Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021

Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021

Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021 mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021 didalamnya mengatur tentang:

  1. penerima dana bantuan;

  2. besaran alokasi dana bantuan;

  3. komponen penggunaan dana bantuan;

  4. pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana bantuan; dan

  5. sanksi.

Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021 diterbitkan dengan memiliki pertimbangan antara lain:

  1. Untuk memberikan penghargaan atas prestasi dan mutu sekolah, dan untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekolah di daerah khusus yang belum tercukupi dari dana bantuan operasional sekolah reguler, perlu memberikan dana bantuan operasional sekolah kinerja dan dana bantuan operasional sekolah afirmasi.

  2. Agar penyaluran dana bantuan operasional sekolah kinerja dan dana bantuan operasional sekolah afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah kinerja dan bantuan operasional sekolah afirmasi.

  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan, sehingga perlu diganti.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021 dikeluarkan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makariem pada tanggal 6 Juli 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021 diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto pada tanggal 13 Juli 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021 ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 801. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021

Latar Belakang

Pertimbangan Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021:

  1. bahwa untuk memberikan penghargaan atas prestasi dan mutu sekolah, dan untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekolah di daerah khusus yang belum tercukupi dari dana bantuan operasional sekolah reguler, perlu memberikan dana bantuan operasional sekolah kinerja dan dana bantuan operasional sekolah afirmasi;

  2. bahwa agar penyaluran dana bantuan operasional sekolah kinerja dan dana bantuan operasional sekolah afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah kinerja dan bantuan operasional sekolah afirmasi;

  3. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan, sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021 adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

  6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);

  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

Isi Permendibudristek tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

  3. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian.

  4. Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang selanjutnya disebut Dana BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.

  5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

  6. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.

  1. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

  2. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.

  3. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.

  4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah.

  5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.

  1. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.

  2. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila.

  3. Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan yang selanjutnya disebut SMK Pusat Keunggulan adalah sekolah menengah kejuruan yang ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan yang berfokus pada pengembangan serta peningkatan kualitas dan kinerja dengan bidang prioritas yang diperkuat dengan kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja serta menjadi rujukan bagi SMK lainnya.

  4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

  5. Daerah Khusus adalah adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

  6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi dilakukan berdasarkan prinsip:

  1. fleksibilitas yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah;

  2. efektivitas yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah;

  3. efisiensi yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;

  4. akuntabilitas yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  5. transparansi yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

BAB II
PENERIMA DANA

Pasal 3

Sekolah penerima Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi terdiri atas:

  1. SD;

  2. SDLB;

  3. SMP;

  4. SMPLB;

  5. SMA;

  6. SMALB;

  7. SLB; dan

  8. SMK.

Pasal 4

  1. Sekolah penerima Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

    1. Sekolah Penggerak;

    2. Sekolah yang memiliki prestasi; dan

    3. Sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi.

  2. Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai Sekolah Penggerak; dan

    2. penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021.

  3. Sekolah yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. memiliki paling sedikit 3 (tiga) Peserta Didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional dan/atau internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir;

    2. memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan/atau internasional;

    3. penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021; dan

    4. tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan.

  4. Sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. memiliki rata-rata nilai rapor mutu kumulatif paling rendah 4,2 (empat koma dua) pada tahun 2018 dan tahun 2019;

    2. memiliki rata-rata nilai Ujian Nasional kumulatif paling rendah 60 (enam puluh) pada tahun 2018 dan tahun 2019;

    3. tidak memiliki sarana toilet atau jamban;

    4. penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021; dan

    5. tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan.

  5. Sekolah penerima Dana BOS Kinerja yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

  1. Sekolah penerima Dana BOS Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

    1. berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian;

    2. memiliki proporsi Peserta Didik penerima Program Indonesia Pintar yang lebih banyak;

    3. menerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 yang lebih rendah; dan

    4. memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan yang lebih kecil.

  2. Sekolah penerima Dana BOS Afirmasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

  1. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi tidak dapat ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja.

  2. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja tidak dapat ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi.

BAB III
ALOKASI DANA DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 7

  1. Alokasi dana untuk Sekolah Penggerak yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar:

    1. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap SD;

    2. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap SMP;

    3. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap SMA; dan

    4. Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk setiap SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.

  2. Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung program Sekolah Penggerak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak yang ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 8

  1. Alokasi dana untuk sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap sekolah.

  2. Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan peningkatan prestasi dan talenta Peserta Didik.

Pasal 9

  1. Alokasi dana untuk sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap sekolah.

  2. Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan program sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah.

Pasal 10

  1. Pelaksanaan penggunaan alokasi Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan komponen pada penggunaan Dana BOS Reguler.

  2. Teknis pelaksanaan penggunaan alokasi Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

  1. Alokasi dana untuk sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi sebesar:

    1. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk SD dan SMP;

    2. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk SMA dan SMK; dan

    3. Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.

  2. Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.

Pasal 12

  1. Penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi untuk pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa oleh satuan pendidikan.

  2. Penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN, PELAPORAN, TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA, DAN PENYALURAN DANA

Pasal 13

  1. Pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah.

  2. Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.

Pasal 14

Penyaluran Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.

BAB V
SANKSI

Pasal 15

  1. Penerima Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi wajib menyampaikan laporan penggunaan dana paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

  2. Dalam hal penerima Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran Dana BOS Reguler tahap II pada tahun berikutnya.

  3. Ketentuan larangan dan sanksi terhadap Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam mengelola Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai larangan dan sanksi terhadap Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS Reguler.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam hal terdapat sisa Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi Tahun Anggaran 2020 pada satuan pendidikan, maka sisa dana tersebut digunakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis penggunaan Dana BOS Reguler.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 640), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021, berikut adalah lampirannya:

TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

Satuan Pendidikan merumuskan penggunaan Dana BOS Kinerja Tahun Anggaran 2021 berdasarkan pengelompokan komponen penggunaan dana BOS Reguler sebagai berikut.

  1. Penggunaan dana BOS Kinerja bagi Sekolah Penggerak mengacu pada Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler sebagai berikut:

Tabel 1

No.Komponen Penggunaan Dana BOS RegulerContoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja
1.Pengembangan Perpustakaan
  1. Pembiayaan penyediaan buku digital, perpustakaan digital, dan barang sejenis lainnya; dan/atau
  2. pembiayaan penyediaan pengembangan perpustakaan lainnya terkait pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru.
2.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  1. Pembiayaan penyediaan atau pencetakan mandiri buku dan bahan ajar lainnya untuk pembelajaran dengan paradigma baru, sesuai kebutuhan;
  2. pembiayaan penyediaan atau pencetakan mandiri buku dan bahan ajar lainnya untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, sesuai kebutuhan;
  3. pembiayaan penyediaan aplikasi pembelajaran dan manajemen sekolah; dan/atau
  4. pembiayaan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan paradigma baru.
3.Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi PembelajaranPembiayaan pelaksanaan kegiatan ujian, asesmen, dan evaluasi pembelajaran paradigma baru antara lain:
  1. pelaksanaan Asesmen Nasional di kelas V, VIII, dan XI;
  2. khusus Sekolah Penggerak, tambahan pelaksanaan Asesmen Nasional di kelas IV, VII, dan X; dan
  3. evaluasi lainnya terkait Program Sekolah Penggerak
4.Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
  1. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan penguatan literasi sekolah; dan/atau
  2. pelaksanaan program Pelaksanaan program yang mendukung pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sehat atau trias unit kesehatan sekolah di sekolah.
5.Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
  1. Pembiayaan pelaksanaan pelatihan program sekolah penggerak yang dilaksanakan di sekolah;
  2. pembiayaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
  3. pembiayaan pelaksanaan komunitas belajar bagi guru dan tenaga kependidikan;
  4. pembiayaan pelaksanaan forum dialog bagi bagi guru dan tenaga kependidikan;
  5. pembiayaan penguatan literasi digital atau teknologi; dan/atau
  6. pembiayaan kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
6.Pembiayaan Langganan Daya dan JasaPembiayaan langganan daya dan jasa untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru, peningkatan kompetensi sekolah, dan penguatan literasi sekolah.
7.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
  1. Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi dan hidup bersih dan sehat;
  2. pembiayaan penyediaan air dan distribusi air bersih;
  3. pembiayaan penyediaan toilet/jamban;
  4. pembiayaan penyediaan tempat cuci tangan;
  5. pembiayaan rehabilitasi toilet sesuai kondisi kerusakan toilet;
  6. pembiayaan perbaikan saluran pembuangan air; dan/atau
  7. pembiayaan lain dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana sekolah untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan penguatan literasi sekolah.

Keterangan:

Sekolah Penggerak yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja dapat menggunakan Dana BOS Kinerja di luar contoh pada Tabel 1, sepanjang dalam rangka mendukung program Sekolah Penggerak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak yang ditetapkan oleh Kementerian.

  1. Penggunaan dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki prestasi mengacu pada Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler sebagai berikut.

Tabel 2.

No.Komponen Penggunaan Dana BOS RegulerContoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja
1.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  1. Pembiayaan pelaksanaan program pembinaan kesiswaan dan pengembangan talenta (minat dan bakat);
  2. pembiayaan tenaga instruktur/tenaga ahli/pemandu talenta untuk program pembinaan kesiswaan dan pengembangan talenta (minat dan bakat); dan/atau
  3. pembiayaan untuk mengikuti lomba/festival/ajang talenta lainnya.
2.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SekolahPembiayaan dalam rangka penyediaan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kesiswaan dan pengembangan talenta (minat dan bakat).
  1. Penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi mengacu pada komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagai berikut.

Tabel 3.

Komponen Penggunaan Dana BOS RegulerContoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
  1. Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi dan hidup bersih dan sehat;
  2. penyediaan air dan distribusi air bersih;
  3. penyediaan toilet/jamban;
  4. penyediaan tempat cuci tangan;
  5. rehabilitasi toilet sesuai kondisi kerusakan toilet;
  6. perbaikan saluran pembuangan air; dan/atau
  7. pelaksanaan program pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sehat atau trias unit kesehatan sekolah di sekolah.