Permenag 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada PTK

Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan atau PTK diatur kembali dengan Permenag 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Perguruan Tinggi Keagamaan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang baru ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362).

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan ini. Banyak pembaharuan yang dilakukan mengikuti perkembangan hukum dan situasi saat sekarang. Mengacup pada kemajuan dan progress BNSP yang cukup radikal dan menggunakan teknologi sesuai perkembangan zaman.

Sebagaimana yang lain PTK atau Perguruan Tinggi Keagamaan menerbitkan Ijazah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus. Ijazah dibuat dengan Bahasa Indonesia dengan ketentuan detail ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Ijazah terbitan PTK tersebut selanjutnya diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi.

Selain Ijazah ada juga Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau SKPI adalah bukti tertulis yang memuat informasi mengenai kompetensi yang dimiliki oleh lulusan di dalam bidang keahlian program studi dan/atau di luar bidang keahlian program studi dalam bentuk kemampuan akademik maupun nonakademik. Dan Transkrip Akademik yang merupakan capaian hasil pembelajaran dalam bentuk kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus. Agar lebih secure maka ada Penomoran Ijazah Nasional (PIN) adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh kementerian yang bidang tugasnya terkait pendidikan tinggi.

Pasal 15

  1. Ijazah wajib dilampiri SKPI.
  2. SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia.
  3. SKPI sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris.
Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan

Permenag 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2020 di Jakarta oleh Menteri Agama Fachrul Razi. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan diundangkan di Jakarta oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI pada tanggal 8 Juni 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 582.

Permenag 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan

Mencabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231).

Latar Belakang

Pertimbangan Permenag 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan dan untuk memperoleh pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan perguruan tinggi keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenag 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada PTK adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Isi Permenag 17 tahun 2020

Berikut adalah isi Permenag 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada PTK, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
  2. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan.
  3. Transkrip Akademik adalah capaian hasil pembelajaran dalam bentuk kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus.
  4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah bukti tertulis yang memuat informasi mengenai kompetensi yang dimiliki oleh lulusan di dalam bidang keahlian program studi dan/atau di luar bidang keahlian program studi dalam bentuk kemampuan akademik maupun nonakademik.
  5. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
  6. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi.
  7. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh kementerian yang bidang tugasnya terkait pendidikan tinggi.
  8. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
  9. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang didirikan oleh PTK dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap mahasiswa berbasis kompetensi sesuai ruang lingkup kewenangan.
  10. Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang selanjutnya disebut Kopertais adalah lembaga nonstruktural pada Kementerian Agama yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTK Islam swasta.
  11. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan mendapat tugas tambahan menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Khonghucu.
  12. Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi keagamaan.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II
IJAZAH

Bagian Kesatu
Ijazah

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

  1. PTK menerbitkan Ijazah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus.
  2. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 3

  1. Ijazah dicetak:
    1. dengan kertas berukuran A4 dan berat 120-230 (seratus dua puluh sampai dengan dua ratus tiga puluh) gram;
    2. dalam posisi membentang atau landscape; dan
    3. dengan security printing, security paper, hologram, cap timbul, dan ,e anti copying marks.
  2. Ijazah paling sedikit memuat:
    1. nomor Ijazah nasional yang terletak di sebelah kiri atas;
    2. nomor keputusan akreditasi PTK dan/atau akreditasi program studi dan nilai akreditasi di sebelah kiri atas;
    3. lambang negara di bagian tengah atas;
    4. tulisan Kementerian Agama Republik Indonesia;
    5. nama PTK;
    6. lambang PTK;
    7. nama fakultas dan program studi;
    8. nama lengkap pemilik Ijazah;
    9. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
    10. nomor pokok mahasiswa;
    11. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
    12. gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
    13. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
    14. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
    15. tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani Ijazah;
    16. stempel PTK; dan
    17. foto pemilik Ijazah.
  3. Nomor Ijazah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti sistem PIN.
  4. PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi.
  5. Format Ijazah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

  1. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  2. Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.

Pasal 5

  1. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterbitkan oleh PTK yang akreditasi program studinya masih berlaku.
  2. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
    1. Rektor dan Dekan fakultas untuk universitas dan/atau institut;
    2. Ketua untuk sekolah tinggi;
    3. Rektor atau Ketua dan Direktur Pascasarjana untuk pascasarjana; dan
    4. Rektor dan Dekan untuk pascasarjana yang terintegrasi di fakultas.

Pasal 6

  1. Ijazah diserahkan kepada lulusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah wisuda.
  2. Dalam hal Ijazah tidak diambil oleh lulusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, PTK wajib menyimpan Ijazah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  3. Ijazah yang tidak diambil melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTK menyimpan Ijazah sebagai arsip aktif.

Paragraf 3
Kesetaraan dan Terjemahan Ijazah

Pasal 7

  1. Ijazah yang diperoleh oleh warga negara Indonesia dari perguruan tinggi luar negeri dapat disetarakan dengan sistem pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.
  2. Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    1. perguruan tinggi luar negeri dan/atau program studi dalam rumpun ilmu agama harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang;
    2. menunjukkan Ijazah asli yang akan disetarakan;
    3. menunjukkan Transkrip Akademik asli yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri;
    4. menyerahkan fotokopi Ijazah;
    5. menyerahkan fotokopi transkrip nilai akademik;
    6. menyerahkan fotokopi paspor dan visa; dan
    7. menyerahkan letter of acceptance.
  3. Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik.

Pasal 8

Pencantuman gelar lulusan hasil penyetaraan Ijazah tetap menggunakan gelar pada Ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 9

Nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dikonversi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

  1. Konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan metode:
    1. penilaian kumulatif; atau
    2. tanpa penilaian kumulatif.
  2. Metode penilaian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menyetarakan predikat yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri dengan predikat berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  3. Metode tanpa penilaian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila tidak ada penilaian kumulatif.

Pasal 11

  1. Penyetaraan Ijazah dan konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri dilakukan oleh tim penilai.
  2. Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal.
  3. Direktur yang membidangi pendidikan tinggi atas nama Direktur Jenderal atau kepala pusat yang membidangi bimbingan masyarakat agama dan pendidikan Khonghucu atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani hasil penyetaraan Ijazah dan konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Kedua
Transkrip Akademik

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

  1. PTK menerbitkan Transkrip Akademik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus.
  2. Transkrip Akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 13

  1. Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat:
    1. lambang PTK;
    2. nama PTK;
    3. nomor keputusan badan akreditasi nasional perguruan tinggi;
    4. nomor Transkrip Akademik;
    5. nomor Ijazah nasional;
    6. program pendidikan (diploma, sarjana, magister, atau doktor);
    7. nama program studi;
    8. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
    9. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
    10. nomor pokok mahasiswa;
    11. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
    12. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
    13. tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
    14. stempel PTK;
    15. semua nama mata kuliah dalam struktur kurikulum yang ditempuh dan dinyatakan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir;
    16. indeks prestasi dan predikat kelulusan; dan
    17. judul tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

Pasal 14

Transkrip Akademik ditandatangani oleh:

  1. Dekan fakultas untuk universitas dan/atau institut dan pascasarjana yang terintegrasi di fakultas;
  2. Wakil Ketua bidang akademik untuk sekolah tinggi; dan
  3. Direktur Pascasarjana untuk pascasarjana.

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

  1. Ijazah wajib dilampiri SKPI.
  2. SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia.
  3. SKPI sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris.

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 16

  1. SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat:
    1. nomor SKPI;
    2. nomor Ijazah nasional;
    3. lambang PTK;
    4. nama PTK;
    5. nomor keputusan badan akreditasi nasional perguruan tinggi untuk program studi;
    6. nama program studi;
    7. nama lengkap pemilik SKPI;
    8. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
    9. nomor pokok mahasiswa;
    10. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
    11. gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
    12. program pendidikan (diploma, sarjana, magister, atau doktor);
    13. capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia secara naratif;
    14. level kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
    15. persyaratan penerimaan;
    16. bahasa pengantar kuliah;
    17. sistem penilaian;
    18. masa studi;
    19. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
    20. skema sistem pendidikan tinggi.
  2. SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan mengenai capaian pembelajaran dan prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa.

Pasal 17

  1. SKPI diterbitkan oleh PTK.
  2. SKPI ditandatangani oleh:
    1. Dekan fakultas untuk universitas dan/atau institut dan pascasarjana yang terintegrasi di fakultas;
    2. Wakil Ketua bidang akademik untuk sekolah tinggi; dan
    3. Direktur Pascasarjana untuk pascasarjana.

Bagian Keempat
Surat Keterangan Pengganti dan Pengesahan

Paragraf 1
Surat Keterangan Pengganti

  1. Surat Keterangan Pengganti dapat diterbitkan dengan alasan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI:
    1. rusak;
    2. hilang; atau
    3. musnah.
  2. Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian atau pihak yang berwenang.
  3. PTK menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Surat Keterangan Pengganti memuat:
    1. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian atau pihak yang berwenang; dan
    2. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1).
  5. Apabila muatan Surat Keterangan Pengganti Transkrip Akademik tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf o, dapat dipenuhi paling sedikit muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf p.

Pasal 19

  1. Dalam hal PTK penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) telah dicabut izinnya atau dibubarkan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk PTKIN, Kopertais untuk PTKIS, dan Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal untuk PTK menerbitkan Surat Keterangan Pengganti.
  2. Dalam hal PTK penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI telah berubah, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh perguruan tinggi hasil perubahan.

Pasal 20

Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Paragraf 2
Pengesahan

Pasal 21

  1. Pengesahan salinan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI dilakukan oleh PTK yang menerbitkan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI.
  2. Pengesahan salinan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI dilakukan oleh pihak yang menerbitkan Surat Keterangan Pengganti.
  3. Pengesahan salinan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang diterbitkan oleh PTK berbentuk:
    1. universitas dan institut dilakukan oleh Wakil Dekan bidang akademik; dan
    2. sekolah tinggi dilakukan oleh Wakil Ketua bidang akademik.
  4. Pengesahan salinan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai penggunaan sistem PIN dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik efektif diberlakukan.

Pasal 22

Pengesahan Ijazah mahasiswa asing pada perguruan tinggi dalam negeri dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan Ijazah.

BAB III
SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 23

PTK yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kompetensi dapat memberikan Sertifikat Kompetensi.

Pasal 24

  1. Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi secara mandiri melalui lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi atau kerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan dan kursus, dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
  2. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    1. nomor Sertifikat Kompetensi;
    2. logo perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
    3. nama program studi;
    4. nama perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
    5. nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;
    6. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
    7. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
    8. sistem pengujian; dan
    9. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Kompetensi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi.
  3. Penandatanganan Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh Dekan atau pimpinan lembaga pada perguruan tinggi penyelenggara uji kompetensi.

Pasal 25

  1. Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia.
  2. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris.

Pasal 26

PTK dapat mendirikan lembaga sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SERTIFIKAT PROFESI

Bagian Kesatu
Penerbitan

Pasal 27

  1. PTK yang menyelenggarakan pendidikan profesi dapat memberikan Sertifikat Profesi.
  2. Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia.
  3. Sertifikat Profesi sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris.

Pasal 28

  1. Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memuat:
    1. nomor Sertifikat Profesi;
    2. lambang perguruan tinggi, kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. nama perguruan tinggi, kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. nama program studi;
    5. izin program studi;
    6. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
    7. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
    8. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
    9. gelar profesi beserta singkatannya;
    10. jenis pendidikan profesi;
    11. program pendidikan profesi atau spesialis; dan
    12. area capaian pembelajaran lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.
  2. Penandatanganan Sertifikat Profesi dilakukan oleh Rektor dan Dekan fakultas penyelenggara pendidikan profesi untuk universitas dan/atau institut.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Dalam hal pejabat yang menandatangani Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI, serta Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi berhalangan tetap, pelaksana tugas Rektor, Ketua, Wakil Ketua, Dekan, Wakil Dekan, atau Direktur Pascasarjana dapat menandatangani Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI, serta Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

[ The Building of Institute Agama Islam Negeri Jember, an islamics religious higher education By Mochammad chotib - Own work, CC BY-SA 4.0, Link ]

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan