Hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali melaksanakan agenda tahunan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2018, di Depok Jawa Barat pada tanggal 5 - 8 Februari 2018. Tulisan ini disadur dari Kemdikbud untuk membantu mensosialisasikannya. Ada lima isu strategis yang menjadi pokok pembahasan pada RNPK 2018, di antaranya terkait guru, yang menghasilkan tiga rekomendasi.

Suyanto, sebagai perwakilan kelompok I yang membahas "Ketersediaan, Peningkatan Profesionalisme, dan Perlindungan, serta Penghargaan Guru", menyampaikan rekomendasi dari kelompok I di hadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, serta seluruh peserta RNPK 2018, pada Rabu (7/2/2018). Rekomendasi ini merupakan hasil pembahasan kelompok I pada malam sebelumnya, Selasa (6/2/2018).

Ada tiga rekomendasi yang dihasilkan oleh kelompok I. Pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama mempercepat terbitnya regulasi yang lebih teknis tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan guru melalui pengangkatan guru baru atau redistribusi guru. Pengadaan guru ini dirasa krusial karena masih kurangnya koordinasi antara pihak yang bertanggung jawab, mengadakan, dan menetapkan.

Suyanto menekankan, redistribusi guru dirasa sulit sejak era desentralisasi. Ketika guru harus mutasi dari satu kabupaten ke kabupaten lain, implikasinya adalah, gaji mereka sudah ada pada Dana Alokasi Khusus (DAU) di masing-masing kabupaten sehingga sangat sulit memindahkan ke kabupaten lain. "Walaupun dulu pernah diberikan semacam keputusan bersama lima kementerian, itu juga tidak bisa menjamin bahwa redistribusi guru terjadi dari guru yang terkonsentrasi di daerah yang kelebihan ke daerah yg kekurangan," jelas Suyanto.

Rekomendasi yang kedua yaitu pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi dan melakukan harmonisasi dalam membuat regulasi tentang pembagian kewenangan dan pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme guru berdasarkan pemetaan dan analisis kebutuhan pelatihan guru, baik guru PNS maupun non PNS. Ada daerah yang sudah mampu melakukan pelatihan dan mempunyai sistem pelatihan guru yang baik. Namun, tidak sedikit daerah yang belum bisa melakukan karena belum ada regulasi yang jelas mengenai apa yang harus dan bisa dilakukan oleh daerah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru.

Suyanto mengatakan, daerah memerlukan kepemimpinan dari kepala daerah dan dinas pendidikan. "Namun untuk menjamin mereka berani melakukan kepemimpinan yang baik dalam meningkatkan kualitas guru maka perlu ada kejelasan regulasi di daerah, sehingga ada kesamaan payung hukumnya," tambahnya.

Ketiga, pemerintah daerah perlu membuat aturan hukum terkait perlindungan dan penghargaan guru. "Regulasi untuk melindungi guru harus jelas-jelas bisa dioperasionalkan. Antara perlindungan hak anak dan perlindungan guru, batasnya harus jelas," terang Suyanto. Ia menuturkan, bila tidak terjadi batasan yang jelas, dikhawatirkan guru akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya yang profesional. “Ketika guru menghukum dengan hukuman fisik yang sebetulnya tidak berakibat yang fatal, kadang guru dikriminalisasikan,” ujarnya.

Bangun Daerah Pinggiran dengan Mengembangkan Teknologi

Saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi dalam membangun daerah pinggiran, termasuk pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan.Salah satu agenda Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2018 adalah menemukan solusi atau merumuskan kebijakan untuk memperkuat layanan pendidikan dan kebudayaan di daerah pinggiran.

Beberapa poin utama pembahasan isu strategis terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran antara lain mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang belum layak, serta perlunya penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk daerah-daerah pinggiran.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menjadi salah satu narasumber nasional dalam RNPK 2018 yang diselenggarakan di Pusdiklat Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, pada tanggal 5-8 Februari 2018. Rudiantara menekankan pentingnya memiliki infrastruktur teknologi informasi dan aplikasi untuk pendidikan dalam membangun daerah pinggiran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, agar pemanfaafan TIK dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dan mempercepat pemerataan layanan dasar.

“Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong bertambahnya infrastruktur TIK dan aplikasi adalah dengan menambah tenaga-tenaga terampil TIK melalui pendidikan vokasi,” ujarnya. Penambahan silabus pemrograman (coding) adalah salah satu masukan Rudiantara untuk memperkaya kurikulum pendidikan TIK di SMK.

Dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan vokasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu berkolaborasi, salah satunya dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pendidikan vokasi. Selain dukungan anggaran, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyusun peraturan-peraturan di tingkat pusat dan daerah serta bekerja sama dengan dunia industri untuk menyerap tenaga kerja terampil dari pendidikan vokasi.

Isu strategis lain yang dibahas dalam penguatan layanan pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran adalah bagaimana mengatasi sulitnya akses dari dan menuju daerah pinggiran serta kurangnya ketersediaan dan kompetensi guru di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T). RNPK 2018 ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta membangun komitmen para pemangku kepentingan untuk menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan.

Pembiayaan Pendidikan dan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah untuk terus berupaya menyinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah serta komunitas pendidikan untuk bersama sama membangun manusia Indonesia, melalui komunikasi dua arah yang saling mendukung.

Begitu pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung kualitas pendidikan di Indonesia membuat partisipasi pemda menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Bentuk partisipasi yang dilakukan adalah dengan pemenuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20 persen yang dialokasikan bagi pelaksanaanpendidikan di daerah berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Kabupaten Toba Samosir, misalnya. Untuk menambah penghasilan guru di daerah diberikan insentif dari daerah dengan sistem subsidi silang. Jadi guru honor yang belum mendapatkan gaji yang memadai, diberikan insentifsehingga seluruh guru honor di wilayahnya mendapat jumlah pendapatan yang relatif sama.

Masyarakat atau lingkungan sebagai salah satu unsur Tri Pusat Pendidikan dapat terlibat dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Salah satu bentuk keikutsertaannya adalah melalui Komite Sekolah seperti tercantum pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang diberikan Komisi II dalam RNPK 2018 yang disampaikan oleh Doni Koesoema bahwa perlu ada pelibatan peran pelaku pendidikan. Doni juga menekankan pentingnya basis data pendidikan sebagai acuan dalam membangun pendidikan. "Pengoptimalisasian fungsi Dapodik perlu dilakukan sebagai basis data karena masih banyak daerah yang belum melengkapi datanya dengan benar," katanya.

Masukan lainnya yang berhasil dikumpulkan yaitu kebijakan pemberian bantuan dan insentif harus lebih dicermati alokasinya dengan merujuk pada regulasi yang jelas untuk menjamin keberlanjutan kebijakan tersebut. Selain itu, yang tidak kalah penting, kata Doni, adalah peningkatan kualitas aparatur daerah dalam menjalankan SPM serta tata kelola regulasi yang baik.

Rekomendasi Kebijakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018

Ketersediaan, Peningkatan Profesionalisme, dan Perlindungan serta Penghargaan Guru

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bekerja sama mempercepat terbitnya regulasi yang lebih teknis tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan guru melalui pengangkatan guru baru atau redistribusi guru.
  2. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu berkoordinasi dan harmonisasi dalam membuat regulasi tentang pembagian kewenangan dan pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme guru berdasarkan pemetaan dan analisis kebutuhan pelatihan guru baik guru PNS maupun bukan PNS.
  3. Pemerintah Daerah perlu membuat aturan hukum terkait perlindungan dan penghargaan guru, dan perlu adanya penganggaran oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaannya sehingga dapat pula mengoptimalkan peran satuan pendidikan untuk menjamin keamanan serta kenyamanan guru dalam melaksanakan tugasnya.

Pembiayaan Pendidikan dan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah

  1. Mengawal proses perencanaan dan akuntabilitas penyaluran Dana Transfer Daerah antara lain melalui perbaikan kualitas Dapodik oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
  2. Memperjelas ketentuan tentang bantuan pembiayaan pendidikan dan kebudayaan diluar kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.
  3. Mensinkronkan kebijakan antara Kemendikbud dan Kemendagri terkait penggunaan anggaran pendidikan di daerah antara menggunakan mekanisme hibah, bansos, dan belanja langsung.
  4. Peningkatan kualitas aparat Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pendidikan dan kebudayaan dengan trasnparan dan akuntabel.
  5. Perlu diterbitkan dan disosialisasikan regulasi yang terkait dengan:
    1. Permendikbud terkait indikator SPM sebagai turunan PP Nomor 2 Tahun 2018 serta Permendikbud terkait Pembiayaan Pendidikan;
    2. Permendikbud atau Permendagri terkait penggunaan TPG untuk peningkatan kualitas guru;
    3. Regulasi terkait bantuan dana pendidikan untuk sekolah swasta;
    4. PermendagriterkaitBantuanKeuanganKhusus;
    5. Permendagri terkait anggaran untuk sektor pendidikan yang dialokasikan melalui SKPD lain;
    6. Payung hukum yang memastikan kewajiban APBD mengalokasikan minimal 20% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dialokasikan pada fungsi pendidikan; dan
    7. Regulasi terkait DAK Fisik untuk Kebudayaan.

Kebijakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pembangunan Ekonomi Nasional

  1. Mendorong Provinsi melakukan pemetaan kebutuhan DUDI, potensi wilayah, analisis kompetensi guru dan cohort kebutuhan guru untuk membuat peta jalan pengembangan pendidikan vokasi.
  2. Mendorong Kemenristekdikti untuk memperluas mandat Politeknik dalam menghasilkan guru SMK melalui kerja sama dengan LPTK dan P4TK.
  3. Merekomendasikan Pemerintah untuk menyusun regulasi tentang pemanfaatan SES (Senior Expert Service) dan training dari industri/lembaga nasional dan internasional untuk peningkatan kompetensi guru, kebekerjaan lulusan SMK, dan pengoptimalan pendanaan sekolah vokasi melalui pelibatan dan kerjasama dengan Atdikbud, SEAMEO, dan alumni.
  4. Merekomendasikan adanya regulasi yang:
    • Mewajibkan BUMN/BUMD dan mendorong DUDI bekerjasama dengan SMK dengan imbalan tax incentive/ insentif pajak, misalnya magang industri, menyerap dan memasarkan produk TEFA SMK; dan
    • Mengatur revitalisasi SMK, penyediaan lahan, dan mekanisme pendanaan untuk menghindari tumpang tindih anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD.
  5. Memperluas praktik-praktik baik dalam pelaksaan kerja sama antara DUDI dengan SMK, dan mengembangkan kurikulum fleksibel dan pembelajaran vokasi online sehingga dapat memperluas spektrum kejuruan.

Membangun Pendidikan dan Kebudayaan dari Pinggiran

  1. Pemerintah Pusat perlu meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga daerah dapat memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas secara mandiri hingga menjangkau daerah pinggiran.
  2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menjamin kemudahan jangkauan dalam layanan pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat di daerah pinggiran melalui penyediaan jaringan teknologi komunikasi dan transportasi guna memperkuat literasi dasar untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan.
  3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menjamin penyediaan dan penyebaran sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan yang kompeten di daerah pinggiran sesuai dengan lingkup urusan wajibnya.
  4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kememadaian dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan di daerah pinggiran guna menjamin mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan.

Penguatan Pendidikan Karakter : Sekolah sebagai Model Lingkungan Kebudayaan

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong kebijakan sekolah menjadi model lingkungan budaya yang dalam kesehariannya sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka Pemajuan Kebudayaan.
  2. Membuka seluruh sarana dan prasarana milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat diakses secara luas untuk aktivitas Pendidikan dan Kebudayaan melalui revitalisasi dan pemanfaatan sumber daya Kebudayaan.
  3. Merancang strategi baru pelestarian warisan budaya benda dan tak benda melalui pendataan dan revitalisasi fungsi cagar budaya, museum, taman budaya, rumah budaya, dengan berbagai aktivitasnya sebagai sumber-sumber belajar Penguatan Pendidikan Karakter.
  4. Membangun sinergi Tripusat Pendidikan melalui mekanisme koordinasi dan kolaborasi pelibatan seluruh pemangku kepentingan Kebudayaan.
  5. Menyusun kebijakan tentang skema pembiayaan Pemajuan Kebudayaan dengan mengalokasikan minimal 2,5% anggaran khusus dari APBN/APBD, atau Bantuan Operasional Kebudayaan (BOK) kepada sanggar-sanggar dan komunitas seni budaya.

Rekomendasi Kebijakan Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018

Materi Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 dapat diunduh di sini

[Sumber : Kemdikbud]

Lampiran Ukuran
Hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018 (21.01 KB) 21.01 KB