Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on June 20, 2019
Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 14 Desember 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada 20 Desember 2018. Sehingga Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan mulai diberlakukan.

Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menterik Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan mencabut dan mengganti Permendikbud lama yang mengatur tenang Standar Pelayanan Minimal yaitu:

  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; dan
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464).

Dasar Hukum Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

Isu Pokok dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan mengatur tentang:

  1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
  2. SPM Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
  3. Penerima pelayanan dasar pada:
    1. SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
    2. SPM pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
    3. SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
    4. SPM pendidikan menengah merupakan peserta didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
    5. SPM pendidikan khusus merupakan peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
  4. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, sedangkan jenis pendidikan dasar pada SPM pendidikan daerah provinsi terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
  5. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.

Isi Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
  2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.
  3. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.
  4. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
  5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.

Pasal 3

  1. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:
    1. kesesuaian kewenangan;
    2. ketersediaan;
    3. keterjangkauan;
    4. kesinambungan;
    5. keterukuran; dan
    6. ketepatan sasaran.
  2. Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
  3. Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
  4. Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.
  5. Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus.
  6. Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
  7. Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mengatur:

  1. Jenis dan penerima Pelayanan Dasar;
  2. Mutu Pelayanan Dasar;
  3. pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; dan
  4. pelaporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 5

  1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:
    1. pendidikan anak usia dini;
    2. pendidikan dasar; dan
    3. pendidikan kesetaraan.
  2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas:
    1. pendidikan menengah; dan
    2. pendidikan khusus.
  3. Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  4. sekolah dasar; dan
  5. sekolah menengah pertama.
  6. Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  7. sekolah menengah atas; dan
  8. sekolah menengah kejuruan.

Bagian Kedua
Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 6

  1. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
  2. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
  3. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
  4. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
  5. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

BAB III
MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu
Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

  1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
  2. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  3. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
    1. standar satuan pendidikan; dan
    2. standar biaya pribadi Peserta Didik.
  2. Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. standar kompetensi lulusan;
    2. standar isi;
    3. standar proses;
    4. standar sarana dan prasarana;
    5. standar pengelolaan;
    6. standar pembiayaan; dan
    7. standar penilaian.
  3. Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:
    1. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
    2. pembiayaan pendidikan.

Paragraf 2
Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9

  1. Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan anak usia dini meliputi:
    1. buku gambar; dan
    2. alat mewarnai.
  2. Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    1. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
    2. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 3
Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Sekolah Dasar

Pasal 10

  1. Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah dasar meliputi:
    1. buku teks pelajaran; dan
    2. perlengkapan belajar.
  2. Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    1. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
    2. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 4
Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 11

  1. Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah menengah pertama meliputi:
    1. buku teks pelajaran; dan
    2. perlengkapan belajar.
  2. Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    1. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
    2. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 5
Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 12

  1. Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan kesetaraan meliputi:
    1. modul belajar; dan
    2. perlengkapan belajar.
  2. Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    1. 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
    2. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 6
Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Sekolah Menengah Atas

Pasal 13

  1. Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah menengah atas meliputi:
    1. buku teks pelajaran; dan
    2. perlengkapan belajar.
  2. Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    1. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
    2. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 7
Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 14

  1. Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah menengah kejuruan meliputi:
    1. buku teks pelajaran; dan
    2. perlengkapan belajar.
  2. Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    1. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
    2. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 8
Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Pendidikan Khusus

Pasal 15

  1. Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan khusus meliputi:
    1. materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas; dan
    2. perlengkapan belajar.
  2. Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    1. 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dan sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
    2. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 9
Pembiayaan Pendidikan

Pasal 16

  1. Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk:
    1. pendidikan dasar; dan
    2. pendidikan menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
  2. Dalam hal daerah yang belum melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka pembiayaan pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali.
  3. Besaran nilai pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali untuk pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat.
  4. Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas
Barang dan/atau Jasa

Pasal 17

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mencakup satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

  1. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
  2. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    1. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
    2. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
  3. Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 19

  1. Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
  2. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
  3. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    1. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
    2. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
  4. Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 20

  1. Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
  2. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
  3. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    1. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
    2. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
  4. Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 21

  1. Pemenuhan modul belajar pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
  2. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
  3. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam satu tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    1. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket modul belajar dikali biaya satuan modul belajar; dan
    2. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
  4. Biaya satuan modul belajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 22

  1. Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
  2. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
  3. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    1. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
    2. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
  4. Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 23

  1. Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
  2. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
  3. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    1. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
    2. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
  4. Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 24

  1. Pemenuhan materi ajar pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
  2. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
  3. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    1. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dikali biaya satuan materi ajar; dan
    2. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
  4. Biaya satuan materi ajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 25

  1. Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:
    1. menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau
    2. memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
  2. Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

  1. Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
  2. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
  3. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  4. Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Pasal 27

Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

  1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan anak usia dini terdiri atas:
    1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
    2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
    3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
  2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru pendidikan anak usia dini.
  3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan pendidikan anak usia dini.
  4. Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
    1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D- IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
    2. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.
  5. Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
  6. Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan pendidikan anak usia dini juga harus memiliki:
    1. sertifikat pendidik; dan
    2. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 29

  1. Dalam hal guru pendidikan anak usia dini pada kabupaten/kota belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
  2. Dalam hal kepala satuan pendidikan anak usia dini formal pada kabupaten/kota belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan anak usia dini formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
  3. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 2
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Pasal 30

  1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah dasar terdiri atas:
    1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
    2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
    3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
  2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. guru kelas; dan
    2. guru mata pelajaran.
  3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. kepala sekolah; dan
    2. tenaga penunjang lainnya.
  4. Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
    1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D- IV) atau Sarjana (S1); dan
    2. memiliki sertifikat pendidik.
  5. Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
    1. kepala sekolah:
      1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
      2. memiliki sertifikat pendidik; dan
      3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
    2. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

Pasal 31

  1. Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran pada kabupaten/kota belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
  2. Dalam hal kepala satuan pendidikan pada kabupaten/kota belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
  3. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 3
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 32

  1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah menengah pertama terdiri atas:
    1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
    2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
    3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
  2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
  3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. kepala sekolah; dan
    2. tenaga penunjang lainnya.
  4. Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
    1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
    2. memiliki sertifikat pendidik.
  5. Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
    1. kepala sekolah:
      1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
      2. memiliki sertifikat pendidik; dan
      3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
    2. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

Pasal 33

  1. Dalam hal guru mata pelajaran pada kabupaten/kota belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
  2. Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
  3. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 4
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 34

  1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan kesetaraan terdiri atas:
    1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
    2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
    3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
  2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tutor pendidikan kesetaraan.
  3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. kepala satuan pendidikan kesetaraan; dan
    2. tenaga penunjang lainnya.
  4. Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
  5. Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
    1. kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
    2. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

Paragraf 5
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Atas

Pasal 35

  1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah menengah atas terdiri atas:
    1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
    2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
    3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
  2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
  3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. kepala sekolah;
    2. tenaga laboratorium; dan
    3. tenaga penunjang lainnya.
  4. Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
    1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
    2. memiliki sertifikat pendidik.
  5. Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
    1. kepala sekolah;
      1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
      2. memiliki sertifikat pendidik; dan
      3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
    2. tenaga laboratorium paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.
    3. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

Pasal 36

  1. Dalam hal guru mata pelajaran pada provinsi belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
  2. Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
  3. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 6
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 37

  1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah menengah kejuruan terdiri atas:
    1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
    2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
    3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
  2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
  3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. kepala sekolah;
    2. tenaga laboratorium/bengkel/workshop; dan
    3. tenaga penunjang lainnya.
  4. Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
    1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
    2. memiliki sertifikat pendidik.
  5. Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
    1. kepala sekolah:
      1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
      2. memiliki sertifikat pendidik; dan
      3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
    2. tenaga laboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/sederajat.
    3. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.
  6. Kualitas tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b relevan dengan kebutuhan laboratorium/bengkel/ workshop.

Pasal 38

  1. Dalam hal guru mata pelajaran pada provinsi belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
  2. Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
  3. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 7
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus

Pasal 39

  1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan khusus terdiri atas:
    1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
    2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
    3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
  2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
  3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. kepala sekolah; dan
    2. tenaga penunjang lainnya.
  4. Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
    1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
    2. memiliki sertifikat pendidik.
  5. Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
    1. kepala sekolah:
      1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
      2. memiliki sertifikat pendidik; dan
      3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
    2. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

Pasal 40

  1. Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran pada provinsi belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
  2. Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
  3. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan
Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 41

  1. Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini.
  2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini yaitu 1 (satu) kepala satuan pendidikan anak usia dini per satuan pendidikan anak usia dini.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar

Pasal 42

  1. Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
    1. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
    2. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
    3. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum
    yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
    1. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
    2. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Pasal 43

  1. Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik sesuai dengan:
    1. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
    2. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
    3. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum
    yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
    1. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
    2. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Paragraf 3
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 44

  1. Pemenuhan jumlah tutor pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
    1. jumlah rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan;
    2. kewajiban pemenuhan beban mengajar tutor; dan
    3. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program
    yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
  2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sebagai berikut:
    1. 1 (satu) kepala satuan pendidikan per satuan pendidikan kesetaraan ; dan
    2. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan kesetaraan.

Paragraf 4
Pendidikan Menengah

Pasal 45

  1. Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah atas didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
    1. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
    2. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
    3. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum
    yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah atas didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
    1. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan;
    2. 1 (satu) tenaga laboratorium per laboratorium; dan
    3. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Pasal 46

  1. Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah kejuruan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
    1. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
    2. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
    3. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum
    yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah kejuruan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
    1. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan;
    2. 1 (satu) tenaga laboratorium/bengkel/workshop per laboratorium/bengkel/workshop; dan
    3. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Paragraf 5
Pendidikan Khusus

Pasal 47

  1. Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c pada pendidikan khusus didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
    1. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
    2. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
    3. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum
    yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c pada pendidikan khusus didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
    1. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
    2. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

BAB IV
PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan

Pasal 48

  1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan.
  2. Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan:

  1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
  2. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, dan Pasal 39,

pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 50

  1. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:
    1. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
    2. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
    3. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  2. Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan anak usia dini pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 51

  1. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:
    1. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
    2. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar; dan
    3. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  2. Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah dasar pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 52

  1. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:
    1. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
    2. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
    3. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  2. Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah menengah pertama pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 53

  1. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:
    1. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
    2. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan
    3. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  2. Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan kesetaraan pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 54

  1. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah atas dilakukan dengan cara:
    1. menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
    2. menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas; dan
    3. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  2. Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah menengah atas pada provinsi lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 55

  1. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah kejuruan dilakukan dengan cara:
    1. menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
    2. menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah kejuruan; dan
    3. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  2. Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah menengah kejuruan pada provinsi lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 56

  1. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan khusus dilakukan dengan cara:
    1. menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
    2. menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus; dan
    3. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  2. Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan khusus pada provinsi lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Bagian Kedua
Pembatalan Penerimaan SPM Pendidikan

Pasal 57

  1. Peserta Didik penerima SPM Pendidikan yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah wajib ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membatalkan penerima SPM Pendidikan apabila Peserta Didik tidak memenuhi kriteria sebagai penerima SPM Pendidikan sebagai berikut:
    1. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
    2. berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
  3. Pembatalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari satuan pendidikan.

BAB V
PELAPORAN PELAKSANAAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

Pasal 58

  1. Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
  2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
  3. Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  4. Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. hasil penerapan SPM Pendidikan;
    2. kendala penerapan SPM Pendidikan; dan
    3. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan.
  5. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah provinsi juga harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota.
  6. Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1687

 

Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan