Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI (Komite Nasional Kualifikasi Indonesia). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia ini mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2018 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1495).

Apakah itu Kualifikasi, KKNI dan KNKI dalam Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI?

  1. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.

  2. KKNI adalah singkatan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

  3. KNKI merupakan kependekan dari Komite Nasional Kualifikasi Indonesia. Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (KNKI) adalah komite yang membantu Menteri dalam menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja.

Seperti kita ketahui bersama bahwa ada perubahan SOTK dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024 dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali memiliki wewenang dalam bidang Pendidikan dari tingkat bawah hingga tingkat Pendidikan Tinggi.

Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI (Komite Nasional Kualifikasi Indonesia) melakukan penyesuaian kembali terhadap adanya perubahan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu kembali melakukan penyesuaian pengaturan Komite Nasional Kualifikasi Indonesia.

Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI (Komite Nasional Kualifikasi Indonesia), pada pokonya mengatur tentang:

  1. ketentuan umum;

  2. pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi;

  3. organisasi dan keanggotaan; dan

  4. pendanaan.

Perubahan-perubahan dan penyesuaian SOTK Unit Kerja di Lingkungan Dirjen Pendidikan Tinggi yang diatur dalam Permendikbud 35 tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia ini pada pokoknya adalah:

  1. perubahan nomenklatur dan penyesuaian tugas:

    Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

  2. perubahan nomenklatur dan penyesuaian Ketua KNKI:

    Ketua KNKI yang semula dijabat Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menjadi Sekretaris Jenderal Kemendikbud; dan

  3. Sekretaris KNKI

    Sekretaris KNKI yang semula dijabat Direktur Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (KNKI) ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 23 Juli 2020 di Jakarta. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia diundangkan di Jakarta oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 24 Juli 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 831.

Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI
(Komite Nasional Kualifikasi Indonesia)

Status, Mencabut

Permendikbud 35 tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2018 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1495).

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permendikbud 35 tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia adalah:

  1. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melakukan penyesuaian pengaturan Komite Nasional Kualifikasi Indonesia;

  2. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2018 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permendikbud 35 tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

Isi Permendikbud Komite Nasional Kualifikasi Indonesia

Berikut adalah isi Permendikbud 35 tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KOMITE NASIONAL KUALIFIKASI INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

  2. Komite Nasional Kualifikasi Indonesia yang selanjutnya disingkat KNKI adalah komite yang membantu Menteri dalam menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja.

  3. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.

  4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk KNKI sebagai lembaga nonstruktural di Kementerian.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

KNKI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

KNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

  1. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi proses saling pengakuan antar capaian pembelajaran dan kompetensi bidang pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman bekerja; dan

  2. menjamin mutu penerapan dan saling pengakuan kompetensi dari satu negara dengan negara lain.

>

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

  1. KNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi:

    1. pengharmonisasian dan sinkronisasi saling pengakuan antar berbagai bentuk dan jenis Kualifikasi;

    2. perujukan dan/atau penyandingan/penjajaran KKNI dengan kerangka Kualifikasi negara lain secara bilateral, regional, maupun multilateral;

    3. sosialisasi, promosi dan advokasi pengakuan Kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang berbasis KKNI di pasar kerja global;

    4. pelaksanaan edukasi kebijakan, regulasi, panduan, prosedur operasi standar penerapan dan saling pengakuan kompetensi dari satu negara dengan negara lain; dan

    5. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi implementasi KKNI di tingkat nasional dan internasional.

    6. pelaksanaan evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sistem penjaminan mutu dalam proses pemberian Kualifikasi;

    7. pelaksanaan evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan penerapan dan saling pengakuan kompetensi dari satu negara dengan negara lain;

Pasal 6

  1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berwenang:

    1. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan/atau

    2. meminta data dan informasi terkait penyelenggaraan KNKI kepada instansi, lembaga/organisasi profesi, masyarakat, dan/atau pihak lain yang relevan.

  2. Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan data dan informasi yang diminta KNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, KNKI bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, KNKI:

  1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  2. menjaga kerahasian informasi yang karena sifatnya merupakan informasi yang dikecualikan.

BAB III
ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

  1. Organisasi KNKI paling sedikit terdiri atas:

    1. ketua merangkap anggota;

    2. sekretaris merangkap anggota; dan

    3. anggota.

  2. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian secara ex officio.

  3. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi secara ex officio.

Pasal 10

  1. Keanggotaan KNKI terdiri atas unsur:

    1. Kementerian;

    2. kementerian/lembaga pemerintah nokementerian yang terkait; dan

    3. pakar.

  2. Keanggotaan KNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas:

    1. 3 (tiga) orang dari Kementerian;

    2. 4 (empat) orang dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait; dan

    3. 4 (empat) orang dari pakar.

  3. Masa tugas keanggotaan KNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas 3 (tiga) tahun periode berikutnya.

  4. Keanggotaan KNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 11

  1. Keanggotaan KNKI dari unsur Kementerian dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi kriteria:

    1. memahami dan menguasai dengan baik implementasi KKNI di berbagai sektor baik tingkat nasional maupun internasional; dan/atau

    2. memahami dan menguasai sistem penjaminan mutu bidang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.

  2. Keanggotaan KNKI dari unsur pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:

    1. mempunyai pengetahuan dan wawasan tentang KNKI;

    2. menguasai kebijakan, regulasi, panduan, prosedur operasi standar penerapan dan saling pengakuan kompetensi dari satu negara dengan negara lain;

    3. menguasai sistem penjaminan mutu bidang pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam penerapan dan saling pengakuan kompetensi dari satu negara dengan negara lain; dan

    4. menguasai wawasan kerangka Kualifikasi berbagai negara dan regional lainnya.

Pasal 12

Anggota KNKI diberhentikan dari jabatan jika:

  1. meninggal dunia;

  2. permintaan sendiri;

  3. sakit jasmani atau rohani terus menerus;

  4. berakhir masa jabatannya;

  5. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau

  6. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KNKI dibantu oleh sekretariat.

  2. Pelaksanaan tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Sekretaris KNKI.

Pasal 14

  1. KNKI dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat membentuk subkomite.

  2. Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. subkomite harmonisasi; dan

    2. subkomite edukasi dan referensi.

  3. Subkomite harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

    1. melakukan kajian harmonisasi dan sinkronisasi saling pengakuan antara berbagai bentuk dan jenis Kualifikasi yang diberikan kepada masyarakat Indonesia;

    2. melakukan kajian, harmonisasi, dan sinkronisasi saling pengakuan antara berbagai bentuk dan jenis Kualifikasi yang dipromosikan kepada masyarakat Internasional;

    3. melakukan kajian, harmonisasi, dan sinkronisasi saling pengakuan antara berbagai sistem penjaminan mutu dalam proses pemberian Kualifikasi oleh penyelenggara nasional dan internasional; dan

    4. memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dalam implementasi KKNI antar berbagai sektor, baik tingkat nasional maupun internasional.

  1. Subkomite edukasi dan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

    1. melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan, regulasi, dan panduan penerapan dan saling pengakuan kompetensi dari satu negara dengan negara lain;

    2. melakukan promosi dan advokasi terhadap pengakuan Kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang berbasis pada KKNI di pasar kerja lokal, nasional, dan internasional; dan

    3. menyelenggarakan proses perujukan dan/atau penyandingan/penjajaran dengan KKNI secara bilateral, regional, dan internasional.

  2. Subkomite dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berkonsultasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.

  3. Subkomite dalam melasanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) bertanggung jawab kepada Ketua KNKI.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi KNKI bersumber pada:

  1. anggaran Kementerian; dan

  2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Keanggotaan KNKI harus dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2018 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1495), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI
(Komite Nasional Kualifikasi Indonesia)

Lampiran Ukuran
Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI (264.93 KB) 264.93 KB