Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on August 01, 2019
Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah diterbitkan pada bulan Oktober 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Dengan adanya Festival Literasi Sekolah 2019 pada tanggal 26 s.d 29 Juli 2019, peran aktif semua pihak dalam upaya menggerakkan literasi di sekolah menjadi hal penting bagi para pemangku kepentingan. Berita tentang Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah ini dirilis dalam blog Kembdikbud pada 31 Juli 2019.

Literasi dasar yang terdiri atas baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewargaan merupakan bagian dari kecakapan abad XXI. Bersama dengan kompetensi dan karakter, ketiga hal tersebut akan bermuara pada pembelajaran sepanjang hayat. Program Gerakan Literasi Sekolah memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana diatur dalam .

Salah satu kegiatan Gerakan Literasi Sekolah - GLS yang masih dijalankan di banyak satuan pendidikn adalah kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik.

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah disusun agar pemangku kepentingan dapat memberikan arahan strategis bagi kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah. Dengan tersedianya Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah, pemangku kepentingan diharapkan dapat memahami fondasi dan arahan konseptual mengenai bagaimana sebaiknya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dilaksanakan dan dikembangkan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan.

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah dapat diunduh di [].

Berikut adalah isi buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia dalam format teks. Selain tautan download di atas, buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah juga dapat diunduh di lampiran tulisan ini.

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah

Sambutan Dirjen Dikdasmen

Literasi dasar yang terdiri atas baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewargaan merupakan bagian dari kecakapan abad XXI. Bersama dengan kompetensi dan karakter, ketiga hal tersebut akan bermuara pada pembelajaran sepanjang hayat.

Dalam konteks internasional, pemahaman membaca tingkat sekolah dasar (kelas IV) diuji oleh Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Prestasi Pendidikan (IEA-the International Association for the Evaluation of Educational Achievement) dalam Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) yang dilakukan setiap lima tahun (sejak tahun 2001). Selain itu, PIRLS berkolaborasi dengan Trends in International Mathematics and Science Studies(TIMSS) menguji kemampuan matematika dan sains peserta didik. Pada tingkat sekolah menengah (usia 15 tahun) pemahaman membaca peserta didik (selain matematika dan sains) diuji oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD—Organization for Economic Cooperation and Development) dalam Programme for International Student Assessment (PISA). Sementara itu, dalam konteks nasional, Puspendik Kemendikbud mengembangkan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (Indonesia National Assesment Program – INAP) yang setara dengan PIRLS, untuk menguji siswa SD kelas IV pada 2016. AKSI mengukur kemampuan siswa dalam mata pelajaran membaca, matematika, dan sains.

Sayangnya, hasil PIRLS, AKSI, dan PISA peserta didik Indonesia, khususnya dalam keterampilan memahami bacaan, masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan belum secara maksimal dapat mengembangkan kompetensi dan minat peserta didik terhadap pengetahuan.

Untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) digulirkan sejak Maret 2016. Akan tetapi, hingga sekarang belum banyak pengaruhnya terhadap hasil belajar karena baru berada pada tahap sosialisasi dan koordinasi.

Program GLS memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah “kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai”. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik.

Selain itu, Kegiatan GLS ditujukan bagi pemantapan Kurikulum 2013 bagi semua mata pelajaran dengan menerapkan strategi literasi dalam pembelajaran dengan merujuk pada higher order thinking skills (HOTS, keterampilan bernalar tingkat tinggi), kompetensi abad XXI (kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif), dan penguatan pendidikan karakter.

Terobosan penting ini hendaknya melibatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan. Pelibatan orang tua peserta didik dan masyarakat juga menjadi komponen penting dalam GLS.

Desain Induk ini disusun guna memberi arahan strategis bagi kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaan GLS akan melibatkan unit kerja terkait di Kemendikbud dan juga pihak-pihak lain yang peduli terhadap pentingnya literasi. Kerja sama semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk melaksanakan gerakan bersama yang terintegrasi dan efektif.

Jakarta, September 2018

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

 

Hamid Muhammad, Ph.D.

BAB 1
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berhasil mengurangi angka buta huruf. Data United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2014 mencatat bahwa tingkat kemelekhurufan masyarakat Indonesia mencapai 92,8% untuk kelompok dewasa, dan 98,8% untuk kategori remaja. Capaian ini sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati tahapan krisis literasi dalam pengertian kemelekhurufan.

    Tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah ketersediaan buku yang belum merata di hampir seluruh wilayah Indonesia serta rendahnya motivasi dan minat baca peserta didik.

    Hal ini memprihatinkan karena di era teknologi informasi, peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan membaca dalam pengertian memahami teks secara analitis, kritis, dan reflektif.

    Masyarakat global dituntut untuk dapat mengadaptasi kemajuan teknologi dan keterbaruan/kekinian. Hal ini tercantum dalam Deklarasi Praha (Unesco, 2003) yang mencanangkan pentingnya literasi informasi (information literacy), yaitu kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis, dan mengelola informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan kehidupan pribadi dan sosialnya.

    Dalam era global ini, literasi informasi menjadi penting. Deklarasi Alexandria pada tahun 2005 menjelaskan bahwa literasi informasi adalah:

    “kemampuan untuk melakukan manajemen pengetahuan dan kemampuan untuk belajar terus-menerus. Literasi informasi merupakan kemampuan untuk menyadari kebutuhan informasi dan saat informasi diperlukan, mengidentifikasi dan menemukan lokasi informasi yang diperlukan, mengevaluasi informasi secara kritis, mengorganisasikan dan mengintegrasikan informasi ke dalam pengetahuan yang sudah ada, memanfaatkan serta mengkomunikasikannya secara efektif, legal, dan etis.”
    (sebagaimana dirilis dalam )

    Kebutuhan literasi di era global ini menuntut pemerintah untuk menyediakan dan memfasilitasi sistem dan pelayanan pendidikan sesuai dengan UUD 1945, Pasal 31, Ayat 3, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Ayat ini menegaskan bahwa program literasi juga mencakup upaya mengembangkan potensi kemanusiaan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosi, bahasa, estetika, sosial, spiritual, dengan daya adaptasi terhadap perkembangan arus teknologi dan informasi. Upaya ini sejalan dengan falsafah yang dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan harus melibatkan semua komponen masyarakat (keluarga, pendidik profesional, pemerintah, dll.) dalam membina, menginspirasi/memberi contoh, memberi semangat, dan mendorong perkembangan anak.

    Literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana peserta didik dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah. Literasi juga terkait dengan kehidupan peserta didik, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya.

    Uji literasi membaca mengukur aspek memahami, menggunakan, dan merefleksikan hasil membaca dalam bentuk tulisan. Dalam PIRLS 2011, Indonesia menduduki peringkat ke-42 dari 45 negara peserta dengan skor 428 dari skor rata-rata 500 (IEA, 2012). Sementara itu, uji literasi membaca dalam PISA 2009 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-57 dengan skor 402 (skor rata-rata OECD 493),

    Sedangkan PISA 2012 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke- 64 dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 496) (OECD, 2013). Sebanyak 65 negara berpartisipasi dalam PISA 2009 dan 2012. Posisi Indonesia tetap pada urutan ke-64 pada PISA 2015, dengan peserta terdiri atas 72 negara. Ini berarti ada kenaikan hanya satu angka, dari 396 pada PISA 2012 menjadi 397 pada PISA 2015. Kenaikan ini tidak cukup signifikan ketika penerapan Kurikulum 2013 yang berbasis teks sudah diberlakukan sejak tahun 2013 dan dua tahun kemudian PISA (juga berbasis teks) ditempuh pada 2015.

    Pada tahun 2016, Puspendik Kemendikbud dalam program Indonesian National Assessment Program (INAP) atau Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menguji keterampilan membaca, matematika, dan sains peserta didik SD kelas IV. Khusus dalam membaca, hasilnya adalah 46,83% dalam kategori kurang, 47,11% dalam kategori cukup, dan hanya 6,06% dalam kategori baik.

    Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik Indonesia masih tergolong rendah dan harus ditingkatkan. Permasalahan ini menegaskan bahwa pemerintah memerlukan strategi khusus agar kemampuan membaca peserta didik dapat meningkat dengan mengintegrasikan/menindaklanjuti program sekolah dengan kegiatan dalam keluarga dan masyarakat, yang diwadahi dalam gerakan literasi.

    Gerakan Literasi Sekolah (GLS) telah digulirkan mulai Maret 2016 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.

    GLS dikembangkan berdasarkan sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, khususnya Nawacita nomor 5, 6, 8, dan 9. Butir Nawacita yang dimaksudkan adalah:

    1. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
    2. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
    3. melakukan revolusi karakter bangsa; dan
    4. memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

    Empat butir Nawacita tersebut terkait erat dengan komponen literasi sebagai modal pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing, berkarakter, serta nasionalis. Untuk dapat mengembangkan Nawacita, diperlukan pengembangan strategi pelaksanaan literasi di sekolah yang berdampak menyeluruh dan sistemik. Dalam hal ini, sekolah:

    1. sebaiknya tumbuh sebagai sebuah organisasi yang mengembangkan warganya sebagai individu pembelajar;
    2. perlu memiliki struktur kepemimpinan yang juga terkait dengan lembaga lain di atasnya, serta sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana; dan
    3. memberikan layanan pendidikan dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas dan berbagai kegiatan lain di luar kelas yang menunjang pembelajaran dan pendidikan.

    Dengan memperhatikan karakteristik sekolah sebagai sebuah organisasi akan mempermudah pelaksana program untuk mengidentifikasi sasaran agar perlakuan dapat diberikan secara menyeluruh sehingga kemampuan membaca akan meningkat.

    Akan tetapi, saat ini hasil kemampuan membaca masih belum menggembirakan karena pelaksanaan GLS masih dalam tahap awal. Oleh sebab itu, beragam kegiatan dalam GLS perlu dilanjutkan dan ditingkatkan guna mencapai hasil yang lebih baik. Dukungan berbagai pihak sangat diharapkan.

  2. Landasan Filosofi dan Landasan Hukum

    1. Landasan Filosofi

      Sumpah Pemuda butir ketiga (3) menyatakan, “menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia“ yang memiliki makna pengakuan terhadap keberadaan ratusan bahasa daerah yang memiliki hak hidup dan peluang penggunaan bahasa asing sesuai dengan keperluannya. Butir ini menegaskan pentingnya pembelajaran berbahasa dalam pendidikan nasional. Berikut ini konvensi terkait literasi.

      1. Konvensi PBB tentang Hak Anak pada tahun 1989 tentang pentingnya penggunaan bahasa ibu. Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa, khususnya mikrokultur-mikrokultur tertentu perlu difasilitasi dengan bahasa ibu saat mereka memasuki pendidikan dasar kelas rendah (kelas I, II, III).
      2. Konvensi PBB di Praha tahun 2003 tentang kecakapan literasi dasar dan kecakapan perpustakaan yang efektif merupakan kunci bagi masyarakat yang literat dalam menghadapi derasnya arus informasi teknologi. Lima komponen esensial literasi informasi adalah basic literacy, library literacy, media literacy, technology literacy, dan visual literacy.
  3. Landasan Hukum

    1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 3: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”
    2. .
    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
    4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
    5. tentang Perubahan Kedua Peraturan .
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
    8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
    9. .
    10. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
    11. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendikbud No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Dikdas di Kabupaten/Kota.
    12. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah.
    13. .
    14. .
    15. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
  4. Tujuan

    1. menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran berbudaya literasi.
    2. membentuk warga sekolah yang literat dalam hal:
      1. baca tulis,
      2. numerasi,
      3. sains,
      4. digital,
      5. finansial,
      6. budaya dan kewargaan
  5. Sasaran

    Sasaran gerakan literasi sekolah adalah ekosistem sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

BAB 2
KONSEP DASAR

  1. Literasi

    Multiliterasi dimaknai sebagai keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun bentuk-bentuk teks inovatif, simbol, dan multimedia (Abidin, 2015).

    Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Namun, Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya (UNESCO, 2003). Deklarasi UNESCO itu juga menyebutkan bahwa literasi informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan-kemampuan tersebut perlu dimiliki tiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat.

    Dari sisi istilah, kata “literasi” berasal dari bahasa Latin litteratus (littera), yang setara dengan kata letter dalam bahasa Inggris yang merujuk pada makna ‘kemampuan membaca dan menulis’. Adapun literasi dimaknai ‘kemampuan membaca dan menulis’ yang kemudian berkembang menjadi ‘kemampuan menguasai pengetahuan bidang tertentu’.

    Untuk merujuk pada orang yang mempunyai kemampuan tersebut digunakan istilah literet (dari literate) yang dapat dimaknai ‘berpendidikan, berpendidikan baik, membaca baik, sarjana, terpelajar, bersekolah, berpengetahuan, intelektual, intelijen, terpelajar, terdidik, berbudaya, kaya informasi, canggih’.

    Di Indonesia, pada awalnya literasi dimaknai 'keberaksaraan' dan selanjutnya dimaknai 'melek' atau 'keterpahaman'. Pada langkah awal, “melek baca dan tulis" ditekankan karena kedua keterampilan berbahasa ini merupakan dasar bagi pengembangan melek dalam berbagai hal. Pemahaman literasi pada akhirnya tidak hanya merambah pada masalah baca tulis saja, bahkan sampai pada tahap multiliterasi.

    Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan literasi dimaknai sebagai “ kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.”

    Menurut Word Economic Forum (2016), peserta didik memerlukan 16 keterampilan agar mampu bertahan di abad XXI, yakni fondasi literasi atau literasi dasar (bagaimana peserta didik menerapkan keterampilan berliterasi untuk kehidupan sehari-hari), kompetensi (bagaimana peserta didik menyikapi tantangan yang kompleks), dan karakter (bagaimana peserta didik menyikapi perubahan lingkungan mereka). Berikut adalah Tabel 2.1 yang memaparkan kecakapan abad XXI tersebut.

    Tabel 2.1 Kecakapan Abad XXI

      KETERAMPILAN DEFINISI
    FONDASI LITERASI Literasi Baca-Tulis Kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan bahasa tulisan.
    Numerasi Kemampuan untuk menggunakan angka dan simbol lain untuk memahami dan mengekspresikan hubungan kuantitatif.
    Literasi Sains Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan prinsip ilmiah untuk memahami lingkungan dan menguji hipotesis.
    Literasi Digital Kemampuan untuk menggunakan dan menciptakan konten berbasis teknologi, termasuk menemukan dan berbagi informasi, menjawab pertanyaan, berinteraksi dengan orang lain dan pemrograman komputer.
    Literasi Finansial Kemampuan memahami dan menerapkan aspek konseptual dan ihwal keuangan dalam kegiatan keseharian.
    Literasi Budaya dan Kewargaan Kemampuan memahami, menghargai, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan tentang kebudayaan dan kewargaan.
    KOMPETENSI Berpikir Kritis / Pemecahan Masalah Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi situasi, gagasan, dan informasi untuk menyampaikan tanggapan dan solusi.
    Kreativitas Kemampuan untuk mengangankan dan merancang cara baru yang inovatif untuk mengatasi masalah, menjawab pertanyaan atau mengungkapkan makna melalui penerapan, sintesis atau beradaptasi dengan tujuan pemerolehan pengetahuan yang beragam.
    Komunikasi Kemampuan untuk mendengarkan, memahami, menyampaikan, dan mengontekstualisasikan informasi secara verbal, nonverbal, visual, dan tertulis.
    Kolaborasi Kemampuan bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersa- ma, termasuk kemampuan untuk mencegah dan mengelola konflik.
    KARAKTER Melit
    (Keingintahuan)
    Kemampuan dan keinginan untuk mengajukan pertanyaan, keterbukaan pikiran, dan keingintahuan.
    Inisiatif Kemampuan dan keinginan untuk secara proaktif melakukan tugas atau tujuan baru.
    Ketekunan Kemampuan untuk mempertahankan minat dan usaha serta tekun untuk mencapai suatu tugas atau tujuan.
    Penyesuaian Diri Kemampuan untuk mengubah rencana, metode, pendapat atau tujuan berdasarkan hal-hal baru.
    Kepemimpinan Kemampuan untuk secara efektif mengarahkan, membimbing, dan mengilhami orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
    Kepekaan Sosial dan Budaya Kemampuan untuk berinteraksi sosial dan budaya secara santun.

     

    Sumber: ESCO Skills Hierarchy for Transversal Skills; Partnership for 21st Century Skills. "Framework for 21st Century Learning." NEXT: Washington DC, 2001; Burkhardt, Gina. "enGauge 21st Century Skills: Literacy in the Digital Age." North Central Regional Educational Laboratory and The Metiri Group, 2003.; Learning Metrics Taskforce. "Towards Universal Learning: What Every Child Should Learn." Center for Universal Education at the Brookings Institution and UNESCO Institute for Statistics: Washington, DC, 2013; The Economist Intelligence Unit. "The Learning Curve: Education and Skills for Life." Pearson: London, 2014. Other sources considered but not included: AT21CS, WorldSkills, Iowa Dept. of Education's 21st Century Skills, and Tony Wagner's Seven Survival Skills.

    Khusus dalam pembangunan karakter, Indonesia mendeskripsikannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila pada Tabel 2.2 berikut.

    Tabel 2.2 Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter

    Religius Beriman, bertakwa, toleransi, dan cinta lingkungan.
    Nasionalis Cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menghargai kebinekaan.
    Mandiri Kerja keras, kreatif, disiplin, berani, dan suka belajar
    Gotong Royong Kerja keras, solidaritas, saling menolong, dan kekeluargaan.
    Integritas Kejujuran, keteladanan, kesantunan, dan cinta pada kebenaran.

    Sumber: Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Setjen Kemendikbud, 2017

    Selain fondasi literasi atau literasi dasar, ada juga tiga literasi lainnya yang perlu dikuasai oleh peserta didik, yakni literasi kesehatan, keselamatan (jalan, mitigasi bencana), dan kriminal (bagi siswa SD disebut “sekolah aman”) (Wiedarti, Mei 2016).

    Berdasarkan uraian tersebut, istilah literasi merupakan sesuatu yang terus berkembang dan berproses yang berporos pada pemahaman terhadap teks dan konteksnya sebab manusia berurusan dengan teks sejak dilahirkan, masa kehidupan, hingga kematian. Keterpahaman terhadap beragam teks akan membantu keterpahaman kehidupan dan berbagai aspeknya karena teks merupakan representasi dari kehidupan individu dan masyarakat dalam budaya masing-masing.

    Dalam konteks GLS, literasi dimaknai tidak hanya sekadar pengetahuan dan kecakapan (1) baca tulis, namun juga mencakup (2) numerasi, (3) sains, (4) digital, (5) finansial, (6) budaya dan kewargaan yang bermuara pada perilaku yang berterima dalam kehidupan sehari-hari.

    Saat ini kegiatan di sekolah ditengarai belum optimal mengembangkan kemampuan literasi warga sekolah, khususnya guru dan siswa. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman warga sekolah terhadap pentingnya kemampuan berliterasi dalam kehidupan mereka serta minimnya penggunaan buku-buku di sekolah selain buku-teks pelajaran. Biarpun buku siswa atau buku teks pelajaran juga termasuk dalam bagian literasi, akan tetapi kegiatan membaca di sekolah tampaknya masih terbatas pada membaca buku teks pelajaran, belum meluas pada buku-buku nonteks pelajaran.

  2. Gerakan Literasi Sekolah

    GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dll.), dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    GLS adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Salah satunya yang ditempuh untuk mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat adalah pembiasaan membaca peserta didik. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca (guru membacakan buku dan/atau siswa dan guru membaca dalam hati, yang disesuaikan dengan konteks atau target sekolah)

    Ketika pembiasaan membaca terbentuk, selanjutnya akan diarahkan ke kegiatan pengembangan, dan pembelajaran (disertai tagihan berdasarkan Kurikulum 2013). Variasi kegiatan dapat berupa perpaduan pengembangan keterampilan reseptif maupun produktif.

    Dalam pelaksanaannya, pada periode tertentu yang terjadwal, dilakukan asesmen agar dampak keberadaan GLS dapat diketahui dan terus-menerus dikembangkan.

    GLS diharapkan mampu menggerakkan warga sekolah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk bersama-sama memiliki, melaksanakan, dan menjadikan gerakan ini sebagai bagian penting dalam kehidupan yang warganya literat sepanjang hayat.

  3. Komponen Literasi

    Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Di abad ke-21 ini, kemampuan ini disebut sebagai literasi informasi.

    Clay (2001) dan Ferguson ( pdfs/InfoLit.pdf) menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual.

    Dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar pemerolehan berliterasi tahap selanjutnya. Komponen literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

    Dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar pemerolehan berliterasi. Kelima komponen literasi di atas perlu didahului dengan pengembangan literasi usia dini (White, 2005).

    Secara rinci keenam komponen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

    1. Literasi Dini [Early Literacy (Clay, 2001)], yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar.
    2. Literasi Permulaan (Basic Literacy), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (counting) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi (perceiving), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (drawing) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi (cf. fondasi literasi atau literasi dasar yang tercantum dalam World Economic Forum, 2016).
    3. Literasi Perpustakaan (Library Literacy), antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
    4. Literasi Teknologi (Technology Literacy), yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (hardware), peranti lunak (software), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer (Computer Literacy) yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta mengoperasikan program perangkat lunak. Sejalan dengan membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.
    5. Literasi Visual (Visual Literacy), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbendung, baik dalam bentuk cetak, auditori, maupun digital (perpaduan ketiganya disebut teks multimodal), perlu dikelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan.

    Pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan komponen literasi dipaparkan pada Tabel 2.3 berikut:

    Tabel 2.3 Komponen Literasi dan Pihak yang Berperan Aktif

    NO KOMPONEN LITERASI PIHAK YANG BERPERAN AKTIF
    1 Literasi usia dini Orang tua dan keluarga, guru/PAUD, pamong/pengasuh
    2 Literasi permulaan Pendidikan formal dan keluarga
    3 Literasi perpustakaan Pendidikan formal
    4 Literasi teknologi Pendidikan formal dan keluarga
    5 Literasi media Pendidikan formal, keluarga dan lingkungan sosial (tetangga/masyarakat sekitar)
    6 Literasi visual Pendidikan formal, keluarga dan lingkungan sosial (tetangga/masyarakat sekitar)

    Literasi yang komprehensif dan saling terkait ini memampukan seseorang untuk berkontribusi kepada masyarakatnya sesuai dengan kompetensi dan perannya sebagai warga negara global (global citizen).

    Dalam pendidikan formal, peran aktif para pemangku kepentingan, yaitu kepala sekolah, guru sebagai pendidik, tenaga kependidikan, dan pustakawan sangat berpengaruh untuk memfasilitasi pengembangan komponen literasi peserta didik. Agar lingkungan literasi tercipta, diperlukan perubahan paradigma semua pemangku kepentingan.

    Selain itu, diperlukan juga pendekatan cara belajar-mengajar yang mengembangkan komponen-komponen literasi ini. Kesempatan peserta didik terpajan dengan kelima komponen literasi akan menentukan kesiapan peserta didik berinteraksi dengan literasi visual.

  4. Ihwal Literasi di Sekolah

    Mengacu pada metode pembelajaran Kurikulum 2013 yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator, kegiatan literasi tidak lagi berfokus pada peserta didik semata. Guru selain sebagai fasilitator, juga menjadi subjek pembelajaran. Akses yang luas pada sumber informasi, baik di dunia nyata maupun dunia maya dapat menjadikan peserta didik lebih tahu daripada guru. Oleh sebab itu, kegiatan peserta didik dalam berliterasi semestinya tidak lepas dari kontribusi guru, Guru sebaiknya berupaya menjadi fasilitator yang berkualitas. Guru dan pemangku kebijakan sekolah merupakan figur teladan literasi di sekolah.

    Dalam k sekolah, subjek dalam kegiatan literasi adalah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan (pustakawan, pengawas), dan kepala sekolah. Semua komponen warga sekolah ini berkolaborasi dalam Tim Literasi Sekolah (TLS) di bawah koordinasi kepala sekolah dan dikuatkan dengan SK kepala sekolah. TLS bertugas untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen program. TLS dapat memastikan terciptanya suasana akademis yang kondusif, yang mampu membuat seluruh anggota komunitas sekolah antusias untuk belajar. (Dokumen TLS dapat dibaca lebih lanjut pada Manual Pendukung Pelaksanaan GLS untuk Jenjang SMP, Direktorat Pembinaan SMP, 2016, Kemendikbud.

    1. Prinsip-prinsip Literasi Sekolah

      Menurut Beers (2009), praktik-praktik yang baik dalam Gerakan Literasi Sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut.

      1. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi

        Tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis saling beririsan antartahap perkembangan. Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik dapat membantu sekolah untuk memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan mereka.

      2. Program literasi yang baik bersifat berimbang

        Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa tiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Program literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan kaya ragam teks, seperti karya sastra untuk anak dan remaja

      3. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum

        Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru di semua mata pelajaran sebab pembelajaran mata pelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Dengan demikian, pengembangan profesional guru dalam hal literasi perlu diberikan kepada guru semua mata pelajaran.

      4. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun

        Misalnya, ‘menulis surat kepada presiden’ atau ‘membaca untuk ibu’ merupakan contoh-contoh kegiatan literasi yang bermakna.

      5. Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan

        Kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai kegiatan lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran di kelas. Kegiatan diskusi ini membuka kemungkinan adanya perbedaan pendapat agar kemampuan berpikir kritis dapat diasah. Peserta didik perlu belajar untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya, saling mendengarkan, dan menghormati perbedaan pandangan.

      6. Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman

        Warga sekolah perlu menghargai perbedaan melalui kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk peserta didik perlu merefleksikan kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat terpajan pada pengalaman multikultural.

    2. Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah

      Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya literasi, Beers, dkk. (2009) dalam buku A Principal’s Guide to Literacy Instruction, menyampaikan beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah.

      1. Mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi

        Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik di seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah dan guru. Selain itu, karya-karya peserta didik diganti secara rutin untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Selain itu, peserta didik dapat mengakses buku dan bahan bacaan lain di Sudut Baca di semua kelas, kantor, dan area lain di sekolah. Ruang pimpinan dengan pajangan karya peserta didik akan menunjukkan pengembangan budaya literasi. Dalam hal ini setiap sekolah perlu memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

      2. Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat

        Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk menghargai kemajuan peserta didik di semua aspek. Prestasi yang dihargai bukan hanya akademis, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghargaan sekolah.

        Selain itu, literasi diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting di sepanjang tahun pelajaran. Ini bisa direalisasikan dalam bentuk festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan sekolah selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara lain dengan membangun budaya kolaboratif antarguru dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, setiap orang dapat terlibat sesuai kepakaran masing-masing. Peran orang tua sebagai relawan gerakan literasi akan semakin memperkuat komitmen sekolah dalam pengembangan budaya literasi.

      3. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat

        Lingkungan fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan akademis. Ini dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran literasi. Salah satunya dengan menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan/atau guru membacakan buku dengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Untuk menunjang kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya

      Selain membaca 15 menit yang melibatkan buku-buku nonteks pelajaran, lingkungan akademis yang literat juga didukung oleh penggunaan strategi literasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran dengan memadukan keterampilan abad XXI dan pembangunan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Tabel 2.2) diharapkan dapat menjadi bekal kecakapan hidup sepanjang hayat. Materi atau buku yang digunakan bersumber dari buku pelajaran dan diperkaya dengan buku-buku nonteks pelajaran. Strategi literasi seharusnya tampak dalam langkah-langkah pembelajaran yang terdapat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun oleh para guru/instruktur.

      Tabel 3 di bawah ini mencantumkan beberapa parameter yang dapat digunakan sekolah untuk membangun budaya literasi sekolah yang baik.

      TABEL 3 EKOSISTEM SEKOLAH YANG LITERAT
      A Lingkungan Fisik
      1 Karya peserta didik dipajang di sepanjang lingkungan sekolah, termasuk koridor dan kantor (kepala sekolah, guru, administrasi, bimbingan konseling).
      2 Karya peserta didik dirotasi secara berkala untuk memberi kesempatan yang seimbang kepada semua peserta didik.
      3 Buku dan materi bacaan lain tersedia di pojok-pojok baca di semua ruang kelas.
      4 Buku dan materi bacaan lain tersedia juga untuk peserta didik dan orang tua/ pengunjung di kantor dan ruangan selain ruang kelas.
      5 Kantor kepala sekolah memajang karya peserta didik dan buku bacaan untuk anak.
      6 Kepala sekolah bersedia berdialog dengan warga sekolah.
      B Lingkungan Sosial dan Afektif
      1 Penghargaan terhadap prestasi peserta didik (akademis dan nonakademis) diberi- kan secara rutin (tiap minggu/bulan). Upacara hari Senin merupakan salah satu kesempatan yang tepat untuk pemberian penghargaan mingguan.
      2 Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi.
      3 Merayakan hari-hari besar dan nasional dengan nuansa literasi, misalnya meraya- kan Hari Kartini dengan membaca surat-suratnya.
      4 Terdapat budaya kolaborasi antarguru dan staf, dengan mengakui kepakaran masing-masing.
      5 Terdapat waktu yang memadai bagi TLS untuk berkolaborasi dalam menjalankan program literasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaannya.
      6 Staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam menjalankan program literasi.
      C Lingkungan Akademis
      1 Terdapat TLS yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan. Bila diperlu- kan, ada pendampingan dari pihak eksternal.
      2 Disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran dan pembiasaan literasi: membaca dalam hati (sustained silent reading), membacakan buku dengan nyaring (reading aloud), membaca bersama (shared reading), membaca terpandu (guided reading), diskusi buku, bedah buku, presentasi (show-and-tell presenta- tion).
      3 Waktu berkegiatan literasi dijaga agar tidak dikorbankan untuk kepentingan lain.
      4 Disepakati waktu berkala untuk TLS membahas pelaksanaan gerakan literasi sekolah.
      5 Buku fiksi dan nonfiksi tersedia dalam jumlah cukup banyak di sekolah. Buku cerita fiksi sama pentingnya dengan buku berbasis ilmu pengetahuan.
      6 Ada beberapa buku yang wajib dibaca oleh warga sekolah.
      7 Ada kesempatan pengembangan profesional tentang literasi yang diberikan untuk staf, melalui kerja sama dengan institusi terkait (perguruan tinggi, dinas pendidikan, dinas perpustakaan, atau berbagi pengalaman dengan sekolah lain).
      8 Seluruh warga sekolah antusias menjalankan program literasi, dengan tujuan membangun organisasi sekolah yang suka belajar.
      9 Guru menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran.
      (cf. Beers, dkk., 2009)

      Aspek-aspek tersebut adalah karakteristik penting dalam pengembangan budaya literasi di sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah dapat mengadaptasinya sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Guru dan pimpinan sekolah perlu bekerja sama untuk mengimplementasikan strategi tersebu

BAB 3
PELAKSANAAN LITERASI DI SEKOLAH

  1. Rancangan Program Literasi Sekolah

    Kesuksesan program literasi sekolah membutuhkan partisipasi aktif semua unit kerja di lingkungan internal Kemendikbud (Permendikbud Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud) dan juga kolaborasi dengan lembaga di luar Kemendikbud. Pelaksanaan program literasi di semua satuan pendidikan melibatkan semua pemangku kepentingan, meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

    Pada lingkup internal Kemendikbud, kolaborasi literasi melibatkan, antara lain Badan Bahasa, LPMP, Balitbang (Puskurbuk dan Puspendik), dan Pustekkom, sedangkan pada lingkup eksternal Kemendikbud melibatkan, antara lain kementerian lain, perguruan tinggi, Perpusnas, Perpusda, Ikapi, lembaga donor, dunia usaha dan industri, dan lain-lain. Struktur organisasi kerja sama tersebut digambarkan pada Bagan 3.1 berikut ini.

    bagan 31 Struktur Organisasi internal eksternal kemdikbud

    Di samping itu, kegiatan literasi sekolah membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan, dari tingkat pemerintah pusat, LPMP, dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, yang menerima perlakuan (intervensi) adalah kepala sekolah, pengawas, guru, TLS, dan masyarakat (termasuk dunia usaha dan industri). Perlakuan yang diberikan kepada setiap unsur berbeda sesuai dengan peran dan kapasitasnya dalam pendidikan terkait dengan kebijakan yang berlaku. Dari unsur masyarakat dapat dilibatkan, antara lain, lembaga masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, dan para tokoh masyarakat. Pelibatan dari dunia industri dapat berupa program pendidikan yang merupakan implementasi dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Kesuksesan program literasi sekolah dapat dicapai apabila masing-masing pemangku kepentingan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program literasi sesuai dengan perannya.

  2. Peran Pemangku Kepentingan

    1. Pemangku Kepentingan GLS Dikdas

      Peran pemangku kepentingan GLS Dikdas dipaparkan pada Bagan 3.2 sebagai berikut.

      Bagan 3.2 Pemangku Kepentingan GLS Dikdas

      Bagan 3.2 Pemangku Kepentingan Gerakan Literasi Sekolah Dikdas

      Kegiatan literasi dapat berjalan optimal dengan kolaborasi di antara semua elemen pemerintah dan masyarakat. Lembaga pemerintah dan masyarakat memiliki peran sebagai berikut.

      1. Kemendikbud
        1. Membuat kebijakan literasi.
        2. Menjabarkan desain induk pelaksanaan GLS.
        3. Menyusun panduan pelaksanaan, petunjuk teknis, dan semua dokumen pendukung pelaksanaan GLS.
        4. Melaksanakan sosialisasi GLS kepada dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.
        5. Merancang dan melaksanakan pelatihan literasi untuk warga sekolah dan masyarakat.
        6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
        7. Membuat rencana tindak lanjut GLS berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      2. LPMP
        1. Melaksanakan pemetaan awal kebutuhan literasi sekolah.
        2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan GLS.
        3. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        4. Melaksanakan supervisi pelaksanaan GLS.
        5. Melaksanakan pemetaan akhir data kebutuhan literasi sekolah dan GLS.
        6. Melaporkan hasil pemetaan akhir ke Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.
        7. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di satuan pendidikan tingkat provinsi dan lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota.
        8. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      3. Dinas Pendidikan Provinsi
        1. Melakukan kompilasi analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi guru dan peserta didik di wilayah masing-masing.
        2. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS.
        3. Melakukan sosialisasi konsep, program, dan kegiatan GLS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi masing-masing.
        4. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di tingkat provinsi dan lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota.
        5. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
        1. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi guru dan peserta didik di wilayah masing-masing.
        2. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS.
        3. Melakukan sosialisasi konsep, program, dan kegiatan GLS di satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing.
        4. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        5. Memantau serta memastikan ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan, dan sarana yang mendukung program GLS.
        6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di tingkat kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.
        7. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      5. Satuan Pendidikan
        1. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal.
        2. Melaksanakan tahapan kegiatan GLS yang meliputi pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.
        3. Melaksanakan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        4. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran.
        5. Mengelola perpustakaan sekolah dengan baik.
        6. Menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku).
        7. Menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah.
        8. Melaksanakan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran bagi seluruh warga sekolah.
        9. Mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu.
        10. TLS mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLS.
        11. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat.
        12. Merencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan GLS.
        13. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLS yang dilaksanakan.
        14. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      6. Masyarakat
        1. Ikut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan GLS untuk meningkatkan kemampuan literasi warga sekolah.
        2. Menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku anak dan menyalurkannya ke taman-taman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.

    2. Pemangku Kepentingan GLS Dikmen

      Peran pemangku kepentingan GLS Dikmen dipaparkan pada Bagan 3.3 sebagai berikut.

      Bagan 3.3 Pemangku Kepentingan GLS Dikmen

      Bagan 3.3 Pemangku Kepentingan Gerakan Literasi Sekolah Dikmen

      1. Kemendikbud
        1. Membuat kebijakan literasi.
        2. Menjabarkan desain induk pelaksanaan GLS.
        3. Menyusun panduan pelaksanaan, petunjuk teknis, dan semua dokumen pendukung pelaksanaan GLS.
        4. Melaksanakan sosialisasi GLS kepada dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.
        5. Merancang dan melaksanakan pelatihan literasi untuk warga sekolah dan masyarakat.
        6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
        7. Membuat rencana tindak lanjut GLS berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      2. LPMP
        1. Melaksanakan pemetaan awal data kebutuhan literasi sekolah GLS.
        2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan GLS.
        3. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        4. Melaksanakan supervisi pelaksanaan GLS.
        5. Melaksanakan pemetaan akhir data kebutuhan literasi sekolah dan GLS.
        6. Melaporkan hasil pemetaan akhir ke Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.
        7. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di satuan pendidikan tingkat provinsi dan lingkungan dinas pendidikan kabupaten/ kota.
        8. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      3. Dinas Pendidikan Provinsi
        1. Melakukan kompilasi analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi pendidik dan peserta didik di wilayah masing-masing.
        2. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS.
        3. Melakukan sosialisasi konsep, program, dan kegiatan GLS di satuan pendidikan.
        4. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan iterasi peserta didik.
        5. Memantau serta memastikan ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan, dan sarana yang mendukung program GLS.
        6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di tingkat provinsi dan satuan pendidikan menengah.
        7. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
        Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendukung pelaksanaan GLS di tingkat satuan pendidikan menengah.
      5. Satuan Pendidikan
        1. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan standar nasional pendidikan.
        2. Melaksanakan tahapan kegiatan GLS yang meliputi pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran.
        3. Melaksanakan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
        4. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran.
        5. Mengelola perpustakaan sekolah dengan baik.
        6. Menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku).
        7. Menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah.
        8. Melaksanakan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran bagi seluruh warga sekolah.
        9. Mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu.
        10. TLS mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLS.
        11. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat.
        12. Merencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan GLS.
        13. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLS yang dilaksanakan.
        14. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

      6. Masyarakat
        1. Ikut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan GLS untuk meningkatkan kemampuan literasi warga sekolah.
        2. Menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku anak dan menyalurkannya ke taman-taman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.
  3. Pelaksanaan GLS

    Program GLS dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan ini mencakup kesiapan kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi), kesiapan warga sekolah, dan kesiapan sistem pendukung lainnya (partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan).

    Untuk memastikan keberlangsungannya dalam jangka panjang, GLS dilaksanakan dengan peta seperti yang digambarkan pada Bagan 3.4 berikut.

    bagan Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah

    1. Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah

      Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca adalah membiasakan warga sekolah membaca buku selama 15 menit setiap hari. Kegiatan 15 menit membaca dapat dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai atau pada waktu lain yang memungkinkan. Kegiatan yang bertujuan menumbuhkan minat terhadap bacaan ini dilaksanakan tanpa tagihan sampai minat membaca warga sekolah tumbuh, berkembang, dan sampai pada tahap gemar/cinta membaca.

    2. Pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi

      Kegiatan literasi pada fase ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan (Anderson & Krathwol, 2001). Pengembangan minat baca yang berdasarkan pada kegiatan membaca 15 menit setiap hari ini mengembangkan kecakapan literasi melalui kegiatan nonakademis (tagihan nonakademis yang tidak terkait dengan nilai dapat dilakukan). Contoh: menulis sinopsis, berdiskusi mengenai buku yang telah dibaca, kegiatan ekstrakurikuler, dan kunjungan wajib ke perpustakaan (jam literasi).

    3. Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi

      Kegiatan literasi pada fase pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku pengayaan dan buku pelajaran (cf. Anderson & Krathwol, 2001). Dalam hal ini tagihan yang bersifat akademis (terkait dengan mata pelajaran) dapat dilakukan. Guru menggunakan strategi literasi dalam melaksanakan pembelajaran (dalam semua mata pelajaran). Pelaksanaan strategi literasi didukung dengan penggunaan pengatur grafis. Selain itu, semua mata pelajaran sebaiknya menggunakan ragam teks (cetak/visual/digital) yang tersedia dalam buku-buku pengayaan atau informasi lain di luar buku pelajaran. Guru diharapkan bersikap kreatif dan proaktif mencari referensi pembelajaran yang relevan.

      Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi ini mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik membaca buku nonteks pelajaran yang dapat berupa buku tentang pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal, dan juga dapat dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sebanyak enam buku bagi siswa SD, 12 buku bagi siswa SMP, dan 18 buku bagi siswa SMA/SMK. Buku laporan kegiatan membaca ini disediakan oleh wali kelas. Judul dan jumlah buku yang telah dibaca dijadikan bahan pertimbangan pada saat kenaikan kelas atau kelulusan jenjang tertentu.

  4. Strategi

    1. Strategi Umum

      Peningkatan kapasitas di semua lini, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan, dapat dilakukan melalui pelaksanaan GLS di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB (SDLB, SMPLB, SMALB) dengan strategi, antara lain:

      1. menggulirkan dan menggelorakan gerakan literasi di sekolah;
      2. menyiapkan kebijakan pimpinan dari pusat sampai daerah dengan program GLS yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan hingga ke tingkat satuan pendidikan;
      3. meningkatkan kapasitas sekolah untuk mengembangkan kemampuan literasi warga sekolah, melalui:
        1. sarana prasarana/lingkungan sekolah, perpustakaan, dan buku; dan
        2. sumber daya manusia (pengawas, kepala sekolah, guru, pustakawan, Komite Sekolah)
        3. menyemai gerakan literasi akar rumput; E.meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya GLS;
        4. memberikan apresiasi atas capaian literasi berupa pemberian penghargaan literasi; dan
        5. melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan berkelanjutan bagi GLS.

    2. Strategi Pelaksanaan

      Strategi pelaksanaan dapat dipaparkan pada Bagan 3.5 berikut.

      Strategi Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah

      Di tingkat sekolah, kesuksesan GLS ditentukan oleh adanya dukungan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi, meningkatnya peran dan kapasitas warga sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pustakawan, dan Komite Sekolah). Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, keberlangsungan program GLS juga ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang menunjang kegiatan GLS.

  5. Peningkatan Kapasitas

    Peningkatan kapasitas di semua lini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan:

    1. Sosialisasi

      Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar program dan kebijakan GLS tersampaikan ke publik secara masif dan efektif. Semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi penting seputar kegiatan literasi. Masyarakat perlu dilibatkan dalamkegiatansosialisasitersebut.Olehkarenaitu, kegiatan sosialisasi sebaiknya dikemas semenarik mungkin untuk memikat minat masyarakat

    2. Lokakarya

      Lokakarya diperlukan untuk menyamakan persepsi dan menentukan langkah bersama dalam gerakan literasi. Forum ini mengundang sejumlah pihak terkait dan berkompeten untuk membahas berbagai persoalan dari sudut pandang ilmiah mengenai problematika literasi dan cara terbaik penanganannya. Lokakarya dapat menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan di bidang literasi yang mengikat semua pihak untuk menjalankannya secara konsisten.

    3. Pendampingan

      Pendampingan adalah upaya untuk memastikan keberlangsungan program literasi sekolah terus-menerus dilaksanakan. Pendampingan dilakukan melalui dua cara, yaitu pendampingan teknis dan pendampingan operasional.

      1. Pendampingan teknis berupa penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan dan/atau pendampingan literasi (literacy coaching), semiloka, peningkatan minat baca. Pendampingan teknik diberikan dalam bentuk saran-saran kegiatan, perbaikan program, pemecahan masalah, dan/atau petunjuk langsung yang diberikan sebagai bagian dari kegiatan harian GLS.
      2. Pendampingan operasional biasanya berupa kunjungan ke sekolah untuk melihat langsung pelaksanaan GLS dan berdiskusi dengan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan termasuk pustakawan.

      Idealnya, pendampingan teknis dan pendampingan operasional diberikan oleh orang yang sama. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar materi-materi yang diberikan dalam kegiatan pendampingan teknis dapat diimplementasikan dalam kegiatan harian sekolah. Akan tetapi, seandainya hal ini tidak mungkin dilakukan, pendampingan operasional dapat diberikan oleh pengawas, anggota tim LPMP, atau anggota Satgas GLS.

    4. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pendanaan

      Agar berjalan efektif dan komprehensif, gerakan literasi membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan ini dapat berupa dokumen, infrastruktur, program, dan produk pendukung lainnya. Alokasi anggaran yang memadai sangat penting untuk mendukung GLS.

      Penyediaan sarana dan prasarana dapat berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility— CSR, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun dana pelaksanaan GLS dapat disediakan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

  6. Target Pencapaian

    Program literasi sekolah diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang literat, yang akhirnya, menumbuhkan budi pekerti peserta didik. Ekosistem sekolah yang literat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

    1. Menyenangkan dan ramah anak, sehingga menumbuhkan semangat warganya dalam belajar.
    2. Semua warganya menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama.
    3. Menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan.
    4. Memampukan warganya untuk cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya.
    5. Mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sekolah.

    Ekosistem sekolah yang diharapkan di setiap jenjang dipaparkan pada Tabel 3.2 berikut.

    Tabel 3.2 Ekosistem Sekolah yang Diharapkan pada Setiap Jenjang Pendidikan

    SD Ekosistem SD yang literat adalah kondisi yang menanamkan dasar-dasar karakter, sikap, perilaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan.
    SMP Ekosistem SMP yang literat adalah kondisi yang memungkinkan penguatan karakter serta pengembangan sikap kritis, kreatif, perilaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan
    SMA Ekosistem SMA yang literat adalah kondisi yang memungkinkan penguatan karakter serta pengembangan sikap kritis, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha, perilaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan.
    SMK Ekosistem SMK yang literat adalah kondisi yang memungkinkan penguatan karakter serta pengembangan sikap kritis, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha, perilaku empati sosial, cinta kepada pengetahuan, dan siap kerja.
    SLB Ekosistem SLB yang literat adalah kondisi yang memungkinkan penguatan karakter serta pengembangan sikap dan perilaku yang baik, berempati sosial, terampil, dan mandiri.
    Tabel 3.2 Ekosistem Sekolah yang Diharapkan pada Setiap Jenjang Pendidikan

    Kemampuan literasi ditumbuhkan secara berkesinambungan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK, dan SLB. Perkembangan teknologi dan media menuntut penguatan karakter serta kemampuan literasi peserta didik yang terintegrasi, dengan fokus kepada aspek kreativitas, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan satu hal yang penting adalah kemampuan untuk menggunakan media secara aman (media safety) seperti yang dipaparkan pada Tabel 3.3 berikut.

    JENJANG KOMUNIKASI BERPIKIR KRITIS KEAMANAN MEDIA (MEDIA SAFETY)
    SD/SDLB
    Kelas Rendah
    Mengartikulasikan empati terhadap tokoh cerita Memisahkan fakta dan fiksi Mampu menggunakan teknologi dengan bantuan/pendampingan orang dewasa
    SD/SDLB
    Kelas Tinggi
    Mempresentasikan cerita dengan efektif Mengetahui jenis tulisan dalam media dan tujuannya Mengetahui batasan unsur dan aturan kegiatan sesuai konten
    SMP/SMPLB Bekerja dalam tim, mendiskusikan informasi dalam media Menganalisis dan mengelola informasi dan memahami relevansinya Memahami etika dalam menggunakan teknologi dan media sosia
    SMA/SMK/SMALB Mempresentasikan analisis dan mendiskusikannya Menganalisis stereotip/ideologi dalam media Memahami landasan etika dan hukum/aturan teknologi
    Tabel 3.3 Peta Kompetensi Literasi Sekolah (Warsnop, 2000)

    Kompetensi berjenjang di atas dicapai melalui kegiatan yang relevan di satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMLB. Fokus kegiatan di tiap-tiap jenjang perlu melibatkan aspek-aspek menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan/atau memirsa yang didukung oleh jenis teks dan sarana/prasarana yang sesuai dengan kegiatan di setiap jenjang.

    Keterampilan reseptif (menyimak dan membaca) disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini. Adapun keterampilan produktif (berbicara dan menulis) tidak disajikan karena bergantung pada target tiap sekolah.

    Tabel 3.4 Keterampilan Reseptif, Kegiatan, Jenis Bacaaan, dan Sarana Prasarana Pendukungnya

    JENJANG MENYIMAK MEMBACA KEGIATAN JENIS BACAAN SARANA & PRASARANA
    SD
    Kelas Rendah
    Menyimak cerita untuk menumbuhkan empati Mengenali dan membuat inferensi, prediksi terhadap gambar/film Membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati Buku cerita bergambar, buku tanpa teks, buku dengan teks sederhana, baik fiksi maupun nonfiksi Sudut Baca Kelas, Perpustakaan, Area Baca
    SD
    Kelas tinggi
    Menyimak (lebih lama) untuk memahami isi bacaan Memahami isi bacaan dengan berbagai strategi (mengenali jenis teks, membuat inferensi, koneksi dengan pengalaman/ teks lain, dll.) Membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati. Buku cerita bergambar, buku bergambar kaya teks, buku novel pemula, baik dalam bentuk cetak/digital/ visual Sudut Baca Kelas, Perpustakaan, Area Baca
    SMP Menyimak untuk memahami makna implisit dari cerita/ pendapat penulis Memahami isi bacaan dengan berbagai strategi (mengenali jenis teks, membuat inferensi, koneksi dengan pengalaman/ teks lain, dll Membacakan buku dengan nyaring, membaca senyap Semua jenis teks cetak/visual/ digital yang sesuai dengan peruntukan usia SMP Sudut Baca Kelas, Perpustakaan, Area Baca
    SMA/SMK Menyimak cerita dan melakukan analisis kritis terhadap pendapat penulis Mengembang kan pemahaman terhadap bacaan menurut tujuan penulisan, konteks, dan ideologi dalam penulisannya Membacakan buku dengan nyaring, membaca senyap Semua jenis teks cetak/visual/ digital yang sesuai dengan peruntukan usia SMA/SMK Sudut Baca Kelas, Perpustakaan, Area Baca
    Tabel 3.4 Keterampilan Reseptif, Kegiatan, Jenis Bacaaan, dan Sarana Prasarana Pendukungnya

BAB 4
MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi pelaksanaan literasi pada tiap jenjang pendidikan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pasal 2 dan Pasal 3).

Masing-masing pemangku kepentingan melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan jangkauan yang berbeda sebagai berikut:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Dalam struktur Kemendikbud, unit yang melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait GLS adalah Direktorat Teknis dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

    Hal yang dimonitor dan dievaluasi meliputi:

    1. keefektifan sosialisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan dan masyarakat;
    2. pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan tingkat provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan dan masyarakat terhadap konsep GLS;
    3. keefektifan kegiatan pelatihan guru terutama dampak pelatihan terhadap kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.

    Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dijadikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program di tahap berikutnya, terutama terkait dengan desain induk pelaksanaan GLS pada tiap jenjang pendidikan, rencana, model, dan pelaksanaan sosialisasi pada semua pemangku kepentingan dan pelatihan guru.

  2. Dinas Pendidikan Provinsi

    Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan literasi di tingkat provinsi dan di lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota.

    Hal yang dimonitor dan dievaluasi, meliputi:

    1. apabila ada kebijakan daerah terkait GLS, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut (terhadap program dan kegiatan yang dijabarkan merujuk kebijakan tersebut);
    2. dampak pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tingkat provinsi di wilayah masing-masing;
    3. dampak pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait GLS di tingkat provinsi terhadap kemampuan literasi warga sekolah.

    Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dijadikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program di tahap berikutnya, terutama terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan pusat dan kebijakan daerah, pelaksanaan sosialisasi pemangku kepentingan tingkat provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

  3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

    Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLS di tingkat kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.

    Hal yang dimonitor dan dievaluasi, meliputi:

    1. apabila ada kebijakan daerah terkait GLS, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut (terhadap program dan kegiatan yang dijabarkan merujuk kebijakan tersebut);
    2. dampak pelaksanaan sosialisasi terhadap pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat;
    3. keefektifan kegiatan pendampingan pelatihan guru terutama dampak pelatihan terhadap kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik; dan
    4. dilaksanakannya kegiatan 15 menit membaca setiap hari (dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah); terbentuknya TLS; dan dilaksanakannya kegiatan untuk meningkatkan kesadaran orang tua peserta didik terhadap GLS.

    Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dijadikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program di tahap berikutnya, terutama terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan pusat dan kebijakan daerah, pelaksanaan sosialisasi pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.

    Selain itu, terdapat upaya mendukung GLS dengan Permendikbud melalui instrumen akreditasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; Nomor 003/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs); Nomor 004/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas; Nomor 005/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam instrumen akreditasi Standar Kompetensi Lulusan pada pertanyaan nomor 34 (untuk SD), dan pertanyaan nomor 33 (untuk SMP, SMA, dan SMK) disebutkan ihwal gerakan literasi sekolah, sebagai berikut:

    34/33. Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap pembelajar sejati sepanjang hayat sesuai dengan perkembangan anak, yang diperoleh dari pengalaman pembelajaran dan pembiasaan melalui gerakan literasi sekolah/madrasah, meliputi: (1) perencanaan dan penilaian program literasi, (2) waktu yang cukup untuk kegiatan literasi, (3) membaca buku, (4) lomba terkait literasi, (5) memajang karya tulis, (6) penghargaan berkala untuk siswa, (7) Pelatihan literasi.

     

  4. Satuan Pendidikan

    Satuan pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan literasi di sekolah masing-masing.

    Hal yang dimonitor dan dievaluasi, meliputi:

    1. pemenuhan indikator SPM Dikdas dan efektivitas upaya pemenuhannya terutama ketersediaan sepuluh judul buku referensi dan 100 judul buku pengayaan dan prasarana lain, serta pengelolaan dan pemanfaatannya;
    2. keefektifan pelaksanaan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
    3. keefektifan dan dampak pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
    4. keefektifan dan dampak pengelolaan perpustakaan sekolah dengan baik terhadap pembelajaran dan kemampuan literasi warga sekolah;
    5. keefektifan dan dampak pelaksanaan inventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku) terhadap pelayanan sekolah;
    6. keefektifan dan dampak adanya ruang-ruang baca terhadap kemampuan literasi warga sekolah dan budaya sekolah;
    7. keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran terhadap minat dan budaya baca warga sekolah;
    8. keefektifan dan dampak pembentukan TLS dalam pelaksanaan berbagai kegiatan GLS yang dilaksanakan sekolah;
    9. keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat dengan melihat tindakan yang diberikan kepada peserta didik oleh orang tua dan masyarakat untuk menindaklanjuti perlakuan yang diterima peserta didik di sekolah; dan
    10. keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan pihak lain terhadap kemampuan literasi warga sekolah.

BAB 5
PENUTUP

Desain Induk GLS ini diharapkan dapat memberikan fondasi dan arahan konseptual untuk memahami bagaimana sebaiknya GLS dilaksanakan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan.

Desain induk ini diharapkan berkembang secara kreatif dan inovatif dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota hingga masyarakat pegiat literasi. Untuk mendukung pelaksanaan GLS desain induk ini dilengkapi dengan panduan praktis dalam bentuk media: cetak, elektronik, dan digital (infografis, poster, dan videografis) untuk memandu pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan GLS.

Akhir kata, terbitnya Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak untuk berperan aktif dalam menyukseskan GLS.

Pertanyaan terkait pelaksanaan GLS dapat dikirimkan melalui sur-el:

Glosarium

Pengatur grafis (graphic organizer): Peta konsep pemahaman dari bacaan yang disajikan dalam bentuk diagram atau bagan.

Membaca bersama (shared reading): Pendidik membaca buku nyaring bersama-sama dengan peserta didik dan meneruskannya dengan diskusi untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap bacaan.

Membaca dalam hati (sustained silent reading): Membaca buku secara mandiri tanpa bersuara.

embacakan nyaring (read aloud): Pendidik membacakan buku kepada anak dengan volume suara yang dapat didengar oleh peserta didik.

Membaca terpandu (guided reading): Pendidik membimbing peserta didik membaca, baik secara individual ataupun dalam kelompok kecil, untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap bacaan.

Peta cerita: Peta pemahaman terhadap struktur dan elemen-elemen cerita yang disajikan dalam bentuk diagram atau bagan.

Selengkapnya bisa unduh Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah di tautan lampiran.

Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah