PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Kecelakaan yang saat ini berlaku, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369).

Pemeriksaan Kecelakaan Kapat dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal. Atas hasil pemeriksaan Kecelakaan Kapal tersebut, nantinya dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Kapal dengan sebab-sebab kecelakaan yang sama. Pemeriksaan Kecelakaan Kapal meliputi pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal yang dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar laporan kejadian Kecelakaan Kapal dan pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal yang dilakukdn oleh Mahkamah Pelayaran.

Pemeriksaaan lanjutan dilakukan atas dasar Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal untuk memeriksa ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal untuk menghasilkan Keputusan Mahkamah Pelayaran berupa rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan atau pencabutan sertifikat keahlian pelaut bagi yang bertugas dalam jabatan tertentu di atas kapal.

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60, PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Bagian Ketujuh UU Pelayaran tentang Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal, Pasal 21 mengatakan bahwa :

  1. Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal berbendera Indonesia di wilayah perairan Indonesia dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk.
  2. Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal berbendera Indonesia di luar perairan Indonesia dilaksanakan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dari pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.
  3. Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dapat diteruskan kepada Mahkamah Pelayaran untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Pasal 245 UU Pelayaran mengatakan tentang Kecelakaan Kapal yaitu bahwa Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:

  1. kapal tenggelam;
  2. kapal terbakar;
  3. kapal tubrukan; dan
  4. kapal kandas.

Definisi Kecelakaan Kapal dalam PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Kecelakaan Kapal adalah suatu kejadian dan/atau peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal dan/atau internal dari kapal, yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan kapal, jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim.

PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal merupakan aturan turunan dari UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal melaksanakan Ketentuan Pasal 221, Pasal 245, dan Pasal 255 Undang-Undang Pelayaran. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, kewenangan, dan tugas Mahkamah Pelayaran serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 255, UU Pelayaran

Undang-Undang tentang Pelayaran memuat empat unsur utama yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim yang dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas cabotage dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan;
  2. Dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam Undang Undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal. Pengaturan ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan kreditor bahwa kapal Indonesia dapat dijadikan agunan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan armadanya;
  3. pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proposional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan;
  4. pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, di samping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat dalam “International Ship and Port Facility Security Code”; dan
  5. pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait seperti “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships”.

Urutan dan ruang lingkup yang diatur dalam PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal:

  1. pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal;
  2. pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal;
  3. sanksi administratif;
  4. Mahkamah Pelayaran;
  5. pendanaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2019 oleh Presiden Joko Widodo. PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 26 Februari 2019 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 37. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6319.

PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Status Mencabut

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369).

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 221, Pasal 245, dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

Penjelasan Umum PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Penyelenggaraan pelayaran sebagai salah satu moda transportasi telah diatur dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penyelenggaraan pelayaran dilaksanakan untuk tujuan mewujudkan penyediaan transportasi di perairan yang seimbang dengan tingkat kebutuhan serta tersedianya pelayanan angkutan di perairan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien dengan biaya yang wajar serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, segala hal yang menyangkut aspek pemeriksaan Kecelakaan Kapal tunduk pada Peraturan Pemerintah ini.

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal. Atas hasil pemeriksaan Kecelakaan Kapal tersebut, nantinya dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Kapal dengan sebab- sebab kecelakaan yang sama. Pemeriksaan Kecelakaan Kapal meliputi pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal yang dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar laporan kejadian Kecelakaan Kapal dan pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal yang dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran.

Pemeriksaaan lanjutan dilakukan atas dasar Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal untuk memeriksa ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal untuk menghasilkan Keputusan Mahkamah Pelayaran berupa rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan atau pencabutan sertifikat keahlian pelaut bagi yang bertugas dalam jabatan tertentu di atas kapal.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

  1. pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal;
  2. pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal;
  3. sanksi administratif;
  4. Mahkamah Pelayaran;
  5. pendanaan.

Isi PP Pemeriksaan Kecelakan Kapal

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Kecelakaan Kapal adalah suatu kejadian dan/atau peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal dan/atau internal dari kapal, yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan kapal, jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim.
  2. Mahkamah Pelayaran adalah panel ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal.
  3. Anggota Panel Ahli adalah anggota Mahkamah Pelayaran yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal.
  4. Tim Panel Ahli adalah tim yang dibentuk oleh ketua Mahkamah Pelayaran untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal.
  5. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
  6. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Perwira Kapal adalah para mualim, masinis, perwira radio kapal, dan perwira teknik elektro.vPandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
  8. Terduga adalah Nakhoda dan/atau Perwira Kapal yang diduga melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang menyebabkan Kecelakaan Kapal.
  9. Terperiksa adalah pihak-pihak yang dimintai keterangan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan pendahuluan.
  10. Terhukum adalah terduga yang dijatuhi sanksi administratif oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Keputusan Mahkamah Pelayaran yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  11. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal atas peristiwa Kecelakaan Kapal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, atau pihak lain yang berwenang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kapal yang mengalami kecelakaan atau peristiwa kecelakaan tersebut.
  12. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dalam pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal untuk membuat terang suatu peristiwa Kecelakaan Kapal.
  13. Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya.
  14. Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk media bisnis oleh orang perseorangan atau badan usaha.
  16. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran.

BAB II
MEKANISME PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Kecelakaan Kapal berupa:
    1. kapal tenggelam;
    2. kapal terbakar;
    3. kapal tubrukan; dan
    4. kapal kandas.
  2. Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain.

Pasal 3

  1. Pemeriksaan Kecelakaan Kapal merupakan serangkaian kegiatan pengusutan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor pendukung terjadinya Kecelakaan Kapal.
  2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    1. kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing yang terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia; dan
    2. kapal berbendera Indonesia yang terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.
  3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal; dan
    2. pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

  1. Pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas terjadinya Kecelakaan Kapal.
  2. Pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a yang terjadi di luar perairan Indonesia dilaksanakan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk setelah menerima laporan Kecelakaan Kapal dari perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dari pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang oleh Menteri untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas terjadinya Kecelakaan Kapal.
  3. Dalam hal Kecelakaan Kapal yang melibatkan Kapal Negara atau Kapal Perang, pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap kedua kapal tersebut dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap Kapal Negara atau Kapal Perang.

Pasal 5

  1. Dalam hal Kecelakaan Kapal berupa tubrukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terjadi antara Kapal Niaga dengan Kapal Negara atau Kapal Niaga dengan Kapal Perang, pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
  2. Pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab terhadap Kapal Negara atau Kapal Perang.

Paragraf 2
Laporan Kecelakaan Kapal

Pasal 6

Nakhoda yang mengetahui Kecelakaan Kapal lain atau mengalami Kecelakaan Kapal wajib:

  1. mengambil tindakan penanggulangan;
  2. meminta dan/atau memberikan pertolongan;
  3. menyebarluaskan berita mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain; dan
  4. menyampaikan laporan.

Pasal 7

  1. Nakhoda wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d secara tidak tertulis melalui alat telekomunikasi pada kesempatan pertama dan secara tertulis yang ditujukan kepada:
    1. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila Kecelakaan Kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia; atau
    2. pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila kejadian Kecelakaan Kapal berbendera Indonesia di luar wilayah perairan Indonesia.
  2. Laporan secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian berita Kecelakaan Kapal dengan cara sistem telekomunikasi.
  3. Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. identitas Nakhoda;
    2. identitas kapal yang mengalami kecelakaan;
    3. jumlah pelayar;
    4. jenis dan jumlah muatan;
    5. posisi dan waktu kejadian;
    6. jenis kecelakaan;
    7. dampak yang ditimbulkan kecelakaan;
    8. kronologi Kecelakaan Kapal; dan
    9. sebab terjadinya kecelakaan.
  4. Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tiba di pelabuhan.
  5. Dalam hal Nakhoda tidak dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena berhalangan, meninggal dunia, atau hilang dalam Kecelakaan Kapal, laporan Kecelakaan Kapal wajib disampaikan oleh Perwira Kapal atau anak buah kapal berdasarkan urutan kepangkatan dan tanggungjawab yang berlaku di atas kapal.
  6. Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti awal pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal yang diverifikasi oleh:
    1. Syahbandar pelabuhan terdekat, apabila Kecelakaan Kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia; atau
    2. pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang, apabila kejadian Kecelakaan Kapal berbendera Indonesia di luar wilayah perairan Indonesia.

Pasal 8

  1. Laporan Kecelakaan Kapal Berbendera Indonesia yang diterima oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a segera diteruskan kepada Menteri.
  2. Laporan Kecelakaan Kapal berbendera asing yang terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia yang diterima oleh Syahbandar disampaikan kepada Menteri untuk diteruskan kepada perwakilan negara bendera kapal di Indonesia atau negara bendera kapal.
  3. Laporan Kecelakaan Kapal berbendera Indonesia di luar wilayah perairan Indonesia yang diterima oleh pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 3
Mekanisme Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal

Pasal 9

Pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan tertulis dari Nakhoda.

Pasal 10

  1. Pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Syahbandar untuk Kecelakaan Kapal berbendera Indonesia yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
  2. Dalam hal Syahbandar yang melaksanakan pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal berhalangan, Menteri menugaskan pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
  3. Dalam hal Kecelakaan Kapal berbendera asing terjadi di wilayah perairan Indonesia, pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan pejabat pemerintah negara bendera kapal.
  4. Dalam hal Kecelakaan Kapal berbendera Indonesia terjadi di luar wilayah perairan Indonesia, pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Syahbandar atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah menerima laporan Kecelakaan Kapal dari pejabat perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.

Pasal 11

  1. Pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
    1. pejabat pemeriksa keselamatan kapal;
    2. pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing; dan
    3. penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas di bidang pelayaran.
  2. Pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 12

  1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal, Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri dapat meminta keterangan dari pihak terkait, yaitu:
    1. Nakhoda;
    2. anak buah kapal;
    3. pemilik/operator kapal;
    4. petugas Pandu;
    5. badan usaha pelabuhan atau terminal khusus yang mengelola dan mengoperasikan pemanduan; dan
    6. pihak terkait lainnya.
  2. Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipanggil dan diminta keterangan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri dalam pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal, harus hadir dan memberikan keterangan.
  3. Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri bertanggungjawab untuk menghadirkan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan keterangan.

Pasal 13

Dalam hal Kecelakaan Kapal di wilayah perairan Indonesia melibatkan kapal berbendera asing dan kapal melarikan diri keluar wilayah perairan Indonesia, pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal dilakukan dengan:

  1. meminta bantuan negara bendera kapal dan/atau negara pelabuhan yang disinggahi kapal; dan
  2. menugaskan Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal ke negara bendera kapal dan/atau negara pelabuhan yang disinggahi kapal.

Paragraf 4
Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal

Pasal 14

  1. Hasil pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal.
  2. Berita acara pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. keterangan terperiksa dan data kapal;
    2. bukti terjadinya Kecelakaan Kapal;
    3. jalannya peristiwa Kecelakaan Kapal; dan
    4. dugaan faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal.
  3. Berita acara pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Terperiksa dan pemeriksa.
  4. Berita acara pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal yang telah ditandatangani oleh Terperiksa dan pemeriksa diverifikasi oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan.

Pasal 15

  1. Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melaporkan hasil pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Menteri.
  2. Selain melaporkan hasil pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melaporkan hasil pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal kepada:
    1. Mahkamah Pelayaran, dalam hal ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya Kecelakaan Kapal;
    2. penyidik pegawai negeri sipil, dalam hal ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan tindak pidana pelayaran sebagai faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal; dan/atau
    3. penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, dalam hal ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan tindak pidana umum sebagai faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal.
  3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berita acara pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal telah diverifikasi oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kualifikasi, kompetensi, dan tata cara penugasan pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan tata cara pemanggilan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

  1. Pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran.
  2. Pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal dilaksanakan untuk menindaklanjuti pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal yang dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
  3. Pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal dilakukan secara terbuka untuk umum.

Paragraf 2
Pelaksanaan Sidang Mahkamah Pelayaran

Pasal 18

  1. Mahkamah Pelayaran melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen berita acara pemeriksaan pendahuluan dan dokumen pendukung lainnya yang disampaikan Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
  2. Dalam hal dokumen berita acara pemeriksaan pendahuluan dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Mahkamah Pelayaran meminta Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri untuk dilengkapi.

Pasal 19

  1. Ketua Mahkamah Pelayaran membentuk Tim Panel Ahli dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berita acara pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal dan dokumen pendukung pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal secara lengkap.
  2. Pembentukan Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjuk ketua dan anggota Tim Panel Ahli sesuai keahlian yang dibutuhkan dalam pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal.

Pasal 20

  1. Jumlah keanggotaan Tim Panel Ahli harus ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:
    1. 1 (satu) orang ahli nautika tingkat I sebagai ketua;
    2. 1 (satu) orang ahli nautika tingkat I;
    3. 1 (satu) orang ahli teknika tingkat I;
    4. 1 (satu) orang sarjana teknik perkapalan; dan
    5. 1 (satu) orang sarjana hukum.
  2. Dalam hal tertentu, ketua Mahkamah Pelayaran dapat menentukan jumlah atau susunan keanggotaan Tim Panel Ahli yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang disesuaikan dengan bobot jenis Kecelakaan Kapal serta salah satunya sarjana hukum.

Pasal 21

Dalam hal ketua atau anggota Tim Panel Ahli berhalangan dalam melaksanakan sidang, ketua Mahkamah Pelayaran menunjuk ketua atau anggota Tim Panel Ahli pengganti sesuai dengan keahliannya.

Pasal 22

  1. Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibantu oleh sekretaris Tim Panel Ahli yang bertugas mencatat pelaksanaan sidang.
  2. Sekretaris Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh ketua Mahkamah Pelayaran dari unsur sekretariat Mahkamah Pelayaran yang berkualifikasi sarjana hukum.

Pasal 23

Tim Panel Ahli harus melaksanakan sidang pertama paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak dibentuk oleh ketua Mahkamah Pelayaran.

Pasal 24

Pelaksanaan sidang dilangsungkan di tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran atau di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 25

  1. Mahkamah Pelayaran memanggil Terduga, Saksi, dan Ahli untuk didengar keterangannya dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal.
  2. Surat panggilan kepada Terduga, Saksi, dan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diterima oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari sidang.
  3. Dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal, Terduga, Saksi, dan Ahli wajib hadir untuk memberikan keterangan yang diperlukan.
  4. Tim Panel Ahli melalui Mahkamah Pelayaran dapat memanggil dan meminta keterangan dari Terduga, Saksi, dan Ahli untuk melakukan pemeriksaan di lapangan atau hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 26

Dalam hal Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir dalam pelaksanaan sidang karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Tim Panel Ahli dapat meminta bantuan Syahbandar untuk meminta kepada Saksi dan/atau Ahli memberikan keterangan secara tertulis.

Pasal 27

  1. Tim Panel Ahli memeriksa berdasarkan data fakta dalam dokumen pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal dan alat bukti atau surat dokumen lainnya yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
  2. Tim Panel Ahli menilai alat bukti yang disampaikan bersama dokumen berita acara pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal dan dokumen pendukung lainnya yang diajukan dalam pelaksanaan sidang dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya.

Pasal 28

Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa:

  1. surat atau tulisan;
  2. keterangan Terduga;
  3. keterangan Saksi;
  4. keterangan Ahli;
  5. keterangan para pihak;
  6. petunjuk atau gambar; dan/atau
  7. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 29

Dalam pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal, Tim Panel Ahli melalui ketua Mahkamah Pelayaran dapat menghadirkan pejabat pemerintah di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan pihak terkait lainnya sebagai Saksi dan/atau Ahli.

Pasal 30

  1. Dalam pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal, pemilik atau operator kapal wajib menghadirkan Nakhoda dan/atau anak buah kapal yang ditetapkan sebagai Terduga dan/atau Saksi.
  2. Dalam hal pemilik atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghadirkan Terduga dan/atau Saksi dalam pelaksanaan sidang, maka pelaksanaan sidang tetap dilaksanakan.

Paragraf 3
Keputusan Mahkamah Pelayaran

Pasal 31

Hasil pelaksanaan sidang oleh Tim Panel Ahli dalam pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal merupakan Keputusan Mahkamah Pelayaran paling sedikit memuat:

  1. ikhtisar kejadian Kecelakaan Kapal;
  2. hasil pembuktian yang diperoleh dalam pelaksanaan sidang;
  3. pendapat Mahkamah Pelayaran mengenai:
    1. kapal, dokumen kapal, dan awak kapal;
    2. keadaan cuaca;
    3. muatan/penumpang;
    4. navigasi dan olah gerak;
    5. sebab Kecelakaan Kapal;
    6. upaya penyelamatan; dan
    7. kesalahan dan/atau kelalaian.
  4. sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau Perwira Kapal sepanjang Nakhoda dan/atau Perwira Kapal terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan.

Pasal 32

  1. Pengambilan Keputusan Mahkamah Pelayaran berupa pengenaan sanksi admisitratif harus dihadiri oleh seluruh Tim Panel Ahli.
  2. Dalam pemungutan suara mengenai pengambilan Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dari anggota Tim Panel Ahli dan diakhiri oleh ketua Tim Panel Ahli.
  3. Bagi anggota Tim Panel Ahli yang berbeda pendapat dengan hasil pelaksanaan sidang, wajib menyampaikan perbedaan pendapat dan dimasukkan dalam Keputusan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 33

  1. Pengambilan Keputusan Mahkamah Pelayaran berdasarkan alat bukti, hukum internasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
  2. Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh ketua Tim Panel Ahli, anggota Tim Panel Ahli, dan sekretaris Tim Panel Ahli.

Pasal 34

  1. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Mahkamah Pelayaran merekomendasikan kepada Menteri secara tertulis berupa pengenaan sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau Perwira Kapal.
  2. Selain merekomendasikan pengenaan sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau Perwira Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Pelayaran dapat menyampaikan kepada Menteri:
    1. rekomendasi mengenai pengenaan sanksi kepada pemilik atau operator yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan/atau
    2. laporan tertulis apabila berdasarkan bukti awal diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat pemerintah atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebab terjadinya Kecelakaan Kapal.

Pasal 35

  1. Menteri setelah menerima rekomendasi Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menetapkan pengenaan sanksi administratif.
  2. Penetapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
  3. Dengan pertimbangan tertentu, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif di luar sanksi administratif yang direkomendasikan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Nakhoda dan/atau Perwira Kapal yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. peringatan; atau
  2. pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 38

  1. Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dikenakan terhadap Kecelakaan Kapal yang tidak mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda.
  2. Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dikenakan:
    1. untuk jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan terhadap Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban jiwa tetapi tidak terdapat kerugian harta benda atau tidak ada korban jiwa tetapi terdapat kerugian harta benda;
    2. untuk jangka waktu antara 7 (tujuh) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhadap Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda; atau
    3. untuk jangka waktu antara 13 (tiga belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terhadap Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban jiwa, kapal tenggelam, dan faktor lain.

BAB IV
MAHKAMAH PELAYARAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Mahkamah Pelayaran

Pasal 39

  1. Mahkamah Pelayaran dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  2. Organisasi dan tata kerja Mahkamah Pelayaran ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 40

  1. Mahkamah Pelayaran dipimpin oleh seorang ketua.
  2. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh ahli nautika tingkat I, ahli teknika tingkat I, sarjana hukum, atau sarjana teknik perkapalan.

Pasal 41

  1. Ketua Mahkamah Pelayaran diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
  2. Pengangkatan dan pemberhentian ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 42

  1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran, Mahkamah Pelayaran didukung oleh sekretariat Mahkamah Pelayaran.
  2. Sekretariat Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Mahkamah Pelayaran.
  3. Sekretariat Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekretaris Mahkamah Pelayaran dan perangkat di bawahnya.
  4. Sekretaris Mahkamah Pelayaran dan perangkat di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
  5. Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 43

  1. Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas Kecelakaan Kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau Perwira Kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal.
  2. Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Pelayaran bertugas:
    1. meneliti sebab Kecelakaan Kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya Kecelakaan Kapal; dan
    2. merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal.
  3. Mahkamah Pelayaran dalam melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pelaksanaan sidang oleh Tim Panel Ahli.

Pasal 44

  1. Mahkamah Pelayaran berwenang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tubrukan yang terjadi antara Kapal Niaga dengan Kapal Niaga, Kapal Niaga dengan Kapal Negara, atau Kapal Niaga dengan Kapal Perang.
  2. Dalam hal terjadi tubrukan antara Kapal Niaga dengan Kapal Negara atau Kapal Niaga dengan Kapal Perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Pelayaran dalam melakukan pemeriksaaan lanjutan Kecelakaan Kapal berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab terhadap Kapal Negara atau Kapal Perang.

Bagian Kedua
Anggota Panel Ahli

Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 45

  1. Anggota Panel Ahli bukan merupakan jabatan aparatur sipil negara.
  2. Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
    1. pegawai negeri sipil dengan penugasan khusus; dan/atau
    2. non-pegawai negeri sipil.
  3. Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa orang ahli nautika tingkat I, ahli teknika tingkat I, sarjana hukum, dan sarjana teknik perkapalan.
  4. Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 46

Anggota Panel Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 47

  1. Anggota Panel Ahli yang berasal dari pegawai negeri sipil menduduki jabatan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pengangkatan Anggota Panel Ahli.
  2. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Anggota Panel Ahli yang berasal dari pegawai negeri sipil diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang aparatur sipil negara.
  3. Anggota Panel Ahli yang berasal dari pegawai negeri sipil menduduki jabatan sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diangkat kembali dengan status non-pegawai negeri sipil.
  4. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui seleksi oleh Menteri.

Pasal 48

Anggota Panel Ahli yang berasal dari non-pegawai negeri sipil menduduki jabatan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 49

Menteri melakukan evaluasi kinerja Anggota Panel Ahli secara berkala.

Pasal 50

  1. Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Panel Ahli yang berasal dari pegawai negeri sipil dengan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    3. sehat jasmani dan rohani;
    4. pernah menduduki jabatan administrator atau fungsional madya;
    5. masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun sebagai aparatur sipil negara; dan
    6. ahli nautika tingkat I, ahli teknika tingkat I, sarjana hukum, atau sarjana teknik perkapalan.
  2. Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Panel Ahli yang berasal dari non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    3. sehat jasmani dan rohani; dan
    4. mempunyai pengalaman di bidang ahli nautika tingkat I, ahli teknika tingkat I, sarjana hukum, atau sarjana teknik perkapalan selama 10 (sepuluh) tahun.
  3. Untuk dapat diangkat sebagai ketua Mahkamah Pelayaran, pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 51

Anggota Panel Ahli diberhentikan dengan hormat oleh Menteri karena:

  1. meninggal dunia;
  2. masa jabatan telah berakhir;
  3. permintaan sendiri;
  4. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Panel Ahli; atau
  5. berdasarkan hasil evaluasi oleh Menteri.

Pasal 52

Anggota Panel Ahli diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Anggota Panel Ahli yang berasal dari pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara; dan
  2. Anggota Panel Ahli yang berasal dari non-pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan pertimbangan:
    1. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
    2. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
    3. melanggar kode etik Anggota Panel Ahli;
    4. melakukan pelanggaran disiplin berat;
    5. melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas pekerjaannya; dan/atau
    6. melanggar sumpah atau janji jabatan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Anggota Panel Ahli diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Hak Keuangan

Pasal 54

  1. Anggota Panel Ahli yang ditunjuk menjadi Tim Panel Ahli dan unsur sekretariat Mahkamah Pelayaran yang ditunjuk menjadi sekretaris Tim Panel Ahli diberikan hak keuangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal Anggota Panel Ahli berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, Anggota Panel Ahli tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon sebagai Anggota Panel Ahli.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan bagi Anggota Panel Ahli dan sekretaris Tim Panel Ahli diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Pelayaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Dalam hal terdapat dampak yang ditimbulkan Kecelakaan Kapal mengakibatkan kerugian laut, pencemaran lingkungan maritim, dan kerugian laut lainnya, penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan asing di bidang Kecelakaan Kapal mengenai kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau Perwira Kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, Menteri melaksanakan putusan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan Mahkamah Pelayaran.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

  1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, anggota Mahkamah Pelayaran yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal tetap menjalankan tugas sebagai Anggota Panel Ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
  2. Segala keputusan yang telah dikeluarkan sebagai anggota Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku.
  3. Hak keuangan anggota Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan terkait hak keuangan Anggota Panel Ahli.

Pasal 59

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, keanggotaan Mahkamah Pelayaran wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

[ Gambar Hand-coloured lithography of the shipwreck of „Austria“ om 13 September 1858 when 453 people drowned while 84 were saved By Unknown author - hcandersen-homepage.dk, Public Domain, Link ]

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal