Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044 pada tanggal 10 September 2020. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 ini diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204.

Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044 memiliki dasar pemikiran tentang kondisi negara kita yang berada dalam pertemuan lempeng-lempeng benua besar yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik dan Filipina. Banyaknya patahan aktif penyebab gempa bumi. Berada dalam ring of fire dan ancaman lainnya hingga wabah penyakit. Menunjukkan betapa rentan negara ini terhadap bencana, sehingga kesiap-siagaan masyarakat dan pemerintah dalam berbagai sektor sangat diperlukan.

Tujuan pemerintah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044, adalah untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan. Dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB 2020-2044 juga untuk menyongsong satu abad Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pemerintah mencanangkan Visi Indonesia 2045 yakni "Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur" untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dalam Lampiran Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044 adalah sebagai berikut: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dalam Lampiran Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044 adalah "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang".

Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044 ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030.

Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah:

  1. bahwa untuk mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana, diperlukan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif serta terintegrasi menuju Indonesia emas 2045;

  2. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang perlu dituangkan ke dalam bentuk rencana induk penanggulangan bencana;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Nomor 4723);

Isi Perpres RIPB 2020-2044

Berikut adalah isi Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2044

Pasal 1

  1. Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yang selanjutnya disebut RIPB Tahun 2020-2044 merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

  2. RIPB Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 2

  1. RIPB Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:

    1. visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana;

    2. kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; dan

    3. peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044.

  2. RIPB Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

  1. RIPB Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

  2. RIPB Tahun 2020-2044 terdiri dari 5 (lima) tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan.

  3. RIPB Tahun 2020-2044 merupakan bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 4

  1. RIPB Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dalam bentuk rencana nasional penanggulangan bencana.

  2. Rencana nasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditetapkan oleh Kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dengan melibatkan kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  3. Rencana nasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;

    2. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;

    3. analisis kemungkinan dampak bencana;

    4. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

    5. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan

    6. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

  4. Rencana nasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 5

  1. Rencana nasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana daerah.

  2. Rencana penanggulangan bencana daerah terdiri atas:

    1. rencana penanggulangan bencana daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh gubernur; dan

    2. rencana penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.

  3. Bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b juga mengacu pada rencana penanggulangan bencana daerah provinsi.

  4. Rencana penanggulangan bencana daerah provinsi dan rencana penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

  1. Kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana mengoordinasikan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044.

  2. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

  3. Hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 7

  1. RIPB Tahun 2020-2044 dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

  2. Dalam hal diperlukan, RIPB Tahun 2020-2044 dapat ditinjau sewaktu-waktu berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lampiran Perpres RIPB 2020-2044

Berikut adalah isi Lampiran Perpres 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, bukan format asli:

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2044

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA

1.1 Visi Penanggulangan Bencana

Menyongsong satu abad Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mencanangkan Visi Indonesia 2045 yakni "Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur" untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia 2045 ini merupakan upaya antisipatif bangsa dalam menghadapi perubahan dunia, yang salah satunya meliputi perubahan kondisi bumi dengan berbagai konsekuensi seriusnya bagi keselamatan bangsa.

Secara geografis, Indonesia terletak pada zona pertemuan lempeng-lempeng besar dunia yakni Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina. Kawasan Indonesia memiliki banyak patahan aktif yang mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi. Aktivitas tektonik menyebabkan terbentuknya deretan gunung api di sepanjang pulau Sumatra, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, pulau-pulau di sebelah utara Sulawesi-Maluku, hingga Papua. Deretan gunung api Indonesia merupakan bagian dari deretan gunung api Asia-Pasifik yang sering disebut sebagai Cincin Api Pasifik atau deretan Sirkum Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara rawan ancaman bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan longsor.

Selain ancaman yang disebabkan oleh faktor geologis, Indonesia juga menghadapi ancaman hidrometeorologis yang dipicu oleh perubahan iklim global. Ancaman hidrometeorologis tersebut antara lain berupa banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca dan iklim ekstrim, gelombang ekstrim/gelombang laut berbahaya, dan abrasi. Ancaman hidrometeorologis yang tidak dapat diatasi dan dikelola potensi dampaknya, dapat menjadi bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, sosial, budaya, kerusakan infrastruktur, kerusakan perumahan dan permukiman, kerusakan lingkungan, serta hasil-hasil pembangunan lainnya.

Wabah, penyakit hewan (zoonosis), hama dan penyakit tanaman, serta berbagai ancaman bioiogis lainnya juga dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Di samping ancaman yang berasal dari alam, Indonesia pun rawan terhadap ancaman non-alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, serta ancaman sosial berupa konflik sosial. Kegagalan teknologi dapat mencakup mulai dari kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi, sampai kegagalan teknologi nuklir, biologi, dan kimia. Indonesia pun sudah beberapa kali mengalami kejadian luar biasa penyakit dan konflik sosial berbasis etnis, agama, budaya, agraria (lahan), lingkungan hidup, serta ekonomi yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan, dan kerugian yang besar. Hal tersebut menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk menyusun sistem ketahanan bencana secara komprehensif.

Tingkat kerentanan yang tinggi semakin meningkatkan risiko bencana. Pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ruang dan lahan. Peningkatan pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak terkendali, pembalakan liar, dan urbanisasi yang tidak terencana dapat mendorong peningkatan kerusakan lingkungan yang selanjutnya dapat berdampak pada kejadian bencana yang lebih besar. Penataan ruang yang tidak berbasis pengurangan risiko dan pembangunan infrastruktur baru di kawasan rawan bencana dapat menimbulkan risiko bencana baru. Selanjutnya, kejadian bencana dapat menghambat dan bahkan menghancurkan pembangunan yang telah dicapai.

Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030.

Bencana wabah penyakit (communicable disease) dan penyakit akibat bahan-bahan kimia berbahaya (chemical disease), telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respon cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (disaster resilience) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.

Pemerintah telah mengesahkan Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Melalui pengesahan ini, Pemerintah berkewajiban untuk berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C (dua derajat Celcius). Dalam hal ini, Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) pada tahun 2030. Di samping itu, Pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, serta meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat dampak buruk perubahan iklim. Pada aspek ini, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim bersinggungan secara langsung dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan mitigasi.

Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. RIPB Tahun 2020-2044 mengacu pada 12 (dua belas) sasaran dari 10 (sepuluh) tujuan SDGs yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana. Pencapaian kedua belas sasaran tersebut akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran SFDRR, yaitu:

  1. Pengurangan berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia.

  2. Pengurangan berarti dalam jumlah masyarakat terdampak.

  3. Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam hal produk domestik bruto (PDB) dunia.

  4. Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.

  5. Penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020.

  6. Peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan SFDRR.

  7. Bertambahnya ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi ancaman dan informasi serta pengkajian risiko bencana bagi masyarakat.

Berdasarkan tantangan perubahan lingkungan strategis baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

1.2 Misi Penanggulangan Bencana

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

  1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.

  2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

  3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang".

Tujuan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 akan dicapai pada akhir tahun 2044 melalui sasaran berikut:

  1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.

  2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.

  3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.

  4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.

  5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA

2.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana

Kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

  1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

  2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.

  3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.

  4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

  5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.

  6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

2.2 Strategi Penanggulangan Bencana

Strategi penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

  1. Kebijakan penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, dilakukan dengan strategi:

    1. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.

    2. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.

  1. Kebijakan peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dilakukan dengan strategi:

    1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.

    2. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.

  1. Kebijakan penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan, dilakukan dengan strategi:

    1. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.

    2. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.

    3. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.

  1. Kebijakan penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, dilakukan dengan strategi:

    1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.

    2. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.

    3. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.

    4. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.

    5. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.

    6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.

    7. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

  1. Kebijakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dilakukan dengan strategi:

    1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.

    2. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.

    3. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.

    4. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    5. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.

  1. Kebijakan percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dilakukan dengan strategi:

    1. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata rLrang yang peka risiko bencana.

    2. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.

    3. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.

    4. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

BAB III
PETA JALAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2044

Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 ini dibagi dalam tahap capaian dengan rentang waktu lima tahunan, untuk mempermudah implementasi dan integrasi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta rencana pembangunan jangka menengah daerah.

RIPB Tahun 2020-2044 terdiri dari 5 (lima) tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan yang dimulai pada periode pertama tahun 2020-2024 sampai periode kelima tahun 2040-2044. Periode pertama tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Periode selanjutnya, RIPB Tahun 2020-2044 menjadi bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pembagian kelima tahap didasarkan pada fokus capaian pada setiap masing-masing tahap. Kegiatan penanggulangan bencana yang tidak menjadi fokus capaian RIPB Tahun 2020-2044 pada periode tersebut tetap dilaksanakan guna memperkuat capaian tahapan sebelumnya serta kesinambungan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

PETA JALAN PELAKSANAAN RIPB TAHUN 2020-2044

KEBIJAKAN STRATEGI FOKUS CAPAIAN
2020-2024
  1. Penguatan peraturan perundang- undangan penangguiangan bencana yang efektif dan efisien.
  1. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.
  2. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.
  1. Terwujudnya peraturan perundang- undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
  1. Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
  1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.
  1. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
  1. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
  1. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
  1. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
  1. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
  1. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
  1. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.
  1. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.
  1. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
  1. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
  1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana
  1. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
  1. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.
  1. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.
  1. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
  1. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.
  1. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
  1. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.
  1. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.
  1. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
  1. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
  1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
  1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.
  1. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
  1. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.
  1. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
  1. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  1. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
  1. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
  1. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana berdasarkan ruang yang peka risiko bencana.
  1. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
  1. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
  1. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan kesehatan masyarakat.
  1. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
  1. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
KEBIJAKAN STRATEGI FOKUS CAPAIAN
2025-2029
  1. Penguatan peraturan perundang- undangan penangguiangan bencana yang efektif dan efisien.
  1. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.
  2. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.
  1. Terwujudnya peraturan perundang- undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
  1. Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
  1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.
  1. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
  1. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
  1. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.
  1. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
  1. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
  1. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
  1. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.
  1. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.
  1. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
  1. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
  1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana
  1. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
  1. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.
  1. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.
  1. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
  1. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.
  1. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
  1. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.
  1. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.
  1. Terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang beresiko bencana.
  1. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
  1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
  1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.
  1. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
  1. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.
  1. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
  1. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  1. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
  1. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
  1. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana berdasarkan ruang yang peka risiko bencana.
  1. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
  1. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
  1. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.
  1. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
  1. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

 

KEBIJAKAN STRATEGI FOKUS CAPAIAN
2030-2034
  1. Penguatan peraturan perundang- undangan penangguiangan bencana yang efektif dan efisien.
  1. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.
  2. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.
  1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
  1. Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
  1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.
  1. Terwujudnya industri kebencanaan yang berdayasaing global.
  1. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
  1. Terwujudnya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana yang berdaya saing global dalam ketangguhan.
  1. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
  1. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
  1. Terwujudnya pembiayaan yang partisipatif dalam penanggulangan bencana.
  1. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.
  1. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.
  1. Terwujudnya tata kelola pengurangan risiko bencana yang selaras dengan agenda regional dan global.
  1. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
  1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana
  1. Terwujudnya pemahaman risiko bencana dan bentang alam menuju ketangguhan yang berkelanjutan.
  1. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.
  1. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.
  1. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang berbasis kepada kemandirian sumber daya.
  1. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.
  1. Terwujudnya kabupaten/kota tangguh bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat yang partisipatif dan inklusif.
  1. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.
  1. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.
  1. Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang tangguh bencana dan berkelanjutan..
  1. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
  1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
  1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.
  1. Terwujudnya optimalisasi peran sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing secara global dalam bidang kebencanaan.
  1. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.
  1. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
  1. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  1. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
  1. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
  1. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana berdasarkan ruang yang peka risiko bencana.
 
  1. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
 
  1. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
  1. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

 

KEBIJAKAN STRATEGI FOKUS CAPAIAN
2035-2039
  1. Penguatan peraturan perundang- undangan penangguiangan bencana yang efektif dan efisien.
  1. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.
  2. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.
 
  1. Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
  1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.
 
  1. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
 
  1. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
  1. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
  1. Terwujudnya pembiayaan penanggulangan bencana yang berbasis manajemen risiko keuangan.
  1. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.
  1. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.
  1. Terwujudnya tata kelola risiko bencana pada berbagai dimensi dengan ketangguhan yang berkelanjutan.
  1. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
  1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana
 
  1. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.
  1. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.
  1. Terwujudnya kemampuan penanganan darurat bencana yang andal dan berperan aktif di tingkat regional dan global.
  1. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.
  1. Terwujudnya kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim yang berkelanjutan, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
  1. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.
  1. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.
 
  1. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
  1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
  1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.
  1. Terwujudnya sumber daya manusia tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan.
  1. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.
  1. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
  1. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  1. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
  1. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
  1. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana berdasarkan ruang yang peka risiko bencana.
 
  1. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
 
  1. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
  1. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

 

KEBIJAKAN STRATEGI FOKUS CAPAIAN
2040-2044
  1. Penguatan peraturan perundang- undangan penangguiangan bencana yang efektif dan efisien.
  1. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.
  2. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.
 
  1. Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
  1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.
 
  1. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
 
  1. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
  1. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
  1. Terwujudnya ketangguhan finansial dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  1. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.
  1. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.
 
  1. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
  1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana
 
  1. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.
  1. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.
  1. Terwujudnya penanganan darurat bencana berbasis pada ketangguhan bencana secara berkelanjutan.
  1. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.
 
  1. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.
  1. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.
 
  1. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
  1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
  1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.
  1. Terwujudnya sumber daya manusia tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan.
  1. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.
  1. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
  1. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  1. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
  1. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
  1. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana berdasarkan ruang yang peka risiko bencana.
 
  1. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
 
  1. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
  1. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

 

Demikianlah isi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 tahun 2020
tentang
Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044

Lampiran Ukuran
Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044 (734.11 KB) 734.11 KB