Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on June 19, 2019
Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional 2019 - 2024

Grand Design atau Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 telah ditandatangani oleh Dra. Poppy Dewi Puspitawati, MM selaku Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2019. Grand Design atau Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 disusun oleh Subdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beralamat di Komplek Kemdikbud Gedung B Lantai 2, Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan Telp. (021) 976000000 laman: pklk.kemdikbud.go.id email: . Anda dapat membaca gambarannya dalam postingan ini, dan dapat mengunduh atau download Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 secara lengkap pada lampiran tulisan dibawah.

Dalam Kata Pengantarnya, Dra. Poppy Dewi Puspitawati, MM tentang Grand Design atau Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 mengatakan bahwa

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan sejak Indonesia merdeka sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas pada pasal 31 baik sebelum maupun sesudah amandemen. Negara Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan pendidikan secara umum dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia. Namun demikian, masih terdapat warga negara Indonesia yang belum dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan secara layak, khususnya mereka yang masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Dalam sistem pendidikan Indonesia, diatur bahwa bagi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial termasuk warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pada prinsipnya setiap anak usia sekolah berhak dan wajib mengikuti pendidikan yang bermutu. Namun demikian, anak berkebutuhan khusus memiliki beberapa kendala dalam mengikuti pendidikan antara lain sifat disabilitasnya dan yang tak kalah pentingnya adalah penerima masyarakat terhadap kondisinya. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu bergabung dengan anak-anak pada umumnya di sekolah reguler yang disebut dengan pendidikan inklusif, atau mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi pemberian akses pendidikan kepada semua anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan bersama-sama anak yang lain. Inklusi merupakan suatu sistem yang menempatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, masyarakat dan pembina pendidikan, secara bersama-sama mengembangkan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

Dalam Peta Jalan Program Pendidikan Inklusif Tahun 2017-2021 sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan dalam 3 tahap: Tahap Sosialisasi (2017-2018) dengan target penyamaan persepsi dan sosialisasi, Tahap Rintisan (2019) dengan target perubahan sikap satuan pendidikan dan masyarakat, Tahap Penguatan (2020) dengan target perluasan dan peningkatan mutu layanan, dan Tahap Implementasi (2021) dengan target implementasi di tingkat kabupaten/ kota dan nasional. Namun demikian, saat ini baru dimiliki sebanyak 29.317 sekolah penyelenggara inklusif di seluruh Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK (Dapodik, per 31 Januari 2019). Artinya baru sekitar 11% dari jumlah sekolah di Indonesia yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, sementara dalam peta jalan, ditargetkan bahwa pada tahun 2021 semua sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dilakukannya review terhadap Peta Jalan Pendidikan Inklusif untuk disesuaikan dengan kondisi dengan durasi tahun dimulai dari tahun 2019 s.d. 2024.

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia Tahun 2019-2024 merupakan hasil review rencana induk sebelumnya, serta penyesuaian dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah dicapai. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rencana induk ini diucapkan terima kasih, semoga rencana induk ini dapat menjadi bagian penting dalam pemberian layanan pendidikan yang bermutu terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Demikian kata pengantar ibu Dra. Poppy Dewi Puspitawati, MM. Selanjutnya Grand Design Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 ini berisi sekitar 50 halaman yang terbagi dalam 5 bab dan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024 berada di BAB IV. Berikut dibawah ini adalah gambaran lengkapnya.

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024

BAB I
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Pendidikan inklusif merupakan cara pandang tentang pendidikan yang terbuka dan menghargai hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan meningkatnya pengharagaan dan pengakuan terhadap keberagaman atau perbedaan. Pandangan tentang penyeragaman dan penyamarataan menjadi tidak relevan lagi. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan melainkan dilihat sebagai sumber pengayaan (Sunanto, 2009). Sebagai realisasi dari pandangan seperti itu, dalam bidang pendidikan muncul gagasan bahwa pendidikan itu hak semua orang, atau pendidikan itu untuk semua (UNESCO, 2006). Untuk merealisasikan ide bahwa pendidikan itu untuk semua maka cara yang paling efektif adalah dengan mengembangkan ideologi dan konsep pendidikan inklusif. (Booth, 2002).

    Pendidikan inklusif sebagai sebuah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar bagi semua anak, yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang rawan dan rapuh, terpinggirkan dan terabaikan (termasuk anak-anak berkebutuhan khusus). Prinsip pendidikan inklusif diadopsi dari Konferensi Salamanca tahun 1994 tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus (UNESCO, 2006) dan diulang kembali pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar 2000.

    Pendidikan inklusif mempunyai arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak disabilitas; anak-anak berbakat (children with gifted and Talented); pekerja anak dan anak jalanan; anak di daerah terpencil; anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas; anak-anak yang tidak beruntung; dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Salamanca Statement, 1994).

    Persoalan pokok dalam pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia (HAM) dalam pendidikan yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaratation of Human Right, 1948). Hal yang lebih khusus dan sangat penting adalah hak anak untuk tidak didiskriminasikan yang dinyatakan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child, UN, 1989). Sebagai konsekuensi logis dari hak-hak anak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang ramah yang tidak diskriminatif dalam hal kecacatan, kelompok etnik, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan sebagainya.

    Sementara itu terdapat alasan-alasan penting seperti alasan ekonomi, sosial, politik, dan budaya untuk mencari kebijakan dan pendekatan pendidikan yang bersifat inklusif. Ini berarti bahwa pendidikan harus memimbulkan perkembangan personal, membangun hubungan diantara individu, kelompok, dan bangsa. Dokumen Salamanca Statement and framework for Action, (2006), menjelaskan bahwa sekolah regular yang beroientasi inklusif adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat inklusif dan mencapai cita-cita pendidikan untuk semua.

    Pengaruh perkembangan politik terhadap keberagaman budaya dan meluasnya pemahaman tentang demokrasi telah menguatkan peran pendidikan dalam sosialisasi politik dan memfasilitasi keaktifan warga negara dalam berdemokrasi. Pendidikan, di samping harus merespon keberagaman talenta individual, pendidikan juga harus menghadapi rentang latar belakang budaya yang luas dari kelompok yang akan membentuk masyarakat. Pendidikan harus memikul tugas berat untuk mengarahkan keberagaman menjadi sebuah konstribusi konstruktif terhadap pemahaman bersama antara individu dengan kelompok. Sebuah kebijakan pendidikan harus mampu mempertemukan pluralisme dan memungkinkan setiap orang menemukan tempatnya di dalam masyarakat. Komisi International tentang Pendidikan untuk abad 21, mengingatkan, kebijakan pendidikan harus secara memadai bersifat diversifikasi dan harus dirancang agar tidak menjadi penyebab terjadinya eksklusi sosial, dan sekolah-sekolah harus mendorong keinginan individu untuk hidup secara bersama (UNESCO, 2006).

    Dari penjelasan itu terkandung makna adanya pengakuan tehadap konsep pendidikan dasar yang luas, yang meliputi: pemberian akses yang sangat luas dan mempromosikan kesamaan, memfokuskan kepada belajar, memperluas cara dan lingkup pendidikan, meningkatkan peran lingkungan untuk kepentingan belajar, dan memperkuat kemitraan (UNESCO, 2006).

    Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua. Pendidikan inklusif bertujuan untuk membangun konsep yang koheren dan kerangka kebijakan yang kontekstual dengan kondisi lingkungan sehingga tersedia akses dan kesamaan dalam pendidikan untuk semua, dan apa yang terkandung dalam pendidikan sehingga kebutuhan pendidikan yang beragam dapat direspon dan dipenuhi di dalam jalur utama pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

    Pendidikan Inklusif dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eklusivitas di dalam dan dari pendidikan (Booth, 2002). Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat meng-akomodasi kebutuhan semua anak seseuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari sistem pendidikan biasa untuk mendidik semua anak (UNESCO, 2006).

    Pendidikan inklusif sangat peduli dalam memberikan respon tepat terhadap spektrum kebutuhan belajar yang luas baik dalam seting pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendektan yang melihat bagaimana mengubah sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik.Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai masalah.

    Pendidikan inklusif saat ini menjadi agenda internasional untuk memperluas kesempatan dan akses pendidikan bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan itu Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan pembudayaan pendidikan inklusif ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan rencana pengembangan pendidikan inklusif yang jelas, sistematis, komprehensif, dan relevan dengan kebutuhan nasional. Perumusan grand design ini diawali dengan studi pendahuluan berbasis laporan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh USAID, DFAT, UNESCO dan BANK DUNIA bekerjasama dengan Kemendikbud.

    Berdasarkan Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2018 tercatat sekolah penyelenggaran pendidikan inklusif yang sudah terjangkau melalui program yang dikembangkan selama ini terdapat 1600 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang tersebar di berbagai jenjang dan jenis pendidikan (SD, SPM, SMA DAN SMK) di seluruh Indonesia. Jumlah ini masih jauh dari harapan. Temuan lain terkait dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat tentang pendidikan inklusif, masih keliru atau belum dipahami dengan baik dan diskriminatif. Masalah lain terkait dengan singkronisasi data antar lembaga terkait penyandang disabilitas masih berbeda-beda sehingga sulit untuk dijadikan rujukan. Hasil temuan lain terkait dengan peran dan fungsi GPK, banyak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih belum memahami dengan baik. Demikian pula halnya dengan aksesibilitas baik secara fisik maupun non fisik, masih belum aksesibel dalam memberikan kenyamanan dan ramah bagi semua anak. Selain itu, keberlanjutan pembinaan dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif kepada sekolah-sekolah rintisan belum berjalan sebagaimana mestinya.

  2. Tujuan

    Tujuan penyusunan grand design ini untuk memberikan pedoman penyelenggaraan implementasi pendidikan inklusif secara nasional yang dapat dijadikan sebagai panduan bagi pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat satuan pendidikan.

  3. Permasalahan

    Beberapa permasalahan mendasar yang perlu dijawab terkait dengan rencana induk pendidikan inklusif di Tingkat Nasional dalam kurun waktu lima yaitu mulai tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut;

    1. Bagaimana gambaran singkat perkembangan implementasi pendidikan inklusif di Tingkat Nasional?
    2. Bagaimana tantangan dan peluang pengembangan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional?
    3. Bagaimana rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional dapat didekumentasikan secara baik, sistimatis dan sistemik dalam kurun lima tahun (2019-2024)?

  4. Hasil yang diharapkan

    Adapun hasil yang diharapkan dari rencana induk pengembangan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional adalah terdokumentasikannya grand design/rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional secara komprehensif, sistimatis dan sistemik dalam kurun waktu lima tahun 2019-2024.

BAB II
KONSEP DASAR PENDIDIKAN INKLUSIF

  1. Analisis Konseptual Tentang Pendidikan Inklusif
    1. Tantangan yang Dihadapi Pendidikan Dasar

      Terdapat dua tantangan besar yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini yaitu: (1) pertambahan jumlah anak yang tereklusikan (terbaikan) dari partisipasi pendidikan yang semakin banyak. Diperkirakan ada sekitar 113 juta anak usia sekolah dasar di seluruh dunia termasuk anak disabilitas, tidak memperoleh kesempatan pendidikan dasar (International Consultative Forum on Education for All, 2000), 90% dari mereka hidup di negara berkembang termasuk di Indonesia. Di samping itu anak-anak yang sudah masuk sekolah dasar pun dihadapkan pada masalah drop out sebelum dapat menyelesaikan pendidikan (UNESCO, 2000), (2) Secara spesifik sekolah masih belum memberi keuntungan kepada semua anak. Artinya kebutuhan belajar anak secara individual belum dapat dipenuhi. Sekolah lebih menekankan pada pencapaian akademik dari pada mengembangkan anak sebagai individu dalam mencapai perkembangan optimal.

      Untuk mengatasi dua tantangan itu maka secara international terjadi pergeseran paradigma pendidikan dari pendidikan yang bersifat konvensional (ekslusif) ke pendidikan yang menjangkau semua anak yang bersifat inklusif, anti diskriminatif dan menghargai keberagaman. Sehubungan dengan itu, tulisan ini dirumuskan untuk menjelaskan paradigma pendidikan inklusif.

  2. Paradigma Pendidikan Inklusif

    Pendidikan inklusif dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eklusivitas di dalam dan dari pendidikan (Booth, 2002). Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari sistem pendidikan biasa untuk mendidik semua anak (UNESCO, 2006).

    Pendidikan inklusif sangat peduli dalam memberikan respon tepat terhadap spektrum kebutuhan belajar yang luas baik dalam seting pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah dan mengadaptasikan sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik. Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai hal yang normal sekaligus tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar. Keberagaman bukan sebagai masalah.

    Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang konsep pendidikan inklusif, diperlukan definisi yang jelas, disepakati dan diterima oleh banyak pihak secara internasional. Jika pendidikan inklusif didefinisikan secara sempit atau hanya didasarkan pada pandangan bahwa anak sebagai masalah, maka pendidikan inklusif akan menjadi tidak cocok. Pendidikan inklusif memandang bahwa lingkungan sebagai masalah. Semua anak memungkinkan dapat belajar dengan optimal jika dilakukan perubahan/penyesuaian lingkungan terhadap kebutuhan dan hambatan belajar anak. Definisi tentang pendidikan inklusif akan terus berubah secara bertahap sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam praktiknya, dalam kenyataan, dan bahkan harus terus berubah jika pendidikan inklusif ingin tetap memiliki respon yang bernilai nyata dalam menghadapi tantangan pendidikan dan hak asasi manusia.

    Meskipun definisi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan terus berubah, tetapi diperlukan kejelasan konsep yang terkandung didalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/pendidikan luar biasa (PLB). Konsep yang mendasari pendidian inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendidikan khusus. Inklusi atau pendidikan inklusif bukan istilah lain dari pendidikan khusus. Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua dan konsep tentang perbaikan sekolah.

    Definisi pendidikan inklusif yang diterima oleh banyak pihak adalah definisi yang diangkat dari seminar tentang pendidikan inklusif (Seminar on Inclusive Education Agra India, 1998), yang diselenggarakan di Agra India, dan disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara. Dari hasil seminar itu pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut:

    1. Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, non-formal dan sistem informal
    2. Menghargai bahwa semua anak dapat belajar
    3. Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua anak
    4. Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, disabilitas, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan
    5. Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya
    6. Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif

    Definisi yang dikutip di atas menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan konsep-konsep tentang: anak, sistem pendidikan, keragaman dan anti diskriminasi, proses memajukan inklusi, dan konsep tentang sumber daya. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

    1. Konsep tentang Anak
      1. Hak semua anak untuk memperoleh pendidikan di dalam masyarakatnya sendiri
      2. Semua anak dapat belajar dan siapapun dapat mengalami kesulitan dalam belajar
      3. Semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar
      4. Pembelajaran berpusat dan menguntungkan semua anak
      5. Keberagaman diterima dan dihargai
    2. Konsep tentang Sistem Pendidikan dan Sekolah
      1. Pendidikan lebih luas dari pada pendidikan formal di sekolah
      2. Fleksibel dan sistem pendidikan bersifat responsif
      3. Lingkunngan pendidikan ramah terhadap anak
      4. Sistem mengakomodasi setiap anak yang beragam dan bukan anak yang menyesuaian dengan sistem
      5. Kolaboratif antar mitra dan bukan kompetitif
    3. Konsep Tentang Keberagaman dan Diskriminasi
      1. Menghilangkan diskriminasi dan pengucilan
      2. Memandang keberagaman sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah
      3. Pendidikan inklusif menyiapkan siswa menjadi toleran dan menghargai perbedaan.
    4. Konsep tentang Sumberdaya
      1. Memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia
      2. Mendistribusikan sumber daya yang tersedia
      3. Memandang manusia (antara lain: anak, orang tua, guru, kelompok orang yang termarginalkan dsb) sebagai sumberdaya kunci

    Secara eksplisit pendidikan inklusif dapat didefinisikan: bahwa sekolah seharusnya mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial-emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak disabilitas, anak-anak berbakat, anak-anak jalanan, anak-anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari masyarakat (Pernyataan Salamanca, 1994). Pendidikan inklusif sebenarnya pendidikan yang menghendaki perubahan dan modifikasi isi kurikulum, pendekatan, struktur dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan anak. Sejalan dengan itu pendidikan inklusif ditopang oleh elemen-elemen sebagai berikut: 1) merangkul semua anak, 2) pelaksanaan pembelajaran berpusat pada anak bukan pada kurikulum, 3) menghargai dan menerima perbedaan serta keberagaman, 4) lingkungan sekolah mudah dijangkau, 5) guru bekerja dalam tim, 6) orang tua terlibat dalam pembelajaran di sekolah, 7) kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian disesuaikan pada kebutuhan anak.


  3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Munculnya Konsep Pendidikan Inklusif

    Munculnya gagasan tentang pendidikan inklusif dilatarbelakangi oleh dua faktor utama yaitu adanya gerakan yang disebut schools improvement dan didorong oleh pemikiran yang berkembang dalam bidang special needs education. Kedua faktor tersebut dalam realitasnya terjadi melalui: (1) Lobi-lobi yang dilakukan oleh para aktivis seperti organisasi penyandang cacat, kelompok-kelopok orang tua, dan kelompok-kelompok yang mendorong anak perempuan untuk memperoleh akses ke pendidikan, (2) Adanya pandangan yang menganggap bahwa program sekolah khusus dan sekolah terpadu tidak berhasil, (3) Adanya desakan yang sangat kuat terhadap sekolah agar peduli terhadap kenyataan bahwa ada sekian banyak anak yang terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses ke pendidikan, seperti pengungsi, orang yang terinfeksi HIV/AIDS, anak-anak dari keluarga miskin, dan situasi konflik, (4) Adanya keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam pemberantasan buta huruf dan keberhasilan program rehabilitasi bersumber daya masyarakat (Community Based Rehabilitation), dalam membantu mengembangkan para penyandang cacat, (5) Banyaknya contoh-contoh keberhasilan dalam praktik inklusif dalam rentang budaya dan konteks sosial tertentu.

    1. Peningkatan Mutu Sekolah
      1. Gerakan Peningkatan Mutu Sekolah di Negara Berkembang

        Salah satu aspek dari gerakan peningkatan mutu sekolah atau perbaikan mutu sekolah adalah mempromosikan pendidikan dasar untuk semua, yaitu memberi kesempatan kepada semua anak untuk belajar pendidikan dasar di sekolah (meningkatkan akses). Akan tetapi jika hanya sekedar memberi kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah adalah tindakan yang membuang-buang waktu, tenaga dan sumber daya saja kecuali apa yang terjadi di sekolah bermanfaat, relevan dangan masyarakat, efektif dan cocok dengan kebutuhan anak. Dengan kata lain pendidikan harus berkualitas.

        Jika pendidikan tidak bermakna bagi anak dan masyarakat (berkualitas), maka kemudian anak bisa jadi bakal keluar dari sekolah. orang tua dan masyarakat tidak memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak mereka. Sangat banyak sekolah di Negara berkembang yang berkualitas rendah. Oleh karena itu yang dimaksud peningkatan mutu sekolah adalah upaya untuk memperbaiki mutu sekolah untuk semua anak. Masalah-masalah yang mempengaruhi sekolah, berkaitan erat dengan kemiskinan dan diskriminasi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama antara lain meliputi: utang pemerintah, pengaruh penjajahan, pengaruh penyesuaian kebijakan struktural, dan konflik horizontal di dalam masyarakat.

        Kenyataan seperti itu mendorong munculnya inisiatif sebagai respon untuk mencari jalan ke luar dari masalah-masalah seperti itu. Salah satu gerakan perbaikan mutu sekolah dilakukan oleh organisasi non pemerintah di Inggris yang disebut Save the Children, dengan meluncurkan program yang diberi nama Responsive School Systems yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Bersifat inklusif, yang merespon terhadap kebutuhan semua anak di masyarakat, (2) Mengupayakan adanya sumber-sumber daya yang cocok dengan keperluan dan memadai, (3) Mengembangkan pendidikan berkualitas yang ditandai adanya relevansi antara pendidikan dengan kehidupan masyarakat dan memberikan respon terhadap perkembangan kebutuhan setiap anak.

      2. Peningkatan Mutu Sekolah di Negara Maju

        Di negara-negara maju di belahan utara, sekolah juga berubah dan berkembang serta sering mengalami konflik dalam mengahdapi tekanan-tekanan yang dapat menimbulkan pengucilan (eklusi) pada siswa-siswanya. Beban kurikulum yang berlebihan, guru yang tertekan dan siswa yang buruk prestasi belajaranya. Selain itu ada peningkatan tantangan berkenaan dengan keberagaman kebutuhan siswa yang luas, siswa yang berasal dari bahasa yang berbeda, dan etnik minoritas dan anak-anak pengungsi setra termasuk anak-anak penyandang cacat yang bervariasi.

        Meskipun sekolah-sekolah di negara maju sering mengeluhkan juga tentang kekurangan sumber daya, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di negara berkembang, yang berarti kekurangan sumberdaya berkaitan dengan makanan, air bersih, perlindungan dan peralatan. Tetapi baik di negara maju maupun di negara berkembang sesunguhnya memiliki masalah bersama berkenaan dengan inklusi dan eksklusi.

    2. Implikasi dari Peningkatan Mutu Sekolah terhadap Pendidikan Inklusif

      Penjelasan di atas tentang masalah-masalah pendidikan terutama pendidikan dasar yang dihadapi baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, bahwa pendidikan inklusif bukan sekedar memasukan anak penyandang cacat ke dalam sistem yang kaku seperti yang ada sekarang, dan bukan persoalan mengadaptasikan anak ke dalam sistem, akan tetapi persoalan mengadaptasikan sistem yang ada kepada semua anak. Dalam perspektif pendidkan inklusif yang dipandang sebagai masalah adalah sistem (kurikulum, guru, lingkungan) bukan anak. Oleh karena itu sistem yang harus disesuaikan dengan keragaman anak, yaitu perhatian guru harus berpusat pada anak, kurikulum harus menjadi fleksibel, masyarakat dan orang tua harus terlibat.

    3. Relevansi Pendidikan Inkluisif dengan Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan
      1. Perluasan Akses

        Seperti telah dijelaskan bahwa pendidikan inkluisif mengakomodasi semua anak dan menghilangkan diskriminasi. Jika paham ini dipegang teguh maka sekolah menerima semua anak, sekolah tidak memilih siswa, anak akan masuk ke sekolah yang paling dekat dengan rumah mereka maka dari itu tidak akan ada lagi anak yang tidak terakomodasi dalam pendidikan. Pendididikan inklusif akan dapat dilakukan jika terdapat dua hal, pertama: jika guru, kepala sekolah, orang tua, pemegang kebijakan pendidikan memiliki sikap positif terhadap perbedaan dan keberagaman peserta didik, keberagaman dihargai dan diterima. Kedua, jika guru, kepala sekolah, orang tua dan pemegang kebijakan pendidikan meyakini bahwa pendidikan itu proses mengembangkan diri individu, bukan semata-mata mengajarkan pengetahuan akademik. Jika ada peserta didik di sekolah yang secara akademik tidak memungkinkan untuk dikembangkan maka proses pendidikan dilakukan untuk mengembangkan aspek lain yang dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan. Jika dua hal itu terjadi (sikap positif dan cara pandang dalam pendidikan) maka, apapun keadaan peserta didik dapat belajar bersama di sekolah.

      2. Peningkatan Mutu

        Mutu pendidikan mutlak harus didasari atas proses karena itu tidak akan ada pendidikan yang bermutu tanpa proses yang bermutu. Pendidikan inklusif sangat memperhatikan mutu proses. Sekolah yang mengakomodasi semua pesert didik meletakkan fleksibilitas dan kebutuhan peserta didik sebagai sesuatu yang utama. Pendidikan yang bersifat inklusif menempatkan peserta didik untuk saling mendukung satu dengan lainnya, untuk maju bersama menurut kekuatan dan kemampuan masing-masing (kooperatif) bukan kompetitif. Pandangan ini melihat bahwa perbedaan merupakan kekuatan untuk belajar. Jadi mutu itu dapat dilihat apabila peserta didik berkembang optimal sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain tidak ada penyeragaman.

        Dalam tradisi pendidikan kita, kualitas pendidikan sering dipandang semata-mata sebagai hasil pencapaian prestasi akademik dengan melihat angka hasil ujian. Pandangan seperti ini membuat makna pendidikan menjadi sangat sempit, sementara pendangan pendidikan inklusif memaknai mutu pendidikan lebih luas dan mendasar yaitu berkenaan dengan semua aspek perkembangan peserta didik.

BAB III
METODOLOGI

  1. Pendekatan

    Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu terumuskanya Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional Tahun 2019-2024, maka digunakan pendekatan manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran (Jen ZA Hans, 2007). Manajemen strategi juga dapat diartikan sebagai seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakan yang akan dan harus dijalankan guna menghadapi masa depan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam kaitan dengan perumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional Tahun 2019-2024, berarti dengan mempertimbangkan lingkungan strategi saat ini dan masa depan, bagaimana Tingkat Nasional harus menetapkan visi, misi, tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah secara Nasional ke depan dalam pendidikan inklusif, serta rencana strategis dan program pelaksanaannya guna menjamin tercapainya tujuan tersebut.

  2. Metode

    Selaras dengan permasalahan dan tujuan akhir yang diharapkan dalam kegiatan ini, yaitu rumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional (2019-2024) yang sistematis, komprehensif dan realistis sebagai rujukan bagi Dinas Pendidikan dan Dinas lain yang terkait, maka pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan melalui metode:

    1. Survey
    2. Diskusi Kelompok Terpumpun – FGD
    3. Workshop
    4. Seminar dan lokakarya
    5. Finalisasi

    Dipilihnya metode-metode di atas mengingat kegiatan ini memerlukan data yang variatif dan kompleks, sehingga tidak mungkin menggunakan satu metode saja. Banyaknya metode yang digunakan juga akan menjadikan data lebih komprehensif dan valid.

  3. Tahapan Kegiatan

    Secara garis besar, tahapan kegiatan perumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional 2019-2024 ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Masing-masing tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

    1. Tahap Pendahuluan

      Kegiatan pendahuluan ini meliputi:

      1. Membentuk tim pengembang untuk membuat rencana kegiatan dan menyusun kerangka acuan rencana kerja induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional dalam 5 tahun mendatang secara sistimatis dan sistemik serta target capain yang diharapkan dari tahun ke tahun secara jelas dan berkesinambungan.
      2. Mengkaji secara konseptual tentang pendidikan inklusif, terutama terkait dengan paradigma pendidikan inklusif dan relevansinya dengan peningkatan kualitas dunia pendidikan saat ini. Hasil kajian ini selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan konseptual dalam perumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional 2017-2021. Kegiatan ini dianggap penting agar rumusan rencana induk pengembangan pendidikan inklusif yang dibuat sejalan dengan filosofi dan teori yang mendasarinya.
    2. Tahap Pelaksanaan

      Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Indklusif Tingkat Nasional 2019 - 2024

      Tahap pelaksanaan perumusan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional 2019-2024, dapat dijelaskan dalam table sebagai berikut:

      Tabel 1. TAHAP PELAKSANAAN
      NO KEGIATAN TUJUAN
      1 Survey Memperoleh informasi tentang potensi, hambatan, tantangan, dan kebutuhan dalam implementasi pendidikan inklusif di Tingkat Nasional saat ini, untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan factual dalam penyusunan rencana induk.
      2 Diskusi Kelompok Terarah - FGD Menghimpun masukan yang lebih luas, komprehensif, dan mendalam tentang potensi, hambatan, dan kebutuhan dalam pengembang an pendidikan inklusif di Tingkat Nasional dari pihak-pihak terkait, seperti dari kalangan praktisi, akademisi, birokrasi, pemerhati, maupun pihak-pihak lain yang terkait (missal: orang tua ABK) untuk mengerucutkan hasil survey.
      3 Workshop Penyusunan Draft Terumuskannya draf Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024.
      4 Validasi Draft Menguji kelayakan Draf Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif yang sudah dirumuskan dari kalangan pakar, sekaligus menghimpun masukan guna penyem purnaannya. Validasi ini akan dilakukan melalui kegiatan seminar dan lokakarya.
      5 Finalisasi Dihasilkannya rumusan akhir Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024

      Secara oprasional proses dari kelima kegiatan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

      1. Survey

        Survey atau survey lapangan adalah kegiatan mengumpulkan data atau informasi tentang implementasi pendidikan inklusif di Tingkat Nasional. Dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana kondisi factual penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif yang selama ini berjalan. Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh data atau informasi tentang potensi, hambatan, tantangan, serta kebutuhan yang dihadapi para penyelenggara pendidikan inklusif selama ini untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan atau landasan factual dalam merumuskan rencana induk pengembangan layanan pendidikan inklusif selama 5 tahun ke depan di Wilayah Tingkat Nasional pada periode tahun anggaran 2019-2024.

        Survey dilakukan kepada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Tingkat Nasional, melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi:

        1. Status sekolah (negeri dan swasta)
        2. Riwayat penyelenggaraan (ditunjuk dan atas inisiatif sendiri)
        3. Keberhasilan sekolah dalam mengembangkan pendidikan inklusi di sekolahnya.
        4. SDM pendukung pendidikan inklusif (keberadaan GPK)
        5. Banyaknya peserta didik ABK
        6. Lokasi sekolah
        7. Komitmen sekolah dalam penyelenggaran pendidikan inklusif di sekolahnya
        8. Pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif (lamanya)

        Selanjutnya, kegiatan survey ini difokuskan kepada permasalahan sebagai berikut:

        1. Potensi, yaitu aspek-aspek potensial sekolah, baik yang sifatnya internal maupun internal, baik yang sifatnya material maupun non material (seperti aspek kebijakan, dukungan lingkungan, dsb) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.
        2. Hambatan, yaitu faktor-faktor penghambat atau kendala yang dihadapi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.
        3. Kebutuhan, yaitu aspek-aspek yang secara signifikan diperlukan untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

        Survey dilakukan melalui angket dan wawancara. Data hasil survey selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut melalui Analisis SWOT untuk mengevaluasi kondidi-kondisi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) Tingkat Nasional dalam rangka perumusan rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024. Dengan demikian diperoleh gambaran yang lebih utuh tentang profil Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan pendidikan inklusif saat ini.

      2. Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion – FGD)

        Diskusi kelompok terpumpun (FGD) dilakuakn dengan tujuan untuk mendapat masukan atau informasi yang lebih komprehensif, tajam, rinci, dan akurat tentang permasalahan-permasalahan spesifik yang terkait dengan hasil survey yang telah dilakukan tentang pendidikan inklusif di Tingkat Nasional. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak yang terkait sebagai narasumber, yaitu:

        1. Praktisi : Kepala sekolah, GPK, Guru BK, Guru Mapel sekolah inklusi yang terpilih.
        2. Birokrat : Dinas Pendidikan, pengawas Provinsi/kab/kota mulai dari Pengawas TK-SMP terpilih.
        3. Akademisi : Dosen Dept PKh FIP dan Prodi PKh SPS pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusif, dan pakar-pakar di bidang Pendidikan Inklusif.
        4. Pemerhati` : Ormas, LSM, dan komunitas peduli Pendidkan Inklusif yang terpilih.
        5. Pihak lain yang terkait, seperti Orang tua ABK.

        Sesuai dengan kegiatannya, kegiatan ini akan diikuti oleh jumlah anggota yang terbatas, karena itu beberapa peserta dari masing-masing kelompok di atas akan diplih secara selektif.

        Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terjadinya pemahaman bersama terkait dengan rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional dalam 5 tahun ke depan dengan melihat kondisi factual lapangan dan kebutuhan untuk dikembangkan kemudian.

      3. Workshop Penyusunan Rancangan

        Kegiatan ini berisi penyusunan rancangan rencana induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional untuk 5 tahun mendatang yaitu tahun 2019-2024. Penyusunan rancangan mengacu kepada hasil-hasil kegiatan sebelumnya, yaitu hasil survey maupun FGD. Rancangan RIP induk pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional tahun 2019-2024, secara garis besar akan memuat tentang: Visi, Misi, Tujuan, strategi, dan program.

      4. Seminar dan Lokakarya

        Tujuan utama kegiatan seminar dan lokakarya ini adalah dalam rangka validasi Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 – 2024 yang telah dirumuskan. Karena sifatnya validasi maka:

        1. Kepada nara sumber dikirimkan racangan RIP pendidikan inklusif yang sudah dibuat agar dapat reviu sebagai bahan pengembangan atau dijadikan bahan pembanding dari permasalahan yang akan disampaikan nara sumber.
        2. Setelah selesai seminar, peserta diminta untuk bekerja dalam kelompok untuk membahas, mengevaluasi, dan memberi masukan perbaikan terhadap rancangan yang sudah dibuat.

        Peserta kegiatan yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah dari kalangan birokrat (Kepala-Kepala Dinas/SKPD Tingkat Nasional), praktisi pendidikan (kepala sekolah dan GPK di lingkungan Tingkat Nasional), akademisi, kalangan LSM peduli pendidikan inklusif, orang tua ABK, dsb.

        Melalui uji validasi inilah diharapkan akan mendapat masukan sehingga tersusunnya sebuah dekumen tentang rencana induk pengembangan pendidikan inklusif kurun waktu 2019-2024.

      5. Finalisasi

        Finalisasi berarti kegiatan penyelesaian akhir. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan revisi, perbaikan, atau penyempurnaan rancangan yang sudah dibuat sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya, yaitu seminar.

    3. Tahap Akhir

      Kegiatan pada tahap ini yaitu:

      1. Pelaporan kegiatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan.
      2. Penggandaan dan penyampaian laporan kepada Bappeda Tingkat Nasional.

BAB IV
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019-2024

  1. GAMBARAN SINGKAT PENDIDIKAN INKLUSIF DI TINGKAT NASIONAL

    Bagi Provinsi Jawa Barat menjadi inisiator pendidikan berbasis hak asasi semua anak bukan hal yang mengherankan. Sejak tahun 1901 Jawa Barat Khususnya Tingkat Nasional merupakan pioneer dalam memberikan hak dasar bagi anak termasuk anak dengan disabilitas, karena pada tahun itu sekolah pertama penyandang tuna netra didirikan di Jl. Pajajaran Bandung dengan nama Blinden institute atau dikenal oleh masyarakat sebagai rumah buta. Semenjak itu banyak orang tua kemudian mengirimkan anak-anak mereka yang menderita kebutan baik total ataupun sebagian menyekolahkan ke Blinden Institute yang sekarang lebih dikenal dengan SLBN-A Padjadjaran Bandung.

    Pada tahun 1978 ketika pendidikan integrasi diperkenalkan di Indonesia oleh Depdikbud bekerjasama dengan Hellen Keller International kembali Jawa Barat khususnya Tingkat Nasional dipilih sebagi lokasi uji coba pelaksanaan Sekolah Integrasi bagi peserta didik Tunanetra di sekolah-sekolah umum. Sejak tahun 1999 Pendidikan inklusif mulai diperkenalkan di Indonesia melalui proyek peningkatan mutu pendidikan bagi anak tunanetra yang merupakan program kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Depdikbud dan Pemerintah Kerajaan Norwegia yang diwakili oleh Braillo Norway dan Universitas Oslo Norwegia.

    Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang membangun solidaritas, pengahargaan kebergaman dan pemenuhan hak dasar tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif juga merupakan perwujudan dari Rights Based Education yang mengedepankan semangat saling menghargai dan saling menghormati yang merupakan embrio dasar untuk membangun kesatuan dan persatuan bangsa yang lebih utuh. Sehingga hal ini diharapkan dapat mengokohkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Repulik Indonesia.

    Lahirnya orientasi program pendidikan inklusif sarat dengan muatan kemanusiaan dan penegakan hak asasi manusia. Inti dari pendidikan inklusif yaitu sistem pemberian layanan pendidikan dalam keberagamaan, dan falsafahnya adalah menghargai perbedaan. Dalam implementasi pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pihak terkait, seperti Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas (sekarang Direktorat Pembinaan PKLK Ditjen Pendidikan dasar dan Direktorat Pembinaan PKLK Ditjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Dinas Pendidikan Jawa Barat, UNESCO, Braillo Norway/IDP Norway, UNICEF Jabar-Banten, World Bank, UPI Bandung, YPWG, ICRAIS, YKII Bogor, AUSAID, Save The Children dan sebagainya. Masih banyak kendala yang dihadapi oleh Sekolah yang menyelengarakan Pendidikan Inklusif. Misalnya belum/kurang tersedianya tenaga pendidik yang kompeten, media pembelajaran adaptif dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang belum tersedia di semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan GPK yang sudah ada belum melaksanakan fungsinya secara optimal.

    Dalam rangka mendukung semangat tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen untuk mengimplementasikan pendidikan berbasis hak ini. Hal ini telah dibuktikan bahwa sejak tahun 2003 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berinisiatif untuk melakukan serangkaian program implementasi pendidikan inklusif di semua Kabupaten/Kota dimulai dari 3 sekolah uji coba (SDN Tunas Harapan, SDN Gegerkalong, dan SD BPI Bandung yang kemudian diganti oleh SDN Putraco) di Tingkat Nasional yang merupakan buah kerjasama antara Pokja Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan UNESCO, Braillo Norway dan Kemendikbud Jakarta.

    Kembali Tingkat Nasional merupakan pioneer pelaksanaan inovasi pendidikan berbabasis hak ini. Walaupun masih terdapat kendala, di sisi lain terdapat fakta yang cukup membanggakan yaitu adanya sekolah umum secara natural melaksanakan pendidikan secara inklusif dan adanya sekolah umum yang sungguh-sungguh mengimplementasikan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional seperti diuraikan pada bagian sebelumnya. Tingkat Nasional merupakan salah satu Kota yang proaktif mendukung implementasi pendidikan inklusif dengan menganggarkan dana alokasi khusus pendidikan inklusif melalui APBD. Saat ini Tingkat Nasional telah memiliki sejumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari mulai SD, SMP, SMA, dan SMK. Sampai saat ini tercatat sekitar kurang lebih 1600 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang dapat dijadikan sebagi modal dasar untuk mengembangkan dan memperluas kebijakan untuk menerapkannya ke seluruh sekolah di indonesia.

  2. TANTANGAN DAN PELUANG DALAM IMPEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI TINGKAT NASIONAL

    Dalam mengimplementasikan pendidika inklusif di Indonesia, khususnya di Tingkat Nasional dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Secara garis besar tantangan itu biasa diketegorikan ke dalam tiga kelompok besar yaitu tantangan yang besifat budaya, kebijakan dan tantangan dalam praktik pendidikan inklusif.

    1. Tantangan yang Bersifat Budaya

      Akar budaya bangsa Indonesia sejatinya adalah budaya inklusif. Hal ini bisa dibuktikan bahwa Negara Republik Indonesia didirikan di atas landasan falsafah Bhineka Tunggal Ika, yang sangat mehargai perbdaan dan keberagama. Oleh karena itu]paara pendiri Negara ini sangat menyadarai bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen, sehingga perbedaan-perbdaan itu harus dikelola secara bijaksana. Sejauh ini secara makro sikap inklusifitas masyarakat Indonsia berkembang dengan baik, seperti penghargaan terhadap perbedaan agama, perbedaan bahasa dan budaya daerah serta perbedaan adat istiadat berjalan harmonis. Akan tetapi implementasi pendidikan inklusif pada aspek budaya masih pada tataran mikro, masih mengahdapi tantangan yang cukup berat.

      Tantangan yang bersifat budaya pada tataran mikro, belum tumbuh sikap menerima dan menghargai perbedaan. Padalah sesungguhnya paham pendidikan inklusif menghendaki adanya penghargaan pada martabat manusia secara universal. Sikap belum bisa menerima dan menghargai perbedaan tercermin dalam perilaku guru, kepala sekolah, para orang tua, dan para pengambil kebijakan seperti masih adanya diskriminasi terhadap individu yang berbeda dari orang kebanyakan seperti karena disabilitas, budaya/agama atau karena alasan ekonomi. Oleh karena itu individu yang berbeda tersebut masih mengalami kesulitan untuk diterma di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan/sekolah.

    2. Tantangan yang Bersifat Kebijakan

      Kebijakan pemerintah Indonesia tentang pendidikan inklusif sudah sangat memadai. Hal ini bisa dilihat dari perundang-undangan dan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, misalnya 1) di dalam undang-undang system pendidikan nasional secara eksplisit disebutkan bahwa siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan dapat megikuti pendidikan secara inklusif pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan atau dapat mengkuti pendidikan pada jalur pedidikan khusus, 2) undang-undang perlindunga anak yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak semua anak, 3) undang undang disabilitas yang baru saja diluncurkan, menjamin hak dan perlindingan individu disablitas termasuk menjamin hak pendidikan. Akan tetapi yang masih menjadi tantangan besar adalah belum ada konsistensi yang jelas antara undang-undang/peratauran yang sudah dibuat dengan implementasinya. Dengan kata lain masih ada kesenjengan yang lebar antara undang-undang/peraturan dengan pelasanaannya. Apa yang tertulis dalam undang-undang belum bisa dilaksanakan secara penuh.

      Dilihat dari kebijakjan anggaran dan dana yang sediakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementian Pendidikan dan Kebudyaan sudah cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya program dan kegiatan yang dilakukan misalnya worshop, pelatihan, bimbingan teknis untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif sudah sangat banyak dilakukan. Akan tetapi kelihatannya ada ketidaksesuaian antrar rencana kebijakan dengan kebutuhan nyata dilapangan. Dengan kata lain banyak kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dalam pengembangan pendidikan inklusif di lapangan.

    3. Tantangan yang Bersifat Praktik

      Dalam prakteknya pendidikan inklusf secara nasional sudah mulai diimplementasikan dibeberapa sekolah yang tersebar hampir di seluruh provinsi di indonesia, akan tetapi dalam pelasanaannya masih banyak kekeliruan. Hal ini disebabkan karena para praktisi maupun pemangku kebijakan di daerah masih belum memahami pendidikan inklsif secara utuh dan baik . Kekeliruan-kekeliruan itu misalnya;

      1. Pendidikan inklusif dipahamai sebagai menerima anak disabilitas di sekolah umum, jika di sekolah itu tidak ada lagi anak disabilitas maka sekolah tersebut tidak inklusif lagi
      2. Anak yang memiliki kebutuhan khusus dan belajar di sekolah umum proses belajarnya tidak dilakukan penyesuaian atau tidak dilakukan akomodasi. Anak dipaksa untuk menyesuaikan dengan system yang ada bukan system yang diadaptasikan terhadap kebutuhan belajar anak
      3. Guru, Kepala Sekolah dan Pengwas belum terbiasa dengan cara kerja yang fleksibel, dan kreatif mereka sudah terbiasa bekerja dengan salalu menggunakan petunjuk teknis. Oleh karena itu ada kesulitan bagi guru dan kepala sekolah untuk melakukan langkah langkah penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak secara individual, kratif dan fleksibel.
      4. Guru dan Kepala Sekolah belum terbiasa menghadapi siswa yang beragam, guru lebih terampil dalam mengahadapi siswa yang homogen. Ketika seorang guru menghadapi 30 murid maka seolah-olah sedang mengadapai seorang murid saja. Padahal esensi dari pendidikan inklusif adalah upaya memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam.
      5. Peran dan fungsi GPK belum berjalan sebagaimana mestinya, fakta yang terjadi dimana keberadaan GPK di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif lebih diperankan sebagai guru untuk menangani anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan bukan sebagai tenaga akan membangun kompetensi guru di sekolah tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
      6. Belum responsifnya masyarakat (orang tua) dalam mensikapi penyelenggaraan pendidikan inklusif dan masalah keberagaman.
  3. URAIAN RENCANA INDUK
    1. VISI, MISI DAN TUJUAN
      1. Visi

        Mewujudkan budaya, kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di Tingkat Nasional

      2. Misi
        1. Mengembangkan budaya di Tingkat Nasional yang inklusif tidak diskriminatif, menerima dan menghargai keberagaman
        2. Mengembangkan kebijakan yang melandasi pelaksanaan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional
        3. Mengembangkan dan memperluas praktik pelaksanaan pendidikan inklusif di Tingkat Nasional
      3. Tujuan
        1. Tujuan Umum

          Membangun pemahaman dan kesadaran tentang pendidikan inklusif pada aspek budaya, kebijakan, dan praktik yang direfleksikan dalam kegiatan pendidikan di sekolah.

        2. Tujuan Khusus
          1. Mengubah sikap orang tua, guru atau warga sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dalam menerima pendidikan inklusif dan anak dengan disabilitas (tidak terjadi penolakan) sebagai bagian dari keberagaman
          2. Merumusan regulasi dan sistem penganggaran yang mendorong terlaksananya pendidikan inklusif, melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
          3. Mengembangkan sekolah penyelengara pendidikan inlusif dan memberi dukungan/keterlibatan dari steakholdeer yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
          4. Mendorong dan memberi penguatan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah (sma/smk).
          5. Membangun kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam layanan pendidikan inklusif .
    2. DASAR PEMIKIRAN PENGEMBANGAN RENCANA INDUK PENDDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT NASIONAL
      1. Pendidikan inklusif sebagai agenda masyarakat internasional dalam mencapai pendidikan untuk semua, hal ini diyakini oleh berbagai kalangan sebagaimana diungkapkan oleh Mel Ainscow (2006) pada Symposium Internasional di Bukittinggi menegaskan bahwa: “Pendidikan inklusif merupakan cara yang efektif untuk menuntaskan Pendidikan Untuk Semua.” Dalam beberapa konferensi internasional lain seperti Pertemuan Salamanka tahun 2004 yang menghasil Kerangka Aksi dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus yang menekankan cara terbaik untuk mencapai Pendidikan Untuk Semua bukan pendidikan bagi sebagian dari semua, adalah pendidikan inklusif.
      2. Pendidikan inklusif sebagai filosofi bukan sebagai model, pendekatan atau strategi, hal ini berarti bahwa pendidikan inklusif merupakan sebuah perubahan cara berfikir dalam mengimplementasikan pendidikan yang sebelumnya berfikir sangat segregatif, labelling dan terpisah menjadi pendidikan yang lebih bersatu dan mengahrgai keberagaman serta mengutamakan kolaboratif ketimbang kompetitif sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
      3. Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak harus seragam dan merupakan proses, dan diyakini bahwa perbedaan dalam kontek budaya, kebiasaan di suatu daerah dan sekolah akan mempengaruhi proses implementasi pendidikan inklusif. Hal ini dapat diartikan bahwa budaya dan kebiasan inklusif merupakan perwujudan sikap menghargai perbedaan sehingga berimplikasi bahwa tidak ada satupun model yang dapat didedikasikan untuk semua sekolah namun falsafah dan konsepnya tetap sama yaitu mengahrgai perbedaan dan keberagaman serta lebih menekankan pada aspek kolaboratif ketimbang kompetitif. Dan pendidikan inklusif adalah sebuah proses untuk meraih mutu pendidikan yang lebih baik dan akan mengalami perubahan pada setiap milestone yang dilewatinya.
      4. Pelaksanaan pendidikan inklusif memiliki tiga aspek; budaya, kebijakan dan praktik, hal ini dapat diartikan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif akan dipengaruhi oleh 3 faktor utamanya yaitu: Bagaimana budaya saling menghargai dan menerima keberagaman merupakan landasan dan fondasi utama, selanjutnya bagaimana pendidikan dapat dipraktikkan dengan mengeliminasi berbagai tindak diskriminasi dan pengabaian dalam pendidikan bahkan dalam pembelajaran, namun demikian pengembangan kebijakan (policy) memberikan dukungan dan memayungi pelaksanaannya, misalnya dirumuskannya regulasi yang kuat dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaannya, sehingga pada akhirnya praktik pendidikan yang lebih inklusif dapat diterapkan dengan baik.
      5. Tingkat Nasional memiliki potensi dalam ke tiga aspek di atas untuk melaksanakan pendidikan inklusif, secara kultural Tingkat Nasional dipengaruhi oleh budaya sunda yang lebih menekankan pada filosofi Sunda, “Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh” atau Saling membelajarkan, saling menyayangi dan saling membantu hal itu senyampang dengan filosofi dasar pendidikan ilkusif yang lebih menekankan pada keberagaman. Pada sisi Kebijakan yang berpihak kepada semua anak untuk memperoleh hak dasarnya dalam pendidikan Pemerintah Tingkat Nasional telah merumuskan Peraturan Walikota Nomor 610 tahun 2016 tentang PPDB dan peraturan lainnya sangat menekankan bahwa stiap anak wajib dilayani pendidikannya di sekolah-sekolah di mana ia berdomisili dan pemberian kuota affirmasi sebesar 10 % untuk kelompok berkebutuhan khusus secara umum ditambah 3% untuk anak dengan disabilitas menjadi bagian dari pengaturan regulasi tersebut. Dari sisi praktik secara Nasional samape pada tahun 2018 telah memiliki 1600 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang tersebar dari mulai SD, SMP, dan SMA/SMK.
    3. KOMPONEN PENGEMBANGAN RENCANA INDUK PENDIDIKAN INKLUSIF

      Pengembangan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024 disusun berdasar atas tujuh komponen yang masing-masing komponen merupakan bagian yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Komponen tersebut yaitu: tema, tujuan makro, lingkup program, strategi pencapaian, output dan outcome, evaluasi dan monitoring, dan sasaran.

      1. Tema

        Tema adalah ide, gagasan, persoalan, atau kepedulian utama yang akan dijadikan fokus kerja atau pengembangan sesuatu. Adapun tema dalam Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inlusif Tingkat Nasional pada tahun 2017-2021, yaitu:

        Tabel 1 : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF

        TAHUN

        TEMA

        2019

        1. Penambahan perintisan dan penguatan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan model pengimbasan pada satuan pendidikan.
        2. Perubahan sikap terhadap pendidikan inklusif pada orang tua, guru dan pemangku kepentingan, dll.
        3. Perubahan sikap satuan pendidikan dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus (tidak terjadi penolakan)

        2020

        1. Penambahan dan penguatan penyelenggaran pendidikan inklusif dengan model pengimbasan pada satuan pendidikan dasar.
        2. Penguatan dan perluasan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan menengah.
        3. Perubahan pandangan bahwa perbedaan merupakan sebuah pengayaan dan bukan sebuah masalah.
        4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam layanan pendidikan inklusif

        2021

        1. Penyelenggaran pendidikan inklusif dengan menggunakan praktik-praktik terbaik yang dikembangkan dari satuan pendidikan pengimbas pada kabupaten/kota dan provinsi.
        2. Aktualisasi praktik, kebijakan, dan budaya pendidikan inklusif di tingkat nasional.

        2022

         

        2023

         

        2024

         

      2. Tujuan

        Tujuan adalah tujuan yang ingin dicapai dalam arti luas yang mencakup berbagai dimensi sesuai tema yang dikembangkan.

        Tabel 2. TUJUAN

        TAHUN

        TUJUAN

        2019

        1. Mendorong perluasan dan penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
        2. Mengubah sikap orang tua, guru dan pemangku kepentingan dalam menerima pendikan inklusif.
        3. Mengubah sikap satuan pendidikan dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus (tidak terjadi penolakan)

        2020

        1. Mendorong perluasan dan penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar
        2. Mendorong penguatan dan perluasan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan menengah
        3. Membangun persepsi masyarakat bahwa perbedaan merupakan sebuah pengayaan dan bukan sebuah masalah)
        4. Membangun kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam layanan pendidikan inklusif

        2021

        1. Mendorong pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menggunakan praktik-praktik terbaik yang dikembangkan dari satuan pendidikan pengimbas pada kabupaten/kota dan provinsi
        2. Mewujudkan praktik, kebijakan, dan budaya pendidikan inklusif secara nasional
      3. Lingkup Program

        Lingkup program Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024, yaitu:

        Tabel 3 : LINGKUP PROGRAM

        TAHUN

        LINGKUP PROGRAM

        2019

        1. Perluasan dan penguatan satuan pendidikan penyelengara pendidikan inklusif
        2. Penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang sudah dirintis sebelumnya pada satuan pendidikan
        3. Pengembangan kapasitas SDM (guru,kep.sekolah, orang tua,pemangku kepentingan )
        4. Perumusan kebijakan dalam penerimaan siswa baru yang lebih inklusif
        5. Pengembangan sikap orang tua, guru dan pemangku kepentingan dalam menerima pendikan inklusif

        2020

        1. Perluasan dan penambahan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar
        2. Penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar
        3. Pengembangan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan menengah
        4. Pengubahan persepsi bahwa perbedaan merupakan sebuah pengayaan dan bukan sebuah masalah.
        5. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam layanan pendidikan inklusif.

        2021

        1. Perluasan dan penambahan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
        2. Penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
        3. Perwujudan praktik, kebijakan dan budaya pendidikan inklusif secara nasional.
      4. Strategi Pencapaian

        Strategi pencapaian pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

        Tabel 4: SRATEGI PENGEMBANGAN

        TAHUN

        STRATEGI PENCAPAIAN

        2019

        1. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
        2. Perubahan sikap SDM (guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, pemangku kepentingan) terhadap pendidikan inklusif meningkat, sehingga tidak terjadi penolakan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus
        3. Semakin kuat kapasitas satuan pendidikan dalam menyelanggarakan pendidikan inklusif yang sudah berjalan

        2020

        1. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
        2. Kapasitas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif meningkat
        3. Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam implementasi pendidikan inklusif meningkat
        4. Pemahaman tentang pendidikan inklusif pada seluruh pemangku kepentingan pendidikan inklusif meningkat

        2021

        1. Semua satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sudah melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan inklusif secara benar
        2. Praktik, kebijakan dan budaya pendidikan inklusif secara nasional terlaksana secara baik

        Table 7: EVALUASI DAN MONITORING

        TAHUN

        EVALUASI DAN MONITORING

        2019

        Menilai tingkat pemahaman dan cara memberikan pemahaman yang berdampak pada peningkatan partisipasi pendidikan inklusif

        2020

        Efektifitas perluasan implementasi pendidikan inklusif dan jumlah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (jumlah dan kapasitas satuan pendidikan, partisipasi stakeholder, dan peningkatan pemahaman tentang pendidikan inklusif)

        2021

        Melihat pemahaman, penerapan, penyebaran jumlah satuan pendidikan, dan tingkat kesadaran/partisifasi stakeholder pendidikan terhadap kebijakan (regulasi dan program) penyelenggaraan pendidikan inklusif.

        Tabel 8 : SASARAN

        SASARAN

        Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota, masyarakat dan Orang tua peserta didik secara nasional.

        Pemetaan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusi

    4. URAIAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF SETIAP TAHUN

      No

      Tema /Tujuan

      Lingkup Program

      Target/outcome

      Tahun Pelaksanaan

      19

      20

      21

      22

      23

      24

      1

      Bertambahnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif rintisan dan sekolah Imbas.

      Perintisan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

       

       

       

       

       

      Pembinaan dan pengembangan sekolah rintisan dan sekolah imbas

       

       

       

       

       

      2

      Peningkatan pemahaman, sikap akomodatif dan partisipasi orang tua, guru dan pemuka masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

      Sosialisasi pendidikan inklusi kepada orangtua, guru dan pemuka masyarakat

       

       

       

       

       

       

      Pemberdayaan komite sekolah dalam mendukung penyelenggaran pendidikan inklusif

       

       

       

       

       

       

      3

      Meningkatkan aksesibitas fisik dan non fisik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

       

      Pengadaan dan peningkatan aksesibilitas bangunan dan lingkungan sekolah

       

       

       

       

       

      Peningkatan layanan aksesibilitas sosial

       

       

       

       

       

      4

      Meningkatkan kompetensi guru pembimbing Khusus

      Pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan inklusif bagi GPK

       

       

       

       

       

      5

      Meningkatkan mutu penyelenggaran pendidikan inklusif sekolah rintisan dan sekolah imbas.

      Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada sekolah rintisan menggunakan praktek baik (Best Practice) dari sekolah inti

       

       

       

       

      Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada sekolah imbas menggunakan praktek baik (Best Practice) dari sekolah inti

       

       

       

       

      6

      Meningkatkan peran lembaga mitra dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

      Penyelenggraan program kemitraan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan LPK , dunia usaha dan dunia industri serta lembaga lain yang relevan.

       

       

       

       

      7

      Meningkatkan peran provinsi/kabupaten/kota dalam pengembangan pendidikan inklusif

      Pembinaan dan penguatan peran provinsi/kabupaten/Kota dalam pengembangan pendidikan inklusif

      Meningkatnya jumlah dan peran Pokja Inklusi lintas sektor

       

       

       

      8

      Meningkatkan pemahaman dan implementasi budaya inklusi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat

      Penyediaan media komunikasi informasi edukasi

       

       

      Terwujudnya Implementasi praktik budaya inklusif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

       

       

       

       

      Peningkatan peran komite sekolah dan pokja inklusif dalam mewujudkan budaya inklusif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan.

       

       

       

       

      9

      Terwujudnya Penguatan dan sinkronisasi Regulasi

      Pengkajian dan perumusan regulasi pendidikan inklusif

      Terwujudnya sinkronisasi dan penguatan regulasi pendidikan inklusif

       

       

       

      10

      Diperoleh data Anak Berkebutuhan Khusus secara nasional baik yang sudah dan belum mendapatkan layanan pendidikan

      Melakukan penjaringan anak berkebutuhan khusus secara nasional baik yang dilakukan Kementerian pendidikan dan kebudayaan maupun kerjasama dengan BPS, dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota

      Diperolehnya data anak berkebutuhan khusus yang sudah dan belum mendapat layanan pendidikan

       

       

       

      11

      Terpenuhinya kebutuhan Guru pembimbing Khusus dan tenaga kependidikan di sekolah inklusif

      Analisis kebutuhan GPK dan tenaga kependidikan di sekolah inklusif melalui kerjasama dengan lembaga terkait

      Diperolehnya data kebutuhan GPK dan tenaga kependidikan di sekolah inklusif

       

       

       

       

      12

      Meningkatkan fungsi dan peran SLB sebagai pusat sumber dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif

      Optimalisasi fungsi dan peran SLB sebagai pusat sumber dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

      Meningkatnya fungsi dan peran SLB sebagai pusat sumber dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

       

       

       

       

       

      13

      Meningkatkan peran pemerintah daerah Provinsi/Kab/Kota sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah

      Terbitnya surat edaran tentang peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

       

       

       

       

      Pemberian Banper pendampingan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

       

       

       

       

      Pendampingan GPK dan guru SLB di setiap provinsi/ kab/kota

       

       

       

       

Visualisasi Tahapan Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Indklusif Tingkat Nasional 2019 - 2024

BAB V
PENUTUP

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional disingkat (RIP), merupakan rencana strategis pemerintah Tingkat Nasional untuk mewujudkan harapan bahwa Tingkat Nasional ingin menjadi kota Inklusif. Sebagai sebuah rencana yang baik, tentu saja proses penyusunannya dilakukan dengan mengikuti langkah sebagai berikut : a) melakukan survey lapangan, b) diskusi kelompok terarah, c) lokakarya, dan diakhiri dengan seminar, sebagai bentuk validasi terhadap isi rencana yang telah dikembangkan. Secara substansi dari RIP ini merujuk kepada kaidah-kaidah pendidikan inklusif secara internasional.

RIP ini berfungsi sebagai panduan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusif selama lima tahun, yaitu dari tahun 2017-2021. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah mewujudkan praktik, kebijakan dan budaya pendidikan inklusif di Tingkat Nasional sehingga Tingkat Nasional menjadi pelopor dalam implementasi pendidikan iklusif di Indonesia. Keberhasilan dalam implemenatsi sebuah rencana program akan sangat tergantung kepada kesungguhan dalam melaksanakannya, bagaimanapun baiknya sebuah rencana akan menjadi tidak berguna jika tidak dilaksanakan dengan sungguh-sunggguh. Oleh karena itu kesungguhan dalam melasanakannya menjadi sangat penting.

Sebagai sebuah rencana tentu saja mengandung kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu dalam proses implementasinya RIP ini terbuka untuk diperbaiki dan dikoreksi sehingga kelemahan dan kekurangannya dapat diatasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Booth, T. & Ainscow, M. 2002. Indeks for Inclusion: Developing Learning and Particapation in Schools. London: Centre for studies on Inclusive Education.
  2. Deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia. 1948, UNESCO: 2006
  3. Jen Z.A Hans,2006, Managemen Strategi dan Perubahan, Lembang, Sespen Polri, (makalah tidak diterbitkan)
  4. Sunanto, J. 2009. Profil Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar di Tingkat Nasional. Laporan Penelitian. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
  5. UNESCO (2003). Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education. A Challenge and a Vision. (conceptual paper)
  6. UNESCO dan PLAN Indonesia. 2006. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990. Kompendium Perjanjian, Hukum, dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif. Jakarta: UNESCO Office.
  7. UNESCO dan PLAN Indonesia. 2006. Deklarasi Dunia tentang Pernyataan Salamanca Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990. Kompendium Perjanjian, Hukum, dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif. Jakarta: UNESCO Office.
  8. Deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia. 1948, UNESCO: 2006

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024

Tulisan ini dapat juga di baca di halaman .