PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik adalah aturan pelaksanaan UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik melaksanakan Pasal 23 ayat (2) UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.

Sampah Spesifik berbeda dengan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis Sampah rumah tangga yang pengelolaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dalam PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik pengaturan Pengelolaan Sampah Spesifik jauh lebih kompleks dan beragam.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Sampah Spesifik terdiri atas:

  1. Sampah yang Mengandung B3,
  2. Sampah yang Mengandung Limbah B3,
  3. Sampah yang Timbul Akibat Bencana,
  4. Puing Bongkaran Bangunan,
  5. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah, dan/atau
  6. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

  1. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:
    1. sampah rumah tangga;
    2. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
    3. sampah spesifik.
  2. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
  3. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
  4. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
    2. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
    3. sampah yang timbul akibat bencana;
    4. puing bongkaran bangunan;
    5. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
    6. sampah yang timbul secara tidak periodik.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Sampah Spesifik merupakan timbulan Sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya ataupun karena faktor lainnya yang memerlukan cara penanganan yang tidak normatif berurutan, tetapi memerlukan suatu metodologi yang hanya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah Spesifik didasarkan pada dua pendekatan utama yaitu:

  1. pengurangan yang mencakup pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali, serta
  2. penanganan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Karena adanya perbedaan dari masing-masing jenis Sampah Spesifik yang cukup signifikan, maka penyelenggaraan pengelolaan jenis Sampah Spesifik diatur dalam pasal dan ayat yang berlainan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa dalam setiap pengelolaan jenis Sampah Spesifik, diupayakan adanya tahap pengurangan ataupun pembatasan, kecuali untuk jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana. Demikian pula untuk tahap pemanfaatan kembali dalam rangka mengurangi beban lingkungan dan efisiensi pendayagunaan sumber daya alam juga didorong agar dilakukan, namun untuk jenis Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3 perlu dilakukan secara tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampah juga memiliki ukuran, seperti: Sampah berukuran besar, rongsokan kendaraan, reruntuhan bangunan berupa puing-puing, abu, batu, batang-batang pepohonan yang tumbang, dedaunan, Sampah perkotaan dan Sampah aktifitas lainnya seperti pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, dan kegiatan pariwisata.

  1. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 23, UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Sampah atau Limbah sepesifik termasuk didalamnya adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

Sampah yang Mengandung 83 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah 83 misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, peralatan elektronik dan elektrikal rumah tangga.

Sampah peralatan elektronik atau "barang elektronik yang tidak digunakan lagi" adalah barang eiektronik dan/atau elektrikal yang biasanya dioperasikan dengan baterai atau listrik yang sudah tidak terpakai atau dibuang oleh pemilik terakhirnya.

Sampah elektronik dan elektrikal antara lain baterei kering, video kaset recorder, antena, pemutar DVD, alat komunikasi, personal computer, laptop, stereo system, faxsimili, printer, kipas angin, mesin pembersih udara, mixer, mesin pembuat roti, pemanggang roti, mesin cuci, AC. televisi, lampu, dan setrika.

PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik juga menjelaskan bahwa sampah yang Mengandung 83 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung 83. Contoh produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi antara lain oli bekas, aki bekas, dan kain terkontaminasi B3.

Sampah berukuran besar adalah Sampah yang karena ukuran dan/atau volumenya besar sehingga memerlukan pengelolaan khusus yang tidak bisa masuk dalam sistem pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, antara lain tempat tidur, rak buku, kabinet, troli atau gerobak, kursi, sofa, kasur, meja makan, lemari, sepeda, mesin jahit, bangku, pohon tumbang, rongsokan kendaraan.

Pembatasan timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan Sampah antara lain:

  1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
  2. membatasi penggunaan barang dan/atau kemasan yang mengandung 83; dan/atau
  3. mengelola penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik menyebutkan tentang Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.

PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2020 di Jakarta. PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 9 Juni 2020 di Jakarta.

PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141. Penjelasan Atas PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522, agar setiap orang mengetahuinya.

PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Latar Belakang

Pertimbangan ditetapkannya PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4851);

Penjelasan Umum PP Pengelolaan Sampah Spesifik

Berbeda dengan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis Sampah rumah tangga yang pengelolaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengaturan Pengelolaan Sampah Spesifik jauh lebih kompleks dan beragam. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Sampah Spesifik terdiri atas: Sampah yang Mengandung B3, Sampah yang Mengandung Limbah B3, Sampah yang Timbul Akibat Bencana, Puing Bongkaran Bangunan, Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah, dan/atau Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.

Sampah Spesifik merupakan timbulan Sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya ataupun karena faktor lainnya yang memerlukan cara penanganan yang tidak normatif berurutan, tetapi memerlukan suatu metodologi yang hanya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, penyelenggaraan pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara seragam yang berlaku untuk semua jenis Sampah Spesifik, melainkan perlu dilakukan pengenalan yang mendalam dari setiap jenis Sampah Spesifik dan demikian pula perlu pendekatan tersendiri dalam pengelolaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah Spesifik juga didasarkan pada dua pendekatan utama yaitu: pengurangan yang mencakup pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali, serta penanganan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Namun karena adanya perbedaan dari masing- masing jenis Sampah Spesifik yang cukup signifikan, maka penyelenggaraan pengelolaan jenis Sampah Spesifik tersebut diatur dalam pasal dan ayat yang berlainan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, dalam setiap pengelolaan jenis Sampah Spesifik, diupayakan adanya tahap pengurangan ataupun pembatasan, kecuali untuk jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana. Demrkian pula untuk tahap pemanfaatan kcmbali dalam rangka mengurangi beban lingkungan dan efisiensi pendayagunaan sumber daya alam juga didorong agar dilakukan, namun untuk jenis Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3 perlu dilakukan secara tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi PP Pengelolaan Sampah Spesifik

Dibawah ini adalah isi PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, bukan dalam format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
  2. Sampah Spesifikk adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
  3. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
  4. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
  5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
  6. Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
  7. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasai dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
  8. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
  9. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
  10. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
  11. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.
  12. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang yang menggunakan kemasan yang mengandung B3, atau tidak dapat atau sulit terurai dengan proses alam.
  13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
  14. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
  15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
  16. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
  17. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
  18. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media Iingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
  19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
  20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

  1. Sampah Spesifik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
    1. Sampah yang Mengandung B3;
    2. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
    3. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
    4. Puing Bongkaran Bangunan;
    5. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau
    6. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
  2. Sampah Spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

  1. Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik.
  2. Dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

  1. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
    1. pengurangan; dan/atau
    2. penanganan.
  2. Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
    2. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
    3. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
  3. Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
    1. pemilahan;
    2. pengumpulan;
    3. pengangkutan;
    4. pengolahan; dan/atau
    5. pemrosesan akhir Sampah.
  4. Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 5

  1. Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berasai dari:
    1. rumah tangga;
    2. kawasan komersial;
    3. kawasan industri;
    4. kawasan khusus;
    5. kawasan permukiman;
    6. fasilitas sosial;
    7. fasilitas umum; dan
    8. fasilitas lainnya.
  2. Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
    2. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
    3. barang elektronik yang tidak digunakan iagi; dan/atau
    4. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
  3. Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah yang Mengandung
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 6

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang Mengandung B3 wajib melakukan pengurangan Sampah.
  2. Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. pembatasan timbulan Sampah;
    2. pendauran ulang Sampah; dan/atau
    3. pemanfaatan kembali Sampah.
  3. Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
    1. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
    2. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan; dan/atau
    3. memilih barang danlatau produk yang dapat didaur uiang.
  4. Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang Mengandung B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
  5. Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah yang Mengandung B3.
  6. Dalam hal setiap Orang tidak mampu melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sampah yang Mengandung B3 diserahkan kepada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.
  7. Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemanfaatan kembali Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 7

  1. Sampah yang Mengandung B3 yang diserahkan kepada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan penanganan melalui kegiatan:
    1. pemilahan; dan
    2. pengumpulan.
  2. Terhadap Sampah yang Mengandung B3 yang telah dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengelolaan lanjutan.

Pasal 8

  1. Penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.
  2. Dalam hal fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan fasilitas pengelolaan Sampah lainnya sebagai tempat pengumpulan Sampah yang Mengandung B3.
  3. Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan badan usaha yang memiliki izin.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan fasilitas pengelolaan Sampah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10

  1. Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah yang mengandung B3.
  2. Pembatasan timbulan Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    1. penyusunan rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah yang mengandung 83 sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
    2. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang dan/atau kemasan yang tidak mengandung B3; dan/atau
    3. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.

Pasal 11

  1. Produsen wajib melakukan penarikan kembali Sampah yang Mengandung B3.
  2. Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas penampungan.
  3. Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
    1. terlindung dari air hujan dan panas;
    2. berlantai kedap air; dan
    3. memiliki luas sesuai dengan volume Sampah yang Mengandung B3 yang ditampung.
  4. Penyediaan fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan Produsen lainnya.
  5. Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan kepada bupati/wali kota.

Pasal 12

  1. Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan lanjutan terhadap Sampah yang Mengandung B3 pada fasilitas penampungan.
  2. Pengelolaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 13

  1. Pembatasan timbulan Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan penarikan kembali Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.
  2. Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah melalui:
    1. konsultasi publik dengan produsen; dan
    2. koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 2
Penanganan Sampah yang Mengandung Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pasal 14

Penanganan Sampah yang Mengandung 83 dilakukan dengan tahapan:

  1. pemilahan;
  2. pengumpulan;
  3. pengangkutan;
  4. pengolahan; dan
  5. pemrosesan akhir.

Pasal 15

  1. Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh:
    1. setiap Orang pada sumbernya; dan
    2. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
  2. Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
  3. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah yang Mengandung B3 skala kawasan.
  4. Tata cara pemilahan dan jenis Sampah yang Mengandung B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16

  1. Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh:
    1. bupati/wali kota untuk wilayah permukiman; dan
    2. pengeloia kawasan permukiman, kawasan komersiai, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya untuk wilayah pengelolaannya.
  2. Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 untuk wilayah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh bupati/wali kota di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
  3. Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disertai dengan penyediaan:
    1. TPSSS-B3; dan/atau
    2. alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 terpilah.
  4. Dalam penyediaan fasilitas TPSSS-B3, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerja sama dengan:
    1. badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang berizin; atau
    2. pengelola fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 17

  1. Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a wajib mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3 kepada bupati/wali kota.
  2. Permohonan pendaftaran TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:
    1. akta pendirian badan usaha;
    2. peta lokasi TPSSS-B3;
    3. peralatan penanganan kedaruratan;
    4. memiliki bangunan dan sarana untuk menampung Sampah berdasarkan hasil pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
    5. lokasi penampungan Sampah yang mudah diakses;
    6. tidak mencemari lingkungan; dan
    7. memiliki tata keiola pengumpulan dan pengangkutan Sampah.
  3. Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota menerbitkan nomor registrasi TPSSS-B3.
  4. Pendaftaran TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 18

  1. Pengelola TPSSS-B3 yang telah mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) wajib melaporkan pencatatan Sampah yang Mengandung B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam i (satu) tahun kepada bupati/wali kota.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan TPSSS-B3, tata cara pendaftaran dan pelaporan pencatatan Sampah yang Mengandung B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19

  1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang telah memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3, dapat menggunakannya sebagai tempat pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 dari kawasannya.
  2. Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 20

  1. Terhadap Sampah yang Mengandung B3 yang telah dikumpulkan pada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan/atau pada tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
  2. Tata cara pengangkutan, pengolahan Sampah dan pemrosesan akhir Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 21

  1. Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berasal dari:
    1. rumah tangga;
    2. kawasan komersial;
    3. kawasan industri;
    4. kawasan khusus;
    5. kawasan permukiman;
    6. fasilitas sosial;
    7. fasilitas umum; dan
    8. fasilitas lainnya, tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.
  2. Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
    2. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
    3. B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; dan/atau
    4. produk dan/atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 22

Pengeloiaan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengeiolaan Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Keempat
Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 24

  1. Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana.
  2. Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
    1. Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala nasional, dikoordinasikan oleh Menteri;
    2. Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala provinsi, dikoordinasikan oleh gubernur; dan
    3. Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala kabupaten/kota, dikoordinasikan oleh bupati/wali kota.
  3. Dalam melakukan pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
  4. Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan setelah penyelamatan dan evakuasi korban dan setelah penetapan status selesainya darurat bencana diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau instansi yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan skala kebencanaan.

Pasal 24

  1. Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui penanganan Sampah.
  2. Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
    1. pemilahan;
    2. pengangkutan;
    3. pemanfaatan kembali;
    4. pengolahan; dan/atau
    5. pemrosesan akhir.
  3. Tahapan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
    1. luasan wilayah timbulan Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
    2. besaran dan jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
    3. nilai guna Sampah;
    4. biaya yang diperlukan;
    5. kesiapan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah; dan
    6. tempat pemrosesan akhir yang tersedia.
  4. Dalam hal situasi bencana tidak memungkinkan dilakukan penanganan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan penimbunan di lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 25

  1. Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan di sarana pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
  2. Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
    1. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
    2. bangkai binatang; dan
    3. Sampah lainnya.
  3. Pengelompokan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
    1. besaran, jenis, dan jumlah timbulan Sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan; dan/atau
    2. fungsi lingkungan hidup pada lokasi timbulan Sampah tidak dapat dipulihkan kembali.

Pasal 26

  1. Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
  2. Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Sampah.
  3. Ketentuan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
    1. lokasi timbulan Sampah sulit untuk dicapai dengan alat angkut; dan/atau
    2. alat angkut yang tersedia tidak memadai.

Pasal 27

  1. Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap jenis Sampah yang dapat langsung digunakan.
  2. Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    1. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang Tidak Mengandung Limbah B3; dan/atau
    2. mengguna ulang Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.
  3. Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 28

  1. Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
  2. Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
  3. Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jenis Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
  4. Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
    1. biodigester;
    2. termal;
    3. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
    4. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
  5. Dalam melakukan pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana berupa Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.
  6. Tata cara kerjasama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

  1. Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
  2. Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
    1. metode lahan urug terkendali;
    2. metode lahan urug saniter; dan/atau
    3. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
  3. Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 31

Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29, rnenjadi bagian rencana kontigensi penanggulangan bencana di daerah.

Bagian Kelima
Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 32

  1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan Puing Bongkaran Bangunan yang dihasilkannya.
  2. Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. bongkaran bangunan gedung;
    2. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
    3. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
    4. bongkaran prasarana pengairan.

Pasal 33

Penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

  1. pemilahan;
  2. pengumpulan;
  3. pengangkutan;
  4. pengolahan; dan/atau
  5. pemrosesan akhir.

Pasal 34

  1. Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan di lokasi bongkaran.
  2. Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
    1. mengandung B3 dan/atau Limbah 83;
    2. dapat didaur ulang;
    3. dapat dimanfaatkan kembali; dan
    4. tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

Pasal 35

  1. Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
  2. Dalam melakukan pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dengan:
    1. badan usaha di bidang pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
    2. pengumpul Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
    3. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 7 ayat (1), untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 36

  1. Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan dari:
    1. tempat pemilahan Puing Bongkaran Bangunan; atau
    2. tempat pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan.
  2. Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan untuk memindahkan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
    1. fasilitas pendauran ulang;
    2. fasilitas pemanfaatan kembali; atau
    3. fasilitas pengolahan.
  3. Dalam melakukan pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan usaha dan/atau kegiatan jasa pengangkutan.
  4. Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Puing Bongkaran Bangunan.
  5. Penggunaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 37

  1. Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
  2. Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
  3. Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
    1. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
    2. pengelolaan Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 38

  1. Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan terhadap Puing Bongkaran Bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
  2. Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
    1. metode lahan urug terkendali;
    2. metode lahan urug saniter; dan/atau
    3. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
  3. Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
    1. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
    2. pengelolaan Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 39

  1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menyusun rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.
  2. Rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tahapan penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang
Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

Pasal 40

Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan penanganan Sampah yang Secara Teknoiogi Belum Dapat Diolah.

Pasal 41

  1. Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
  2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri disertai dengan informasi mengenai:
    1. sumber Sampah;
    2. jenis Sampah; dan/atau
    3. karakteristik Sampah.
  3. Terhadap usulan penetapan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan pengkajian berupa:
    1. potensi dampak terhadap lingkungan hidup;
    2. bentuk penanganan Sampah, jika jenis Sampah tersebut secara teknologi dapat diolah; dan
    3. alternatif penanganan Sampah, jika jenis Sampah tersebut secara teknologi atau belum dapat diolah.
  4. Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui koordinasi dengan:
    1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
    2. kepala iembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pengkajian dan penerapan teknologi; dan
    3. menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
  5. Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
    1. Sampah secara teknologi dapat diolah dan bentuk penanganannya; atau
    2. Sampah secara teknologi belum dapat diolah dan alternatif penanganannya.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang
Timbul Secara Tidak Periodik

Pasal 42

  1. Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, pengelola kawasan atau fasilitas, atau setiap Orang wajib melakukan pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
  2. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi:
    1. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
    2. Sampah berukuran besar; dan
    3. Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan.
  3. Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. pengurangan; dan
    2. penanganan.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah yang Timbul dari Kegiatan Massal

Pasal 43

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib meiakukan pengurangan Sampah.
  2. Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
    1. pembatasan timbulan Sampah;
    2. pendauran ulang Sampah; dan/atau
    3. pemanfaatan kembali Sampah.
  3. Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
    1. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau
    2. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
  4. Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
  5. Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
    1. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
    2. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 44

  1. Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan penanganan Sampah.
  2. Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. pemilahan;
    2. pengumpulan;
    3. pengangkutan;
    4. pengolahan; dan/atau
    5. pemrosesan akhir.

Pasal 45

  1. Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dikelompokkan menjadi:
    1. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
    2. Sampah yang mudah terurai;
    3. Sampah yang dapat digunakan kembali;
    4. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
    5. Sampah lainnya.
  2. Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan di lokasi kegiatan massal dengan menggunakan wadah sesuai dengan kelompok Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

  1. Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis Sampah yang terpilah.
  2. Dalam melakukan pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang wajib menyediakan tempat pengumpulan Sampah.
  3. Tempat pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
    1. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Sampah dari hujan dan sinar matahari;
    2. memiliki penerangan dan ventilasi;
    3. lantai dasar kedap air; dan
    4. kegiatan tata graha (house keeping).
  4. Terhadap Sampah yang telah terkumpul di tempat pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan pengangkutan dengan ketentuan:
    1. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpuikan, untuk Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya; dan
    2. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

Pasal 47

  1. Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilakukan dari tempat pengumpulan ke:
    1. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan Pemerintah Pusat atau pemanfaat Limbah B3 dan/atau pengolah Limbah B3 yang berizin, untuk kelompok Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3; dan
    2. TPS, TPS 3R atau Bank Sampah, untuk kelompok Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya.
  2. Pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 48

  1. Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
  2. Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
  3. Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
    1. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
    2. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 49

  1. Pemrosesan akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
  2. Pemrosesan akhir Sampah yang timbui dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
    1. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
    2. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 50

  1. Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 wajib disusun dalam bentuk rencana pengelolaan Sampah dari tahapan persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan massal.
  2. Rencana pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. potensi jenis dan volume timbulan Sampah;
    2. sarana dan prasarana pengelolaan Sampah;
    3. lokasi tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah; dan
    4. tujuan pengangkutan Sampah dari tempat pengumpulan Sampah.
  3. Rencana pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan lingkungan hidup sebelum kegiatan massal diselenggarakan.

Paragraf 3
Penanganan Sampah Berukuran Besar

Pasal 51

  1. Penanganan Sampah berukuran besar wajib dilakukan oleh:
    1. setiap Orang pada sumbernya; dan
    2. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
  2. Penanganan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. pemilahan;
    2. pengumpulan
    3. pengangkutan;
    4. pengolahan; dan
    5. pemrosesan akhir.

Pasal 52

  1. Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh:
    1. setiap Orang pada sumbernya; dan
    2. pengelola kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
  2. Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
    1. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
    2. Sampah yang dapat digunakan kembali;
    3. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
    4. Sampah lainnya.

Pasal 53

  1. Pengumpulan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
  2. Pengumpulan Sampah berukuran besar dilakukan pada fasilitas pengumpulan Sampah yang disediakan oleh:
    1. Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah permukiman; dan
    2. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah pengelolaannya.
  3. Dalam menyediakan fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dan pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dapat melakukannya sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 54

Pengangkutan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilakukan oleh:

  1. setiap Orang, dari sumber Sampah ke tempat fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a; dan
  2. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya ke tempat fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah dan/atau pengolahan Sampah; dan
  3. Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dari fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a ke fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah dan/atau pengolahan Sampah.

Pasal 55

  1. Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
  2. Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
  3. Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    1. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
    2. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
    3. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
  4. Pengolahan Sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
    1. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
    2. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 56

  1. Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah berukuran besar yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
  2. Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
    1. metode lahan urug terkendali;
    2. metode lahan urug saniter; dan/atau
    3. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
  3. Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
    1. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
    2. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Paragraf 4
Penanganan Sampah yang Timbul
di Pesisir, Laut dan Perairan Daratan

Pasal 57

  1. Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melakukan pengelolaan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan.
  2. Pengelolaan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan melalui penanganan Sampah.
  3. Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
    1. pemilahan;
    2. pengumpulan;
    3. pengangkutan;
    4. pengolahan; dan/atau
    5. pemrosesan akhir.

Pasal 58

  1. Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 57 ayat (3) huruf a dikelompokkan menjadi:
    1. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
    2. Sampah yang mudah terurai;
    3. Sampah yang dapat digunakan kembali;
    4. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
    5. Sampah lainnya.
  2. Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  3. Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan badan usaha yang berizin.

Pasal 59

Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

  1. Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c dilakukan dari lokasi pengumpulan ke fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
  2. Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 61

  1. Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
  2. Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
  3. Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    1. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
    2. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
    3. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
  4. Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
    1. pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan penanganan sampah laut, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan
    2. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

Pasal 62

  1. Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
  2. Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
    1. metode lahan urug terkendali;
    2. metode lahan urug saniter; dan/atau
    3. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
  3. Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
    1. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan
    2. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang Mengandung EB3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 63

  1. Menteri melakukan pembinaan Pengelolaan Sampah Spesifik kepada daerah provinsi.
  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengelolaan Sampah Spesifik;
    2. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Sampah Spesifik;
    3. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah Spesifik;
    4. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah;
    5. fasilitasi kerja sama Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha dan masyarakat dalam pcnyelenggaraan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik; dan/atau
    6. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 64

  1. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada daerah kabupaten/kota.
  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. bantuan teknis;
    2. bimbingan teknis;
    3. diseminasi peraturan daerah di bidang Pengelolaan Sampah Spesifik;
    4. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah Spesifik; dan/atau
    5. fasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah Spesifik antar kabupaten/kota.
  3. Dalam hal gubernur belum melakukan pembinaan, Menteri melakukan pembinaan kepada daerah kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 65

  1. Menteri melakukan pengawasan terhadap:
    1. kinerja daerah provinsi dalam melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik; dan
    2. kebijakan Pengelolaan Sampah Spesifik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
  2. Gubernur melakukan pengawasan terhadap kinerja daerah kabupaten/kota dalam melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik.
  3. Bupati/wali kota melakukan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang diiaksanakan oleh badan usaha.
  4. Pengawasan yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur oleh Menteri.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IV
KOMPENSASI

Pasal 66

Pemberian kompensasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagai akibat Pengelolaan Sampah Spesifik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 67

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini bersumber dari:

  1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeLahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Lampiran Ukuran
PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (884.96 KB) 884.96 KB