Permentan 17 tahun 2021 tentang Kawasan Penggembalaan Umum

Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian untuk budi daya ternak skala kecil yang disediakan oleh Bupati/Wali Kota untuk menggembalakan ternaknya berdasarkan rekomendasi dari tim kajian. Hal ini diatur dengan Permentan 17 tahun 2021 tentang Kawasan Penggembalaan Umum.

Apakah Kawasan Penggembalaan Umum itu? Kawasan ini adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.

Tempat Penggembalaan untuk umum ini dapat berupa lahan yang didapatkan dari area penggembalaan; lahan bekas tambang; hutan produksi yang dapat dikonversi; atau lahan Perkebunan yang tidak diusahakan, sesuai peraturan. Mempertimbangkan antara lain tentang status kepemilikan dan penguasaan lahan; perolehan lahan; dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum ditetapkan Mentan Syahrul Yasin Limpo pada 29 April 2021. 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2021.

Permentan 17 tahun 2021 tentang Kawasan Penggembalaan Umum ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 498. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 17 tahun 2021
tentang
Tata Cara Penetapan
Kawasan Penggembalaan Umum

Latar Belakang

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permentan 17 tahun 2021 tentang Kawasan Penggembalaan Umum adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

  4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

Isi Permentan Kawasan Penggembalaan Umum

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PENGGEMBALAAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.

  2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

  3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 2

  1. Penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum diprioritaskan bagi budi daya ternak skala kecil.

  2. Penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/wali kota sesuai dengan ketersediaan lahan di wilayahnya.

  3. Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyediakan Kawasan Penggembalaan Umum harus mempertimbangkan:

    1. status kepemilikan dan penguasaan lahan;

    2. perolehan lahan; dan

    3. kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat.

  4. Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lahan yang diperoleh dari:

    1. area penggembalaan;

    2. lahan bekas tambang;

    3. hutan produksi yang dapat dikonversi; atau

    4. lahan Perkebunan yang tidak diusahakan,

    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

  1. Untuk penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bupati/wali kota membentuk tim pengkajian Kawasan Penggembalaan Umum.

  2. Keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang:

    1. peternakan;

    2. perkebunan;

    3. lingkungan hidup;

    4. kehutanan; dan

    5. agraria dan tata ruang.

  3. Selain keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota dapat melibatkan perguruan tinggi dan instansi pemerintah/lembaga terkait.

  4. Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Pasal 4

  1. Tim pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bertugas melakukan kajian calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum di wilayah kabupaten/kota untuk menilai:

    1. kelayakan; dan

    2. pemenuhan persyaratan teknis.

  2. Tim pengkajian melakukan kajian untuk menilai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan:

    1. status kepemilikan dan penguasaan lahan;

    2. perolehan lahan; dan

    3. kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat.

  3. Tim pengkajian melakukan kajian untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan:

    1. kecukupan sumber air dan pakan;

    2. topografi dan kondisi lahan; dan

    3. ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 5

  1. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan:

    1. telah sesuai dengan penilaian kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi kelayakan sebagai calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum;

    2. tidak sesuai penilaian kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi tidak layak.

  2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam hasil kajian.

  3. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim pengkajian kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 6

  1. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang memuat rekomendasi kelayakan, bupati/wali kota harus menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya laporan hasil kajian.

  2. Selain hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dalam menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum mempertimbangkan:

    1. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

    2. saran, masukan dari tokoh masyarakat setempat; dan

    3. dokumen hasil survei, identifikasi, dan desain.

  3. Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 7

  1. Dalam hal bupati/wali kota belum menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri dapat menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum dengan ketentuan:

    1. mempunyai persediaan lahan untuk calon Kawasan Penggembalaan Umum;

    2. telah dilakukan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan

    3. terdapat budi daya ternak.

  2. Menteri dalam menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang memuat rekomendasi kelayakan disampaikan kepada bupati/wali kota.

Pasal 8

  1. Untuk menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri membentuk tim verifikasi calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum.

  2. Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. unit organisasi pada Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang:

      1. peternakan dan kesehatan hewan;

      2. perkebunan;

      3. penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;

      4. prasarana dan sarana pertanian; dan

      5. penelitian dan pengembangan pertanian.

    2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan

    3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.

  3. Selain keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat melibatkan perguruan tinggi dan instansi pemerintah atau lembaga terkait.

  4. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

  1. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertugas:

    1. melakukan verifikasi dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang memuat rekomendasi kelayakan; dan

    2. melakukan kajian lapangan terhadap calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum.

  2. Dalam hal hasil verifikasi dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kajian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan:

    1. memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterbitkan rekomendasi kelayakan; atau

    2. tidak memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterbitkan rekomendasi tidak layak.

  3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam hasil verifikasi dan kajian lapangan.

  4. Hasil verifikasi dan kajian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tim verifikasi kepada Menteri.

Pasal 10

  1. Dalam hal bupati/wali kota yang memiliki ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak membentuk tim pengkajian dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan, Menteri membentuk tim pengkajian penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum.

  2. Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian untuk menilai kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum di wilayah kabupaten/kota secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 11

  1. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dinyatakan:

    1. memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi kelayakan; atau

    2. tidak memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi tidak layak.

  2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam hasil kajian.

  3. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tim pengkajian kepada Menteri.

Pasal 12

  1. Berdasarkan hasil verifikasi dan kajian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) serta hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yang memuat rekomendasi kelayakan, Menteri menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum.

  2. Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

  3. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota.

BAB III
EVALUASI

Pasal 13

  1. Kawasan Penggembalaan Umum yang telah ditetapkan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan evaluasi.

  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/wali kota atau Menteri sesuai dengan kewenangannya.

  3. Evaluasi yang dilakukan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

  4. Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit organisasi pada Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

  5. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 14

  1. Dalam hal hasil evaluasi Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) tidak berkelanjutan dilakukan pencabutan penetapan Kawasan Penggembalaan Umum oleh bupati/wali kota atau Menteri sesuai dengan kewenangannya.

  2. Pencabutan penetapan Kawasan Penggembalaan Umum oleh bupati/wali kota atau Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

    1. ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

    2. telah habis masa waktu kerja sama lahan dan tidak diperpanjang oleh para pihak; dan/atau

    3. tidak lagi memenuhi kelayakan dan/atau persyaratan teknis.

  3. Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dengan keputusan bupati/wali kota atau Keputusan Menteri.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 15

Kawasan Penggembalaan Umum yang telah ditetapkan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.

Pasal 16

Pendanaan Kawasan Penggembalaan Umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Kawasan Penggembalaan Umum yang telah ditetapkan oleh bupati/wali kota dinyatakan tetap berlaku sepanjang dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan; dan

  2. calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum yang sedang dalam proses penetapan oleh bupati/wali kota, proses penetapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Begitulah bunyi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum.