Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on February 19, 2018
Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD, Lampiran Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018, Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018, Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD 2018

Berikut adalah BAB I Pendahuluan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD dalam Lampiran Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018, dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah, Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD.

Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD memiliki tujuan agar pemanfaatan DAK Nonfisik BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien, dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD
dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 dilengkapi dengan Lampiran Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 tentang Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 yaitu Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD. Berikut BAB I Pendahuluannya:

Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang Bantuan DAK Nonfisik BOP PAUD

Pendidikan pra-sekolah atau yang populer sebagai pendidikan anak usia dini (PAUD) yang lebih komprehensif, inklusif dan bermutu merupakan hal yang positif bagi kepentingan pengembangan potensi dan karakter yang dimiliki anak sejak dini serta mempersiapkan anak untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Banyak di berbagai hasil penelitian dan evaluasi yang menunjukkan bahwa perkembangan anak usia dini merupakan tahap perkembangan yang paling penting dalam masa hidup manusia. Program-program perlindungan, pengasuhan anak dan pendidikan usia dini yang berkualitas menghasilkan manfaat dan efek jangka panjang yang lebih tinggi daripada program belajar semata. Penyiapan manusia berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”, Nawa Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Nawa Cita ke- 6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”.

Dari hasil pemantauan masih banyak anak-anak yang kurang beruntung untuk memperoleh manfaat yang paling mendasar dari program PAUD, mereka memiliki keterbatasan untuk memperoleh layanan yang layak melalui program PAUD: anak perempuan, anak-anak migran, dan anak- anak korban konflik, bencana, dan kekerasan; anak-anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrim dan di pedesaan serta daerah terpencil; anak yang kesehatannya buruk, kurang gizi, dan menyandang cacat serta keterlambatan perkembangan; serta anak-anak dari minoritas bahasa/etnis.

Pencapaian selama 17 tahun sejak program PAUD dicanangkan oleh Pemerintah sudah menunjukkan hal yang positif dalam keikutsertaan peserta didik khususnya usia 3-6 tahun dalam program-program PAUD. Cita-cita memberikan kado ulang tahun emas Kemerdekaan Indonesia yang ke 100 akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berintegritas dan berdaya saing global.

Berdasarkan proyeksi data BPS jumlah anak usia 3-6 tahun tahun 2016 yang berjumlah 19,23 juta anak, pada tahun 2045 usia mereka akan mencapai 32-35 tahun (Proyeksi Berdasarkan Hasil SP 2010). Usia ini merupakan usia angkatan kerja yang produktif. Angkatan kerja ini jika dipersiapkan dengan baik sejak dini akan menjadi modal pembangunan, tetapi sebaliknya jika tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan atau bencana demografi.

Maju dan berkembangnya pembangunan suatu bangsa atau negara sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan generasi penerusnya. Penyiapan generasi unggul untuk menjawab kemajuan peradaban harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.

Maju dan berkembangnya program PAUD yang berkualitas tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat saja tetapi harus melibatkan Pemerintah Daerah termasuk semua unsur keluarga, lembaga pendidikan dan unsur masyarakat untuk saling bersinergi secara aktif untuk pencapaian tujuan bersama yaitu mempersiapkan anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Dari hasil sinergitas dan partisipasi semua komponen termasuk peran aktif Bunda PAUD di semua jenjang sangat berdampak positif dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan angka pertisipasi kasar (APK) PAUD untuk anak usia 3-6 tahun pada tahun 2017 mencapai 72,35%. Sedangkan jumlah lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini yang telah mencapai 197.652 satuan pendidikan yang tersebar di 72 ribu lebih desa/kelurahan. Dari jumlah lembaga yang ada tersebut, hampir 98% diantaranya diselenggarakan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan layanan PAUD yang inklusif, adil dan bermutu serta berkelanjutan bagi semua anak usia dini, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2016 berupaya membantu penyediaan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) melalui dana alokasi khusus Nonfisik (DAK Nonfisik). Hal ini sesuai dengaan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 46 ayat (1) UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan ayat (2) berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. DAK Nonfisik BOP PAUD ini dimaksudkan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini, guna memberikan layanan PAUD yang lebih bermutu.

Untuk mewujudkan perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta akuntabilitas penggunaan dana BOP PAUD, agar tepat sasaran dan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD. Petunjuk Teknis ini menjadi acuan semua pihak dalam pemanfaatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Tujuan Bantuan DAK Nonfisik BOP PAUD

Tujuan pemberian DAK NonFisik BOP PAUD untuk:

  1. membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program PAUD; dan
  2. meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal.

Sasaran Bantuan DAK Nonfisik BOP PAUD

Sasaran program DAK Nonfisik BOP PAUD adalah anak usia dini yang terlayani di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta memiliki peserta didik terdata dalam Dapodik PAUD dan Dikmas.

Sasaran DAK Nonfisik BOP PAUD tidak berlaku bagi:

  1. Anak usia dini yang terlayani di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal yang menetapkan iuran atau pungutan yang melebihi ketentuan pemerintah daerah yang berlaku; dan
  2. Anak usia dini yang terlayani di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal atas dasar kerja sama dengan lembaga pendidikan asing Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK).

Pengalokasian DAK Nonfisik BOP PAUD

Pengalokasian besaran DAK Nonfisik BOP PAUD dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan sebagai berikut:

  1. Jumlah peserta didik yang dilayani Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang tercatat pada Dapodik PAUD dan Dikmas per akhir bulan Juli tahun anggaran sebelumnya; dan
  2. Satuan biaya BOP PAUD sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.

Penyaluran Dana DAK Nonfisik BOP PAUD

  1. Penghitungan alokasi penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan DAK Nonfisik BOP PAUD berdasarkan data riil jumlah anak yang dilayani sesuai dengan data yang ada di Dapodik PAUD dan Dikmas.
  2. Jika terdapat sisa alokasi (silpa) DAK Nonfisik BOP PAUD tahun sebelumnya menjadi bagian dari alokasi dana DAK Nonfisik BOP PAUD tahun berikutnya.
  3. ApabilaketersediaanDAKNonfisikBOPPAUDlebihkecildaridatariil, maka pemerintah daerah dapat mengajukan tambahan alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sepanjang dana cadangan (buffer) masih tersedia.
  4. Penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

Daftar Isi Lampiran .

  1. BAB I Pendahuluan
    1. Latar Belakang
    2. Tujuan Bantuan
    3. Sasaran Bantuan
    4. Pengalokasian
    5. Penyaluran Dana
  2. BAB II Implementasi BOP PAUD
    1. Persyaratan Penerima DAK Nonfisik BOP PAUD
    2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD Berkualitas
    3. Pengelolaan DAK Nonfisik BOP Paud
  3. BAB III Pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Paud
    1. Organisasi Pelaksana
    2. Alur Proses Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana BOP Paud
    3. Persiapan Penyaluran Dana
    4. Penyaluran DAK Nonfisik BOP Paud
    5. Pengambilan Dana
  4. BAB IV Penggunaan Dana DAK Nonfisik BOP Paud
    1. Komponen Pembiayaan
    2. Sumber Pendanaan Lainnya
    3. Larangan Penggunaan DAK Nonfisik Paud
    4. Kewajiban dan Tanggung Jawab
  5. BAB V Monitoring, Pengawasan dan Pelaporan
    1. Monitoring oleh Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Paud Pusat
    2. Pengawasan oleh Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Paud Daerah
    3. Pelaporan
    4. Sanksi
  6. BAB VI Pelayanan dan Penangangan Pengaduan Masyarakat
    1. Pengelolaan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M)
    2. Tugas dan Fungsi Layanan
  7. BAB VIII Penutup
  8. Contoh Format Formulir BOP

Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018