PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditetapkan sebagai aturan pelaksanaan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 ayat (7).

  1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
  2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
  3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
  4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
  6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 59, UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

>PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mendefiniskan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 258 menyebutkan bahwa Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menkumham Amir Syamsudin.

Agar setiap orang mengetahuinya PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333. Penjelasan Atas PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617.

PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Latar Belakang

Pertimbangan dalam PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Dasar Hukum

Dasar Hukum PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Penjelasan Umum PP tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih dihasilkan Limbah B3 maka diupayakan Pemanfaatan Limbah B3.

Pemanfaatan Limbah B3 yang mencakup kegiatan penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle), dan perolehan kembali (recovery) merupakan satu mata rantai penting dalam Pengelolaan Limbah B3. Penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 untuk fungsi yang sama ataupun berbeda dilakukan tanpa melalui proses tambahan secarakimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal. Daur ulang (recycle) Limbah B3 merupakan kegiatan mendaur ulang yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang sama, produk yang berbeda, dan/atau material yang bermanfaat. Sedangkan perolehan kembali (recovery) merupakan kegiatan untuk mendapatkan kembali komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal.

Dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah Limbah B3 sehingga biaya Pengolahan Limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurasan sumber daya alam.

Untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola.

Terhadap Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara terpadu mengatur keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3 yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan Limbah B3. Pentingnya penyusunan Peraturan Pemerintah ini secara tegas juga disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (7) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu:

  1. Penghasil Limbah B3;
  2. Pengumpul Limbah B3;
  3. Pengangkut Limbah B3;
  4. Pemanfaat Limbah B3;
  5. Pengolah Limbah B3; dan
  6. Penimbun Limbah B3.

Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3 maka Pengelolaan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin yang terdiri atas:

  1. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
  2. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
  3. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
  4. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
  5. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
  6. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administratif preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Dumping (Pembuangan) Limbah B3 merupakan alternatif paling akhir dalam Pengelolaan Limbah B3. Pembatasan jenis Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) ke laut dimaksudkan untuk melindungi ekosistem laut serta menghindari terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup di laut karena air laut merupakan media yang mudah dan cepat menyebarkan polutan dan/atau zat pencemar. Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut hanya dapat dilakukan jika Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan di laut tidak dapat dilakukan pengelolaan di darat berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, teknis, dan ekonomi.

Untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 diharuskan memenuhi persyaratan yang terkait dengan jenis dan kualitas Limbah B3 serta lokasi, sehingga Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak akan menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup.

Isi PP 101 tahun 2014

Berikut adalah isi PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (bukan format asli):

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
  2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
  3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
  4. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.
  5. Uji Toksikologi Lethal Dose-50yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji.
  6. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
  7. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
  8. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.
  9. Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan perpindahan lintas batas Limbah B3.
  11. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
  12. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
  13. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
  14. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
  15. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
  16. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
  17. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  18. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  19. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  20. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
  21. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada PemanfaatLimbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
  22. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
  23. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
  24. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
  25. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
  26. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
  27. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
  28. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
  29. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
  30. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
  31. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
  32. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  33. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  35. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  36. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

  1. penetapan Limbah B3;
  2. Pengurangan Limbah B3;
  3. Penyimpanan Limbah B3;
  4. Pengumpulan Limbah B3;
  5. Pengangkutan Limbah B3;
  6. Pemanfaatan Limbah B3;
  7. Pengolahan Limbah B3;
  8. Penimbunan Limbah B3;
  9. Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
  10. pengecualian Limbah B3;
  11. perpindahan lintas batas Limbah B3;
  12. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
  13. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
  14. pembinaan;
  15. pengawasan;
  16. pembiayaan; dan
  17. sanksi administratif.

BAB II
PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 3

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
  2. Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
    1. Limbah B3 kategori 1; dan
    2. Limbah B3 kategori 2.
  3. Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
    1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
    2. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
    3. Limbah B3 dari sumber spesifik.
  4. Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
    1. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
    2. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 4

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

  1. Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3, Menteri wajib melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai:
    1. Limbah B3 kategori 1;
    2. Limbah B3 kategori 2; atau
    3. Limbah nonB3.
  2. Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. mudah meledak;
    2. mudah menyala;
    3. reaktif;
    4. infeksius;
    5. korosif; dan/atau
    6. beracun.
  3. Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi uji:
    1. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
    2. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
    3. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji.
  4. Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi uji:
    1. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
    2. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji; dan
    3. karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
  5. Uji karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berurutan.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji karakteristik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6

  1. Dalam melakukan uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji.
  2. Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.

Pasal 7

  1. Menteri setelah mendapatkan hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menugaskan tim ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasil uji karakteristik.
  2. Evaluasi oleh tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
    1. hasil uji karakteristik Limbah;
    2. proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah; dan
    3. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.
  4. Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
  5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
    1. identitas Limbah;
    2. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
    3. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah.
  6. Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau ayat (4), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan:
    1. Limbah B3 kategori 1; atau
    2. Limbah B3 kategori 2.
  7. Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah tidak menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau ayat (4), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan Limbah nonB3.

Pasal 8

  1. Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
  2. Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. ketua;
    2. sekretaris; dan
    3. anggota.
  3. Susunan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas pakar di bidang:
    1. toksikologi;
    2. kesehatan manusia;
    3. proses industri;
    4. kimia;
    5. biologi; dan
    6. pakar lain yang ditentukan oleh Menteri.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim ahli Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9

  1. Menteri melakukan rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan izin usaha dan/atau kegiatan atau yang melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan untuk membahas rekomendasi tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
  2. Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Menteri menetapkan Limbah sebagai:
    1. Limbah B3 kategori 1; atau
    2. Limbah B3 kategori 2.

BAB III
PENGURANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 10

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
  2. Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. substitusi bahan;
    2. modifikasi proses; dan/atau
    3. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
  3. Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
  4. Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

Pasal 11

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3.
  2. Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Pengurangan Limbah B3 dilakukan.

BAB IV
PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 12

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
  2. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
  3. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
  4. Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:
    1. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
    2. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin.
  5. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan usaha;
    3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
    4. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
    5. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
    6. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  7. Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikecualikan bagi permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 13

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf d harus memenuhi persyaratan:

  1. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
  2. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
  3. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 14

  1. Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
  2. Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  3. Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 15

  1. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat berupa:
    1. bangunan;
    2. tangki dan/atau kontainer;
    3. silo;
    4. tempat tumpukan limbah (waste pile);
    5. waste impoundment; dan/atau
    6. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
    1. Limbah B3 kategori 1;
    2. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
    3. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
  3. Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 16

  1. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
    1. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
    2. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
    3. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
  2. Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
    1. kategori 1; dan
    2. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
  3. Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 17

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c paling sedikit meliputi:

  1. alat pemadam api; dan
  2. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19

  1. Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
    1. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
    2. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
    3. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
    4. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
  2. Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
  3. Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
    1. nama Limbah B3;
    2. identitas Penghasil Limbah B3;
    3. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
    4. tanggal Pengemasan Limbah B3.
  4. Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengemasan Limbah B3, Pelabelan Limbah B3, dan pemberian Simbol Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 20

  1. Bupati/wali kota setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, bupati/wali kota melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, bupati/wali kota menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, bupati/wali kota menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 21

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada bupati/wali kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan usaha;
    3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
    4. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    5. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19; dan
    6. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
  5. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin oleh bupati/wali kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
  6. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  7. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, bupati/wali kota menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, bupati/walikota menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 22

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemegang izin;
    2. akta pendirian badan usaha;
    3. nama Limbah B3 yang disimpan;
    4. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
    5. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, bupati/wali kota menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, bupati/wali kota menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 23

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 24

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Pasal 21 ayat (7) huruf a, dan Pasal 22 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

  1. identitas pemegang izin;
  2. tanggal penerbitan izin;
  3. masa berlaku izin;
  4. persyaratan lingkungan hidup; dan
  5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 25

  1. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d paling sedikit meliputi:
    1. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    2. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    3. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
    4. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 26

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e paling sedikit meliputi:

  1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
  2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
  3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25;
  4. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
  5. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 27

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Pasal 21 ayat (7) huruf a, dan Pasal 22 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh bupati/wali kota;
  3. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 28

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
    2. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
      1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
      2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
      3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
      4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,
    3. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
  2. Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
    1. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
    2. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
    3. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
  3. Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 29

  1. Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
    1. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
    2. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
  2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. Pengumpul Limbah B3;
    2. Pemanfaat Limbah B3;
    3. Pengolah Limbah B3; dan/atau
    4. Penimbun Limbah B3.
  3. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
    1. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul Limbah B3;
    2. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
    3. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
    4. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 30

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    2. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    1. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    2. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menter
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB V
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 31

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
  2. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
    1. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
    2. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
  3. Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
    1. segregasi Limbah B3; dan
    2. Penyimpanan Limbah B3.
  4. Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
    1. nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
    2. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
  5. Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30.

Pasal 32

  1. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
  2. Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
  3. Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 33

  1. Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.
  2. Pengumpul Limbah B3 dilarang:
    1. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
    3. melakukan pencampuran Limbah B3.
  3. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
  4. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

  1. Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada:
    1. bupati/wali kota, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota;
    2. gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau
    3. Menteri, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.
  2. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan usaha;
    3. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
    4. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    5. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    6. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
    7. bukti kepemilikan atas dana PenanggulanganPencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    8. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
  4. Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 35

  1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 36

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan usaha;
    3. nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
    4. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    5. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    6. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
    7. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    8. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
  5. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
  6. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  7. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan

Pasal 37

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemegang izin;
    2. akta pendirian badan usaha; dan/atau
    3. nama Limbah B3 yang dikumpulkan.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 38

Dalam hal pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:

  1. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
  2. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
  3. skala Pengumpulan Limbah B3,

pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 40

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, Pasal 36 ayat (7) huruf a, dan Pasal 37 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

  1. identitas pemegang izin;
  2. tanggal penerbitan izin;
  3. masa berlaku izin;
  4. persyaratan lingkungan hidup; dan
  5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 41

  1. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d paling sedikit meliputi:
    1. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
    2. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    3. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
    5. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 42

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e paling sedikit meliputi:

  1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
  2. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25;
  3. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
  4. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
  5. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 43

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, Pasal 36 ayat (7) huruf a, dan Pasal 37 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
  2. dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota;
  3. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 44

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
    2. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3; dan
    4. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.
  2. Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
    1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
    2. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
    3. identitas Pengangkut Limbah B3;
    4. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
    5. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
  3. Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 45

  1. Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
  2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Pemanfaat Limbah B3;
    2. Pengolah Limbah B3; dan/atau
    3. Penimbun Limbah B3.
  3. Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
    1. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
    2. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
    3. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 46

  1. Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
    2. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
    3. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB VI
PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 47

  1. Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1.
  2. Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.
  3. Ketentuan mengenai spesifikasi dan rincian penggunaan alat angkut diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 48

  1. Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:
    1. rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
    2. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
  2. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar diterbitkannya izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
  3. Untuk memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan usaha;
    3. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
    4. bukti kepemilikan alat angkut;
    5. dokumen Pengangkutan Limbah B3; dan
    6. kontrak kerjasama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin.
  4. Dokumen Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:
    1. jenis dan jumlah alat angkut;
    2. sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
    3. prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat;
    4. peralatan untuk penanganan Limbah B3; dan
    5. prosedur bongkar muat Limbah B3.

Pasal 49

  1. Menteri setelah menerima permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan rekomendasi memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan rekomendasi tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. kode manifes Pengangkutan Limbah B3;
    2. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut; dan
    3. masa berlaku rekomendasi.

Pasal 50

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 51

  1. Setelah mendapat rekomendasi dari Menteri, Pengangkut Limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b.
  2. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
  3. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

  1. Pengangkut Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib:
    1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
    2. menyampaikan manifes Pengangkutan Limbah B3 kepada Menteri; dan
    3. melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
    1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
    2. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
    3. tujuan akhir pengangkutan Limbah B3; dan
    4. bukti penyerahan Limbah B3.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  4. Ketentuan mengenai pembuatan dan penggunaan manifes dalam Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII
PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu>br />Umum

  1. Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
  2. Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun oleh
Setiap Orang yang Menghasilkan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 54

  1. Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi:
    1. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
    2. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
    3. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan
    4. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    1. ketersediaan teknologi;
    2. standar produk jika hasil Pemanfaatan Limbah B3 berupa produk; dan
    3. standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian masing-masing Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
    1. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
    2. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium.
  2. Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. Uranium-238 (U-238);
    2. Plumbum-210 (Pb-210);
    3. Radium-226 (Ra-226);
    4. Radium-228 (Ra-228);
    5. Thorium-228 (Th-228);
    6. Thorium-230 (Th-230);
    7. Thorium-234 (Th-234); dan
    8. Polonium-210 (Po-210).
  3. Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
  4. Larangan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

  1. Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan B3 wajib memiliki:
    1. Izin Lingkungan; dan
    2. persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3.
  3. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3:
    1. sebagai substitusi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan
    2. sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b.
  5. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 57

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    4. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  3. Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
    1. lokasi uji coba;
    2. jadwal pelaksanaan uji coba;
    3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
    4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
    5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 58

  1. Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba;
    3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
    4. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
    5. masa berlaku persetujuan.

Pasal 59

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 60

Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 61

  1. Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib:
    1. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 diterima;
    2. memenuhi standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
    3. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
    4. menaati baku mutu emisi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan emisi udara;
    5. menghentikan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup;
    6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3; dan
    7. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
    1. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pemanfaatannya diujicobakan;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
    3. hasil pelaksanaan uji coba; dan
    4. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba dilaksanakan.
  4. Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
  5. Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 62

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
    1. uji coba gagal;
    2. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    3. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 63

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 64

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatanPemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. salinan Izin Lingkungan;
    2. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
    3. identitas pemohon;
    4. akta pendirian badan hukum;
    5. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pemanfaatan Limbah B3 yang memuat paling sedikit nama, sumber, karakteristik, komposisi, jumlah, dan hasil uji coba Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
    6. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    7. dokumen mengenai pengemasan limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    8. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
    9. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3;
    10. prosedur Pemanfaatan Limbah B3;
    11. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    12. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang menghasilkan produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
  4. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

Pasal 65

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 66

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
    2. salinan Izin Lingkungan;
    3. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
    4. identitas pemohon;
    5. akta pendirian badan hukum;
    6. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f;
    7. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf g;
    8. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf h;vdokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf i;
    9. prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan
    10. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g.

Pasal 67

  1. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan/atau huruf k, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
  2. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 68

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemegang izin;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
    4. desain teknologi, metode, proses, kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
    5. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 69

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 70

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, Pasal 67 ayat (3) huruf a, dan Pasal 68 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar lingkungan hidup, dan/atau baku mutu lingkungan hidup.
  3. Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkannya;
    3. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    5. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
    6. memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki; dan
    7. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 71

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, Pasal 67 ayat (3) huruf a, dan Pasal 68 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 72

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
    2. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f;
    4. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf g;
    5. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
    6. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
    7. menaati baku mutu emisi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan emisi udara; dan
    8. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
  3. Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit memuat:
    1. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya.
  4. Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 73

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    2. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 74

  1. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya:
    1. Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3; atau
    2. dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya.
  2. Penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan bukti Penyerahan Limbah B3.
  3. Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.
  4. Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 di dalam negeri.

Pasal 75

  1. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya wajib:
    1. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis kepada Menteri;
    2. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3 yang akan dilalui;
    3. mengisi formulir notifikasi ekspor Limbah B3; dan
    4. memiliki izin ekspor Limbah B3.
  2. Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  3. Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon;
    2. identitas Limbah B3;
    3. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;
    4. nama, karakteritik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diekspor; dan
    5. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.
  4. Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh otoritas negara tujuan dan negara transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi ekspor Limbah B3.
  5. Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  6. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Pemanfaat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 76

  1. Pemanfaat Limbah B3 untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Pemanfaatan Limbah B3 oleh Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
    2. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
    3. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan
    4. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. Limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.
  4. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki:
    1. Izin Lingkungan; dan
    2. persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3.
  5. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
  6. Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3:
    1. sebagai substitusi bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan
    2. sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
  7. Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 77

  1. Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
    1. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
    2. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium.
  2. Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. Uranium-238 (U-238);
    2. Plumbum-210 (Pb-210);
    3. Radium-226 (Ra-226);
    4. Radium-228 (Ra-228);
    5. Thorium-228 (Th-228);
    6. Thorium-230 (Th-230);
    7. Thorium-234(Th-234); dan
    8. Polonium-210 (Po-210).
  3. Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
  4. Larangan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

  1. Pemanfaat Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (7) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    4. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  3. Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
    1. lokasi uji coba;
    2. jadwal pelaksanaan uji coba;
    3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
    4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
    5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 79

  1. Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba;
    3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
    4. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
    5. masa berlaku persetujuan.

Pasal 80

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 81

Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 82

  1. Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a, Pemanfaat Limbah B3 wajib:
    1. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 diterima;
    2. memenuhi standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
    3. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
    4. menghentikan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup;
    5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3; dan
    6. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
    1. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pemanfaatannya diujicobakan;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
    3. hasil pelaksanaan uji coba; dan
    4. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba dilaksanakan.
  4. Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
  5. Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 83

  1. Pemanfaat Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
    1. uji coba gagal;
    2. bermaksud menghentikan uji coba; atau
    3. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 84

Pemanfaat Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 85

  1. Pemanfaat Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. salinan Izin Lingkungan;
    2. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
    3. bukti penyerahan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3;
    4. identitas pemohon;
    5. akta pendirian badan hukum;
    6. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pemanfaatan Limbah B3 yang memuat paling sedikit mengenai nama, sumber, karakteristik, komposisi, jumlah, dan hasil uji coba Limbah B3 yang dimanfaatkan;
    7. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan 18;
    8. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    9. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
    10. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3;
    11. prosedur Pemanfaatan Limbah B3;
    12. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    13. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang menghasilkan produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
  4. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.

Pasal 86

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 87

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
    2. bukti penyerahan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3;
    3. salinan Izin Lingkungan;
    4. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
    5. identitas pemohon;
    6. akta pendirian badan hukum;
    7. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pemanfaatan Limbah B3 yang memuat paling sedikit mengenai nama, sumber, karakteristik, komposisi, jumlah, dan hasil uji coba Limbah B3 yang dimanfaatkan;
    8. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf g;
    9. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf h;
    10. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf i;
    11. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf j;
    12. prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan
    13. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.

Pasal 88

  1. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf e sampai dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
  2. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 89

  1. Pemanfaat Limbah B3 yang telah memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 jika terjadi perubahan terhadap:
    1. identitas pemegang izin;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
    4. desain teknologi, metode, proses, kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
    5. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 90

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 91

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a, Pasal 88 ayat (3) huruf a, dan Pasal 89 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar lingkungan hidup, dan/atau baku mutu lingkungan hidup.
  3. Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan;
    3. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    5. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
    6. memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki; dan
    7. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 92

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a, Pasal 88 ayat (3) huruf a, dan Pasal 89 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 93

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 terbit, Pemanfaat Limbah B3 wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
    2. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf g;
    4. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf h;
    5. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
    6. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah; dan
    7. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
  3. Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:
    1. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.
  4. Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 94

  1. Pemanfaat Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    2. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan hasil pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Bagian Keempat
Pengecualian dari Kewajiban
Memiliki Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 95

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan Tabel 4 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping, dikecualikan dari kewajiban memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Pasal 96

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping dapat mengajukan permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping kepada Menteri.
  2. Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diajukan permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping merupakan Limbah B3 dari sumber spesifik yang berasal dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi.
  3. Permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. profil usaha dan/atau kegiatan;
    3. nama Limbah B3;
    4. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3;
    5. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan sebagai produk samping; dan
    6. nama produk samping serta sertifikat standar produk yang dipenuhi yang ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 97

  1. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 menugaskan tim ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi.
  2. Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
    1. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik;
    2. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan sebagai produk samping; dan
    3. nama produk samping serta sertifikat standar produk yang dipenuhi, yang ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
  4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim ahli Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak penugasan diberikan.
  5. Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
  6. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon;
    2. nama Limbah B3;
    3. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
    4. kesimpulan hasil evaluasi.
  7. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
    1. penggunaan Limbah B3 dari sumber spesifik bersifat pasti dan konsisten;
    2. Limbah B3 dari sumber spesifik dihasilkan dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi;
    3. Limbah B3 diproduksi sesuai dengan standar produk yang ditetapkan menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan; dan
    4. adanya nomor registrasi produk samping sebagai produk yang ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan,

    rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping.

  8. Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik bukan sebagai produk samping.

Pasal 98

  1. Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli Limbah B3 menetapkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai:
    1. produk samping; atau
    2. bukan produk samping.
  2. Penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi tim ahli Limbah B3 disampaikan kepada Menteri.
  3. Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan Menteri sebagai produk samping, Menteri memberikan rekomendasi kepada menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan untuk menerbitkan nomor registrasi produk samping sebagai produk.
  4. Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan Menteri sebagai bukan produk samping, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
  5. Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30.

BAB VIII
PENGOLAHAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 99

  1. Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
  2. Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.

Bagian Kedua
Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Setiap Orang yang Menghasilkan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 100

  1. Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99ayat (1) dilakukan dengan cara:
    1. termal;
    2. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
    3. cara lain sesuai perkembangan teknologi.
  2. Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    1. ketersediaan teknologi; dan
    2. standar lingkungan hidup atau baku mutulingkungan hidup.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian masing-masing Pengolahan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 101

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  2. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki:
    1. Izin Lingkungan; dan
    2. persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3.
  3. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan cara:
    1. termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a; dan
    2. cara lain sesuai perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia.
  5. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakanuji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 102

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    4. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
  3. Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
    1. lokasi uji coba;
    2. jadwal pelaksanaan uji coba;
    3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
    4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
    5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 103

  1. Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba;
    3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
    4. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
    5. masa berlaku persetujuan.

Pasal 104

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 105

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 106

  1. Setelah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib:
    1. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 diterima;
    2. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
    3. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
    4. menghentikan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup;
    5. melaporkan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan
    6. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pengolahan Limbah B3.
  2. Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan wajib dilakukan penyimpanan.
  3. Penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
  4. Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hasil stabilisasi dan solidifikasi dapat dilakukan penimbunan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Pasal 107

  1. Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara termal meliputi standar:
    1. emisi udara;
    2. efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen); dan
    3. efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).
  2. Standar efisiensi pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri semen.
  3. Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik infeksius.
  4. Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3:
    1. berupa polychlorinated biphenyls; dan
    2. yang berpotensi menghasillkan:
      1. polychlorinated dibenzofurans; dan
      2. polychlorinated dibenzo-p-dioxins.
  5. Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berupa polychlorinated biphenyls, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated biphenyls dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).
  6. Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzofurans, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated dibenzofurans dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).
  7. Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzo-p-dioxins, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated dibenzo-p-dioxins dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).
  8. Ketentuan mengenai baku mutu emisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 108

  1. Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi berupa baku mutu stabilisasi dan solidifikasi berdasarkan analisis organik dan anorganik.
  2. Analisis organik dan anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan baku mutu TCLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 109

  1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
    1. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pengolahannya diujicobakan;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
    3. hasil pelaksanaan uji coba; dan
    4. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba dilaksanakan.
  3. Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 110

Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf f wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 111

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
    1. uji coba gagal;
    2. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    3. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 112

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pengolahan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 113

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. salinan Izin Lingkungan;
    2. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
    3. identitas pemohon;
    4. akta pendirian badan hukum;
    5. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
    6. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
    7. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    8. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    9. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a;
    10. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
    11. prosedur Pengolahan Limbah B3;
    12. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    13. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.

Pasal 114

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 115

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
    2. salinan Izin Lingkungan;
    3. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
    4. identitas pemohon;
    5. akta pendirian badan hukum;
    6. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
    7. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
    8. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf g;
    9. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf h;
    10. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf i;
    11. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
    12. prosedur Pengolahan Limbah B3; dan
    13. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidupdan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.

Pasal 116

  1. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
  2. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 117

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
    4. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
    5. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 118

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dan Pasal 117 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 119

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, Pasal 116 ayat (3) huruf a, dan Pasal 117 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolahan Limbah B3.
  3. Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
    3. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    5. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah;
    6. mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki; dan
    7. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 120

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, Pasal 116 ayat (3) huruf a, dan Pasal 117 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 121

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
    2. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf h;
    4. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf i;
    5. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
    6. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108;
    7. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
    8. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran,jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal; dan
    9. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.
  2. Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
  3. Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.
  4. Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:
    1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya.
  5. Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 122

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    2. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 123

  1. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya:
    1. Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3; atau
    2. dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya.
  2. Penyerahan Limbah B3 kepada Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
  3. Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.
  4. Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 di dalam negeri.

Pasal 124

  1. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya wajib:
    1. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis kepada Menteri;
    2. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3 yang akan dilalui;
    3. mengisi formulir notifikasi dari Menteri; dan
    4. memiliki izin ekspor Limbah B3.
  2. Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  3. Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    1. identitas Limbah B3 dan pemohon;
    2. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;
    3. nama, karakteritik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diekspor; dan
    4. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.
  4. Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh otoritas negara tujuan dan negara transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi ekspor Limbah B3.
  5. Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  6. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 125

  1. Pengolah Limbah B3 untuk dapat melakukan Pengolahan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  2. Pengolahan Limbah B3 oleh Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    1. termal;
    2. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
    3. cara lain sesuai perkembangan teknologi.
  3. Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    1. ketersediaan teknologi; dan
    2. standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.
  4. Limbah B3 yang diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.
  5. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib memiliki:
    1. Izin Lingkungan; dan
    2. persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3.
  6. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
  7. Persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan cara:
    1. termal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a; dan
    2. cara lain sesuai perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang tidak memiliki standar nasional Indonesia.
  8. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 126

  1. Pengolah Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (8) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    4. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
  3. Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
    1. lokasi uji coba;
    2. jadwal pelaksanaan uji coba;
    3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
    4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
    5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 127

  1. Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba;
    3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
    4. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
    5. masa berlaku persetujuan.

Pasal 128

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 129

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayt (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 130

  1. Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a Pengolah Limbah B3 wajib:
    1. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 diterima;
    2. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108;
    3. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
    4. menghentikan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup;
    5. melaporkan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan
    6. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pengolahan Limbah B3.
  2. Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan wajib dilakukan penyimpanan.
  3. Penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
  4. Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hasil stabilisasi dan solidifikasi wajib dilakukan penimbunan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Pasal 131

  1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
    1. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pengolahannya diujicobakan;
    2. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas pengolahan Limbah B3;
    3. hasil pelaksanaan uji coba; dan
    4. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba mulai dilaksanakan.
  3. Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.

Pasal 132

Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf f wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 133

  1. Pengolah Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
    1. uji coba gagal;
    2. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    3. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan penetapan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 134

Pengolah Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pengolahan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 135

  1. Pengolah Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. salinan Izin Lingkungan;
    2. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
    3. bukti Penyerahan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 kepada Pengolah Limbah B3;
    4. identitas pemohon;
    5. akta pendirian badan hukum;
    6. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
    7. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
    8. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    9. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    10. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
    11. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
    12. prosedur Pengolahan Limbah B3;
    13. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    14. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i.

Pasal 136

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 137

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
    2. salinan Izin Lingkungan;
    3. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
    4. identitas pemohon;
    5. akta pendirian badan hukum;
    6. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
    7. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
    8. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h;
    9. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf i;
    10. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf j;
    11. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
    12. prosedur Pengolahan Limbah B3; dan
    13. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.

Pasal 138

  1. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136.
  2. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 139

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
    4. desain teknologi, metode, proses, kapasitas,dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
    5. bahan baku dan/atau bahan penolong Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegitan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegitan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 140

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 139 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 141

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a, Pasal 138 ayat (3) huruf a, dan Pasal 139 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolahan Limbah B3.
  3. Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
    3. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    5. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah;
    6. mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki; dan
    7. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 142

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a, Pasal 138 ayat (3) huruf a, dan Pasal 139 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 143

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
    2. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h;
    4. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf i;
    5. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
    6. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108;
    7. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
    8. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal; dan
    9. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.
  2. Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
  3. Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.
  4. Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:
    1. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3.
  5. Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 144

  1. Pengolah Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
    2. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan hasil pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB IX
PENIMBUNAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 145

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
  2. Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Bagian Kedua
Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Setiap Orang yang Menghasilkan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

  1. Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  2. Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa:
    1. penimbusan akhir;
    2. sumur injeksi;
    3. penempatan kembali di area bekas tambang;
    4. dam tailing; dan/atau
    5. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. FasilitasPenimbunan Limbah B3 berupa penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas fasilitas penimbusan akhir:
    1. kelas I;
    2. kelas II; dan
    3. kelas III.
  4. Terhadap Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
    1. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
    2. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium,
    dilakukan penimbunan pada fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
  5. Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
    1. Uranium-238 (U-238);
    2. Plumbum-210 (Pb-210);
    3. Radium-226 (Ra-226);
    4. Radium-228 (Ra-228);
    5. Thorium-228 (Th-228);
    6. Thorium-230 (Th-230);
    7. Thorium-234 (Th-234); dan
    8. Polonium-210 (Po-210).
  6. Radionuklida Polonium-210 (Po-210)sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
  7. Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pertambangan yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditempatkan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa dam tailing.
  8. Ketentuan mengenai fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 147

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas penimbusan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) wajib melakukan uji total konsentrasi zat pencemar sebelum mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penimbunan Limbah B3.
  2. Uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
  3. Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    1. wajib mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penimbunan Limbah B3 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak uji total konsentrasi zat pencemar Limbah B3 selesai dilakukan; atau
    2. dapat menyerahkan kepada Penimbun Limbah B3.
  4. Ketentuan mengenai pelaksanaanujitotal konsentrasi zat pencemar untukPenimbunanLimbah B3 sebagaimana maksud pada (1) diatur dalamPeraturan Menteri.

Pasal 148

  1. Lokasi Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
    1. bebas banjir;
    2. permeabilitas tanah;
    3. merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung; dan
    4. tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum.
  2. Persyaratan permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Penimbunan Limbah B3 yang menggunakan fasilitas berupa:
    1. sumur injeksi;
    2. penempatan kembali di area bekas tambang;
    3. dam tailing; dan/atau
    4. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling banyak 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas I dan kelas II; dan
    2. permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling banyak 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas III.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan lokasi untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 149

  1. Fasilitas Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
    1. desain fasilitas;
    2. memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:
      1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;
      2. pengumpulan air lindi dan pengolahannya;
      3. sumur pantau; dan
      4. lapisan penutup akhir;
    3. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah B3 yang paling sedikit terdiri atas:
      1. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat;
      2. alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3; dan
      3. alat pelindung dan keselamatan diri;
    4. memilikirencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pascapenutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3.
  2. Persyaratan memiliki sistem pelapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi dan/atau penempatan kembali di area bekas tambang.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 150

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan/atau Pasal 108 untuk Limbah B3 yang akan dilakukan penimbunan di fasilitas penimbusan akhir.
  2. Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditimbun di fasilitas penimbusan akhir sesuai hasil uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.

Pasal 151

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri.
  2. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
  3. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. salinan Izin Lingkungan;
    2. identitas pemohon;
    3. akta pendirian badan hukum;
    4. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
    5. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    6. dokumen mengenai Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    7. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149;
    8. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, proses Penimbunan Limbah B3;
    9. prosedur Penimbunan Limbah B3;
    10. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    11. dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f tidak berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 152

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 153

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
    2. salinan Izin Lingkungan;
    3. identitas pemohon;
    4. akta pendirian badan hukum;
    5. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
    6. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf e;
    7. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf f;
    8. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf g;
    9. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, dan proses Penimbunan Limbah B3;
    10. prosedur Penimbunan Limbah B3; dan
    11. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Lingkungan Hidup.
  4. Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tidak berlaku untuk permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 154

  1. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i dan/atau huruf j, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152.
  2. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 155

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun; dan/atau
    4. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau huruf d, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 156

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) dan Pasal 155 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 157

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a, Pasal 154 ayat (3) huruf a, dan Pasal 155 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar Penimbunan Limbah B3.
  3. Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
    3. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3; dan
    5. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3.

Pasal 158

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a, Pasal 154 ayat (3) huruf a, dan Pasal 155 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 159

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
    2. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf e;
    4. melakukan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
    5. memenuhi standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
    6. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika penimbunan menghasilkan air Limbah;
    7. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat Penimbunan Limbah B3;
    8. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke lingkungan hidup;
    9. menutup bagian paling atas fasilitas penimbusan akhir; dan
    10. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3.
  2. Kewajiban menutup fasilitas penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan jika:
    1. fasilitas penimbusan akhir telah terisi penuh; dan/atau
    2. kegiatan penimbusan akhir sengaja dihentikan.
  3. Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling sedikit memuat:
    1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya.
  4. Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan rincian pelaksanaan penutupan bagian paling atas fasilitas penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 160

  1. Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
    1. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
    2. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3; atau
    3. selesai melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan penetapan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 161

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (4) wajib melaksanakan pemantauan lingkungan hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan.
  2. Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan.
  3. Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
    2. pemantauan kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
    3. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berkala.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 162

  1. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.
  2. Penyerahan Limbah B3 kepada Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
  3. Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.

Bagian Ketiga
Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 163

  1. Penimbun Limbah B3 untuk dapat melakukan Penimbunan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  2. Penimbunan Limbah B3 oleh Penimbun Limbah B3 dilakukan pada fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) dan ayat (4).
  3. Limbah B3 yang ditimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.
  4. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
  5. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanPerundangan-undangan.

Pasal 164

  1. Penimbun Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
  2. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    1. salinan Izin Lingkungan;
    2. identitas pemohon;
    3. akta pendirian badan hukum;
    4. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
    5. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
    6. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    7. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149;
    8. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, dan proses Penimbunan Limbah B3;
    9. prosedur Penimbunan Limbah B3;
    10. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    11. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidak berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 165

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 166

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
    2. salinan Izin Lingkungan;
    3. identitas pemohon;
    4. akta pendirian badan hukum;
    5. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
    6. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf e;
    7. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf f;
    8. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf g;
    9. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, dan proses Penimbunan Limbah B3;
    10. prosedur Penimbunan Limbah B3; dan
    11. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g.

Pasal 167

  1. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i dan/atau huruf j, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165.
  2. Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 168

  1. Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemegang izin;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun; dan/atau
    4. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau huruf d, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 169

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2), dan Pasal 168 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 170

  1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a, Pasal 167 ayat (3) huruf a, dan Pasal 168 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar Penimbunan Limbah B3.
  3. Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
    3. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    4. menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3; dan
    5. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3.

Pasal 171

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a, Pasal 167 ayat (3) huruf a, dan Pasal 168 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 172

  1. Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
    2. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
    3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf e;
    4. melakukan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
    5. memenuhi standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
    6. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
    7. melakukan pemagaran dan memberi tanda pada fasilitas Penimbunan Limbah B3;
    8. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke lingkungan hidup;
    9. menutup bagian paling atas tempat penimbusan akhir; dan
    10. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3.
  2. Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling sedikit memuat:
    1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3.
  3. Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 173

  1. Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
    2. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3; atau
    3. melakukan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah penuh.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
    1. melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    2. harus mengajukan permohonanpenetapan penghentian kegiatan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon;
    2. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3; dan
    3. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 174

  1. Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) wajib melaksanakan pemantauan lingkungan hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan.
  2. Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan.
  3. Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
    2. pemantauan kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
    3. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berkala.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X
DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 175

Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 176

  1. Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin dari Menteri.
  2. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan Limbah B3.
  3. Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa:
    1. tanah; dan
    2. laut.
  4. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 174.

Pasal 177

  1. Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf b berupa:
    1. tailing dari kegiatan pertambangan; dan
    2. serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakanlumpur bor berbahan dasar sintetis (synthetic-based mud).
  2. Terhadap Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut.

Pasal 178

  1. Setiap Orang untuk memperoleh izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf b harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  2. Sebelum memperoleh izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut, Setiap Orang wajib memiliki Izin Lingkungan.
  3. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

Permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

  1. identitas pemohon;
  2. salinan Izin Lingkungan; dan
  3. dokumen kajian teknis Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang paling sedikit meliputi keterangan mengenai:
    1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
    2. studi pemodelan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 dengan memperhatikan keberadaan termoklin dan kedalamannya;
    3. lokasi tempat dilakukannya Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan
    4. rencana penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 180

  1. Lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c angka 3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
    1. terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen; dan
    2. tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanensebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pertambangan harus memenuhi persyaratan lokasi yang meliputi:
    1. terletak di dasar laut dengan kedalaman lebih dari atau sama dengan 100 m (seratus meter);
    2. secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang mengarahkan tailing ke kedalaman lebih dari atau sama dengan 200 m (dua ratus meter); dan
    3. tidak ada fenomena up-welling.
  3. Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanensebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping Limbah B3 berupa serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintentis (synthetic- based mud) harus memenuhi persyaratan:
    1. terletak di laut dengan kedalaman lebih dari atau sama dengan 50 m (lima puluh meter); dan
    2. dampaknya berada di dalam radius lebih kecil dari atau sama dengan 500 m (lima ratus meter) dari lokasi pemboran di laut.
  4. Limbah B3 berupa serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintentis (synthetic-based mud) yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) merupakan Limbah B3 yang tidakmemiliki kandungan hidrokarbon.

Pasal 181

Rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c angka 4 paling sedikit memuat:

  1. organisasi;
  2. identifikasi, pengaktifan, dan pelaporan;
  3. prosedur penanggulangan; dan
  4. jenis dan spesifikasi peralatan.

Pasal 182

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Pasal 180, dan Pasal 181 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 183

  1. Menteri setelah menerima permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 184

  1. Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 untuk:
    1. tailing dari kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan
    2. serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintentis (synthetic-based mud)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
  2. Pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang akan memperpanjang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
  3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon; dan
    2. laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi paling lama 45 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  5. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
    1. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 185

  1. Pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan hukum;
    3. nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan/atau
    4. metode dan tata cara Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  2. Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan.
  3. Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
  6. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    1. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    2. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 186

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4) dan Pasal 185 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 187

  1. Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf a, Pasal 184 ayat (5) huruf a, dan Pasal 185 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
    1. identitas pemegang izin;
    2. tanggal penerbitan izin;
    3. masa berlaku izin;
    4. persyaratan lingkungan hidup; dan
    5. kewajiban pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  2. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
    1. melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan
    2. melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  3. Kewajiban pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
    1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
    2. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
    3. melakukan pemantauan kualitas air laut pada titik penaatan; dan
    4. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 188

Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf a, Pasal 184 ayat (5) huruf a, dan Pasal 185 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  1. masa berlaku izin habis dan tidak melakukan perpanjangan izin;
  2. dicabut oleh Menteri;
  3. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  4. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 189

  1. Setelah izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    1. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
    2. melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun untuk Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa tailing;
    3. melakukan penurunan kandungan hidrokarbon total terhadap Limbah B3 untuk Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa serbuk bor;
    4. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan
    6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  2. Laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
    1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3; dan
    2. pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang dihasilkannya.
  3. Laporan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 190

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
    1. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
    2. mengubah penggunaan dan/atau memindahkan lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
  3. Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon; dan
    2. laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  4. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan penetapan penghentian kegiatan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XI
PENGECUALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 191

  1. Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
  2. Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik Limbah B3.
  3. Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berurutan.
  4. Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi uji:
    1. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
    2. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji;
    3. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji;
    4. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
    5. karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 192

  1. Dalam melakukan uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji.
  2. Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji karakteristik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 193

  1. Hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 disampaikan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik kepada Menteri.
  2. Penyampaian hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan permohonan pengecualian Limbah B3 dari sumber spesifik secara tertulis dan dokumen yang paling sedikit meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik yang dihasilkan; dan
    3. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3dari sumber spesifik; dan
    4. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik.
  3. Menteri setelah menerima permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan tim ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3.
  4. Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 194

  1. Evaluasi oleh tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
    1. hasil uji karakteristik Limbah B3;
    2. proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
    3. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.
  3. Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
  4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    1. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik;
    2. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
    3. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik.
  5. Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik, rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 dari sumber spesifik yang dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
  6. Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik, rekomendasi tim ahli limbah B3 memuat pernyataan Limbah B3 dari sumber spesifik tetap merupakan Limbah B3 dari sumber spesifik.

Pasal 195

  1. Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli limbah B3 sebagaimana dimaksud dalamPasal 194 menetapkan:
    1. pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik; atau
    2. Limbah B3 dari sumber spesifik tidak dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
  2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rekomendasi disampaikan oleh tim ahli Limbah B3 kepada Menteri.

BAB XII
PERPINDAHAN LINTAS BATAS
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 196

  1. Dalam hal Limbah B3 akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan transit, Penghasil Limbah B3 atau Pengangkut Limbah B3 melalui negara eksportir Limbah B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri.
  2. Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari sebelum transit dilakukan.
  3. Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan keterangan paling sedikit mengenai:
    1. identitas eksportir Limbah B3;
    2. negara eksportir Limbah B3;
    3. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan transit;
    4. alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan;
    5. negara tujuan transit;
    6. tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan keluar;
    7. dokumen mengenai asuransi;
    8. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3;
    9. dokumen mengenai tata cara penanganan Limbah B3 yang akan diangkut; dan
    10. dokumen yang berisi pernyataan dari Penghasil Limbah B3 dan eksportir Limbah B3 mengenai keabsahan dokumen yang disampaikan.

Pasal 197

  1. Menteri memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196.
  2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    1. identitas eksportir Limbah B3;
    2. negara eksportir Limbah B3;
    3. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan transit;
    4. alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan;
    5. tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan keluar; dan
    6. masa berlaku persetujuan.
  3. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan.

BAB XIII
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 198

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

  1. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
  2. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 199

Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan)Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

  1. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
  2. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 200

  1. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198huruf a dan Pasal 199 huruf a dilakukan dengan:
    1. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
    2. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
    3. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
    4. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
  3. Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
    1. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
    2. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
    3. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
    4. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
  4. Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
    1. penghentian proses produksi;
    2. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
    3. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
    4. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 201

  1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198; dan
    2. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199,
    jika penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
  2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
    1. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
    2. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 202

  1. Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198; dan
    2. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199.
  2. Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 203

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf b dan Pasal 199 huruf b dilakukan dengan tahapan:

  1. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
  2. remediasi;
  3. rehabilitasi;
  4. restorasi; dan/atau
  5. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 204

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

  1. identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat pencemar, serta besaran pencemaran;
  2. penghentian proses produksi;
  3. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  4. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
  5. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 205

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

  1. pemilihan teknologi remediasi;
  2. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
  3. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 206

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

  1. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
  2. pemilihan metode rehabilitasi;
  3. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
  4. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 207

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf d dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

  1. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
  2. pemilihan metode restorasi;
  3. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
  4. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 208

  1. Tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dituangkan dalam dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  2. Dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri sebelum pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  3. Dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    1. tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    2. hasil identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a.

Pasal 209

  1. Identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3) huruf b untuk tanah tercemar dilakukan melalui uji karakteristik beracun melalui TCLP dan analisis total konsentrasi zat pencemar sebelum dilakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  2. Nilai baku untuk identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nilai baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dengan ketentuan:
    1. jika konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan Pengelolaan Limbah B3 kategori 1;
    2. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A dan lebih besar dari TCLP-B dan/atau total konsentrasi B, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan pengelolaan limbah B3 kategori 2;
    3. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-B dan/atau total konsentrasi B dan lebih besar dari TCLP-C dan/atau total konsentrasi C, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan pengelolaan limbah nonB3; dan
    4. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-C dan total konsentrasi C, tanah dimaksud dapat digunakan sebagai tanah pelapis dasar.

Pasal 210

  1. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri.
  2. Untuk memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri harus diajukan permohonan secara tertulis.
  3. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. identitas pemohon; dan
    2. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
  4. Laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
    1. identitas pemohon; dan
    2. rincian pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 211

  1. Menteri setelah menerima permohonan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    1. permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    2. permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi disertai dengan alasan penolakan.
  4. Penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
    1. tanggal penerbitan penetapan;
    2. ringkasan hasil verifikasi;
    3. pernyataan bahwa:
      1. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang dilaksanakan telah layak dan dapat dihentikan; dan
      2. lingkungan hidup telah kembali pada fungsi semula sebelum terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 212

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen dan melakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 213

  1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198; dan
    2. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan)Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199,
    jika Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.
  2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
    1. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
    2. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 214

  1. Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198; dan
    2. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199.
  2. Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 215

  1. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya jika:
    1. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
    2. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 216

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIV
SISTEM TANGGAP DARURAT
DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 217

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

Pasal 218

Sistem TanggapDarurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:

  1. penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
  2. pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
  3. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 219

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 meliputi:

  1. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
  2. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota;
  3. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi; dan
  4. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.

Bagian Kedua
Penyusunan Program Kedaruratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 220

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

Pasal 221

  1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kotayang selanjutnya disebut Kepala BPBD kabupaten/kota menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota.
  2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerahprovinsi yang selanjutnya disebut Kepala BPBD provinsi menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.
  3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala BNPB menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.
  4. Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota, Kepala BPBD kabupaten/kota berkoordinasi dengan:
    1. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220;
    2. Menteri;
    3. gubernur;
    4. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
    5. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
  5. Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi, Kepala BPBD provinsi berkoordinasi dengan:
    1. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220;
    2. Menteri;
    3. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
    4. instansi terkait lainnya di provinsi.
  6. Dalam penyusunan programkedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional, Kepala BNPB berkoordinasi dengan:
    1. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 220;
    2. Menteri; dan
    3. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 222

  1. Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota merupakan bagian dari program penanggulangan bencana kabupaten/kota.
  2. Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi merupakan bagian dari program penanggulangan bencana provinsi.
  3. Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional merupakan bagian dari program penanggulangan bencana nasional.

Pasal 223

  1. Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dan Pasal 222 paling sedikit meliputi:
    1. infrastruktur; dan
    2. fungsi penanggulangan.
  2. Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
    1. organisasi;
    2. koordinasi;
    3. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
    4. prosedur penanggulangan; dan
    5. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
  3. Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
    1. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
    2. tindakan mitigasi;
    3. tindakan perlindungan segera;
    4. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; dan
    5. pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai format program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelatihan dan Geladi Kedaruratan

Pasal 224

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.

Pasal 225

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.

Pasal 226

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Kepala BPBD kabupaten/kota dan dilaksanakan bersama dengan:

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
  2. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
  3. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 227

  1. Kepala BPBD kabupaten/kota mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 tingkat kabupaten/kota.
  2. Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
    2. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
    3. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
  3. Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 228

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi dikoordinasikan oleh Kepala BPBD provinsi dan dilaksanakan bersama dengan:

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
  2. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
  3. instansi terkait lainnya di provinsi,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.

Pasal 229

  1. Kepala BPBD provinsi mengordinasikan pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.
  2. Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
    2. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
    3. instansi terkait lainnya di provinsi.
  3. Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 230

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan dilaksanakan bersama dengan:

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
  2. Menteri; dan
  3. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 231

  1. Kepala BNPB mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.
  2. Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
    2. Menteri; dan
    3. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
  3. Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.

Bagian Keempat
Penanggulangan Kedaruratan
dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 232

  1. Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
    2. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 202; dan
    3. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 216.
  2. Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
  3. Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223.

Pasal 233

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
  2. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Pasal 234

  1. Kepala BPBD kabupaten/kota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi kedaruratan skala kabupaten/kota.
  2. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 235

  1. Kepala BPPD provinsi menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat jika terjadi kedaruratan skala provinsi.
  2. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 236

  1. Kepala BNPB menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala nasional.
  2. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
PEMBINAAN

Pasal 237

  1. Menteri melakukan pembinaan terhadap:
    1. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
    2. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
  2. Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan pembinaan terhadap instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
  3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
    1. pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Limbah B3;
    2. bimbingan teknis Pengelolaan Limbah B3; dan
    3. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Pengelolaan Limbah B3.
  4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui:
    1. pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Limbah B3; dan
    2. bimbingan teknis Pengelolaan Limbah B3.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 238

  1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan:
    1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
    2. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3,
    terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan PPLH dan/atau PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 239

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dilakukan oleh:

  1. Menteri, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri dan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
  2. gubernur, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; dan
  3. bupati/walikota, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 240

  1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
    1. verifikasi terhadap laporan Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan/atau
    2. inspeksi.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 241

  1. Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan Penimbun Limbah B3.
  2. Permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 242

Biaya untuk:

  1. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;
  2. pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
  3. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215,

dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 243

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. paksaan pemerintah; atau
    3. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
    2. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah, bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah dan pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 244

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 dan/atau Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis; atau
    2. paksaan pemerintah.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
    2. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 245

  1. Pengumpul Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 38, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), dan/atau Pasal 46 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. paksaan pemerintah;
    3. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3; atau
    4. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. penutupan saluran drainase;
    4. pembongkaran;
    5. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
  8. Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 246

  1. Pengangkut Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 52 dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. paksaan pemerintah;
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    3. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Pengangkut Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 247

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 62 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 63, Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 74 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), ayat (4), atau ayat (6), Pasal 77, Pasal 82 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 83 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 84, Pasal 87 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 93, dan/atau Pasal 94 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. paksaan pemerintah;
    3. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3; atau
    4. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. penutupan saluran drainase;
    4. pembongkaran;
    5. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  8. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 248

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 99 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), ayat (2) atau ayat (4), Pasal 106, Pasal 109 ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 112, Pasal 115 ayat (2), Pasal 117 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 121, Pasal 122 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 123 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), ayat (5), atau ayat (7), Pasal 130, Pasal 131 ayat (2), Pasal 132, Pasal 133 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 134, Pasal 137 ayat (2), Pasal 139 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 143, dan/atau Pasal 144 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. paksaan pemerintah;
    3. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; atau
    4. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. penutupan saluran drainase;
    4. pembongkaran;
    5. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 tidak mematuhi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  8. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 249

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 145 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 147 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 150, Pasal 153 ayat (2), Pasal 155 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 160 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 161 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 162, Pasal 163 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 166 ayat (2), Pasal 172, Pasal 173 ayat (1) atau ayat (2), dan/atau Pasal 174 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. paksaan pemerintah;
    3. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3; atau
    4. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. penutupan saluran drainase;
    4. pembongkaran;
    5. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
  7. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  8. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 250

  1. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 175, Pasal 176 ayat (1), Pasal 177 ayat (2), Pasal 184 ayat (2), Pasal 185 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 189, dan/atau Pasal 190 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. paksaan pemerintah;
    2. pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3; atau
    3. pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. pembongkaran;
    4. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    5. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah kepada Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3, dan pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 251

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 198 dan/atau Pasal 210 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. paksaan pemerintah;
    2. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; atau
    3. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. penutupan saluran drainase;
    4. pembongkaran;
    5. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri, gubernur, bupati/walikota memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 252

  1. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 199 dan/atau Pasal 210 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. paksaan pemerintah;
    2. pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3; atau
    3. pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. pemindahan sarana kegiatan;
    3. penutupan saluran drainase;
    4. pembongkaran;
    5. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah kepada Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  6. Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3, dan pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 253

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 217, Pasal 220, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 227 ayat (2), Pasal 229 ayat (2), Pasal 231 ayat (2), Pasal 232 ayat (2), Pasal 233, Pasal 234 ayat (2), Pasal 235 ayat (2), dan/atau Pasal 236 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paksaan pemerintah.
  3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  4. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 254

  1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh izin Pengelolaan Limbah B3 dan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang memiliki masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
  2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh izin Pengelolaan Limbah B3, izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3, atau rekomendasi yang terkait dengan Pengelolaan Limbah B3 yang tidak dicantumkan masa berlakunya dan terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 255

  1. Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah inipaling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
  2. Pemanfaatan Limbah B3 yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 77 ayat (1), wajib:
    1. dihentikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku; dan
    2. melakukan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 174.

Pasal 256

Dalam hal Limbah B3 berupa serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (synthetic-based mud) memiliki kandungan hidrokarbon total lebih dari 0% (nol persen) tetapi kurang dari 10% (sepuluh persen) yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 harus mengupayakan pengurangan kandungan hidrokarbon sampai dengan:

  1. paling tinggi 5% (lima persen) pada tahun 2017; dan
  2. 0% (nol persen) pada tahun 2025.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 257

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 258

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 259

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

[ Gambar Limbah B3 padatan, cairan, gas, partikel dengan karakteristik BERACUN Oleh Limbah b3 - Karya sendiri, CC BY-SA 4.0, Pranala ]

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun