Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on August 11, 2019
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan

Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Pembudidayaan Ikan memiliki peranan yang penting dalam mendukung upaya pemenuhan pangan yang sehat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu pengaturan Pembudidayaan Ikan diperlukan karena merupakan pendelegasian dari Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 sebagaimana telah diubah dengan .

Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juli 2017 menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017 setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166. Penjelasan Atas PP Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6101.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan

Latar Belakang

Pertimbangan dari PP 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (4) sebagaimana telah diubah dengan .

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) ;
  2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Penjelasan Umum PP Pembudidayaan Ikan

Perkembangan masyarakat dunia abad ke-21 telah menunjukan kecenderungan adanya perubahan perilaku dan gaya hidup serta pola konsumsi pangan dari daging merah (red meat) ke produk perikanan. Produk perikanan tersebut dapat berasal dari kegiatan penangkapan Ikan maupun Pembudidayaan Ikan.

Pengaturan Pembudidayaan Ikan diperlukan karena merupakan pendelegasian dari Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pembudidayaan Ikan memiliki peranan yang penting dalam mendukung upaya pemenuhan pangan yang sehat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, di sisi yang lain terdapat beberapa isu dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan kegiatan Pembudidayaan Ikan. Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan, serta kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan perikanan budidaya agar dapat mencapai manfaat ekonomi yang optimal dengan tetap menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan, pemanfaatan dan pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan, sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan, pengendalian mutu Pembudidayaan Ikan, pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan, serta pembinaan dan pemantauan.

Isi PP Pembudidayaan Ikan

Isi PP 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan adalah sebagai berikut (Bukan format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
  2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
  3. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
  4. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
  5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidayaan Ikan.
  6. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
  7. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru.
  8. Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan Sumber Daya Ikan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta penjaminan keamanan produk perikanan, Kesejahteraan Ikan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Ikan.
  9. Kesejahteraan Ikan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan tingkah laku alami Ikan yang perlu diperhatikan untuk melindungi Ikan dari perlakuan tidak layak oleh manusia.
  10. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.
  11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

  1. Tata Pemanfaatan Air dan Lahan Pembudidayaan Ikan;
  2. Pemanfaatan dan Pelestarian Plasma Nutfah yang Berkaitan dengan Sumber Daya Ikan;
  3. Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;
  4. Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan;
  5. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
  6. Pembinaan dan Pemantauan.

BAB II
TATA PEMANFAATAN AIR DAN LAHAN
PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

  1. Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan.
  2. Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas Air untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan.
  3. Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. perencanaan;
    2. pemanfaatan;
    3. pengembangan; dan
    4. perlindungan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

  1. Penyusunan rencana pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan harus memperhatikan kriteria teknis Air untuk Pembudidayaan Ikan.
  2. Penyusunan rencana pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
  3. Rencana pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana pengelolaan sumber daya Air.

Pasal 5

  1. Penyusunan rencana pemanfaatan lahan untuk Pembudidayaan Ikan harus memperhatikan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidayaan Ikan.
  2. Penyusunan rencana pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
  3. Rencana pemanfaatan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi.

Pasal 6

  1. Rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah.
  2. Rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
  3. Rencana pemanfaatan Air dan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
  4. Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan rencana pemanfaatan Air dan lahan provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 7

  1. Penyusunan rencana pemanfaatan Air dan rencana pemanfaatan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus memperhatikan:
    1. fisiografi;
    2. Air sumber;
    3. luas lahan dan perairan;
    4. ketersediaan infrastruktur;
    5. teknologi budidaya;
    6. komoditas yang dibudidayakan; dan
    7. kondisi sosial dan lingkungan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 8

  1. Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi:
    1. pemanfaatan Air sebagai media; dan
    2. pemanfaatan Air sebagai materi.
  2. Pemanfaatan Air sebagai media untuk Pembudidayaan Ikan terdiri atas:
    1. waduk;
    2. danau;
    3. sungai;
    4. rawa;
    5. laut; dan
    6. genangan Air lainnya.
  3. Pemanfaatan Air sebagai materi untuk Pembudidayaan Ikan terdiri atas penggunaan Air di kolam, tambak atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidayaan Ikan.

Pasal 9

Pemanfaatan Air dan lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

  1. Setiap Orang yang melakukan Pembudidayaan Ikan dalam memanfaatkan Air dan lahan wajib mengikuti standar teknis Air dan lahan.
  2. Standar teknis Air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan teknologi budidaya Ikan dan jenis komoditas Ikan.
  3. Standar teknis Air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. volume dan/atau debit Air;
    2. kriteria kebutuhan teknis dan keamanan pangan; dan
    3. luas permukaan Air yang digunakan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis Air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 11

  1. Pengembangan pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan dilakukan melalui:
    1. intensifikasi Air dan lahan; dan
    2. ekstensifikasi lahan.
  2. Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
    1. peningkatan daya dukung Air dan lahan budidaya;
    2. peningkatan teknologi dan manajemen budidaya;
    3. efisiensi penggunaan Air;
    4. penggunaan benih, pakan, dan Obat Ikan yang bermutu;
    5. pengendalian hama dan penyakit Ikan;
    6. diversifikasi Pembudidayaan Ikan; dan
    7. penerapan biosekuriti.
  3. Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perluasan lahan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
  5. Pelaksanaan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perlindungan

Pasal 12

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan untuk Pembudidayaan Ikan.
  2. Perlindungan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
  3. Lahan untuk Pembudidayaan Ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika memenuhi kriteria paling sedikit:
    1. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan
    2. menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.
  4. Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
    1. kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan
    2. zona perikanan budidaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

  1. Masyarakat dapat berperan serta dalam tata pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan.
  2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan.
  3. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    1. pemberian saran/masukan; dan
    2. pemberian informasi.

BAB III
PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN PLASMA NUTFAH
YANG BERKAITAN DENGAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Plasma Nutfah yang
Berkaitan dengan Sumber Daya Ikan

Pasal 14

  1. Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan Sumber Daya Ikan.
  2. Pengaturan dan pengembangan Pemanfaatan Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pengambilan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan melalui penangkapan dari alam;
    2. pemuliaan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan; dan
    3. pelepasan induk unggul dan/atau benih bermutu.

Pasal 15

  1. Plasma Nutfah yang berupa calon induk, induk, dan/atau benih Ikan yang digunakan dalam Pembudidayaan Ikan dapat berasal dari:
    1. pengambilan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan melalui penangkapan dari alam; dan
    2. pemuliaan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan.
  2. Calon induk dan/atau induk Ikan yang digunakan dalam Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar induk unggul.
  3. Benih yang digunakan dalam Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar benih bermutu.
  4. Standar induk unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan standar benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 16

  1. Setiap Orang yang melakukan pengambilan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dari alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a wajib memiliki surat izin penangkapan Ikan.
  2. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan surat izin penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

  1. Setiap Orang yang melakukan pemuliaan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin pemuliaan dari Menteri.
  2. Setiap Orang untuk memiliki izin pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan:
    1. administrasi;
    2. teknis; dan
    3. manajeman.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

  1. Setiap Orang dalam melakukan pemuliaan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus sesuai dengan prosedur pemuliaan agar menghasilkan calon induk, induk unggul, dan/atau benih bermutu.
  2. Induk unggul dan/atau benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan pembenihan, pembesaran, dan/atau penelitian dan pengembangan.
  3. Dalam hal induk unggul dan/atau benih bermutu akan digunakan untuk kegiatan pembenihan dan pembesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka induk unggul dan/atau benih bermutu wajib memiliki izin pelepasan dari Menteri.
  4. Setiap Orang untuk memiliki izin pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan:
    1. kajian teknis;
    2. usulan nama jenis Ikan hasil pemuliaan yang akan dilepas; dan
    3. foto komoditas yang akan dilepas.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan serta tata cara penerbitan izin pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

  1. Dalam rangka meningkatkan mutu calon induk, induk, dan/atau benih dapat dibentuk jejaring pemuliaan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang izin pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
  2. Jejaring pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan koordinasi pemuliaan.
  3. Jejaring pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Pelestarian Plasma Nutfah
yang Berkaitan dengan Sumber Daya Ikan

Pasal 20

  1. Pemerintah melakukan upaya pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan.
  2. Pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. penetapan status perlindungan;
    2. pembiakan jenis Ikan yang populasinya terbatas;
    3. penebaran kembali;
    4. pengkayaan stok;
    5. pemberian penandaan Plasma Nutfah;
    6. penetapan wilayah konservasi;
    7. tempat atau wadah koleksi atau tempat penyimpanan; dan
    8. pengaturan pemasukan dan pengeluaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan, serta Ikan jenis baru dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia.
  3. Setiap Orang wajib melestarikan Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pemasukan dan Pengeluaran
Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan

Pasal 21

  1. Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran jenis calon induk, induk, dan/atau benih Ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
  2. Pemasukan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri, kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, standar calon induk, induk, dan/atau benih Ikan, serta hasil analisis risiko pemasukan Ikan.
  3. Pengeluaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Pembudi Daya Ikan dan pelestarian Sumber Daya Ikan.

Pasal 22

  1. Setiap Orang yang melakukan pemasukan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
  2. Calon induk, induk, dan/atau benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hasil:
    1. pemuliaan; atau
    2. penangkapan Ikan berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
  3. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin pemasukan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

  1. Setiap Orang yang melakukan pengeluaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin pengeluaran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
  2. Calon induk, induk, dan/atau benih Ikan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hasil:
    1. Pembudidayaan Ikan;
    2. penangkapan Ikan; dan
    3. pemuliaan.
  3. Calon induk dan/atau induk Ikan dari hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan induk penjenis asli Indonesia, tidak boleh dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
  4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin pengeluaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  5. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pengeluaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

  1. Setiap Orang dapat melakukan peredaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. Peredaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hasil:
    1. Pembudidayaan Ikan;
    2. penangkapan Ikan; atau
    3. pemuliaan.
  3. Calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan maupun jenis Ikan yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
  4. Calon induk dan/atau induk Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar calon induk dan/atau induk unggul.
  5. Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar benih Ikan bermutu.
  6. Standar induk unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan standar benih Ikan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Standar Nasional Indonesia.

Bagian Keempat
Pemasukan dan Pengeluaran Ikan Jenis Baru

Pasal 25

  1. Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran Ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan.
  2. Ikan jenis baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Ikan yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam darat dan laut Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui dimasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; dan
    2. Ikan yang berasal dari hasil pemuliaan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
  3. Pemasukan Ikan jenis baru ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri, kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, serta hasil analisis risiko pemasukan Ikan.
  4. Pengeluaran Ikan jenis baru ke luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Pembudidayaan Ikan dan pelestarian Sumber Daya Ikan.

Pasal 26

  1. Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ikan jenis baru dari luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
  2. Pemasukan Ikan jenis baru dari luar wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan untuk:
    1. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; dan/atau
    2. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin pemasukan Ikan jenis baru dari luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan Ikan jenis baru dari luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

  1. Setiap Orang yang melakukan pengeluaran Ikan jenis baru dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin pengeluaran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
  2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin pengeluaran Ikan jenis baru dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  3. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pengeluaran Ikan jenis baru dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

  1. Pemasukan dan pengeluaran Ikan jenis baru dari suatu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis.
  2. Pemasukan dan pengeluaran Ikan jenis baru dari suatu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
    1. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; dan/atau
    2. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. Ketentuan mengenai persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran Ikan jenis baru dari suatu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bagian Kesatu
Sarana Pembudidayaan Ikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

  1. Pemerintah mengatur penggunaan sarana Pembudidayaan Ikan dalam rangka pengembangan Pembudidayaan Ikan.
  2. Sarana Pembudidayaan Ikan meliputi:
    1. pakan Ikan;
    2. Obat Ikan;
    3. pupuk;
    4. alat pengangkut hasil produksi Pembudidayaan Ikan; dan
    5. alat dan mesin untuk Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 2
Pakan Ikan

Pasal 30

  1. Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dapat berupa:
    1. pakan Ikan alami; dan/atau
    2. pakan Ikan buatan.
  2. Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaannya dapat dilakukan melalui:
    1. pembuatan pakan Ikan di dalam negeri; dan
    2. pemasukan pakan Ikan dari luar negeri.

Pasal 31

  1. Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dari Menteri sebelum diedarkan.
  2. Setiap Orang untuk memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi:
    1. persyaratan administrasi;
    2. persyaratan teknis dan keamanan pangan; dan
    3. persyaratan kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungan.
  3. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 32

Kewajiban memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikecualikan bagi:

  1. pakan Ikan yang diadakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta untuk kepentingan penelitian;
  2. pakan Ikan alami yang tidak diolah atau diolah secara sederhana; dan/atau
  3. pakan Ikan yang diadakan oleh orang perseorangan digunakan untuk pemeliharaan Ikan sendiri dan hasil Ikannya tidak untuk diedarkan.

Pasal 33

  1. Setiap Orang yang melakukan penyediaan pakan Ikan buatan melalui pembuatan pakan Ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a wajib menerapkan prinsip cara pembuatan pakan Ikan yang baik.
  2. Prinsip cara pembuatan pakan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    1. lokasi;
    2. bangunan;
    3. tata letak;
    4. sanitasi dan hygiene;
    5. pengadaan dan penyiapan bahan baku pakan;
    6. penyimpanan bahan baku pakan;
    7. pembuatan pakan;
    8. pengemasan dan pelabelan;
    9. pengendalian mutu pakan;
    10. penyimpanan pakan;
    11. pendistribusian pakan;
    12. kompetensi personil;
    13. pengawasan;
    14. penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali pakan yang beredar; dan
    15. dokumentasi.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembuatan pakan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

  1. Pakan Ikan yang telah mendapat Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dilakukan survailen mutu pakan Ikan.
  2. Survailen mutu pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengujian sampel pakan Ikan di laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri.
  3. Pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi pengujian:
    1. kandungan proksimat; dan
    2. kandungan antibiotik, logam berat, dan mikrobiologi.
  4. Hasil pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar evaluasi Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Obat Ikan

Pasal 35

  1. Obat Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b berdasarkan tujuan pemakaiannya digunakan untuk:
    1. mencegah dan/atau mengobati Ikan;
    2. membebaskan gejala penyakit Ikan; dan/atau
    3. memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.
  2. Obat Ikan berdasarkan jenis sediaan digolongkan dalam sediaan:
    1. biologik;
    2. farmasetik;
    3. premiks;
    4. probiotik; dan
    5. obat alami.
  3. Obat Ikan berdasarkan klasifikasi bahaya yang ditimbulkan dalam penggunaannya digolongkan menjadi:
    1. obat keras;
    2. obat bebas terbatas; dan
    3. obat bebas.

Pasal 36

Usaha Obat Ikan terdiri atas:

  1. penyediaan Obat Ikan; dan
  2. peredaran Obat Ikan.

Pasal 37

  1. Penyediaan Obat Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan:
    1. pembuatan Obat Ikan di dalam negeri; atau
    2. pemasukan Obat Ikan dari luar negeri.
  2. Setiap Orang yang melakukan penyediaan Obat Ikan wajib memiliki surat izin penyediaan Obat Ikan dari Menteri.
  3. Setiap Orang untuk memiliki surat izin penyediaan Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan:
    1. administrasi; dan
    2. teknis.
  4. Surat izin penyediaan Obat Ikan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat izin penyediaan Obat Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

  1. Obat Ikan yang disediakan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan dari Menteri.
  2. Setiap Orang untuk memiliki Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan:
    1. administrasi; dan
    2. teknis.
  3. Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

Kewajiban memiliki Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikecualikan bagi:

  1. Obat Ikan yang disediakan oleh instansi/lembaga pemerintah/swasta untuk kepentingan penelitian; dan/atau
  2. obat alami yang diolah secara sederhana, tidak mengandung obat keras, dan digunakan untuk kepentingan sendiri.

Pasal 40

  1. Setiap Orang yang melakukan penyediaan Obat Ikan melalui pembuatan Obat Ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a wajib menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Ikan yang baik.
  2. Prinsip cara pembuatan Obat Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    1. manajemen mutu;
    2. personalia;
    3. bangunan dan fasilitas;
    4. peralatan;
    5. sanitasi dan hygiene;
    6. produksi;
    7. pengawasan mutu;
    8. inspeksi diri (audit internal) dan audit mutu;
    9. penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian;
    10. dokumentasi; dan
    11. kualifikasi dan validasi.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembuatan Obat Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

  1. Peredaran Obat Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi kegiatan:
    1. penyaluran Obat Ikan di dalam negeri; dan
    2. pengeluaran Obat Ikan ke luar negeri.
  2. Setiap Orang yang melakukan peredaran Obat Ikan wajib memiliki surat izin peredaran Obat Ikan dari Menteri.
  3. Setiap Orang untuk memiliki surat izin peredaran Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan:
    1. administrasi; dan
    2. teknis.
  4. Surat izin peredaran Obat Ikan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat izin peredaran Obat Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 42

  1. Obat Ikan yang telah mendapat Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan dilakukan survailen mutu Obat Ikan.
  2. Survailen mutu Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengujian sampel Obat Ikan di laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri.
  3. Pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui pengujian zat aktif Obat Ikan.
  4. Hasil pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar evaluasi Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43

  1. Setiap Orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam Pembudidayaan Ikan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
  2. Kriteria penggunaan obat-obatan yang dapat membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. penggunaan obat-obatan yang mengandung zat aktif yang dilarang;
    2. penggunaan obat-obatan yang tidak memiliki Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan;
    3. penggunaan obat-obatan tidak sesuai petunjuk penggunaan; dan/atau
    4. penggunaan obat-obatan yang tidak laik pakai.

Paragraf 4
Pupuk

Pasal 44

  1. Pupuk yang digunakan dalam Pembudidayaan Ikan dapat berupa:
    1. pupuk organik; dan/atau
    2. pupuk anorganik.
  2. Pupuk yang digunakan untuk Pembudidayaan Ikan harus memenuhi standar persyaratan keamanan pangan dan lingkungan.
  3. Penggunaan pupuk untuk Pembudidayaan Ikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Standar keamanan pangan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Paragraf 5
Alat Pengangkut Hasil Produksi Pembudidayaan Ikan

Pasal 45

  1. Alat pengangkut hasil produksi Pembudidayaan Ikan terdiri atas:
    1. alat pengangkut Ikan hidup; dan
    2. alat pengangkut Ikan segar dan beku.
  2. Alat pengangkut hasil produksi Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat pengangkut:
    1. udara;
    2. darat; dan
    3. perairan.
  3. Persyaratan dan standar alat pengangkut udara dan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Persyaratan alat pengangkut perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk kapal pengangkut Ikan meliputi:
    1. tata susunan ruang kapal;
    2. konstruksi ruang penyimpanan Ikan;
    3. bahan dinding ruang penyimpanan;
    4. peralatan dan perlengkapan penanganan Ikan;
    5. terhindar dari kontaminasi; dan
    6. sistem pendingin, untuk Ikan segar dan beku.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan alat pengangkut perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri.
  6. Standar alat pengangkut perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Paragraf 6
Alat dan Mesin untuk Pembudidayaan Ikan

Pasal 46

  1. Setiap Orang yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan harus menggunakan alat dan mesin yang memenuhi persyaratan dan standar.
  2. Persyaratan alat dan mesin untuk Pembudidayaan Ikan ditentukan berdasarkan jenis komoditas, wadah, dan tingkat teknologi yang digunakan.
  3. Ketentuan mengenai persyaratan alat dan mesin untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
  4. Standar alat dan mesin untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Bagian Kedua
Prasarana Pembudidayaan Ikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

  1. Pemerintah mengatur penggunaan prasarana Pembudidayaan Ikan dalam rangka pengembangan Pembudidayaan Ikan.
  2. Prasarana Pembudidayaan Ikan meliputi:
    1. wadah Pembudidayaan Ikan;
    2. saluran; dan
    3. unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 2
Wadah Pembudidayaan Ikan

Pasal 48

  1. Setiap Orang yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan harus menggunakan wadah Pembudidayaan Ikan yang memenuhi persyaratan dan standar.
  2. Persyaratan wadah Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. biosekuriti;
    2. kesehatan Ikan;
    3. keamanan pangan;
    4. ramah lingkungan; dan
    5. kenyamanan Ikan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan wadah Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
  4. Standar wadah Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Paragraf 3
Saluran

Pasal 49

  1. Saluran untuk Pembudidayaan Ikan dibuat untuk menyediakan Air yang memenuhi kuantitas dan kualitas Air sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan mengalirkan Air buangan dari wadah Pembudidayaan Ikan.
  2. Ketentuan mengenai persyaratan teknis saluran untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Unit Penyimpanan Hasil Produksi Pembudidayaan Ikan

Pasal 50

  1. Unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan berupa bangunan yang memenuhi:
    1. persyaratan lokasi; dan
    2. persyaratan dan standar sarana penyimpanan.
  2. Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi lokasi yang:
    1. bebas banjir dan tidak tercemar;
    2. memiliki sumber Air yang cukup dan berkualitas;
    3. mudah dijangkau; dan
    4. tersedia sumber energi listrik.
  3. Persyaratan sarana penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
    1. mampu menjaga kualitas Ikan yang disimpan, untuk Ikan segar;
    2. dapat mempertahankan kelangsungan hidup, untuk Ikan hidup;
    3. memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene; dan
    4. memenuhi persyaratan biosekuriti.
  4. Standar sarana penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 51

  1. Pemerintah mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan dalam rangka pengembangan Pembudidayaan Ikan.
  2. Dalam mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan, Menteri berkoordinasi dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan penggunaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
PENGENDALIAN MUTU PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 52

  1. Pemerintah mengatur pengendalian mutu induk dan benih Ikan yang dibudidayakan.
  2. Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan cara pembenihan Ikan yang baik.
  3. Cara pembenihan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria dan persyaratan:
    1. teknis;
    2. manajemen;
    3. keamanan pangan; dan
    4. lingkungan.
  4. Setiap Orang yang memproduksi benih Ikan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembenihan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

  1. Pembesaran Ikan dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan:
    1. Ikan konsumsi yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan; atau
    2. Ikan nonkonsumsi, yang memenuhi persyaratan mutu.
  2. Pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di air tawar, air payau, dan air laut.

Pasal 54

  1. Setiap Orang yang melakukan kegiatan pembesaran Ikan harus menerapkan:
    1. cara pembesaran Ikan yang baik; dan
    2. standar proses produksi pembesaran Ikan.
  2. Penerapan cara pembesaran Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria dan persyaratan:
    1. mutu dan keamanan pangan;
    2. kesehatan dan kenyamanan Ikan;
    3. kelestarian lingkungan; dan
    4. sosial dan ekonomi.
  3. Pembesaran Ikan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang Baik.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan cara pembesaran Ikan yang baik serta sertifikasi cara pembesaran Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
  2. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    1. pengendalian penyakit Ikan;
    2. pengendalian Obat Ikan;
    3. pengendalian residu;
    4. pengendalian lingkungan budidaya;
    5. rehabilitasi lingkungan budidaya;
    6. unit pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
    7. penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare).

Bagian Kedua
Pengendalian Penyakit

Pasal 56

Pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, meliputi:

  1. survailen dan monitoring;
  2. analisis risiko (risk analisys);
  3. penanganan penyakit Ikan; dan
  4. tanggap darurat (emergency respons).

Pasal 57

  1. Survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. perencanaan, yang meliputi penetapan metode survailen, penentuan target penyakit, lokasi dan jumlah sampel dan penunjukan laboratorium uji;
    2. pelaksanaan, yang meliputi pengambilan dan pengujian sampel;
    3. evaluasi hasil survailen dan monitoring;
    4. penetapan status kondisi lokasi penyakit Ikan target survailen dan monitoring; dan
    5. notifikasi penyakit Ikan.
  2. Survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara aktif dan pasif.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai survailen dan monitoring penyakit Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 58

  1. Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi kegiatan:
    1. identifikasi bahaya (hazard identification);
    2. penilaian risiko (risk assesment);
    3. pengelolaan risiko (risk management); dan
    4. komunikasi risiko (risk communication).
  2. Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    1. penyakit Ikan; dan
    2. sifat bahaya Ikan.
  3. Analisis risiko terhadap penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan terhadap pemasukan Ikan dari:
    1. negara anggota Office International des Epizooties (OIE); dan
    2. negara bukan anggota OIE.
  4. Analisis risiko terhadap pemasukan Ikan yang berasal dari negara anggota OIE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan untuk pemasukan pertama kali, terhadap pemasukan Ikan yang merupakan:
    1. jenis atau strain/varietas Ikan baru;
    2. produk perikanan baru;
    3. berasal dari negara yang memiliki penyakit baru; dan/atau
    4. berasal dari negara yang sedang terkena wabah penyakit Ikan.
  5. Analisis risiko terhadap pemasukan Ikan yang berasal dari negara bukan anggota OIE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan untuk setiap kali pemasukan Ikan dan/atau produk perikanan.
  6. Analisis risiko terhadap sifat bahaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap pemasukan Ikan yang merupakan jenis atau strain/varietas Ikan baru.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

  1. Penanganan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi tindakan:
    1. pencegahan (promotive dan preventive);
    2. pengobatan (curative);
    3. pemusnahan (eradicative); dan
    4. pemulihan (rehabilitative).
  2. Ketentuan mengenai penanganan penyakit Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 60

  1. Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, meliputi:
    1. perencanaan tanggap darurat (contingency plan);
    2. pelaksanaan tanggap darurat; dan
    3. evaluasi tanggap darurat.
  2. Perencanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam dokumen perencanan, paling sedikit meliputi:
    1. susunan organisasi gugus tugas (task force);
    2. sistem peringatan dini;
    3. sistem respon dini; dan
    4. standar prosedur operasional.
  3. Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit dilakukan dengan:
    1. membentuk organisasi gugus tugas (task force);
    2. tindakan peringatan dini;
    3. tindakan deteksi dini; dan
    4. tindakan respon dini.
  4. Evaluasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap hasil pelaksanaan tanggap darurat.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggap darurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengendalian Obat Ikan

Pasal 61

  1. Pengendalian Obat Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemantauan peredaran Obat Ikan di tingkat produsen, importir, eksportir, distributor, depo/toko dan unit Pembudidayaan Ikan.
  2. Pemantauan peredaran Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    1. proses penyediaan dan peredaran Obat Ikan;
    2. sarana dan prasarana penyimpanan Obat Ikan;
    3. pengambilan dan pengujian sampel Obat Ikan yang beredar;
    4. evaluasi hasil pengujian; dan
    5. tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian hasil pengujian.
  3. Ketentuan mengenai pengendalian Obat Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengendalian Residu

Pasal 62

  1. Pengendalian residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
    1. monitoring residu;
    2. investigasi; dan
    3. tindakan perbaikan.
  2. Pengendalian residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pembudidayaan Ikan konsumsi pada tahap:
    1. pembenihan; dan
    2. pembesaran.
  3. Pengendalian residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian residu diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pengendalian dan Rehabilitasi Lingkungan Budidaya

Pasal 64

  1. Pengendalian lingkungan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
    1. pemantauan kualitas Air lingkungan budidaya;
    2. pengendalian limbah budidaya; dan
    3. penentuan jenis Ikan untuk kegiatan budidaya.
  2. Pembudi Daya Ikan wajib melakukan pengendalian lingkungan di tempat Pembudidayaan Ikan yang dimiliki atau dikuasainya.

Pasal 64

  1. Rehabilitasi lingkungan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. identifikasi penyebab pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya;
    2. pemilihan metode rehabilitasi; dan
    3. pelaksanaan rehabilitasi.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 65

  1. Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
  2. Penentuan terjadinya pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui baku mutu lingkungan.
  3. Penentuan terjadinya kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan.
  4. Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria baku kerusakan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 66

  1. Setiap Orang dilarang membudidayakan Ikan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
  2. Kriteria Ikan yang membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ikan yang:
    1. mengandung racun/biotoksin;
    2. bersifat parasit; dan/atau
    3. melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia.
  3. Ketentuan mengenai jenis Ikan yang membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 67

  1. Setiap Orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara Ikan yang merugikan masyarakat, Pembudidayaan Ikan, Sumber Daya Ikan, dan/atau lingkungan Sumber Daya Ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
  2. Kriteria Ikan yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ikan yang:
    1. bersifat buas atau pemangsa bagi Ikan spesies lain yang dapat mengancam penurunan populasi Ikan lainnya;
    2. mengandung racun/biotoksin;
    3. bersifat parasit; dan/atau
    4. melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia.
  3. Ketentuan mengenai jenis Ikan yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 68

  1. Setiap Orang dapat melakukan Pembudidayaan Ikan hasil rekayasa genetika.
  2. Setiap Ikan hasil rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dibudidayakan harus mendapatkan izin pelepasan dan peredaran dari Menteri.
  3. Penerbitan izin pelepasan dan peredaran Ikan hasil rekayasa genetika dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari komisi keamanan hayati.
  4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara izin pelepasan dan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 69

  1. Setiap Orang dilarang membudidayakan Ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
  2. Kriteria Ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. merusak Plasma Nutfah;
    2. mengganggu keseimbangan ekosistem;
    3. mengubah sifat genetika manusia;
    4. menimbulkan alergi dan/atau memicu penyakit pada manusia; dan/atau
    5. menghambat pembenihan Ikan lokal non hasil rekayasa genetika.

Bagian Keenam
Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 70

  1. Unit pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f berupa laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
  2. Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut fungsinya dikategorikan menjadi:
    1. laboratorium pengujian; dan
    2. laboratorium acuan.
  3. Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan harus memenuhi persyaratan dan standar:
    1. prasarana;
    2. sarana;
    3. sumber daya manusia; dan
    4. metode pengujian.
  4. Laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi:
    1. laboratorium level 1 (satu);
    2. laboratorium level 2 (dua); dan
    3. laboratorium level 3 (tiga).
  5. Laboratorium acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laboratorium yang dimiliki oleh pemerintah.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan

Pasal 71

  1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf g, diterapkan pada pembudidayaan, pengangkutan, pemingsanan, dan pematian Ikan.
  2. Kesejahteraan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip yang meliputi:
    1. bebas dari rasa lapar dan mal nutrisi;
    2. bebas dari rasa sakit dan penyakit;
    3. bebas dari rasa takut dan stres;
    4. bebas dari luka; dan
    5. bebas untuk mengekspresikan perilaku alami Ikan.
  3. Ketentuan mengenai Kesejahteraan Ikan pada tiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 72

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Pembudidayaan Ikan.
  2. Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    1. tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan;
    2. pemanfaatan dan pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan;
    3. sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan;
    4. pengendalian mutu Pembudidayaan Ikan;
    5. pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
    6. usaha Pembudidayaan Ikan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Pembudidayaan Ikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 74

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan