    6. batas peta indikatif penghentian pemberian izin baru;

    7. batas kawasan hidrologis Gambut;

    8. batas wilayah administrasi; dan/atau

    9. rupa bumi Indonesia berupa jaringan jalan, jaringan sungai, dan permukiman.

  5. Verifikasi terhadap objek persetujuan dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dengan mempertimbangkan:

    1. zonasi pengelolaan hutan dalam rencana pengelolaan hutan jangka panjang;

    2. batas Wilayah Adat;

    3. kondisi tutupan lahan termasuk berupa sawit dan/atau kebun rakyat lainnya;

    4. areal indikatif tanah objek reforma agraria;

    5. areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru;

    6. kondisi ekosistem Gambut; dan/atau

    7. penguasaan pihak ketiga.

  6. Penambahan luas areal Persetujuan Pengelolaan HKm dimungkinkan dengan pertimbangan penyesuaian batas alam, batas kawasan, dan batas garapan.

  7. Dalam hal penambahan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih dari 5% (lima persen), pemohon wajib merevisi surat permohonan.

Pasal 30

  1. Verifikasi teknis terhadap subjek persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengecekan identitas pemohon Persetujuan Pengelolaan HKm, diskusi dan wawancara dengan pengurus dan anggota pemohon serta kepala desa/lurah atau camat setempat.

  2. Seluruh anggota pemohon harus menghadiri proses verifikasi teknis dan dalam hal tidak hadir dapat diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga atau ketua pemohon.

  3. Verifikasi teknis terhadap pemohon Persetujuan Pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan fakta, data, dan informasi:

    1. kebenaran dokumen permohonan;

    2. kelembagaan pemohon;

    3. kebenaran identitas pemohon meliputi:

      1. nama;

      2. nomor induk kependudukan;

      3. jenis kelamin;

      4. pekerjaan; dan

      5. alamat pemohon.

    4. ketergantungan dan/atau mata pencaharian Masyarakat terhadap areal yang dimohon;

    5. komoditas atau jenis pemanfaatan yang telah dan akan diusahakan pemohon; dan

    6. potensi konflik sosial dan tenurial pada areal yang dimohon.

  4. Pemeriksaan kebenaran kelembagaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, berupa:

    1. surat pembentukan kelompok, kelompok tani, kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan; atau

    2. akta pendirian koperasi.

  5. Subjek persetujuan yang dapat diterima apabila memenuhi ketetentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 31

  1. Tim verifikasi teknis menuangkan data, fakta, dan informasi terkait objek dan subjek persetujuan yang dapat atau tidak dapat dipertimbangkan ke tahap berikutnya ke dalam berita acara verifikasi teknis yang ditandatangani oleh tim verifikasi teknis.

  2. Ketua tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi teknis kepada Kepala UPT.

  3. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil verifikasi teknis kepada Direktur Jenderal.

  4. Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hkm dan/atau surat penolakan permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm.

  5. Berita acara verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat

Paragraf 1
Subjek Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat

Pasal 32

Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada:

  1. kelompok tani hutan;

  2. gabungan kelompok tani hutan;

  3. koperasi tani hutan; atau

  4. profesional kehutanan atau Perseorangan yang telah memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang memiliki pengalaman sebagai Pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama Masyarakat Setempat.

Pasal 33

  1. Persetujuan Pengelolaan HTR kepada koperasi tani hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diberikan kepada koperasi setempat yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura, peternakan, dan/atau kehutanan.

  2. Jumlah anggota kelompok tani hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a paling sedikit 15 (lima belas) orang.

  3. Dalam hal anggota kelompok tani hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah lebih dari 300 (tiga ratus) orang dapat membentuk gabungan kelompok tani.

  4. Kriteria anggota pemohon Persetujuan Pengelolaan HTR meliputi:

    1. Masyarakat Setempat dengan mengutamakan pengelola pada areal yang dimohon yang mempunyai ketergantungan hidup pada lahan kawasan hutan;

    2. profesional kehutanan atau Perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan, atau bidang ilmu lainnya yang berpengalaman di bidang kehutanan atau pernah sebagai Pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan;

    3. 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan;

    4. belum terdaftar sebagai pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau

    5. Masyarakat luar desa setempat yang sudah mengelola areal yang dimohon secara turun temurun atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut yang dinyatakan dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat.

Paragraf 2
Objek Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat

Pasal 34

  1. Areal yang dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HTR berupa kawasan Hutan Produksi yang belum dibebani:

    1. perizinan berusaha;

    2. persetujuan penggunaan kawasan hutan; atau

    3. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Areal Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:

    1. berada di dalam PIAPS;

    2. diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif; dan/atau

    3. areal yang sudah dikelola oleh pemohon.

  3. Dalam hal areal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS, dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HTR dengan ketentuan areal dimaksud sudah dikelola oleh Masyarakat.

  4. Lokasi permohonan yang berada di luar PIAPS yang diberikan Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dimasukan dalam revisi PIAPS selanjutnya.

  5. Areal Persetujuan Pengelolaan HTR diberikan dengan ketentuan luasan:

    1. per unit pengelolaan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar; dan

    2. per kepala keluarga paling luas 15 (lima belas) hektar.

Paragraf 3
Tata Cara Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan
Tanaman Rakyat

Pasal 35

  1. Permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR diajukan melalui surat yang ditandatangani oleh:

    1. ketua kelompok tani hutan;

    2. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau

    3. ketua pengurus koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang kehutanan.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

    1. identitas pemohon Persetujuan Pengelolaan HKm meliputi:

      1. daftar nama pengurus dan anggota:

        1. kelompok tani hutan;

        2. gabungan kelompok tani hutan; atau

        3. koperasi,

        yang diketahui oleh kepala desa/lurah, atau camat setempat; dan

      2. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga,

      dalam bentuk cetak dan digital;

    2. gambaran umum wilayah, dapat berupa keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan berupa:

      1. keadaan biofisik yang menggambarkan topografi dan penutupan lahan;

      2. sosial ekonomi yang menggambarkan jumlah penduduk, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah kepala keluarga atau demografi desa;

      3. potensi kawasan berupa jenis tanaman/hewan yang akan diusahakan, jenis tumbuhan dan hewan dan biofisik yang ada di dalam areal usulan dan identifikasi potensi usaha; dan

      4. pada fungsi ekosistem gambut memuat informasi usaha yang akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya,

    3. peta peta usulan areal yang dimohon dengan skala minimal skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang ditandatangani oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua pengurus koperasi pemohon dan diketahui oleh kepala KPH atau ketua Pokja PPS berupa cetakan dan shape file;

    4. pakta Integritas bermeterai yang ditandatangani oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua pengurus koperasi pemohon; dan

    5. surat pembentukan kelompok, kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, atau akta pendirian koperasi.

  3. Permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

  1. Permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepada:

    1. gubernur;

    2. bupati/wali kota;

    3. pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kehutanan;

    4. kepala UPT; dan

    5. kepala KPH.

  2. Permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:

    1. manual; atau

    2. elektronik.

  3. Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b difasilitasi oleh Pokja PPS.

Paragraf 4
Verifikasi Administrasi

Pasal 37

  1. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi administrasi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR serta pencermatan terhadap subjek dan objek persetujuan.

  2. Pencermatan terhadap objek persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penelaahan peta areal yang dimohon dengan cara tumpang susun peta permohonan dengan peta tematik terbaru meliputi:

    1. peta kawasan hutan;

    2. peta hasil tata batas kawasan hutan;

    3. PIAPS;

    4. peta indikatif dan Wilayah Hutan Adat;

    5. peta perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan;

    6. peta persetujuan Perhutanan Sosial;

    7. peta persetujuan penggunaan kawasan hutan;

    8. peta persetujuan pelepasan kawasan hutan;

    9. peta perubahan fungsi kawasan hutan;

    10. peta indikatif penghentian pemberian izin baru;

    11. peta indikatif tanah objek reforma agraria;

    12. peta rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH;

    13. peta arahan Pemanfaatan Hutan untuk perizinan berusaha;

    14. peta kesatuan hidrologi Gambut;

    15. peta tutupan lahan;

    16. citra satelit resolusi tinggi dan/atau citra pesawat nirawak; dan/atau

    17. peta lainnya yang terkait pada usulan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  3. Dalam melaksanakan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menetapkan petugas verifikasi administrasi permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR.

  4. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

  5. Verifikasi administrasi dilakukan melalui pengisian formulir dan telaah peta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

  1. Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dituangkan dalam formulir verifikasi administrasi yang memuat informasi:

    1. permohonan memenuhi syarat; atau

    2. permohonan tidak memenuhi syarat.

  2. Hasil Verifikasi administrasi permohonan dinyatakan memenuhi syarat, jika dokumen permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

  3. Dalam hal hasil verifikasi administrasi menyatakan permohonan:

    1. memenuhi syarat, dilanjutkan dengan verifikasi teknis; atau

    2. tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan surat pengembalian permohonan kepada pemohon, untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada ketua Pokja PPS dan kepala KPH.

  4. Pemohon melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pengembalian permohonan dan jika perbaikan tidak dilakukan sampai jangka waktu yang telah ditentukan, permohonan dinyatakan batal dengan sendirinya.

Paragraf 5
Verifikasi Teknis

Pasal 39

  1. Dalam melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a Menteri menugaskan Direktur Jenderal.

  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal memerintahkan kepala UPT.

  3. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan tim verifikasi teknis untuk melaksanakan verifikasi teknis.

  4. Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:

    1. UPT;

    2. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;

    3. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    4. KPH; dan/atau

    5. Pokja PPS.

  5. Direktur Jenderal dapat menugaskan personel untuk melakukan supervisi dan/atau bantuan teknis pada pelaksanaan Verifikasi Teknis.

Pasal 40

  1. Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) melaksanakan tugas verifikasi teknis terhadap:

    1. objek persetujuan; dan

    2. subjek persetujuan.

  2. Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan surat tugas dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi lapangan.

  3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, verifikasi teknis dapat dilakukan secara kombinasi elektronik dan manual.

Pasal 41

  1. Verifikasi teknis terhadap objek persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

    1. telaahan peta; dan

    2. pemeriksaan lapangan.

  2. Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap objek persetujuan dengan menggunakan alat bantu global positioning system dan/atau pesawat nirawak, dengan mengambil titik koordinat, meliputi:

    1. kantor desa/kelurahan dan/atau lokasi diskusi;

    2. batas kawasan hutan;

    3. batas perizinan berusaha bidang kehutanan dan perizinan lainnya;

    4. batas luar areal yang dimohon sesuai petunjuk pemohon;

    5. titik ikat alam dapat berupa muara sungai, persimpangan jalan, dan situs;

    6. beberapa titik lokasi pengelolaan di dalam areal yang dimohon;

    7. beberapa titik kondisi biofisik tutupan lahan termasuk tutupan lahan sawit; dan/atau

    8. beberapa titik potensi kawasan.

  3. Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi:

    1. letak dan batas areal yang dimohon;

    2. fungsi kawasan areal yang dimohon;

    3. keberadaan perizinan berusaha bidang kehutanan dan perizinan lainnya pada areal yang dimohon;

    4. keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tanaman sawit pada areal yang dimohon.

    5. status areal yang dimohon pada peta PIAPS, peta tanah objek reforma agraria, peta indikatif penghentian pemberian izin baru, dan peta Ekosistem Gambut;

    6. kondisi biofisik areal yang dimohon;

    7. potensi pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan pada areal yang dimohon; dan/atau

    8. aksesibilitas dan jarak dari permukiman pemohon ke areal yang dimohon.

  4. Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta hasil verifikasi teknis yang ditandatangani oleh tim verifikasi teknis, dengan layer peta sesuai keperluan, berupa:

    1. batas areal yang dimohon;

    2. batas areal hasil verifikasi teknis;

    3. titik koordinat hasil pemeriksaan lapangan;

    4. batas kawasan hutan;

    5. batas perizinan berusaha bidang kehutanan/non kehutanan;

    6. batas peta indikatif penghentian pemberian izin baru;

    7. batas kawasan hidrologis Gambut;

    8. batas wilayah administrasi; dan/atau

    9. rupa bumi Indonesia berupa jaringan jalan, jaringan sungai, dan permukiman.

  5. Verifikasi terhadap objek persetujuan dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan mempertimbangkan:

    1. zonasi pengelolaan hutan dalam rencana pengelolaan hutan jangka panjang;

    2. batas wilayah Hutan Adat;

    3. kondisi tutupan lahan termasuk berupa sawit dan/atau kebun rakyat lainnya;

    4. areal indikatif tanah objek reforma agraria;

    5. areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru;

    6. kondisi Ekosistem Gambut; dan/atau

    7. penguasaan pihak ketiga.

  6. Penambahan luas areal Persetujuan Pengelolaan HTR dimungkinkan dengan pertimbangan penyesuaian batas alam, batas kawasan, dan batas garapan.

  7. Dalam hal penambahan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih dari 5% (lima persen), pemohon harus merevisi surat permohonan.

Pasal 42

  1. Verifikasi teknis terhadap subjek Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengecekan identitas pemohon Persetujuan Pengelolaan HTR, diskusi dan wawancara dengan pengurus dan anggota pemohon serta kepala desa/lurah atau camat setempat.

  2. Seluruh anggota pemohon harus menghadiri proses verifikasi teknis, dan dalam hal tidak hadir dapat diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga atau ketua pemohon.

  3. Verifikasi teknis terhadap subjek Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan fakta, data, dan informasi:

    1. kebenaran dokumen permohonan

    2. kelembagaan pemohon

    3. kebenaran identitas pemohon meliputi:

      1. nama;

      2. nomor induk kependudukan;

      3. jenis kelamin;

      4. pekerjaan; dan

      5. alamat pemohon.

    4. ketergantungan dan/atau mata pencaharian Masyarakat terhadap areal yang dimohon;

    5. komoditas atau jenis pemanfaatan yang telah dan akan diusahakan pemohon; dan

    6. status kelembagaan pemohon.

  4. Pemeriksaan kebenaran status kelembagaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan dokumen berupa:

    1. surat pembentukan kelompok tani atau gabungan kelompok tani; atau

    2. akta pendirian koperasi.

  5. Subjek persetujuan yang dapat diterima jika memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

Pasal 43

  1. Tim verifikasi teknis menuangkan data, fakta, dan informasi terkait objek dan subjek persetujuan yang dapat atau tidak dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan ketahap berikutnya ke dalam berita acara verifikasi teknis yang ditandatangani oleh tim verifikasi teknis.

  2. Ketua tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi teknis kepada kepala UPT.

  3. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil verifikasi teknis kepada Direktur Jenderal.

  4. Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Persetujuan Pengelolaan HTR atau surat penolakan permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR.

  5. Berita acara verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Paragraf 1
Subjek Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Pasal 44

  1. Persetujuan kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan kawasan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra.

  2. Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Masyarakat Setempat yang memiliki ketergantungan langsung terhadap areal kerja/areal kelola pemohon dalam bentuk:

    1. kelompok tani hutan; atau

    2. gabungan kelompok tani hutan;

  3. Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:

    1. penduduk yang tinggal di desa sekitar areal perizinan berusaha, penggunaan kawasan hutan atau kawasan Hutan Konservasi;

    2. Masyarakat yang sudah mengelola areal yang dimohon secara turun temurun atau 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut karena kedekatan akses terhadap areal yang dimohon dalam satu kesatuan lanskap hutan yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat;

    3. profesional kehutanan atau Perseorangan yang telah memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai Pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama Masyarakat Setempat; dan/atau

    4. Masyarakat luar desa setempat yang sudah mengelola areal yang dimohon secara turun temurun atau 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut yang dinyatakan dengan surat keterangan kepala desa/lurah atau camat setempat.

  4. Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:

    1. 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan; dan

    2. belum terdaftar sebagai pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  5. Pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau pengelola Hutan Konservasi melakukan fasilitasi pembentukan kelompok, atau kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan sebagai subjek persetujuan kemitraan kehutanan/Kemitraan Konservasi.

  6. Dalam melakukan fasilitasi pembentukan kelompok sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kelompok, atau kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan dapat dibantu oleh Pokja PPS.

Paragraf 2
Objek Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Pasal 45

  1. Areal yang dapat diberikan Persetujuan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berupa:

    1. kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung yang telah dibebani perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan;

    2. kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung yang telah dibebani persetujuan penggunaan kawasan hutan; atau

    3. kawasan Hutan Konservasi.

  2. Areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

    1. memiliki potensi menjadi sumber penghidupan Masyarakat Setempat; atau

    2. areal konflik atau berpotensi konflik.

  3. Dalam hal areal yang sudah dikelola oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanaman sawit yang dilakukan oleh Perseorangan dengan ketentuan membentuk kelompok dan bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, diberikan paling luas 5 (lima) hektar per orang.

  4. Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan:

    1. kartu tanda penduduk; atau

    2. surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat, yang alamatnya di dalam kawasan hutan atau di desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

  5. Pembuktian terhadap Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui verifikasi teknis dan validasi data dan informasi oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri.

  6. Batasan luas areal untuk Persetujuan Kemitraan Kehutanan diatur dengan ketentuan:

    1. pada areal kerja perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan paling luas 5 (lima) hektar untuk setiap keluarga; atau

    2. dalam hal Masyarakat Setempat bermitra untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan, luasan areal sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku, diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama para pihak dan melampirkan peta zonasi.

  7. Areal yang dimohon setelah diberikan Persetujuan Kemitraan Kehutanan akan dipertimbangkan dalam revisi PIAPS.

Pasal 46

Areal Persetujuan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 memenuhi kriteria:

  1. memiliki potensi menjadi sumber penghidupan Masyarakat Setempat; dan/atau

  2. areal konflik atau berpotensi konflik.

Paragraf 3
Tahapan Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Pasal 47

Persetujuan Kemitraan Kehutanan meliputi tahapan:

  1. sosialisasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan;

  2. pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok; dan

  3. penyusunan naskah kesepakatan kerja sama.

Pasal 48

  1. Sosialisasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan kepada calon mitra oleh:

    1. Direktur Jenderal;

    2. organisasi perangkat daerah yang membidangi kehutanan;

    3. kepala UPT;

    4. pengelola hutan;

    5. pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan; dan/atau

    6. pemegang persetujuan penggunaan kawasan.

  2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pokja PPS.

  3. Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tujuan kemitraan, hak dan kewajiban para pihak, Pendampingan, pengawasan, pelaporan, dan pengendalian yang akan dituangkan dalam naskah kesepakatan kerja sama.

Pasal 49

  1. Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok calon mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilaksanakan oleh pengelola hutan, pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan.

  2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pokja PPS.

  3. Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

    1. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok;

    2. membuat rencana pemanfaatan lahan dan pemetaan areal Persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan

    3. pembentukan koperasi.

Pasal 50

  1. Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c berisi kesepakatan antara pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan kelompok Masyarakat.

  2. Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. identitas para pihak yang bermitra;

    2. areal kemitraan dan peta;

    3. rencana dan objek kegiatan kemitraan;

    4. biaya kegiatan;

    5. hak dan kewajiban para pihak;

    6. jangka waktu kemitraan;

    7. pembagian hasil; dan

    8. penyelesaian perselisihan.

Pasal 51

  1. Identitas para pihak yang bermitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a berisi:

    1. identitas pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan meliputi:

      1. nama pimpinan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan yang menandatangani perjanjian;

      2. kartu tanda penduduk/nomor induk kependudukan;

      3. alamat pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan yang menandatangani perjanjian;

      4. nama jabatan; dan

      5. nama pengelola atau perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan;

      dan

    2. identitas anggota kelompok calon mitra dan nama pengurus.

  2. Areal kemitraan dan petanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b memuat informasi:

    1. nama kampung, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi; dan

    2. batas areal kerja pengelola atau pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan batas lokasi kemitraan.

  3. Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dibuat secara partisipatif dalam bentuk digital dan cetakan.

  4. Rencana kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c berisi:

    1. rencana jangka pendek meliputi kegiatan dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, lokasi kegiatan, tata waktu, pembiayaan, pelaksana kegiatan; dan

    2. rencana jangka panjang 10 (sepuluh) tahunan meliputi pengembangan kelembagaan kelompok Masyarakat, pengembangan ekonomi Masyarakat Setempat, tata waktu dan peran para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan.

  5. Objek kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c berisi:

    1. membangun hutan tanaman kayu atau hasil hutan bukan kayu melalui kegiatan penyiapan lahan, persemaian, pembibitan, penanaman, pengadaan sarana produksi, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, distribusi dan pemasaran; dan

    2. membangun jasa lingkungan hutan seperti ekowisata, jasa tata air dan keanekaragaman hayati.

  6. Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d ditentukan secara bersama-sama antara para pihak yang bermitra.

  7. Hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e disepakati bersama oleh para pihak.

  8. Pembagian hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya modal dari masing-masing pihak, diatur:

    1. dalam hal lokasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan telah ada aset atau modal pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pembagian hasil dari keuntungan bersih paling banyak 80% (delapan puluh persen) untuk pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dan paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk Masyarakat;

    2. dalam hal lokasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan telah ada aset atau modal Masyarakat, pembagian hasil dari keuntungan bersih paling banyak 20% (dua puluh persen) untuk pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) untuk Masyarakat; atau

    3. dalam hal lokasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan belum ada tanaman, pembagian hasil dari keuntungan bersih sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dan 50% (lima puluh persen) untuk Masyarakat atau sesuai kesepakatan.

  9. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf h berisi:

    1. uraian langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi perselisihan diantara pihak yang bermitra pada pelaksanaan kemitraan; dan

    2. menggunakan mediator penyelesaian perselisihan dan dapat difasilitasi oleh Pokja PPS atau lembaga adat atau Pemerintah atau pemerintah daerah dengan prinsip musyawarah mufakat.

Pasal 52

  1. Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang dibuat oleh para pihak yang bermitra dan berisi kesepakatan antara pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan kelompok Masyarakat dengan dibubuhi meterai yang cukup, diketahui oleh kepala desa atau camat atau lembaga adat setempat, dan disaksikan oleh pihak lainnya.

  2. Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  3. Naskah kesepakatan kerja sama disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4
Tata Cara Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Pasal 53

  1. Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan diajukan oleh pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan.

  2. Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

    1. naskah kesepakatan kerja sama;

    2. peta areal yang dimohon untuk Persetujuan Kemitraan Kehutanan yang ditandatangani kedua belah pihak dalam bentuk cetak dan format shape;

    3. daftar pengurus dan anggota kelompok tani hutan, dan gabungan kelompok tani hutan yang ditandatangani oleh kepala desa dalam bentuk cetak dan digital format excel; dan

    4. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepada:

    1. gubernur;

    2. bupati/wali kota;

    3. pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kehutanan;

    4. kepala UPT; dan

    5. kepala KPH.

  4. Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:

    1. manual; atau

    2. elektronik.

  5. Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.

  6. Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5
Verifikasi Administrasi

Pasal 54

  1. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi administrasi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan serta melakukan telaah awal terhadap naskah kesepakatan kerja sama, peta areal yang dimohon dan subjek Persetujuan Kemitraan Kehutanan/Kemitraan Konservasi.

  2. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

  3. Verifikasi administrasi dilakukan melalui pengisian formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

  1. Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dituangkan dalam formulir verifikasi administrasi yang memuat informasi:

    1. permohonan memenuhi syarat; atau

    2. permohonan tidak memenuhi syarat.

  2. Verifikasi administrasi permohonan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurur a, apabila dokumen permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

  3. Dalam hal hasil verifikasi administrasi menyatakan permohonan:

    1. memenuhi syarat, dilanjutkan dengan verifikasi teknis; atau

    2. tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan surat pengembalian permohonan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan, dengan tembusan kepada ketua Pokja PPS setempat dan kepala KPH setempat.

  4. Pemohon melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pengembalian permohonan dan apabila perbaikan tidak dilakukan sampai jangka waktu yang telah ditentukan, permohonan dinyatakan batal dengan sendirinya.

Paragraf 6
Verifikasi Teknis

Pasal 56

  1. Dalam melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a Menteri menugaskan Direktur Jenderal.

  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal memerintahkan kepala UPT.

  3. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan tim verifikasi teknis untuk melaksanakan verifikasi teknis.

  4. Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari atas:

    1. UPT;

    2. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;

    3. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    4. KPH; dan/atau

    5. Pokja PPS.

  5. Direktur Jenderal dapat menugaskan personel untuk melakukan supervisi dan/atau bantuan teknis pada pelaksanaan verifikasi teknis.

Pasal 57

  1. Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) bertugas melakukan verifikasi teknis terhadap:

    1. subjek persetujuan;

    2. objek persetujuan; dan

    3. naskah kesepakatan kerja sama.

  2. Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan surat tugas dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi lapangan dengan surat tugas perpanjangan dari pemberi tugas.

  3. Dalam kondisi tertentu verifikasi teknis dapat dilakukan dengan kombinasi elektronik dan manual.

Pasal 58

  1. Verifikasi teknis terhadap objek persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui studi literatur dengan cara tumpang susun peta areal yang dimohon dengan:

    1. peta perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama pemohon; atau

    2. peta wilayah kerja hutan konservasi atas nama pemohon.

  2. Hasil telaahan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap areal yang dimohon menggunakan alat bantu global positioning system dan/atau pesawat nirawak dengan mengambil titik-titik koordinat, meliputi:

    1. batas areal yang dimohon dalam areal kerja/areal kelola pemohon.

    2. titik ikat alam seperti muara sungai, persimpangan jalan, dan/atau situs.

    3. beberapa sample lokasi penggarapan di dalam areal yang dimohon;

    4. beberapa sample kondisi biofisik tutupan lahan termasuk tutupan lahan sawit; dan

    5. beberapa sample potensi kawasan.

  3. Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi:

    1. letak dan batas areal yang dimohon;

    2. fungsi kawasan areal yang dimohon;

    3. keberadaan areal yang dimohon pada areal kerja/areal kelola pemohon;

    4. keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tanaman sawit pada areal yang dimohon;

    5. masuk atau tidaknya areal yang dimohon pada peta tanah objek reforma agraria dan peta ekosistem gambut;

    6. kondisi biofisik areal yang dimohon;

    7. potensi pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan pada areal yang dimohon; dan

    8. aksesibilitas dan jarak dari permukiman pemohon ke areal yang dimohon.

Pasal 59

  1. Verifikasi teknis terhadap subjek Persetujuan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dilakukan melalui diskusi dan wawancara dengan pemohon dan subjek Persetujuan Kemitraan Kehutanan.

  2. Seluruh pengurus dan anggota kelompok subjek Persetujuan Kemitraan Kehutanan harus hadir pada verifikasi teknis, dan dalam hal tidak hadir dapat diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga atau ketua kelompok.

  3. Diskusi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan fakta, data, dan informasi:

    1. kebenaran surat permohonan;

    2. kebenaran naskah kesepakatan kerja sama;

    3. kelembagaan subjek Persetujuan Kemitraan Kehutanan;

    4. kebenaran identitas subjek Persetujuan Kemitraan Kehutanan meliputi:

      1. nama pemohon;

      2. nomor induk kependudukan;

      3. jenis kelamin;

      4. pekerjaan; dan

      5. alamat pemohon.

    5. ketergantungan atau mata pencaharian Masyarakat terhadap hutan;

    6. komoditas atau jenis pemanfaatan yang telah dan akan diusahakan Persetujuan Kemitraan Kehutanan;

    7. potensi areal yang dimohon; dan

    8. potensi konflik sosial dan tenurial pada areal yang dimohon.

  4. Dalam hal naskah kesepakatan kerja sama dipandang belum mencerminkan kesetaraan hak dan kewajiban, serta keadilan dalam bagi hasil, tim verifikasi melakukan fasilitasi untuk perbaikan naskah kesepakatan kerja sama.

  5. Pemeriksaan kebenaran kelembagaan subjek Persetujuan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pembentukan kelompok, berupa surat pembentukan kelompok tani atau gabungan kelompok tani.

Pasal 60

  1. Tim verifikasi teknis menuangkan data, fakta dan informasi terkait subjek dan objek persetujuan yang dapat atau tidak dapat dipertimbangkan ke tahap berikutnya ke dalam berita acara verifikasi teknis yang ditandatangani oleh tim verifikasi teknis.

  2. Ketua tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi teknis kepada kepala UPT.

  3. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil verifikasi teknis kepada Direktur Jenderal

  4. Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:

    1. keputusan Persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan/atau

    2. penolakan permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan.

  5. Berita acara verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Paragraf 7
Pelaksanaan Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Pasal 61

Menteri dapat memberikan insentif kepada Pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan yang telah melaksanakan Persetujuan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Penetapan Status Hutan Adat

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

  1. Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat berasal dari:

    1. hutan negara; dan/atau

    2. bukan hutan negara.

  2. Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pokok:

    1. konservasi;

    2. lindung; dan/atau

    3. produksi.

  3. Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh MHA.

Pasal 63

  1. MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) harus memenuhi ketentuan:

    1. ditetapkan dengan peraturan daerah, jika MHA berada dalam kawasan hutan negara; atau

    2. ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika MHA berada di luar kawasan hutan negara.

  2. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:

    1. peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau,

    2. peraturan daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan MHA.

  3. Dalam hal peraturan daerah hanya memuat substansi pengaturan dimaksud pada ayat (2) huruf a, keberadaan MHA yang wilayahnya berada dalam kawasan hutan negara ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia oleh bupati/wali kota untuk melakukan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan pengakuan MHA oleh bupati/wali kota.

Pasal 64

Pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dengan kriteria:

  1. MHA masih dalam bentuk paguyuban;

  2. terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

  3. terdapat batas Wilayah Adat yang jelas;

  4. terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan

  5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Paragraf 2
Penetapan Status Hutan Adat

Pasal 65

  1. Penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria:

    1. berada di dalam Wilayah Adat;

    2. merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan;

    3. berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan

    4. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

  2. Dalam hal Wilayah Adat berada di dalam kawasan hutan negara dan bukan berupa hutan, dapat dimasukkan dalam peta penetapan Hutan Adat dengan legenda khusus sesuai dengan kondisi penggunaan/pemanfaatan lahannya.

Pasal 56

  1. Penetapan status Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat dengan tembusan kepada:

    1. bupati/wali kota;

    2. organisasi perangkat daerah provinsi bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

    3. organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup; dan

    4. unit pelaksana teknis terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:

    1. identitas MHA berupa kartu tanda penduduk yang memuat:

      1. nama MHA;

      2. nama ketua MHA; dan

      3. alamat domisili ketua MHA,

    2. peta Wilayah Adat yang ditandatangani ketua MHA;

    3. peraturan daerah dan/atau keputusan gubernur/bupati/wali kota tentang pengukuhan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1); dan

    4. surat pernyataan yang ditandatangani ketua MHA yang memuat:

      1. penegasan bahwa areal yang diusulkan berada dalam Wilayah Adat pemohon; dan

      2. persetujuan penetapan fungsi Hutan Adat yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Surat pernyataan sebagaimana dimkasud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Surat permohonan penetapan status Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

  1. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan validasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan dan kebenaran dokumen permohonan.

  2. Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

    1. persyaratan lengkap dan benar; atau

    2. persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

  3. Dalam hal:

    1. persyaratan lengkap dan benar; atau

    2. persyaratan belum dilengkapi dengan peraturan daerah pengukuhan keberadaan MHA dan/atau keputusan gubernur/bupati/wali kota, namun Wilayah Adatnya telah ditetapkan oleh bupati/wali kota,

    Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan.

  4. Dalam hal persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki.

  5. Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari melengkapi persyaratan dan menyampaikan kembali kepada Menteri.

  6. Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon tidak melengkapi persyaratan, permohonan ditolak.

  7. Hasil validasi dokumen permohonan penetapan status Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 68

  1. Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara data dengan fakta lapangan.

  2. Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan membentuk tim terpadu.

  3. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:

    1. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;

    2. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan;

    3. unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    4. organisasi perangkat daerah provinsi bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

    5. organisasi perangkat daerah kabupaten/kota bidang lingkungan hidup;

    6. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    7. pengelola kawasan di tingkat tapak;

    8. Pokja PPS atau lembaga swadaya masyarakat; dan/atau

    9. perguruan tinggi/lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.

  4. Ketua tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari unsur:

    1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    2. peneliti lembaga ilmu pengetahuan Indonesia;

    3. perguruan tinggi negeri; atau

    4. lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.

  5. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memastikan:

    1. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan penetapan status Hutan Adat;

    2. letak dan fungsi calon Hutan Adat;

    3. kondisi tutupan lahan calon Hutan Adat;

    4. keberadaan calon Hutan Adat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan

    5. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan statusnya menjadi Hutan Adat.

  6. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan verifikasi lapangan dan menyampaikan laporan hasil verifikasi serta rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari Direktur Jenderal.

Pasal 60

  1. Verifikasi keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan penetapan status Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf a dilakukan melalui pertemuan langsung dengan pihak pemohon dan disaksikan oleh kepala desa atau sebutan lainnya.

  2. Verifikasi letak dan fungsi calon Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf b dilakukan dengan cara:

    1. tumpang susun peta Wilayah Adat yang dimohon dengan peta kawasan hutan dan/atau peta pengelola hutan atau peta pemegang izin Pemanfaatan Hutan; dan

    2. mencocokan batas objek Hutan Adat yang dimohon di peta dengan batas di lapangan yang memenuhi kriteria sebagai Hutan Adat.

  3. Verifikasi kondisi tutupan lahan calon Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf c dilakukan dengan melihat secara visual areal:

    1. berhutan; atau

    2. tidak berhutan.

  4. Verifikasi keberadaan calon Hutan Adat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf d dilakukan dengan tumpang susun peta Wilayah Adat yang dimohon dengan peta pola ruang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

  5. Verifikasi kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf e dilakukan dengan mencocokkan kriteria Hutan Adat dengan kondisi di lapangan.

  6. Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil verifikasi Hutan Adat paling sedikit memuat:

    1. identitas pemohon;

    2. letak dan luas calon Hutan Adat;

    3. keabsahan pemohon dan areal yang dimohon;

    4. kondisi tutupan lahan;

    5. luas calon Hutan Adat yang berasal dari kawasan hutan negara dan di luar kawasan hutan negara; dan

    6. rekomendasi luas permohonan yang akan ditetapkan sebagai Hutan Adat

  7. Berita acara dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh ketua tim, anggota tim, dan pemohon.

  8. Berita acara dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

  9. Berita acara verifikasi Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 70

Berdasarkan berita acara dan laporan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (8) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan keputusan penetapan status Hutan Adat.

Paragraf 3
Penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat

Pasal 71

  1. Dalam hal verifikasi lapangan dilakukan terhadap permohonan yang belum dilengkapi dengan peraturan daerah pengukuhan keberadaan MHA dan/atau keputusan gubernur/bupati/wali kota tentang pengukuhan MHA, namun Wilayah Adatnya telah ditetapkan oleh bupati/wali kota, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan Wilayah Indikatif Hutan Adat.

  2. Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara parsial dan menjadi persetujuan prinsip penetapan status Hutan Adat.

  3. Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan statusnya menjadi Hutan Adat setelah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c.

  4. Berdasarkan persetujuan prinsip penetapan status Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MHA dapat menyusun rencana pengembangan pengelolaan Hutan Adat sesuai dengan fungsinya.

  5. Penetapan fungsi Hutan Adat dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial, ekonomi, dan budaya MHA dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan kriteria penetapan fungsi hutan.

  6. Ketentuan mengenai kriteria penetapan fungsi hutan serta perubahan fungsi kawasan hutan yang telah ditetapkan statusnya menjadi Hutan Adat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

  1. Dalam hal Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berada di:

    1. dalam areal persetujuan penggunaan kawasan hutan atau perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan atau perizinan berusaha berkoordinasi dengan pemangku adat; atau

    2. luar areal persetujuan penggunaan kawasan hutan atau perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, tidak dapat diterbitkan izin baru.

  2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan prinsip Kearifan Lokal.1

Paragraf 4
Fasilitasi Identifikasi dan Pemetaan Wilayah MHA

Pasal 73

  1. Dalam hal permohonan penetapan Hutan Adat belum dilengkapi dengan peta Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Menteri dapat memfasilitasi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat.

  2. Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

  3. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:

    1. direktorat jenderal bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;

    2. unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    3. organisasi perangkat daerah provinsi bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

    4. organisasi perangkat daerah kabupaten/kota bidang lingkungan hidup;

    5. unit pelaksana teknis terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    6. pengelola kawasan di tingkat tapak;

    7. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau

    8. perguruan tinggi/lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.

  4. Ketua tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari unsur:

    1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    2. peneliti lembaga ilmu pengetahuan Indonesia;

    3. perguruan tinggi negeri; atau

    4. lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup kehutanan.

  5. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memastikan:

    1. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan penetapan status Hutan Adat;

    2. letak dan fungsi calon Hutan Adat;

    3. kondisi tutupan lahan calon Hutan Adat;

    4. keberadaan calon Hutan Adat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan

    5. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan statusnya menjadi Hutan Adat.

  6. Hasil kegiatan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada gubernur/bupati/wali kota sebagai dasar penerbitan keputusan pengukuhan keberadaan MHA dan/atau penetapan Wilayah Adatnya sebagai dasar penetapan status Hutan Adat.

Pasal 74

  1. Keputusan Penetapan Status Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) ditetapkan dalam:

    1. peta status Hutan Adat; dan

    2. Wilayah Indikatif Hutan Adat.

  2. Peta status Hutan dan Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan bersifat kumulatif.

Pasal 75

  1. Wilayah Adat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Status Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan/atau Pasal 73 ayat (6) dikeluarkan dari hutan negara.

  2. Wilayah Adat yang telah dikeluarkan dari hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria berhutan ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat.

  3. Wilayah Adat yang telah dikeluarkan dari hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan status Hutan Adat sesuai dengan kondisi penutupan dan penggunaan lahannya.

Paragraf 5
Hutan Hak

Pasal 76

  1. Penetapan status Hutan Hak dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemegang hak atas tanah.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:

    1. memiliki bukti hak atas tanah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. memiliki peta lokasi areal yang dimohon;

    3. mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota; dan

    4. adanya surat pernyataan dari pemegang hak yang memuat:

      1. penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan tanah milik pemohon; dan

      2. persetujuan penetapan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Surat permohonan penetapan Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 77

  1. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan validasi dan verifikasi.

  2. Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan Hutan Hak.

  3. Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

  4. Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa permohonan:

    1. belum memenuhi kelengkapan persyaratan; atau

    2. telah memenuhi kelengkapan persyaratan.

  5. Dalam hal hasil validasi:

    1. belum memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Direktur Jenderal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi; atau

    2. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan.

  6. Formulir validasi dokumen permohonan Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 78

  1. Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) huruf b dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

  2. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

    1. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;

    2. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan;

    3. unit kerja eselon I terkait lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;

    4. organisasi perangkat daerah provinsi bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

    5. organisasi perangkat daerah kabupaten/kota bidang lingkungan hidup;

    6. unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait;

    7. pengelola kawasan di tingkat tapak;

    8. Pokja PPS atau lembaga swadaya masyarakat; dan/atau

    9. perguruan tinggi/lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.

  3. Ketua tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur:

    1. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;

    2. peneliti lembaga ilmu pengetahuan Indonesia;

    3. perguruan tinggi negeri, atau

    4. lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan kehutanan.

  4. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk memastikan:

    1. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan Hutan Hak;

    2. keberadaan dan keabsahan Hutan Hak yang dimohon;

    3. kondisi tutupan lahan Hutan Hak yang dimohon;

    4. keberadaan Hutan Hak dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan

    5. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Hak.

  5. Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan hasil verifikasi serta rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari Direktur Jenderal.

Pasal 79

  1. Verifikasi keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan Hutan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pertemuan langsung dengan pihak pemohon dan disaksikan oleh kepala desa atau sebutan lainnya.

  2. Verifikasi keberadaan dan keabsahan Hutan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara:

    1. tumpang susun peta objek Hutan Hak yang dimohon dengan peta kawasan hutan dan/atau peta pengelola hutan atau peta pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan; dan

    2. mencocokan batas objek Hutan Hak yang dimohon di peta dengan batas di lapangan yang memenuhi kriteria sebagai Hutan Hak.

  3. Verifikasi kondisi tutupan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf c dilakukan dengan melihat secara visual areal:

    1. berhutan; atau

    2. tidak berhutan.

  4. Verifikasi keberadaan Hutan Hak dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf d dilakukan dengan tumpang susun peta objek Hutan Hak yang dimohon dengan peta pola ruang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

  5. Verifikasi kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf e dilakukan dengan mencocokan kriteria Hutan Hak dengan kondisi di lapangan.

Pasal 80

  1. Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil verifikasi Hutan Hak.

  2. Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. identitas pemohon;

    2. letak dan luas Hutan Hak;

    3. keabsahan pemohon dan areal yang dimohon;

    4. kondisi tutupan lahan; dan

    5. luas Hutan Hak yang masuk kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

  3. Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua tim dan disetujui oleh pemohon.

  4. Selain substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laporan hasil pelaksanaan verifikasi lapangan paling sedikit memuat rekomendasi luas permohonan yang akan ditetapkan sebagai Hutan Hak.

  5. Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua dan semua anggota tim verifikasi.

  6. Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

  7. Berdasarkan berita acara dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan status dan fungsi Hutan Hak.

  8. Berita acara verifikasi Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 81

  1. Hutan Hak yang berfungsi konservasi dan lindung dapat diubah statusnya menjadi hutan negara berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan Pemerintah.

  2. Dalam hal Hutan Hak ditetapkan menjadi hutan negara dengan fungsi konservasi atau fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

  1. Perubahan fungsi Hutan yang telah ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat atau Hutan Hak harus mendapat persetujuan Menteri.

  2. Peralihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai Hutan Hak tidak dapat mengubah fungsi hutan tanpa persetujuan Menteri.

  3. Perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Pasal 83

  1. Penetapan Status Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 serta penetapan Hutan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

  2. Dalam hal rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menampung keberadaan Hutan Adat dan Hutan Hak, kawasan Hutan Adat dan Hutan Hak diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang wilayah berikutnya.

Paragraf 6
Hutan Rakyat

Pasal 84

  1. Gubernur melakukan identifikasi, inventarisasi dan registrasi terhadap Hutan Rakyat.

  2. Hasil identifikasi, inventarisasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar Hutan Rakyat provinsi.

  3. Gubernur melaporkan kepada Menteri daftar Hutan Rakyat yang sudah diregistrasi pada masing-masing provinsi.

  4. Pemilik Hutan Rakyat yang terdaftar dapat memperoleh bantuan berupa sarana produksi dan/atau Pendampingan.

Pasal 85

Dalam rangka menjamin kecukupan tutupan hutan di wilayah provinsi, gubernur menyampaikan laporan luas Hutan Rakyat yang telah diregistrasi kepada Menteri.

Bagian Ketujuh
Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
kepada Gubernur

Pasal 86

  1. Dalam keadaan tertentu, pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.

  2. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Persetujuan Pengelolaan HD dan Persetujuan Pengelolaan HKm.

  3. Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. daerah provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;

    2. memiliki peraturan daerah tentang Perhutanan Sosial; dan

    3. memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari total anggaran bidang kehutanan untuk Perhutanan Sosial.

  4. Berdasarkan hasil penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan pelimpahan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada gubernur.

  5. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

  6. Menteri melakukan pengendalian terhadap pendelegasian yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

  1. Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada gubernur diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) mengacu kepada PIAPS dengan tembusan kepada:

    1. Menteri;

    2. bupati/wali kota;

    3. kepala UPT; dan

    4. kepala KPH.

  2. Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 88

  1. Terhadap permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, gubernur melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi.

  2. Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi kehutanan.

  3. Pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

  4. Dalam hal kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi kehutanan mengembalikan permohonan kepada pemohon.

  5. Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pokja PPS dapat melakukan Pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.

  6. Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan diajukan kembali kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi kehutanan dengan tembusan gubernur.

  7. Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap, pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi kehutanan melakukan verifikasi teknis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

  8. Dalam pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi kehutanan dapat dibantu oleh Pokja PPS, kepala UPT atau kepala unit pengelolaan teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait di daerah provinsi dan kepala KPH.

Pasal 89

  1. Dalam hal hasil verifikasi teknis telah memenuhi persyaratan, pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi kehutanan menyampaikan:

    1. hasil verifikasi kepada gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal; dan

    2. konsep keputusan gubernur tentang pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial,

    paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi teknis diterima.

  2. Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur menerbitkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima.

  3. Dalam hal gubernur tidak menerbitkan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bagian Kedelapan
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 90

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD, HKm dan HTR, berhak:

  1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;

  2. mengelola dan memanfaatkan Persetujuan Pengelolaan HD, HKm dan HTR, sesuai dengan Kearifan Lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu;

  3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam Persetujuan Pengelolaan HD, HKm dan HTR;

  4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;

  5. mendapat Pendampingan dalam Pengelolaan HD, HKm, dan HTR serta penyelesaian konflik;

  6. mendapat Pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;

  7. mendapat Pendampingan penyusunan rencana Kelola Perhutanan Sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan

  8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

Pasal 91

  1. Pengelola atau pemegang Persetujuan Kemitraan Kehutanan berhak:

    1. melaksanakan kegiatan pengelola hutan atau kegiatan usaha pengelolaan hutan atau kegiatan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

    2. mendapat perlindungan dari perusakan lingkungan hidup dan hutan.

  2. Mitra dalam kegiatan Persetujuan Kemitraan Kehutanan berhak:

    1. mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan Persetujuan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerja sama; dan

    2. mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 92

  1. MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan:

    1. pemanfaatan kawasan;

    2. pemanfaatan jasa lingkungan;

    3. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu;

    4. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;

    5. kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    6. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

  2. Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan.

Pasal 93

  1. Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD, HKm dan HTR, wajib:

    1. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.

    2. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;

    3. memberi tanda batas areal kerjanya;

    4. menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;

    6. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;

    7. membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    8. melaksanakan perlindungan hutan.

  2. Pemegang persetujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

    1. memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    2. menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    3. mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    4. menebang pohon pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi hutan lindung;

    5. menggunakan peralatan mekanis pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi hutan lindung;

    6. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi hutan lindung;

    7. menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan

    8. menggunakan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk kepentingan lain.

Pasal 94

  1. Pemegang penetapan Hutan Adat wajib:

    1. menjalankan prinsip pengelolaan hutan lestari;

    2. memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan Kearifan Lokalnya;

    3. mempertahankan fungsi Hutan Adat;

    4. memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsinya;

    5. memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan; dan

    6. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, berupa perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan.

  2. Pemegang penetapan Hutan Adat dilarang:

    1. menyewakan areal Hutan Adat;

    2. mengubah status dan fungsi Hutan Adat;

    3. menebang pohon pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung;

    4. menggunakan peralatan mekanis pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung;

    5. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung; dan

    6. menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat.

Pasal 95

  1. Pengelola atau pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dalam Persetujuan Kemitraan Kehutanan wajib:

    1. melaksanakan pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Persetujuan Kemitraan Kehutanan;

    2. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan Persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan

    3. melindungi mitranya dari gangguan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan.

  2. Mitra dalam kegiatan Persetujuan Kemitraan Kehutanan wajib:

    1. mentaati naskah kesepakatan kerja sama;

    2. menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama mitranya; dan

    3. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan Persetujuan Kemitraan Kehutanan kecuali pengelola atau pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan bersedia membayar penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Kesembilan
Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pasal 96

  1. Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR dan kemitraan kehutanan dapat dilakukan perubahan dalam hal:

    1. terjadi perubahan pengurus dan/atau keanggotaan pemegang persetujuan;

    2. terjadi perubahan areal kerja; dan/atau

    3. terjadi perubahan naskah kesepakatan kerja sama untuk Persetujuan Kemitraan Kehutanan.

  2. Perubahan pengurus dan/atau keanggotaan pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika pengurus dan/atau anggota:

    1. meninggal dunia;

    2. pindah domisili;

    3. mengundurkan diri; dan/atau

    4. tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dalam Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  3. Perubahan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terdapat:

    1. perubahan fungsi kawasan hutan;

    2. perubahan peruntukan kawasan hutan;

    3. penyelesaian konflik tenurial; atau

    4. tumpang tindih dengan perizinan dan persetujuan lain.

Pasal 97

  1. Dalam hal pada areal Persetujuan Perhutanan Sosial ditetapkan menjadi proyek strategis nasional, Menteri melakukan perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Pemerintah memberikan fasilitasi kepada Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 98

  1. Permohonan perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diusulkan oleh pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pemerintah, pemerintah daerah.

  2. Dalam hal terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pihak ketiga dapat mengajukan inisiatif perubahan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial kepada Menteri.

  3. Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR dan kemitraan kehutanan mengajukan permohonan perubahan persetujuan kepada Menteri dengan dilengkapi:

    1. daftar nama, nomor induk kependudukan, dan alamat perubahan anggota ditandatangani oleh ketua dan diketahui oleh kepala desa/lurah yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

    2. peta areal kerja perubahan paling kecil skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) berupa cetakan yang ditandatangani oleh ketua dan diketahui oleh kepala KPH atau Pokja PPS serta dalam bentuk shape file; atau

    3. naskah kesepakatan kerja sama hasil perubahan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

  4. Permohonan perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a diajukan paling cepat 1 (satu) tahun sejak terjadi perubahan.

  5. Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilakukan secara:

    1. manual; atau

    2. elektronik.

  6. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menugaskan tim untuk melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

  7. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melibatkan unsur:

    1. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;

    2. UPT;

    3. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    4. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;

    5. KPH setempat; dan/atau

    6. pokja PPS.

  8. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara evaluasi yang ditandatangani oleh tim dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

  9. Berdasarkan berita acara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan atau menolak penetapan perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bagian Kesepuluh
Perpanjangan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pasal 99

  1. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat melakukan permohonan perpanjangan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial berakhir.

  2. Berdasarkan permohonan perpanjangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menugaskan tim untuk melakukan evaluasi kepatuhan pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial terhadap ketentuan kewajiban dan larangan.

  3. Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 95.

  4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang menyatakan:

    1. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

    2. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

  5. Dalam hal:

    1. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan perpanjangan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; atau

    2. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menolak perpanjangan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.

BAB III
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 100

Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan melalui:

  1. penataan areal dan penyusunan rencana;

  2. pengembangan usaha;

  3. penanganan konflik tenurial;

  4. Pendampingan; dan

  5. Kemitraan Lingkungan

Bagian Kedua
Penataan Areal dan Penyusunan Rencana

Paragraf 1
Penataan Areal

Pasal 101

  1. Kegiatan Penataan Areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi:

    1. penandaan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    2. inventarisasi potensi;

    3. pembuatan ruang areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    4. pembuatan andil garapan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan

    5. pemetaan hasil penataan areal.

  2. Penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

    1. batas persetujuan areal hasil kegiatan penandaan batas; dan

    2. titik koordinat tanda batas.

  3. Inventarisasi potensi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

    1. kondisi kawasan hutan;

    2. jenis dan sebaran potensi hasil hutan kayu;

    3. jenis dan sebaran potensi hasil hutan bukan kayu; dan

    4. jenis dan sebaran potensi jasa lingkungan

  4. Pembuatan ruang sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf c meliputi:

    1. lokasi, luas dan batas ruang perlindungan; dan

    2. lokasi, luas dan batas ruang pemanfaatan

  5. Pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

    1. data penggarap; dan

    2. batas dan luas andil garapan.

  6. Hasil pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam peta tersendiri.

Pasal 102

  1. Penandaan batas areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dilaksanakan oleh KPS untuk memperoleh kepastian mengenai batas areal kerja.

  2. Kegiatan penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan tahapan:

    1. rapat kesepakatan batas;

    2. pembentukan tim;

    3. pelaksanaan penandaan batas; dan

    4. pembuatan berita cara hasil penandaan batas.

  3. Rapat kesepakatan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh pihak terkait yang berkepentingan langsung terhadap batas kawasan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  4. Tim penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas unsur:

    1. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    2. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;

    3. KPH;

    4. Pendamping;

    5. pemerintahan desa/kelurahan; dan/atau

    6. pemegang perizinan lainnya yang arealnya bersinggungan dengan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  5. Tim penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:

    1. membuat kesepakatan yang memuat:

      1. batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan areal lain yang lokasinya bersinggungan; dan

      2. informasi mengenai keberadaan hak pengelolaan, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau perizinan berusaha di areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. menetapkan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan cara menyusuri dan menandai dengan tanda batas pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan

    3. membuat berita acara penandaan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  6. Penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan tahapan:

    1. menentukan titik ikat dan titik indikatif tanda batas, yang diplotkan pada peta areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    2. titik indikatif tanda batas dibuat pada setiap lekukan polygon batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada peta dan untuk titik indikatif tanda batas pada batas areal yang lurus, dibuat setiap paling jauh asumsi jarak lapangan 100 (seratus) meter;

    3. titik indikatif pada batas yang berpotensi konflik antara lain dekat dengan permukiman, jalan, areal perizinan yang lain, area persetujuan Perhutanan Sosial yang lain;

    4. menentukan koordinat geografis titik ikat dan titik indikatif tanda batas;

    5. mencari titik indikatif tanda batas di lapangan dengan menggunakan global positioning system, kemudian diberi tanda dengan tanda batas sederhana atau batas alami yang disepakati; dan

    6. dalam hal titik indikatif tanda batas sebagaimana dimaksud pada huruf e pada peta sulit dicari di lapangan, titik tanda batas dapat digeser tetapi tetap masih dalam garis polygon batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan

    7. dalam hal areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial berada pada batas luar atau batas fungsi kawasan hutan, pemberian tanda batas dilaksanakan dengan melibatkan unit pelaksana teknis yang membidangi pemantapan kawasan hutan.

  7. Pembuatan berita acara penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disertai dengan peta hasil penandaan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  8. Dalam hal terdapat perubahan batas hasil penandaan batas dengan peta Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, batas areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial mengikuti hasil penandaan batas.

Pasal 103

  1. Berdasarkan hasil penandaan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dilakukan pembuatan dan pemberian tanda batas ruang areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c.

  2. Pembuatan ruang areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada hasil inventarisasi potensi sebagiamana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dan kondisi biogeofisik serta penetapan batasnya dapat mengacu pada batas petak dan/atau anak petak.

  3. Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

    1. ruang perlindungan; dan/atau

    2. ruang pemanfaatan.

  4. Kriteria areal yang ditetapkan sebagai ruang perlindungan berupa:

    1. hutan alam;

    2. sempadan sungai;

    3. sempadan pantai;

    4. sempadan danau;

    5. sekitar mata air;

    6. areal dengan lereng lebih dari 40% (empat puluh persen);

    7. areal dengan ketinggian tempat lebih dari 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut;

    8. areal gambut dalam;

    9. areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi; dan

    10. situs budaya.

  5. Areal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah ditetapkan sebagai ruang perlindungan, diberikan tanda batas sederhana atau alami sesuai kesepakatan.

Pasal 104

  1. Pembuatan andil garapan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d untuk mengurangi potensi terjadinya konflik tenurial.

  2. Pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan KPS.

  3. Pengukuran lapangan dalam rangka pembuatan andil garapan dilaksanakan secara partisipatif serta menggunakan metode dan alat sederhana atau menggunakan smartphone serta dibuatkan tanda batas andil sesuai kesepakatan.

  4. Data dan peta andil garapan setiap anggota kelompok merupakan kelengkapan data anggota pada Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  5. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digunakan sebagai informasi dalam pengajuan akses permodalan dan perhitungan pembagian hasil Pemanfaatan Hutan.

Pasal 105

Pemetaan hasil penataan areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e dituangkan dalam bentuk peta mengacu pada peta areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang berisi:

  1. hasil penandaan batas;

  2. hasil inventarisasi potensi; dan

  3. hasil pembuatan ruang.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana

Pasal 106

Penyusunan rencana Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dilaksanakan pada:

  1. Persetujuan Pengelolaan HD;

  2. Persetujuan Pengelolaan Hkm;

  3. Persetujuan Pengelolaan HTR;

  4. Penetapan Status Hutan Adat; dan

  5. Persetujuan Kemitraan Kehutanan.

Pasal 107

  1. Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 meliputi:

    1. penyusunan RKPS untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan

    2. penyusunan RKT untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

  2. Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan:

    1. penguatan kelembagaan;

    2. pengelolaan hutan meliputi:

      1. penataan areal;

      2. Pemanfaatan Hutan;

      3. rehabilitasi hutan; dan

      4. perlindungan dan pengamanan hutan;

    3. pengembangan kewirausahaan; dan

    4. monitoring dan evaluasi.

  3. Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan Kearifan Lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Pasal 108

  1. RKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a memuat:

    1. gambaran umum;

    2. rencana kegiatan; dan

    3. peta rencana kelola.

  2. Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi:

    1. letak lokasi yang didasarkan batas administrasi dan fungsi kawasan;

    2. keadaan fisik wilayah, meliputi kondisi tutupan lahan, topografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominan;

    3. keadaan sosial ekonomi, meliputi demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, wilayah; dan

    4. potensi kawasan.

  3. Data dan informasi gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh dari dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, monografi desa, hasil penataan areal, dan data perencanaan KPH.

  4. Rencana kegiatan sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:

    1. rencana penguatan kelembagaan berupa:

      1. pembentukan KUPS; dan

      2. penguatan KUPS berupa sekolah lapang, studi banding, penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, pelatihan, dan penyusunan administrasi kelompok.

    2. rencana Pemanfaatan Hutan, meliputi:

      1. pemanfaatan kawasan;

      2. pemanfaatan jasa lingkungan;

      3. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu; dan

      4. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

    3. rencana pengembangan usaha dan/atau pemasaran, meliputi:

      1. jenis produk dan/atau jasa yang akan diusahakan;

      2. bentuk produk yang akan dipasarkan;

      3. sertifikasi produk;

      4. promosi;

      5. pemasaran;

      6. pengembangan jejaring usaha;

      7. akses permodalan; dan

      8. kelembagaan usaha.

  5. Rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disusun berdasarkan:

    1. potensi areal;

    2. kebutuhan Masyarakat/kelompok; dan

    3. kebutuhan pasar produk dan/atau jasa.

  6. Peta RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berisi kegiatan Pemanfaatan Hutan dan kegiatan pengembangan usaha.

  7. Dokumen RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 109

  1. Penyusunan RKPS dilakukan oleh KPS bersama dan/atau didampingi oleh penyuluh dan/atau Pendamping.

  2. Penilaian RKPS dilakukan oleh Kepala KPH.

  3. Pengesahan RKPS dilakukan oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk.

  4. Dalam hal diperlukan revisi RKPS dapat diajukan kepada Kepala UPT, dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 110

Penyusunan RKPS dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.

Pasal 111

Penyusunan RKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat difasilitasi oleh:

  1. Pemerintah Pusat;

  2. Pemerintah daerah;

  3. lembaga swadaya Masyarakat;

  4. Pendamping/penyuluh/penyuluh kehutanan swadaya Masyarakat;

  5. Pokja PPS; dan/atau

  6. pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 112

  1. RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan RKPS.

  2. Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPS didampingi oleh penyuluh dan/atau Pendamping.

  3. RKT memuat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4).

  4. RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian dan pengesahan oleh Kepala KPH.

  5. Dalam hal diperlukan revisi, RKT dapat diajukan kepada Kepala KPH, dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan pada ayat (2) dan ayat (4).

  6. Dokumen RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pengembangan Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 113

  1. Kegiatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b meliputi:

    1. penguatan kelembagaan;

    2. Pemanfaatan Hutan;

    3. pengembangan kewirausahaan; dan

    4. kerja sama pengembangan usaha.

  2. Kegiatan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kementerian/lembaga, dan dinas provinsi terkait.

Paragraf 2
Penguatan Kelembagaan

Pasal 114

Kegiatan Penguatan Kelembagaan KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a meliputi:

  1. pembentukan KUPS;

  2. klasifikasi KUPS;

  3. peningkatan kelas KUPS; dan

  4. penguatan kapasitas kelembagaan KUPS.

Pasal 115

  1. Pembentukan KUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dilakukan untuk pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

  2. Dalam hal KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki potensi usaha lebih dari satu, dapat dibentuk beberapa KUPS sesuai dengan potensi usahanya.

  3. Penetapan KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala KPH.

  4. Dalam hal penetapan KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan oleh Kepala KPH dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka penetapan KUPS dilakukan oleh Kepala UPT.

  5. Penetapan KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 116

  1. Klasifikasi KUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b, meliputi:

    1. biru atau blue;

    2. perak atau silver;

    3. emas atau gold; dan

    4. platina atau platinum.

  2. Klasifikasi KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan KUPS untuk melaksanakan RKPS, yang meliputi kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha.

  3. Klasifikasi kemampuan KUPS biru atau blue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

    1. sudah ditetapkan sebagai KUPS; dan

    2. potensi usaha sudah teridentifikasi.

  4. Klasifikasi kemampuan KUPS perak atau silver sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

    1. sudah memenuhi kriteria KUPS biru atau blue;

    2. sudah memiliki RKPS; dan

    3. sudah memiliki unit usaha.

  5. Klasifikasi kemampuan KUPS emas atau gold sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:

    1. sudah memenuhi kriteria KUPS perak atau silver;

    2. sudah memiliki produk atau sarana wisata alam yang dipasarkan;

    3. sudah memiliki akses modal yang berasal dari swadaya, hibah dan/atau pinjaman; dan

    4. sudah memiliki pasar atau wisatawan lokal.

  6. Klasifikasi kemampuan KUPS platina atau platinum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:

    1. sudah memenuhi kriteria KUPS emas atau gold;

    2. sudah memiliki akses modal yang berasal dari swadaya, hibah dan/atau pinjaman; dan

    3. sudah memiliki pasar atau wisatawan nasional, regional/internasional.

  7. Dalam hal KUPS memiliki kemampuan berdasarkan kriteria kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dapat langsung ditetapkan kelas KUPS sesuai dengan kemampuan KUPS tanpa harus mengikuti tahapan urutan dari kelas sebelumnya.

  8. Berdasarkan usulan Kepala UPT, Direktur Jenderal menetapkan kelas KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 117

  1. Peningkatan kelas KUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

  2. Peningkatan kelas KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

  3. Khusus untuk peningkatan KUPS emas atau gold menjadi platina atau platinum dilakukan verifikasi tentang akses modal yang berasal dari swadaya, hibah dan/atau pinjaman dan pasar ekspor atau wisatawan regional.

  4. Terhadap progres upaya peningkatan kategori KUPS dilakukan monitoring dan hasilnya dimasukkan ke dalam sistem aplikasi database.

  5. Terhadap rangkaian kegiatan peningkatan kategori atau kelas KUPS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh UPT sesuai wilayah kerjanya.

  6. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan dinas yang membidangi kehutanan provinsi, KPH, dan/atau pokja PPS.

  7. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara elektronik dan/atau manual kepada Direktur Jenderal.

Pasal 118

Penguatan kapasitas kelembagaan KUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d, meliputi:

  1. pembentukan KUPS yang berbasis komoditas;

  2. keanggotaan KUPS dan pembuatan aturan internal KUPS;

  3. sekolah lapang;

  4. studi banding;

  5. pelatihan penguatan kelembagaan; dan/atau

  6. peningkatan status badan usaha KUPS dapat berupa pembentukan koperasi atau badan usaha milik desa.

Paragraf 3
Pemanfaatan Hutan

Pasal 119

  1. Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi:

    1. Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung; dan

    2. Pemanfaatan Hutan pada hutan produksi.

  2. Pemanfaatan Hutan pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilaksanakan dengan pola wana tani atau agroforestry, wana ternak atau silvopastura, wana mina atau silvofishery, dan wana tani ternak atau agrosilvopastura sesuai dengan fungsi hutan dan jenis ruangnya.

Pasal 120

  1. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan.

  2. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung pada ruang perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:

    1. pemanfaatan jasa lingkungan; dan

    2. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

  3. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung pada ruang pemanfaatan, meliputi kegiatan:

    1. pemanfaatan kawasan;

    2. pemanfaatan jasa lingkungan; dan

    3. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 121

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:

  1. pemanfaatan air untuk kebutuhan Masyarakat setempat;

  2. pemulihan lingkungan berupa rehabilitasi hutan pada areal terbuka; dan/atau

  3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 122

Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b, meliputi:

  1. madu;

  2. getah;

  3. buah;

  4. biji;

  5. jamur;

  6. daun;

  7. bunga; dan/atau

  8. sarang burung walet.

Pasal 123

  1. Kegiatan pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

    1. budidaya tanaman obat;

    2. budidaya tanaman hias;

    3. budidaya jamur;

    4. budidaya lebah;

    5. budidaya hijauan makanan ternak;

    6. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;

    7. budidaya tanaman atsiri;

    8. budidaya tanaman nira;

    9. penangkaran satwa liar; dan/atau

    10. rehabilitasi satwa.

  2. Pemanfaatan pada hutan lindung dapat menggunakan jenis tanaman berkayu yang berumur panjang, perakaran dalam, dan evapotranspirasi rendah diutamakan jenis tanaman hasil hutan bukan kayu yang menghasilkan getah/kulit/buah, dan/atau jenis tanaman kayu-kayuan.

  3. Pemanfaatan pada hutan lindung tidak diperbolehkan untuk menanam tanaman umbi-umbian dan tanaman lainnya yang menyebabkan kerusakan tanah.

  4. Pemanfaatan kawasan berupa penangkaran satwa liar dan rehabilitasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

  1. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf b, meliputi kegiatan:

    1. pemanfaatan jasa aliran air;

    2. pemanfaatan air;

    3. wisata alam;

    4. pembangunan sarana prasarana wisata alam;

    5. perlindungan keanekaragaman hayati;

    6. pemulihan lingkungan; dan/atau

    7. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

  2. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf c, meliputi:

  1. rotan;

  2. madu;

  3. getah;

  4. buah;

  5. biji;

  6. jamur;

  7. daun;

  8. bunga; dan/atau

  9. sarang burung walet.

Pasal 126

  1. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan

  2. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi pada ruang perlindungan, meliputi kegiatan:

    1. pemanfaatan kawasan;

    2. pemanfaatan jasa lingkungan; dan

    3. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

  3. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi pada ruang pemanfaatan, meliputi kegiatan:

    1. pemanfaatan kawasan;

    2. pemanfaatan jasa lingkungan;

    3. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu; dan

    4. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 127

  1. Pemanfaatan Hutan dapat menggunakan alat mekanis dalam hal pada areal persetujuan Perhutanan Sosial di Hutan Produksi terdapat bekas galian tambang, tambak, atau areal lainnya yang telah berubah bentang alamnya.

  2. Penggunaan alat mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekosistem.

Pasal 128

Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

  1. budidaya tanaman obat;

  2. budidaya tanaman hias;

  3. budidaya jamur;

  4. budidaya lebah;

  5. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;

  6. budidaya hijauan pakan ternak; dan/atau

  7. budidaya tanaman penghasil nira.

Pasal 129

Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

  1. pemanfaatan jasa aliran air;

  2. pemanfaatan air;

  3. wisata alam;

  4. perlindungan keanekaragaman hayati;

  5. pemulihan lingkungan; dan/atau

  6. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 130

  1. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf c, meliputi:

    1. rotan;

    2. sagu;

    3. nipah;

    4. aren;

    5. madu;

    6. bambu;

    7. getah;

    8. daun; dan/atau

    9. buah atau biji.

  2. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengkayaan/penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau pemasaran.

Pasal 131

  1. Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

    1. budidaya tanaman obat;

    2. budidaya tanaman hias;

    3. budidaya jamur;

    4. budidaya lebah;

    5. budidaya sarang burung walet;

    6. rehabilitasi satwa;

    7. budidaya hijauan makanan ternak;

    8. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;

    9. budidaya tanaman atsiri;

    10. budidaya tanaman nira;

    11. budidaya serat;

    12. budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi;

    13. budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan; dan/atau

    14. penangkaran satwa liar.

  2. Pemanfaatan kawasan berupa penangkaran satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

  1. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf b, berupa:

    1. pemanfaatan jasa aliran air;

    2. pemanfaatan air;

    3. wisata alam;

    4. pembangunan sarana prasarana wisata alam;

    5. perlindungan keanekaragaman hayati;

    6. pemulihan lingkungan;

    7. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan/atau

    8. jasa lingkungan lainnya.

  2. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

  1. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf c, meliputi kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari:

    1. tanaman sendiri; dan

    2. tanaman yang dihibahkan.

  2. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu yang berasal dari tanaman sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

    1. penyiapan lahan;

    2. pembibitan;

    3. penanaman;

    4. pemeliharaan;

    5. pengamanan;

    6. pemanenan;

    7. pengolahan; dan

    8. pemasaran.

  3. Penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

    1. dilakukan secara manual dan dapat menggunakan peralatan mekanis;

    2. dilakukan tanpa pembakaran; dan

    3. mempertahankan pohon komersil untuk dipelihara.

Pasal 134

  1. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf d, meliputi:

    1. rotan;

    2. sagu;

    3. nipah;

    4. aren;

    5. madu;

    6. bambu;

    7. getah;

    8. kulit kayu;

    9. daun;

    10. buah atau biji;

    11. gaharu;

    12. komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati atau bioenergy; dan/atau

    13. komoditas pengembangan tanaman pangan.

  2. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengkayaan/penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau pemasaran.

Pasal 135

  1. KUPS dalam melaksanakan kegiatannya dapat membangun atau mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Dalam hal pada areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial akan dilakukan pemanfaatan kayu tumbuh alami, pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

  1. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial wajib melakukan penatausahaan hasil hutan dan membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Penatausahaan hasil hutan dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 137

Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:

  1. peningkatan produksi;

  2. peningkatan nilai tambah produk;

  3. promosi dan pemasaran produk; dan

  4. akses permodalan.

Pasal 138

  1. Kegiatan peningkatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a meliputi:

    1. kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial Nasional/Bang PeSoNa;

    2. pemberian bantuan alat ekonomi produktif; dan

    3. bantuan ekonomi produktif lainnya.

  2. Kegiatan peningkatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:

    1. KPS/KUPS HD;

    2. KPS/KUPS HKm;

    3. KPS/KUPS HTR;

    4. KPS/KUPS Kemitraan kehutanan;

    5. MHA yang mendapatkan penetapan Hutan Adat;

    6. pengelola Hutan Hak/Hutan Rakyat; dan/atau

    7. kelompok Masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

  3. Pembiayaan kegiatan peningkatan produksi untuk program Perhutanan Sosial dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

  1. Kegiatan peningkatan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk untuk nilai jual dan membangun kepercayaan konsumen.

  2. Peningkatan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:

    1. pemberian bantuan alat ekonomi produktif;

    2. kegiatan sertifikasi produk, berupa proses sertifikasi profesional, pelayanan, tata barang, untuk kelayakan, kualitas atau standar, seperti: badan pengawas obat dan makanan, pangan industri rumah tangga, halal, dan/atau organik;

    3. kegiatan pengemasan, berupa kegiatan membungkus produk dengan tujuan menjaga kualitas dan kondisi produk, dan memberikan daya tarik kepada konsumen;

    4. kegiatan peningkatan nilai produk, berupa upaya untuk memperkuat nilai pada suatu merek dikaitkan dengan produk tertentu; dan/atau

    5. kegiatan indikasi geografis, berupa suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis.

Pasal 140

Promosi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c dapat dilakukan melalui:

  1. temu usaha;

  2. pameran;

  3. katalog produk;

  4. media elektronik; dan/atau

  5. media sosial.

Pasal 141

  1. Akses Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d dapat diperoleh melalui:

    1. bantuan pemerintah/lembaga;

    2. pinjaman lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya;

    3. corporate social responsibility badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, atau pihak lain;

    4. bantuan modal usaha badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;

    5. dana hibah; dan/atau

    6. lembaga filantropi.

  2. Persiapan yang perlu dilakukan oleh KUPS sebelum mengakses berbagai peluang permodalan meliputi:

    1. menyediakan dokumen legalitas KUPS;

    2. menyediakan dokumen RKPS dan RKT;

    3. menyediakan dokumen pendukung lain seperti buku rekening atas nama KUPS, nomor pokok wajib pajak dan lain-lain;

    4. lokasi areal usaha tidak sedang berkonflik; dan

    5. usaha produk ataupun jasa sudah beroperasi.

Paragraf 5
Kerja sama Pengembangan Usaha

Pasal 142

Kerja sama pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf d meliputi:

  1. kerja sama usaha; dan

  2. kerja sama para pihak.

Pasal 143

Kerja sama usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a dilakukan berdasarkan prinsip:

  1. KUPS sebagai pelaku utama dalam usaha, bukan hanya sebagai objek; dan

  2. kesetaraan, keadilan, kesepakatan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, partisipasi dan kelestarian.

Pasal 144

Mitra Usaha dalam kerja sama usaha Perhutanan Sosial dengan para pihak antara lain:

  1. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;

  2. perguruan tinggi;

  3. koperasi;

  4. badan usaha milik desa;

  5. lembaga swadaya Masyarakat/lembaga donor;

  6. kelompok Masyarakat lainnya; dan/atau

  7. perorangan.

Pasal 145

  1. Calon mitra usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

    1. mempunyai legalitas usaha;

    2. mempunyai usaha pokok;

    3. mempunyai kompetensi teknis usaha yang akan dimitrakan;

    4. mempunyai pasar yang kuat;

    5. mempunyai komitmen jangka panjang dengan Masyarakat dengan pola agroforestry, silvopastura, agrosilvopastura, dan/atau silvofishery;

    6. siap menjalankan prinsip keseimbangan sosial, ekologi dan ekonomi;

    7. siap melakukan transfer pengetahuan, keterampilan, dan manajemen; dan

    8. menyediakan pembiayaan usaha.

  2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon mitra usaha Perhutanan Sosial harus memenuhi ketentuan:

    1. bagi calon mitra usaha dari perorangan mempunyai rekening koran;

    2. bagi koperasi setempat, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta harus mempunyai laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan kategori baik; dan

    3. bagi calon mitra dari pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan harus mempunyai rencana kerja usaha 10 (sepuluh) tahunan dan rencana kerja tahunan yang sudah disahkan.

Pasal 146

  1. Kerja sama pengembangan usaha dilakukan dengan cara:

    1. mitra usaha mengajukan permohonan kerja sama usaha kepada KPS/KUPS;

    2. KPS/KUPS meminta persetujuan dari kepala UPT; dan

    3. KPS/KUPS dan mitra usaha membuat naskah kerja sama usaha.

  2. Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada:

    1. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan dengan tembusan Kepala UPT setempat, jika mitra usahanya berasal dari badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi setempat, kelompok Masyarakat lainnya dan perorangan, lembaga swadaya Masyarakat; dan

    2. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala UPT setempat, jika mitra usahanya berasal dari pengelola kawasan hutan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan penanaman modal asing/lembaga donor.

147

  1. Naskah Kerja sama Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

    1. identitas pengelola mitra usaha KPS/KUPS;

    2. dasar perjanjian;

    3. maksud dan tujuan;

    4. persyaratan;

    5. ruang lingkup dan pola atau skema kerja sama;

    6. peta lokasi dan luas areal yang dikerjasamakan;

    7. jenis kegiatan;

    8. hak dan kewajiban;

    9. jangka waktu;

    10. sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan hasil kesepakatan;

    11. pendanaan operasionalisasi Pemanfaatan Hutan;

    12. mekanisme pelaporan;

    13. perpanjangan dan pengakhiran kerja sama;

    14. penyelesaian sengketa; dan

    15. keadaan kahar atau force majeure.

  2. Naskah kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 148

  1. Naskah kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berakhir apabila:

    1. telah kadaluarsa atau lewat waktu;

    2. para pihak bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama;

    3. dinyatakan berakhir atau batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap; atau

    4. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dicabut.

  2. Berakhirnya naskah kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban.

  3. Berakhirnya perjanjian kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam surat kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian kerja sama usaha.

Pasal 149

Pelaku kerja sama usaha Perhutanan Sosial, wajib:

  1. melakukan perlindungan dan pengamanan hutan;

  2. melakukan penatausahaan hasil hutan;

  3. melaksanakan sistem silvikultur;

  4. menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama;

  5. memberi tanda batas areal kerja sama;

  6. membayar kewajiban penerimaan negara bukan pajak kegiatan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  7. melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerja sama usaha;

  8. mempertahankan fungsi hutan; dan

  9. menjaga stabilitas dan kohesi sosial Masyarakat.

Pasal 150

  1. Dalam melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, KPS/KUPS dapat bekerja sama dengan:

    1. kementerian/lembaga;

    2. organisasi perangkat daerah;

    3. lembaga swadaya Masyarakat; dan

    4. swasta/badan usaha milik swasta.

  2. Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berperan sebagai:

    1. penyedia informasi dukungan program/kegiatan;

    2. penyedia sarana prasarana produksi;

    3. pengembangan komoditas atau produk;

    4. akses permodalan; dan/atau

    5. akses pasar.

  3. Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan sebagai:

    1. penyedia informasi dukungan program/kegiatan;

    2. penyedia sarana prasarana produksi;

    3. pengembangan komoditas atau produk;

    4. fasilitasi akses permodalan; dan/atau

    5. akses pasar.

  4. Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berperan sebagai:

    1. Pendamping;

    2. penyedia informasi dukungan program/kegiatan;

    3. penyedia sarana prasarana produksi;

    4. pengembangan komoditas atau produk;

    5. akses permodalan; dan/atau

    6. akses pasar.

  5. Swasta/badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berperan sebagai penyedia modal dan off taker.

  6. Kerja sama para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:

    1. Direktur Jenderal;

    2. KPH;

    3. Pendamping; dan/atau

    4. pokja PPS.

  7. Kerja sama para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam rencana aksi pengembangan usaha yang disepakati para pihak.

  8. Rencana aksi kerja sama para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 151

Kerja sama para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:

  1. Pendampingan teknis dan kelembagaan;

  2. fasilitasi permodalan;

  3. fasilitasi pemasaran; dan/atau

  4. kerja sama operasional.

Pasal 152

  1. Kerja sama Pendampingan teknis dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a berupa:

    1. pelatihan kewirausahaan;

    2. studi banding kegiatan usaha; dan/atau

    3. peningkatan kelembagaan menjadi badan usaha.

  2. Fasilitasi permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b berupa:

    1. bagi hasil; dan/atau

    2. hibah.

  3. Dalam melaksanakan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mitra usaha dapat memberikan penyertaan modal berupa uang atau sarana prasarana dengan nilai maksimal 50% (lima puluh persen) dari modal pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  4. Dalam melaksanakan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mitra usaha memberikan bantuan modal usaha kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang tidak mengikat dan tidak perlu dikembalikan kepada pemberi hibah.

  5. Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c meliputi:

    1. mitra usaha sebagai off taker yang membeli produk dari KPS/KUPS;

    2. mitra usaha mendapatkan komisi dari produk KPS/KUPS yang dijual;

    3. Pendampingan teknis pemasaran oleh mitra usaha; dan

    4. penjualan non profit yang dilakukan oleh mitra usaha.

  6. Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf d merupakan bentuk kerja sama yang dimulai dari kegiatan Pendampingan teknis dan kelembagaan, permodalan sampai pemasaran.

Bagian Keempat
Penanganan Konflik Tenurial

Pasal 153

  1. Penanganan konflik tenurial kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dapat diselesaikan melalui Perhutanan Sosial.

  2. Dalam hal penanganan konflik disepakati untuk diselesaikan melalui skema Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat melanjutkan dengan proses permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan skema yang dimohonkan.

  3. Pelaksanaan penanganan konflik dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendampingan

Paragraf 1
Umum

Pasal 154

  1. Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d dapat dilaksanakan sebelum/pra dan sesudah/paska Masyarakat mendapatkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Pendampingan sebelum/pra Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

    1. telaah PIAPS;

    2. inventarisasi dan identifikasi terkait subjek, objek dan konflik;

    3. sosialisasi Perhutanan Sosial;

    4. pengukuran dan pemetaan partisipatif;

    5. pemilihan skema Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    6. pembentukan kelembagaan;

    7. penyusunan dan perbaikan berkas permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau

    8. Pendampingan kegiatan penyusunan naskah kesepakatan kerja sama.

  3. Pendampingan sesudah/paska Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

    1. Pendampingan dalam tata kelola kelembagaan;

    2. Pendampingan dalam tata kelola kawasan; dan

    3. Pendampingan dalam tata kelola usaha.

  4. Kegiatan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

    1. Pendampingan tahap awal;

    2. Pendampingan pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan;

    3. Pendampingan kerja sama;

    4. Pendampingan akses permodalan;

    5. Pendampingan akses pasar;

    6. Pendampingan pengelolaan pengetahuan; dan

    7. Pendampingan pemantauan dan evaluasi.

  5. Pendampingan tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

    1. sosialisasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada pihak internal maupun eksternal,

    2. pendataan potensi areal Perhutanan Sosial,

    3. identifikasi potensi dampak lingkungan,

    4. penguatan kelembagaan; dan

    5. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

  6. Pendampingan pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

    1. fasilitasi dan bimbingan teknis dalam penandaan batas pada ruang kelola Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    2. pembuatan dan penandaan ruang atau zonasi; dan

    3. penyusunan RKPS dan RKT.

  7. Pendampingan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui kegiatan:

    1. kerja sama dalam rangka penguatan kelembagaan dan tata kelola kawasan;

    2. kerja sama dalam peningkatan kapasitas SDM, KPS dan KUPS, untuk penelitian sumber daya kawasan; dan

    3. kerja sama dalam rangka pengembangan usaha.

  8. Pendampingan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui kegiatan:

    1. persiapan pra akses permodalan;

    2. fasilitasi peluang akses permodalan usaha; dan

    3. fasilitasi kerja sama dengan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah, mitra usaha, dan pihak lain yang tidak mengikat.

  9. Pendampingan akses pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan melalui kegiatan:

    1. menyusun strategi mengakses pasar dan pemasaran produk dan jasa melalui media elektronik/media sosial;

    2. membuat daftar produk unggulan hasil Perhutanan Sosial; dan

    3. memfasilitasi dalam pembangunan jejaring serta dapat bekerja sama dengan para pihak terkait.

  10. Pendampingan pengelolaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan melalui kegiatan pendokumentasian proses Pendampingan mulai dari perencanaan, implementasi atau pelaksanaan dan pemantauan, publikasi/diseminasi dokumen pembelajaran melalui elektronik/cetak kepada berbagai pihak.

  11. Pendampingan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilakukan melalui kegiatan pemantauan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan RKPS, perubahan yang terjadi, hambatan, dan tantangan.

Paragraf 2
Pelaksana Pendampingan

Pasal 155

  1. Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilaksanakan oleh Pendamping.

  2. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil;

    2. penyuluh kehutanan swadaya masyarakat;

    3. bakti rimbawan;

    4. penyuluh kementerian/lembaga terkait;

    5. penyuluh kehutanan swasta;

    6. badan usaha milik negara;

    7. lembaga swadaya Masyarakat;

    8. organisasi Masyarakat;

    9. praktisi;

    10. akademisi; dan/atau

    11. tokoh Masyarakat atau tokoh adat.

  3. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k berasal dari Masyarakat setempat yang merupakan hasil dari kaderisasi dan kepeloporan.

Pasal 156

  1. Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) dibagi dalam 2 (dua) kategori:

    1. Pendamping pemerintah; dan

    2. Pendamping mandiri.

  2. Pendamping pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pendamping yang direkrut oleh kementerian dan/atau Pemerintah daerah.

  3. Dalam hal Pendamping pemerintah berasal dari kementerian/lembaga lain dan/atau Pemerintah daerah pelaksanaannya dikoordinasikan dan ditetapkan dengan keputusan kepala UPT.

  4. Pendamping mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pendamping yang direkrut oleh lembaga swadaya Masyarakat disetujui oleh kelompok dan dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

  5. Pendamping mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala UPT.

Pasal 157

  1. Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf a memenuhi kriteria:

    1. kompetensi teknis;

    2. kompetensi manajerial; dan

    3. kompetensi umum.

  2. Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

    1. pengetahuan kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan;

    2. pengembangan usaha baik mikro, kecil dan menengah; dan

    3. pemberdayaan Masyarakat.

  3. Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kemampuan berkomunikasi, koordinasi, dan kemampuan adaptasi tinggi terhadap kondisi sosial di lokasi pendampingan.

  4. Kompetensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:

    1. kemampuan mengoperasikan komputer; dan

    2. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah sekolah menengah tingkat atas/sederajat, dan diutamakan strata satu.

Pasal 158

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dilakukan berdasarkan prinsip:

  1. transparan;

  2. akuntabel;

  3. tidak diskriminatif;

  4. partisipatif; dan

  5. keterbukaan.

Paragraf 3
Penetapan Pendamping

Pasal 159

  1. UPT dapat menetapkan tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dalam melaksanakan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Penetapan tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala UPT.

  3. Dalam hal penetapan tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas yang membidangi kehutanan tingkat provinsi atau KPH dapat mengusulkan tenaga penyuluh kehutanan dan/atau penyuluh kehutanan swadaya Masyarakat sebagai Pendamping.

  4. Keputusan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan hak dan kewajiban Pendamping.

  5. Dalam hal Pendamping tidak melaksanakan tugas, kewajiban, melanggar kode etik Pendamping dan/atau terkena masalah hukum lain Kepala UPT dapat membatalkan keputusan.

  6. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari dewan etik Pendamping dan melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan.

  7. Dewan etik Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 160

  1. Peningkatan kapasitas Pendamping diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

  2. Pelaksanaan peningkatan kapasitas Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau para pihak.

  3. Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

    1. pelatihan;

    2. bimbingan teknis;

    3. forum diskusi;

    4. peningkatan kompetensi; atau

    5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

Pasal 161

  1. Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dikategorikan secara berjenjang berdasarkan kompetensi.

  2. Jenjang kategori Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. Pendamping pemula;

    2. Pendamping lanjutan; dan

    3. Pendamping utama.

Pasal 162

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) bekerja berdasarkan kode etik berupa:

  1. disiplin;

  2. tidak memihak;

  3. profesional; dan

  4. tidak menjanjikan memberi, meminta, atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendampingan.

Pasal 163

Dalam rangka pengelolaan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pokja PPS dapat melakukan fasilitasi Pendampingan.

Pasal 164

Pendamping harus menyusun dan menyampaikan laporan progres Pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah kerjanya secara manual dan elektronik kepada kepala UPT melalui sistem informasi yang telah ditetapkan.

Pasal 165

  1. Pendamping berhak mendapatkan insentif atas kinerja pelaksanaan Pendampingan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa areal kelola percontohan atas persetujuan kelompok yang hasilnya untuk operasional Pendampingan.

Pasal 166

  1. Kepala UPT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendampingan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

  2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan dan penilaian terhadap program yang direncanakan.

  3. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, kepala UPT dapat melibatkan dinas provinsi, KPH, atau Pokja PPS.

  4. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi:

    1. perubahan yang terjadi;

    2. kesesuaian dengan rencana kerja; dan

    3. hambatan dan tantangan.

  5. Hasil pemantauan dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan secara manual atau elektronik melalui aplikasi yang ditetapkan.

  6. Kepala UPT melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Direktur Jenderal.

  7. Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan dasar perpanjangan surat keputusan kepala UPT mengenai penetapan Pendamping.

Pasal 147

  1. Pembiayaan Pendampingan bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, bantuan luar negeri yang dikelola pemerintah maupun dana swadaya dari lembaga Pendamping, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pemerintah dapat memfasilitasi pendanaan dan Pendampingan dalam rangka pengukuhan keberadaan MHA dalam hal MHA berada dalam Wilayah Indikatif Hutan Adat.

Bagian Keenam
Kemitraan Lingkungan

Pasal 168

  1. Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e dilakukan untuk mendorong peningkatan peran aktif para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, secara khusus dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Kemitraan Lingkungan dalam Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan mitra.

  3. Penguatan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek pengelolaan kawasan, pengelolaan kelembagaan/penguatan kelompok dan pengelolaan usaha.

Pasal 169

Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dilakukan antara pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan para pihak secara sukarela berdasarkan prinsip:

  1. kepedulian;

  2. kesetaraan;

  3. transparansi;

  4. tanggung jawab;

  5. saling percaya; dan

  6. saling menguntungkan.

Pasal 170

  1. Mitra lingkungan berasal dari individu, kelompok, dan/atau lembaga/instansi dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:

    1. Pemerintah Pusat;

    2. Pemerintah Daerah;

    3. lembaga legislatif;

    4. badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta;

    5. akademisi/perguruan tinggi;

    6. lembaga swadaya masyarakat, komunitas, kepanduan, organisasi/ kemasyarakatan;

    7. lembaga penelitian; dan

    8. tokoh Masyarakat.

Pasal 171

  1. Pemerintah memfasilitasi kegiatan Kemitraan Lingkungan.

  2. Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

    1. penguatan kelembagaan dan penyadartahuan sumber daya manusia Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    2. kaukus politik lingkungan;

    3. jejaring komunitas kehutanan dan lingkungan;

    4. kemitraan dalam penelitian sumber daya hutan dan lingkungan;

    5. kemitraan dalam pengelolaan pencemaran lingkungan dan sampah untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan (circular economy);

    6. kemitraan dalam pengembangan imbal jasa lingkungan; dan/atau

    7. kemitraan dalam pemanfaatan corporate social responsibility.

BAB IV
PERHUTANAN SOSIAL PADA EKOSISTEM GAMBUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 172

  1. Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut.

  2. Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilakukan pada Ekosistem Gambut dengan:

    1. fungsi lindung; dan/atau

    2. fungsi budidaya.

Pasal 173

  1. Pemanfaatan Ekosistem Gambut untuk Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 didasarkan pada:

    1. peta fungsi Ekosistem Gambut nasional, peta hidrotopografi kawasan hidrologis Gambut skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu), peta indikatif penghentian pemberian izin baru; dan

    2. rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.

  2. Dalam hal rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, Perhutanan Sosial dilaksanakan berdasarkan:

    1. peta fungsi Ekosistem Gambut dengan skala paling kecil 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) yang terkoreksi;

    2. peta penetapan puncak kubah Gambut;

    3. peta hidrotopografi dengan skala paling kecil 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu); dan

    4. peta indikatif penghentian pemberian persetujuan baru.

  3. Tata cara penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

  1. Pemanfaatan Ekosistem Gambut untuk Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 173 meliputi:

    1. Persetujuan Pengelolaan HD;

    2. Persetujuan Pengelolaan Hkm;

    3. Persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan

    4. penetapan status Hutan Adat.

  2. Pemanfaatan Ekosistem Gambut untuk Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 175

  1. Pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan:

    1. penelitian;

    2. ilmu pengetahuan;

    3. pendidikan; dan

    4. jasa lingkungan, berupa jasa wisata secara terbatas dan perdagangan karbon.

  2. Pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan untuk semua kegiatan sesuai rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 176

  1. Pada areal Ekosistem Gambut, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilarang:

    1. membuka lahan baru/land clearing sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu;

    2. membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering;

    3. membakar lahan Gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; dan/atau

    4. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut.

  2. Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Persetujuan Pengelolaan HD, HKm dan Kemitraan Kehutanan dilarang untuk memanfaatkan hasil hutan kayu.

  3. Pada areal Hutan Adat yang terdapat Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dapat dilakukan pemungutan hasil hutan kayu untuk untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari MHA yang bersangkutan.

  4. Kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA BENAH KEBUN RAKYAT

Pasal 177

  1. Pemilik kebun rakyat yang berada di kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat mengajukan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam jangka waktu tertentu yang selanjutnya dilakukan penanaman pohon dalam rangka Jangka Benah.

  2. Pemanfaatan kebun rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

    1. kemitraan kehutanan atau Kemitraan Konservasi;

    2. HD; dan/atau

    3. HKm.

  3. Akses legal dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data dan informasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.

  4. Jangka Benah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan strategi Jangka Benah meliputi:

    1. menyusun rencana Jangka Benah sebagai bagian rencana kelola Perhutanan Sosial;

    2. penanaman tanaman melalui teknik agroforestri yang disesuaikan dengan kondisi biofisik dan kondisi sosial;

    3. penanaman tanaman kehutanan paling sedikit 100 (seratus) batang per hektar paling lambat 1 (satu) tahun setelah mendapatkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan menerapkan sistem silvikultur atau teknik budidaya sesuai dengan tapak ekologinya di sela-sela tanaman sawit; dan

    4. tidak melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit selama masa Jangka Benah.

Pasal 178

  1. Pada kawasan Hutan Produksi Jangka Benah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) daur selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam.

  2. Pada kawasan Hutan Lindung atau Hutan Konservasi Jangka Benah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam.

  3. Dalam hal tanaman sawit telah mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun pada Hutan Produksi dan 15 (lima belas) tahun pada Hutan Lindung dan Hutan Konservasi, tanaman sawit di bongkar dan ditanami pohon.

  4. Jenis tanaman pokok kehutanan untuk Hutan Lindung dan Hutan Konservasi harus memenuhi ketentuan:

    1. berupa pohon penghasil hasil hutan bukan kayu; dan

    2. dapat berupa pohon berkayu dan tidak boleh ditebang.

  5. Penanaman tanaman pokok kehutanan pada Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah mendapat Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  6. Pelaksanaan Jangka Benah oleh Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

  7. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

    1. bimbingan teknis Jangka Benah;

    2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

    3. bantuan penyediaan bibit tanaman kehutanan; dan/atau

    4. pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 179

  1. Menteri melakukan pembinaaan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal.

  3. Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menugaskan kepala UPT.

  4. Kepala UPT dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan:

    1. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;

    2. KPH;

    3. Pokja PPS; dan/atau

    4. Pendamping,

    sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 180

  1. Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang pemberian persetujuannya dilimpahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).

  2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kehutanan.

  3. Pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pembinaan bersama UPT dan KPH, serta dapat melibatkan Pokja PPS, dan/atau Pendamping sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 181

  1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dan Pasal 180 diberikan kepada:

    1. pemegang Persetujuan Pengelolaan HD;

    2. pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm;

    3. pemegang Persetujuan Pengelolaan HTR;

    4. pemegang Persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan

    5. pemangku Hutan Adat.

  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan bantuan fasilitasi terhadap:

    1. pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan Hutan Adat;

    2. penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    3. penataan areal dan pengelolaan kawasan;

    4. penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau

    5. pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 182

  1. Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal.

  3. Untuk membantu pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menugaskan kepala UPT.

  4. Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPT dapat melibatkan organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan, KPH, Pokja PPS, dan/atau Pendamping sesuai dengan kewenangannya.

  5. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:

    1. gubernur; dan

    2. bupati/wali kota.

Pasal 183

  1. Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang pemberian persetujuannya dilimpahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).

  2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kehutanan.

  3. Pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengawasan bersama UPT dan KPH, serta dapat melibatkan Pokja PPS dan/atau Pendamping sesuai dengan kewenangannya.

  4. Pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada gubernur dengan tembusan kepada:

    1. Menteri; dan

    2. bupati/wali kota.

Pasal 184

  1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dilaksanakan kepada:

    1. pemegang Persetujuan Pengelolaan HD;

    2. pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm;

    3. pemegang Persetujuan Pengelolaan HTR;

    4. pemegang Persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan

    5. pemangku Hutan Adat

  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi:

    1. pemenuhan hak;

    2. pemenuhan kewajiban; dan

    3. kepatuhan terhadap larangan dan ketentuan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

  4. Dalam hal pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

  5. Penyampaian laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (5) dan Pasal 183 ayat (4) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

  6. Laporan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 185

  1. Menteri melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Gubernur melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang pemberian persetujuannya dilimpahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).

  3. Pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk evaluasi.

Pasal 186

  1. Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal.

  3. Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal membentuk dan menugaskan tim yang terdiri atas unsur:

    1. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;

    2. unit eselon I terkait;

    3. UPT;

    4. Pemerintah Daerah;

    5. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;

    6. KPH setempat;

    7. Pokja PPS; dan/atau

    8. unsur lain yang terkait.

Pasal 187

  1. Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang pemberian persetujuannya dilimpahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).

  2. Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur membentuk dan menugaskan tim yang terdiri atas unsur:

    1. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;

    2. organisasi perangkat daerah terkait;

    3. UPT;

    4. KPH setempat;

    5. Pokja PPS; dan/atau

    6. unsur lain yang terkait.

Pasal 188

  1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dan Pasal 187 dilaksanakan terhadap:

    1. pemegang Persetujuan Pengelolaan HD;

    2. pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm;

    3. pemegang Persetujuan Pengelolaan HTR;

    4. pemegang Persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan

    5. pemangku Hutan Adat.

  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menilai:

    1. pemenuhan hak;

    2. pemenuhan kewajiban;

    3. kepatuhan terhadap larangan; dan

    4. kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 189

  1. Evaluasi pada kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf d meliputi aspek:

    1. administrasi;

    2. ekologi;

    3. sosial; dan

    4. ekonomi.

  2. Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

    1. ketersediaan dokumen legalitas berupa surat keputusan dan peta;

    2. ketersedian dokumen perencanaan kegiatan Perhutanan Sosial; dan

    3. ketersediaan dokumen kegiatan.

  3. Aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

    1. mempertahankan status dan fungsi kawasan hutan;

    2. perbaikan tutupan lahan;

    3. keanekaragaman hayati terjaga atau meningkat; dan

    4. perbaikan kondisi hidrologis.

  4. Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

    1. peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota;

    2. penguatan kelembagaan yang akuntabel dan transparan;

    3. perubahan perilaku pengurus dan anggota;

    4. resolusi konflik;

    5. kesetaraan gender;

    6. keterwakilan para pihak khususnya kelompok perempuan, pemuda dan kaum marjinal;

    7. kontribusi pemegang persetujuan terhadap desa/Masyarakat sekitar;

    8. dukungan para pihak terhadap pelaksanaan Perhutanan Sosial; dan

    9. kegiatan inovatif dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  5. Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

    1. tata kelola sumber daya hutan;

    2. tata kelola hasil hutan kayu;

    3. tata kelola hasil hutan bukan kayu;

    4. tata kelola jasa lingkungan; dan/atau

    5. kapasitas untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan akses pada lembaga keuangan dan pasar.

Pasal 190

  1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dilakukan dengan metode:

    1. studi literatur;

    2. diskusi kelompok terfokus/focus group discussion; dan

    3. pemeriksaan lapangan.

  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

    1. persiapan;

    2. pelaksanaan evaluasi;

    3. pengolahan dan analisis data;

    4. penyusunan berita acara; dan

    5. pelaporan

  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan untuk penetapan dan penyempurnaan kebijakan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan kriteria dan indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 191

  1. Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) dan Pasal 187 ayat (2) menuangkan hasil evaluasi dalam bentuk berita acara untuk setiap unit pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada:

    1. Menteri atau gubernur;

    2. bupati/wali kota;

    3. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;

    4. UPT; dan

    5. KPH setempat.

  3. Penyampaian laporan pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

  4. Berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  5. Laporan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 192

  1. Dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan dan kelestarian hutan disusun perencanaan terpadu percepatan persetujuan distribusi akses legal, Pendampingan, dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

  2. Perencanaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Menteri koordinator membentuk kelompok kerja nasional percepatan Perhutanan Sosial untuk membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat nasional.

  4. Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Menteri dapat membentuk tim sekretariat untuk percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 193

  1. Menteri mengembangkan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial/integrated area development untuk peningkatan pembangunan ekonomi di desa.

  2. Pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, akademisi, swasta, dan Masyarakat.

  3. Kegiatan dalam pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial meliputi:

    1. perluasan distribusi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    2. pengembangan usaha meliputi:

      1. penguatan kelembagaan;

      2. Pemanfaatan Hutan;

      3. pengembangan kewirausahaan dan/atau agroindustri;

      4. pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan lainnya;

      5. pengembangan usaha hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan pola wana tani atau agroforestry, wana ternak atau silvopastura, wana mina atau silvofishery, dan wana tani ternak atau agrosilvopastura; dan/atau

      6. pengembangan usaha diutamakan tanaman pokok kehutanan dan/atau Multi Purposes Trees Species/MPTS paling sedikit 60% (enam puluh persen).

    3. penyediaan sarana dan prasarana;

    4. Pendampingan; dan/atau

    5. pelatihan.

  4. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat melakukan kerja sama dengan para pihak melalui pola kemitraan.

  5. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat membentuk koperasi untuk meningkatkan kelembagaan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada areal pengembangan wilayah terpadu.

  6. Koperasi dapat memperoleh bantuan permodalan, kerja sama pemasaran, Pendampingan dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, akademisi, lembaga keuangan, dan/atau swasta.

  7. Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan pembinaan oleh kementerian yang membidangi koperasi, organisasi perangkat daerah provinsi bidang koperasi, dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota bidang koperasi.

BAB VIII
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 194

  1. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 95 dikenakan sanksi administratif.

  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. teguran tertulis;

    2. denda administrasi;

    3. pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau

    4. pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  3. Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 95.

  4. Sanksi administratif berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Sanksi administratif berupa pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

  6. Sanksi administratif berupa pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  7. Tata cara mengenai pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 195

  1. Pembiayaan Pengelolaan Perhutanan Sosial bersumber dari:

    1. anggaran pendapatan dan belanja negara;

    2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

    3. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

  2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau para pihak dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan.

  3. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 196

  1. Menteri membangun sistem informasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang terintegrasi secara elektronik.

  2. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang transparan mengenai perkembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

  3. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

    1. menyimpan database Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    2. memantau perkembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

    3. membantu pengambilan keputusan; dan/atau

    4. membantu sosialisasi hasil Perhutanan Sosial kepada publik.

Pasal 197

  1. Pengelolaan Perhutanan Sosial pada areal KHDPK di Pulau Jawa diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

  2. Dalam melakukan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada areal KHDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk unit pelaksana teknis.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 198

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola kawasan Hutan Konservasi, pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pemegang izin berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola KHDTK, dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan KPH yang sudah terbit, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak pengelolaan atau izin berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;

  2. Penetapan status Hutan Adat yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku;

  3. Permohonan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dan penetapan status Hutan Adat yang sedang dalam proses dilanjutkan prosesnya dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;

  4. Permohonan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola kawasan Hutan Konservasi, dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pemegang izin berusaha Pemanfaatan Hutan yang sedang dalam proses, dilanjutkan prosesnya dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan

  5. Permohonan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan KPH dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus yang sedang dalam proses, disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 199

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/MENHUT- II/2012 tentang Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 63);

  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);

  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341);

  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 491); dan

  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 200

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.