PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Amanat untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari ketentuan Pasal 55 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi latar belakang terbitnya PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus memiliki analisis dampak lalu lintas bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas. Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini:

  1. Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

  2. Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasa) 125, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 140, Pasal 143, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 172, dan Pasal 174 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

  3. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 70, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 86, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); dan

  4. Pasal 42, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 72, Pasal 78 ayat (1), Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594).

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Latar Belakang

Pertimbangan dalam PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dasar Hukum

Dasar Hukum PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Penjelasan Umum PP Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.

Transportasi merupakan salah satu sarana untuk memperlancar roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pentingnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah.

Menyadari peran transportasi tersebut, penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan dan langkah-langkah strategis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebagai upaya untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dilakukan dengan cara memberikan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi di bidang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan terhadap proses perizinan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rencana pembangunan suatu pusat kegiatan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan. Untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha, dokumen analisis dampak Lalu Lintas dimaksud terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah ini telah menampung berbagai perubahan pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pengujian Kendaraan Bermotor sekaligus kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik. Penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor dapat dikerjasamakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta dalam penyelenggaraan Terminal. Untuk memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi usaha kecil dan mikro, pada fasilitas Terminal disediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pengawasan angkutan barang di Jalan diatur adanya Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan barang umum, dan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan memberikan kemudahan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja, Perizinan Berusaha di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui Perizinan Berusaha berbasis risiko sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pengaturan mengenai pemberian subsidi dalam Peraturan Pemerintah ini tidak hanya diberikan kepada angkutan Penumpang umum dengan Kendaraan Bermotor untuk tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu tetapi juga diberikan kepada angkutan barang pada lintas tertentu dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya pada wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Isi Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

  2. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

  3. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

  4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

  5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

  6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

  7. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

  1. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

  2. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.

  3. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

  4. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

  5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

  6. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.

  7. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

  8. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

  1. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

  2. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

  3. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.

  4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

  1. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.

  2. Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 3

  1. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa bangunan untuk:

    1. kegiatan perdagangan;

    2. kegiatan perkantoran;

    3. kegiatan industri;

    4. kegiatan pariwisata;

    5. fasilitas pendidikan;

    6. fasilitas pelayanan umum; dan/atau

    7. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

  2. Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:

    1. perumahan dan permukiman;

    2. rumah susun dan apartemen; dan/atau

    3. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

  3. Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:

    1. akses ke dan dari Jalan tol;

    2. pelabuhan;

    3. bandar udara;

    4. Terminal;

    5. stasiun kereta api;

    6. tempat penyimpanan Kendaraan;

    7. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau

    8. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

  4. Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:

    1. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;

    2. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan

    3. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 5

  1. Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.

  2. Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas;

    2. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas; atau

    3. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:

      1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan

      2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

  3. Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

  4. Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Menteri.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

  1. Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurufa paling sedikit memuat:

    1. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;

    2. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;

    3. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;

    4. analisis distribusi perjalanan;

    5. analisis pemilihan moda;

    6. analisis pembebanan perjalanan;

    7. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;

    8. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;

    9. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;

    10. rencana pemantauan dan evaluasi; dan

    11. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

  2. Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

    1. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;

    2. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;

    3. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;

    4. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

    5. rencana pemantauan dan evaluasi; dan

    6. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

  3. Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:

    1. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;

    2. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

    3. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus mendapat persetujuan dari:

  1. Menteri, untuk Jalan nasional;

  2. gubernur, untuk Jalan provinsi;

  3. bupati, untuk Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa; atau

  4. walikota, untuk Jalan kota.

Pasal 8

  1. Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

  2. Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.

  3. Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadusatu pintu.

  4. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

  1. Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.

  2. Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

  3. Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 10

Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

  1. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan

  2. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas.

Pasal 11

  1. Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas.

  2. Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.

  3. Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak Lalu Lintas.

  4. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman,dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 12

  1. Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

  2. Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

  3. Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh instansi pembinadi bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mempunyai tugas:

  1. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas baik pada masa kontruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan

  2. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 14

  1. Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. peringatan tertulis;

    2. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;

    3. denda administratif; dan/atau

    4. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha.

Pasal 15

  1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kaiender.

  2. Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama30 (tiga puluh) hari kalender.

  3. Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

  4. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibatalkan.

BAB III
KENDARAAN

Pasal 16

  1. Pengujian Kendaraan Bermotor hanyadapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:

    1. fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan

    2. tenaga penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.

  2. Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 17

  1. Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana pengujian tipe Kendaraan Bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

  2. Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik Jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan

    2. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor.

  3. Uji tipe Kendaraan Bermotor yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan:

    1. pembangunan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan fasilitas pengujian tipe Kendaraan Bermotor; dan/atau

    2. pengadaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian, dan kalibrasi peralatan uji tipe Kendaraan Bermotor.

  4. Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak dan disetorkan ke kas negara.

  6. Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat, dirakit, atau diimpor secara massal.

  7. Setiap unit Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan registrasi uji tipe.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik Jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

  1. Pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik Jalan Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan dinyatakan lulus dan yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus.

  2. Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis disertai dengan:

    1. alasan tidak lulus uji fisik;

    2. item yang tidak lulus uji fisik;

    3. perbaikan yang harus dilakukan; dan

    4. batas waktu mengajukan pengujian ulang.

  3. Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti lulus uji tipe oleh Menteri, berupa:

    1. sertifikat uji tipe dilengkapi dengan pengesahan hasil uji fisik untuk Kendaraan Bermotor yang diuji fisik dalam keadaan lengkap; atau

    2. sertifikat uji tipe landasan dilengkapi dengan pengesahan hasil uji fisik untuk landasan Kendaraan Bermotor yang diuji fisik dalam bentuk landasan.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat uji tipe diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

  1. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap desain:

    1. rumah-rumah;

    2. bak muatan;

    3. tangki;

    4. kereta gandengan;

    5. kereta tempelan; dan

    6. Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi dan kemampuan daya angkut.

  2. Terhadap penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak dan disetorkan ke kas negara.

Pasal 21

  1. Pelaksanaan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian oleh pimpinan unit pelaksana uji tipe.

  2. Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, berita acara disampaikan kepada pemohon atau pemilik Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada Menteri.

  3. Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, berita acara disampaikan kepada Menteri.

  4. Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

  1. Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi uji tipe diberikan sertifikat registrasi uji tipe oleh Menteri.

  2. Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Biaya sebagaimana dimaksud padaayat(2) ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak dan disetorkan ke kas negara.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat registrasi uji tipe diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

  1. Unit pelaksana uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibentuk oleh Menteri.

  2. Unit pelaksana uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan fasilitas dan peralatan pengujian serta tenaga penguji yang memiliki kompetensi.

  3. Untuk penyediaan fasilitas, peralatan pengujian, dan/atau tenaga penguji yang memiliki kompetensi, unit pelaksana uji tipe dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

  4. Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dirawat dan/atau diperbaiki apabila rusak, serta dikalibrasi secara berkala.

  5. Perawatan dan/atau perbaikan serta kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

  6. Unit pelaksana uji tipe harus menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 24

  1. Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

  2. Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

    1. pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;

    2. uji berkala pertama; dan

    3. uji berkala perpanjangan masa berlaku.

  3. Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

    1. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;

    2. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha dari Menteri; atau

    3. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha dari Menteri.

  4. Uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan hurufc meliputi:

    1. pemeriksaan persyaratan teknis;

    2. pengujian persyaratan laik Jalan; dan

    3. pemberian bukti lulus uji.

  5. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c hanya melaksanakan uji berkala perpanjangan masa berlaku.

  6. Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:

    1. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi unit pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga penguji;

    2. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;

    3. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri;

    4. menggunakan peralatan pengujian; dan

    5. mengikuti tata cara pengujian.

  7. Dalam hal unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pelaksanaan uji berkala dilakukan oleh unit pelaksana pengujian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

  1. Unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Menteri.

  2. Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:

    1. lokasi;

    2. kompetensi tenaga penguji Kendaraan Bermotor;

    3. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor;

    4. standar peralatan pengujian Kendaran Bermotor;

    5. keakurasian peralatan pengujian Kendaran Bermotor;

    6. sistem dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor; dan

    7. sistem informasi uji berkala Kendaraan Bermotor.

  3. berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 26

  1. Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor dilakukan oleh:

    1. Pemerintah Pusat;

    2. Pemerintah Daerah;

    3. badan hukum;

    4. lembaga penelitian; dan/atau

    5. perguruan tinggi.

  2. Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:

    1. dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;

    2. kesesuaian material;

    3. kesesuaian motor penggerak;

    4. kesesuaian daya dukung Jalan;

    5. bentuk fisik Kendaraan Bermotor;

    6. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;

    7. posisi lampu;

    8. jumlah tempat duduk;

    9. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;

    10. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan

    11. fasilitas keluar darurat.

  3. Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Menteri.

Pasal 27

  1. Pengesahan pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui uji tipe Kendaraan Bermotor.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

  1. Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.

  2. Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.

  3. Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

  4. Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, klasifikasi, dan sertifikasi bengkel umum diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 29

  1. Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

  2. Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan.

  3. Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara online dan realtime.

Pasal 30

  1. Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor.

  2. Bengkel umum yang melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:

    1. memiliki peralatan danfasilitas uji berkala;

    2. memiliki Perizinan Berusaha bengkel Kendaraan Bermotor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan

    3. memenuhi hasil analisis dampak Lalu Lintas yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

  3. Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Menteri.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian akreditasi dan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana uji berkala diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

  1. Setiap pemegang Perizinan Berusaha pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dan huruf c yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif, sebagai berikut:

    1. peringatan tertulis;

    2. denda administratif;

    3. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

    4. pencabutan Perizinan Berusaha.

  2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

  3. Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

  4. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda administratif pemegang Perizinan Berusaha tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pembekuan Perizinan Berusaha.

  5. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB IV
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 32

  1. Kendaraan Bermotor yang dapatberlalulintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.

  2. Kendaraan Bermotor yang dapatberlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan:

    1. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;

    2. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;

    3. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan

    4. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

  3. Kendaraan Bermotor yang dapatberlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:

    1. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;

    2. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;

    3. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan

    4. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

  4. Kendaraan Bermotor yang dapatberlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:

    1. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;

    2. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;

    3. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan

    4. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 33

  1. Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:

    1. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;

    2. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan

    3. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.

  2. Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 34

  1. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.

  2. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

    1. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;

    2. pos kesehatan;

    3. fasilitas kesehatan;

    4. fasilitas peribadatan;

    5. pos polisi;

    6. alat pemadam kebakaran; dan

    7. fasilitas umum.

  3. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:

    1. toilet;

    2. rumah makan;

    3. fasilitas telekomunikasi;

    4. tempat istirahat awak Kendaraan;

    5. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;

    6. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;

    7. fasilitas kebersihan;

    8. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;

    9. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau

    10. fasilitas penginapan.

  4. Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.

Pasal 35

  1. Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

  2. Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

  1. Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

  2. Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.

  3. Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

  4. Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta.

  5. Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

Pasal 37

  1. Untuk kemudahan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.

  2. Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.

  3. Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

    1. rancang bangun;

    2. buku kerja rancang bangun;

    3. rencana induk Terminal; dan

    4. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas.

Pasal 38

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

  1. Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

  2. Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

  1. Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

  2. Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

    1. perencanaan;

    2. pelaksanaan; dan

    3. pengawasan operasional.

  3. Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Pasal 41

Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Pasal 42

  1. Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan.

  2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

    1. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;

    2. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;

    3. merawat saluran air;

    4. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;

    5. merawat fasilitas telekomunikasi; dan

    6. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.

  3. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.

  4. Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

    1. rutin;

    2. memfungsikan kembali;

    3. penggantian; dan

    4. bersifat melengkapi.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan fasilitas Terminal diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
ANGKUTAN

Pasal 43

  1. Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

  2. Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:

    1. reguler; dan

    2. eksekutif.

  3. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan

    2. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.

  4. Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

Pasal 44

  1. Penyelenggaraan fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap terdiri atas:

    1. pembangunan dan pengadaan;

    2. pengoperasian dan penutupan;

    3. pemeliharaan;

    4. pemanfaatan;

    5. pembinaan dan pengawasan; dan

    6. penilaian kinerja.

  2. Penyelenggaraan fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dengan membentuk satuan pelayanan unit pelaksana penimbangan Kendaraan Bermotor.

  3. Penyelengaraan fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usahamilik daerah, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Penyelengaraan fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan pembangunan dan pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, serta pemanfaatan.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45

  1. Fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilengkapi dengan:

    1. fasilitas utama; dan

    2. fasilitas penunjang.

  2. Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

    1. Jalan akses keluar masuk Kendaraan;

    2. Jalan sirkulasi Lalu Lintas di dalam wilayah operasi;

    3. bangunan kantor petugas;

    4. tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran;

    5. tempat Parkir Kendaraan;

    6. alat penimbangan;

    7. alat pemindai data Kendaraan;

    8. alat pemindai dimensi Kendaraan;

    9. sistem informasi;

    10. detektor Kendaraan;

    11. Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan;

    12. papan informasi;

    13. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

    14. instalasi listrik;

    15. catu daya cadangan (genset) dan bangunannya;

    16. alat penerangan; dan

    17. toilet.

  3. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

    1. mes petugas;

    2. pagar;

    3. ruang terbuka hijau;

    4. tempat ibadah;

    5. kantin;

    6. papan/tampilan nama;

    7. tempat istirahat Pengemudi; dan

    8. jenis usaha komersil lainnya.

  4. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan pemanfaatannya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pemegang Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan barang umum wajib:

  1. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha; dan

  2. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 47

  1. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi angkutan.

  2. Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 48

Pemberian subsidi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan kepada:

  1. angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi padatrayek tertentu; dan/atau

  2. angkutan barang pada lintas tertentu.

Pasal 49

  1. Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 hurufa, ditentukan berdasarkan:

    1. faktor finansial; dan

    2. faktor keterhubungan.

  2. Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

    1. trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspeksosial politik;

    2. trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;

    3. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau

    4. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

  3. Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

    1. trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum; dan

    2. trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari angkutan penyeberangan perintis, angkutanlaut perintis, atau angkutan udara perintis.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

Pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dengan kriteria:

  1. menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspeksosial ekonomi harus dilayani;

  2. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang;

  3. mendorong pertumbuhan ekonomi;

  4. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;

  5. melayani perpindahan barang dari angkutan laut perintis;

  6. melayani daerah transmigrasi dengan kawasan perkotaan;

  7. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau

  8. memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

Pasal 51

  1. Besarnya subsidi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan:

    1. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau

    2. biaya pengoperasian angkutan orang atau angkutan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 52

Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang padalintas tertentu kepada Perusahaan Angkutan Umum dilaksanakan oleh:

  1. Pemerintah Pusat, untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, atau angkutan perdesaan yang berdampak nasional, dan angkutan barang;

  2. Pemerintah Daerah provinsi, untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, atau angkutan perdesaan yang berdampak regional, dan angkutan barang;

  3. Pemerintah Daerah kabupaten, untuk angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, dan angkutan barang; dan/atau

  4. Pemerintah Daerah kota, untuk angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah kota, dan angkutan barang.

Pasal 53

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui proses:

  1. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau

  2. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

Pasal 54

  1. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan Jalan.

  2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. memberikan masukan kepada instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan Jalan;

    2. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yangdilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;

    3. melaporkan penyelenggara angkutan umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, dan/atau melakukan penyimpangan Perizinan Berusaha kepada instansi pemberi izin dan/atau instansi yang diberi wewenang peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketentuan Perizinan Berusaha angkutan umum;

    4. memberikan masukan kepada instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; dan/atau

    5. memelihara sarana dan prasarana angkutan Jalan, dan ikut menjaga keamanan,keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan Jalan.

  3. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.

  4. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

  1. Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan perkembangan dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja.

  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 56

Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi pelaku usaha/pihak yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi pemegang Perizinan Berusaha dimaksud.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perizinan Berusaha yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Perizinan Berusaha di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

  1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

    1. Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

    2. Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasa) 125, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 140, Pasal 143, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 172, dan Pasal 174 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

    3. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 70, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 86, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); dan

    4. Pasal 42, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 72, Pasal 78 ayat (1), Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594),

     

    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

     

  2. Terhadap pasal yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi acuan pada:

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); dan

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594),

    pengacuannya menyesuaikan dengan pasal, ayat, huruf, atau angka sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian bunyi dan isi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642.