Permendikbudristek 32 tahun 2022 tentang SPM Pendidikan

Apa Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan?

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini; Pendidikan Dasar; dan Pendidikan Kesetaraan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas Pendidikan Menengah; dan Pendidikan Khusus.

Siapa saja Penerima Pelayanan Dasar?

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pada Pendidikan Menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pada Pendidikan Khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan tata cara pemenuhan standar.

Bagaimana SPM Pendidik dan Tendik PAUD?

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD terdiri atas jenis pendidik dan tenaga kependidikan; kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Jenis pendidik merupakan guru PAUD. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan pengawas sekolah atau penilik. Kualitas guru PAUD memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang Pendidikan Anak Usia Dini, bimbingan konseling atau psikologi; dan memiliki sertifikat pendidik untuk PAUD.

Bagaimana Kualitas tenaga kependidikan PAUD?

Latar Belakang

Pertimbangan terbitnya Permendikbudristek 32 tahun 2022 tentang SPM Pendidikan adalah:

1. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya;
2. bahwa standar teknis pelayanan minimal pendidikan merupakan panduan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan di daerah;
3. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat mengenai standar teknis pelayanan minimal;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbudristek 32 tahun 2022 tentang SPM Pendidikan adalah:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

Isi Permendikbudristek 32 tahun 2022

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.
3. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
7. Pendidikan Menengah adalah lanjutan Pendidikan Dasar.
8. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakupi program paket A, paket B, dan paket C serta pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang berbentuk paket C kejuruan.
9. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
10. Asesmen Nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Indeks Distribusi Guru adalah alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam suatu provinsi/kabupaten/kota.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

SPM Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan.

Pasal 3

1. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:
   1. kesesuaian kewenangan;
   2. ketersediaan;
   3. keterjangkauan;
   4. kesinambungan;
   5. keterukuran; dan
   6. ketepatan sasaran.
2. Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
4. Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.
5. Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus.
6. Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur:

1. Jenis dan penerima Pelayanan Dasar;
2. Mutu Pelayanan Dasar;
3. pencapaian SPM Pendidikan; dan
4. pelaporan dan evaluasi.

BAB II
JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 5

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   1. Pendidikan Anak Usia Dini;
   2. Pendidikan Dasar; dan
   3. Pendidikan Kesetaraan.
2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas:
   1. Pendidikan Menengah; dan
   2. Pendidikan Khusus.
3. Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   1. sekolah dasar; dan
   2. sekolah menengah pertama.
4. Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   1. sekolah menengah atas; dan
   2. sekolah menengah kejuruan.

Bagian Kedua
Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 6

1. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
3. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
4. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
5. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

BAB III
MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu
Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

1. Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
2. Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:
   1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
   2. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
   3. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

1. standar satuan pendidikan;
2. kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik;
3. partisipasi dan pemerataan Peserta Didik; dan
4. kualitas dan pemerataan layanan.

Paragraf 2
Standar Satuan Pendidikan

Pasal 9

Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

1. standar kompetensi lulusan;
2. standar isi;
3. standar proses;
4. standar sarana dan prasarana;
5. standar pengelolaan;
6. standar pembiayaan; dan
7. standar penilaian pendidikan.

Paragraf 3
Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik

Pasal 10

Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikecualikan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 11

1. Kualitas hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah menengah atas, dan satuan Pendidikan Khusus mencakup:
   1. kompetensi literasi; dan
   2. kompetensi numerasi.
2. Kualitas hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada sekolah menengah kejuruan mencakup:
   1. kompetensi literasi;
   2. kompetensi numerasi;
   3. budaya kerja; dan
   4. keterserapan lulusan di dunia kerja, berwirausaha, dan/atau melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Pasal 12

1. Pemerataan hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus merupakan pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan kompetensi numerasi.
2. Pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan penghitungan kesenjangan kompetensi literasi dan kompetensi numerasi berdasarkan:
   1. gender; dan
   2. status sosial ekonomi.

Paragraf 4
Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik

Pasal 13

1. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c pada Pendidikan Anak Usia Dini mencakup:
   1. angka partisipasi murni;
   2. angka partisipasi sekolah; dan
   3. perbandingan angka partisipasi sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi.
2. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus mencakup:
   1. angka partisipasi kasar; dan
   2. angka partisipasi sekolah

Paragraf 5
Kualitas dan Pemerataan Layanan

Pasal 14

1. Kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d pada Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi B.
2. Kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus mencakup:
   1. iklim keamanan; dan
   2. iklim kebinekaan dan inklusivitas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1
Standar Satuan Pendidikan

Pasal 15

1. Pemenuhan terhadap standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mencakup:
   1. satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
   2. sekolah dasar;
   3. sekolah menengah pertama;
   4. satuan Pendidikan Kesetaraan;
   5. sekolah menengah atas;
   6. sekolah menengah kejuruan; dan
   7. satuan Pendidikan Khusus.
2. Pemenuhan terhadap standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik

Pasal 16

1. Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah menengah atas, dan Pendidikan khusus dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor terlibat aktif.
2. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor berupa:
   1. pelatihan;
   2. seminar; dan/atau
   3. lokakarya (workshop)

Pasal 17

1. Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada sekolah menengah kejuruan dilaksanakan dengan kegiatan:
   1. pembentukan komunitas belajar dan memastikan, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru terlibat aktif;
   2. penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan;
   3. fasilitasi kemitraan dengan dunia kerja; dan
   4. pemetaan terhadap lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik.
2. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru berupa:
   1. pelatihan;
   2. seminar; dan/atau
   3. lokakarya (workshop).

Paragraf 3
Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik

Pasal 18

1. Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:
   1. pendataan warga masyarakat yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak bersekolah; dan
   2. sosialisasi mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:
   1. pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu;
   2. peningkatan jumlah desa yang memiliki layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) satuan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap desa;
   3. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
   4. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Pasal 19

1. Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus dilaksanakan dengan kegiatan pendataan warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah.
2. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:
   1. pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus;
   2. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
   3. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Paragraf 4
Kualitas dan Pemerataan Layanan

Pasal 20

1. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:
   1. sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
   2. fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dilaksanakan dengan kegiatan:
   1. pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk peningkatan kualitas layanan;
   2. pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
   3. pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak.

Pasal 21

1. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus dilaksanakan dengan kegiatan:
   1. sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
   2. fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
   1. pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
   2. pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
   3. pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat.

Bagian Keempat
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 22

1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b pada Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas:
   1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
   2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
   3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   1. kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
   2. pengawas sekolah atau penilik.
4. Kualitas guru Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang:
      1. Pendidikan Anak Usia Dini;
      2. bimbingan konseling; atau
      3. psikologi.
   2. memiliki sertifikat pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
   1. kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1. berasal dari guru;
      2. memiliki sertifikat pendidik;
      3. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
      4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
   2. pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
      2. berasal dari guru;
      3. memiliki sertifikat pendidik; dan
      4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
   3. penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
6. Jumlah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dengan kecukupan jumlah guru ASN terhadap jumlah rombongan belajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
7. Jumlah pengawas sekolah atau penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dengan rasio pengawas sekolah dan penilik terhadap jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Paragraf 2
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Pasal 23

1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b pada sekolah dasar terdiri atas:
   1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
   2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
   3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   1. guru kelas;
   2. guru mata pelajaran; dan
   3. guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.
3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   1. kepala sekolah;
   2. pengawas sekolah; dan
   3. tenaga penunjang lain.
4. Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
   2. memiliki sertifikat pendidik.
5. Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
   1. kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
      2. berasal dari guru;
      3. memiliki sertifikat pendidik;
      4. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
      5. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
   2. pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
      2. berasal dari guru;
      3. memiliki sertifikat pendidik; dan
      4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
   3. tenaga penunjang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/sederajat.
6. Jumlah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dengan:
   1. kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
   2. Indeks Distribusi Guru.
7. Jumlah pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah dasar.

Paragraf 3
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 24

1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b pada sekolah menengah pertama terdiri atas:
   1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
   2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
   3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
   1. guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum;
   2. guru bimbingan dan konseling; dan
   3. guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.
3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   1. kepala sekolah;
   2. pengawas sekolah; dan
   3. tenaga penunjang lainnya.
4. Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
   2. memiliki sertifikat pendidik.
5. Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
   1. kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
      2. berasal dari guru;
      3. memiliki sertifikat pendidik;
      4. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
      5. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
   2. pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
      2. berasal dari guru;
      3. memiliki sertifikat pendidik; dan
      4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
   3. tenaga penunjang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/sederajat.
6. Jumlah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dengan:
   1. kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
   2. Indeks Distribusi Guru.
7. Jumlah pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah menengah pertama.

Paragraf 4
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 25

1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:
   1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
   2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
   3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pamong belajar dan/atau tutor Pendidikan Kesetaraan.
3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   1. kepala satuan Pendidikan Kesetaraan;
   2. penilik; dan
   3. tenaga penunjang lain.
4. Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu.
5. Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
   1. kepala satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
   2. penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
   3. tenaga penunjang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/sederajat.
6. Jumlah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dengan:
   1. kecukupan formasi pamong belajar ASN untuk satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
   2. Indeks Distribusi Guru.
7. Jumlah penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dengan rasio penilik terhadap jumlah satuan Pendidikan Kesetaraan.

Paragraf 5
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas

Pasal 26

1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b pada sekolah menengah atas terdiri atas:
   1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
   2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
   3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
   1. guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum;
   2. guru bimbingan dan konseling; dan
   3. guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.
3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   1. kepala sekolah;
   2. pengawas sekolah;
   3. tenaga laboratorium; dan
   4. tenaga penunjang lain.
4. Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
   2. memiliki sertifikat pendidik.
5. Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
   1. kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
      2. berasal dari guru;
      3. memiliki sertifikat pendidik;
      4. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
      5. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
   2. pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1. memiliki kualifikasi akademik magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
      2. berasal dari guru;
      3. memiliki sertifikat pendidik; dan
      4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
   3. tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/sederajat; dan
   4. tenaga penunjang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/sederajat.
6. Jumlah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dengan:
   1. kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah menengah atas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
   2. Indeks Distribusi Guru.
7. Jumlah pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah menengah atas.

Paragraf 6
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 27

1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b pada sekolah menengah kejuruan terdiri atas:
   1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
   2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
   3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
   1. guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum;
   2. guru bimbingan dan konseling; dan
   3. guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.
3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   1. kepala sekolah;
   2. pengawas sekolah;
   3. tenaga laboratorium/bengkel; dan
   4. tenaga penunjang lain.
4. Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
   2. memiliki sertifikat pendidik.
5. Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
   1. kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
      2. berasal dari guru;
      3. memiliki sertifikat pendidik;
      4. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
      5. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
   2. pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
      2. berasal dari guru;
      3. memiliki sertifikat pendidik; dan
      4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
   3. Tenaga laboratorium/bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan memiliki paling rendah ijazah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat; dan
   4. tenaga penunjang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/sederajat.
6. Kualitas tenaga kependidikan yang memiliki ijazah sekolah menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c relevan dengan kebutuhan laboratorium/bengkel.
7. Jumlah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dengan:
   1. kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
   2. Indeks Distribusi Guru.
8. Jumlah pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah menengah kejuruan.

Paragraf 7
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 28

1. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b pada Pendidikan Khusus terdiri atas:
   1. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
   2. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
   3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   1. guru kelas;
   2. guru mata pelajaran; dan
   3. guru Pendidikan Khusus,

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   1. kepala sekolah;
   2. pengawas sekolah; dan
   3. tenaga penunjang lain.
4. Kualitas pendidik harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
   1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
   2. memiliki sertifikat pendidik.
5. Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
   1. kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
      2. berasal dari guru;
      3. memiliki sertifikat pendidik;
      4. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
      5. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
   2. pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
      2. berasal dari guru;
      3. memiliki sertifikat pendidik; dan
      4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
   3. tenaga penunjang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/sederajat.
6. Jumlah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dengan:
   1. kecukupan formasi guru ASN untuk Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
   2. Indeks Distribusi Guru.
7. Jumlah pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah satuan Pendidikan Khusus.

Paragraf 8
Surat Keterangan Pemenuhan

Pasal 29

1. Dalam hal guru Pendidikan Anak Usia Dini, guru kelas, dan guru mata pelajaran pada provinsi/kabupaten/kota belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, Pasal 23 ayat (4) huruf b, Pasal 24 ayat (4) huruf b, Pasal 26 ayat (4) huruf b, Pasal 27 ayat (4) huruf b, dan Pasal 28 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah harus menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik.
2. Dalam hal kepala Satuan Pendidikan/kepala sekolah belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf a angka 4, Pasal 23 ayat (5) huruf a angka 5, Pasal 24 ayat (5) huruf a angka 5, Pasal 26 ayat (5) huruf a angka 5, Pasal 27 ayat (5) huruf a angka 5, dan Pasal 28 ayat (5) huruf a angka 5, Pemerintah Daerah harus menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala Satuan Pendidikan/kepala sekolah yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
3. Dalam hal pengawas sekolah pada provinsi/kabupaten/kota belum memiliki memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b angka 3, Pasal 23 ayat (5) huruf b angka 3, Pasal 24 ayat (5) huruf b angka 4, Pasal 26 ayat (5) huruf b angka 4, Pasal 27 ayat (5) huruf b angka 4, dan Pasal 28 ayat (5) huruf b angka 4, Pemerintah Daerah harus menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pengawas sekolah yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
4. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
5. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 30

1. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 26 ayat (4) dan (5), Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan kegiatan:
   1. peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
   2. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
   3. fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak.
2. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 27 ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan dengan kegiatan:
   1. pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
   2. redistribusi guru ASN berdasarkan perhitungan dari Kementerian;
   3. pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan guru oleh Kementerian;
   4. penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas;
   5. penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai kepala sekolah;
   6. penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai pengawas sekolah pengangkatan guru ASN yang lulus seleksi ASN; dan
   7. pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah.

BAB IV
PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Pemenuhan Capaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 31

1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan.
2. Perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun:
   1. sesuai dengan standar dalam mutu pelayanan dasar; dan
   2. dengan memperhatikan hasil evaluasi pemenuhan SPM oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemenuhan SPM Pendidikan

Pasal 32

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Bagian Ketiga
Tata Cara Perhitungan Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 33

1. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan:
   1. angka partisipasi murni;
   2. angka partisipasi sekolah; dan
   3. perbandingan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil terendah dengan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil tertinggi.
2. Penghitungan angka partisipasi murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menghitung:
   1. jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
   2. jumlah Peserta Didik usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Pendidikan Anak Usia Dini; dan
   3. persentase angka partisipasi murni dengan membagi jumlah Peserta Didik usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikalikan 100 (seratus).
3. Penghitungan angka partisipasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menghitung:
   1. jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
   2. jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan; dan
   3. persentase angka partisipasi sekolah dengan membagi jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikalikan 100 (seratus).
4. Penghitungan perbandingan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil terendah dengan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menghitung:
   1. proporsi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang bersekolah dari kuintil terendah pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
   2. proporsi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang bersekolah dari kuintil tertinggi pada kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
   3. perbandingan angka partisipasi sekolah dengan membagi proporsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan proporsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
5. Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 34

1. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan peningkatan proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B.
2. Penghitungan proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menghitung:
   1. jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi paling rendah B;
   2. jumlah keseluruhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diakreditasi; dan
   3. proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan membagi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jumlah keseluruhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikali 100 (seratus).

Bagian Keempat
Tata Cara Perhitungan Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada Sekolah Dasar dan Bentuk Lain yang Sederajat

Pasal 35

1. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:
   1. kemampuan literasi Peserta Didik; dan
   2. kemampuan numerasi Peserta Didik.
2. Penghitungan kemampuan literasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menghitung:
   1. rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
   2. rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
   3. kemampuan literasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen).
3. Penghitungan kemampuan numerasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menghitung:
   1. rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
   2. rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
   3. kemampuan numerasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen).

Pasal 36

1. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:
   1. perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan;
   2. perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi;
   3. perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan; dan
   4. perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi.
2. Penghitungan perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menghitung:
   1. rerata nilai literasi Peserta Didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional;
   2. rerata nilai literasi Peserta Didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan
   3. selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
3. Penghitungan perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan sosial ekonomi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menghitung:
   1. rerata nilai literasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
   2. rerata nilai literasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
   3. selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
4. Penghitungan perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menghitung:
   1. rerata nilai numerasi Peserta Didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional;
   2. rerata nilai numerasi Peserta Didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan
   3. selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
5. Penghitungan perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara menghitung:
   1. rerata nilai numerasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
   2. rerata nilai numerasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
   3. selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 37

1. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:
   1. angka partisipasi kasar sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat; dan
   2. angka partisipasi sekolah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
2. Penghitungan angka partisipasi kasar sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf a dilakukan dengan cara menghitung:
   1. jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
   2. jumlah Peserta Didik pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat; dan
   3. persentase angka partisipasi kasar dengan membagi jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikalikan 100 (seratus).
3. Penghitungan angka partisipasi sekolah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf b dilaksanakan dengan cara menghitung:
   1. jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
   2. jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang berada pada satuan pendidikan; dan
   3. persentase angka partisipasi sekolah dengan membagi jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikalikan 100 (seratus).
4. Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pendidikan pada sekolah dasar di kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 38

1. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:
   1. indeks iklim keamanan; dan
   2. indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas.
2. Penghitungan indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menghitung:
   1. indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
   2. indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
   3. indeks iklim keamanan dengan mengurangkan indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi indeks keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen).
3. Penghitungan indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menghitung:
   1. indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
   2. indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
   3. indeks kebinekaan dan inklusivitas dengan mengurangkan indeks kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan indeks kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi indeks kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen).

Bagian Kelima
Tata Cara Perhitungan Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada Sekolah Menengah Pertama dan Bentuk Lain yang Sederajat

Pasal 39

1. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan
   1. kemampuan literasi Peserta Didik; dan
   2. kemampuan numerasi Peserta Didik.
2. Penghitungan kemampuan literasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menghitung:
   1. rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
   2. rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
   3. kemampuan literasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen).
3. Penghitungan kemampuan numerasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menghitung:
   1. rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
   2. rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
   3. kemampuan literasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen).

Pasal 40

1. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:
   1. perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan;
   2. perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi;
   3. perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan; dan
   4. perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi.
2. Penghitungan perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menghitung:
   1. rerata nilai literasi Peserta Didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional;
   2. rerata nilai literasi Peserta Didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan
   3. selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
3. Penghitungan perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan sosial ekonomi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menghitung:
   1. rerata nilai literasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
   2. rerata nilai literasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
   3. selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
4. Penghitungan perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menghitung:
   1. rerata nilai numerasi Peserta Didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional;
   2. rerata nilai numerasi Peserta Didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan
   3. selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
5. Penghitungan perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara menghitung:
   1. rerata nilai numerasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
   2. rerata nilai numerasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
   3. selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 41

1. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:
   1. angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat; dan
   2. angka partisipasi sekolah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
2. Penghitungan angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menghitung:
   1. jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
   2. jumlah Peserta Didik pada sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat; dan
   3. persentase angka partisipasi kasar dengan membagi jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikalikan 100 (seratus).
3. Penghitungan angka partisipasi sekolah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf b dilakukan dengan cara menghitung:
   1. jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
   2. jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berada pada satuan pendidikan; dan
   3. persentase angka partisipasi sekolah dengan membagi jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikalikan 100 (seratus).
4. Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti sekolah menengah pertama pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 42

1. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:
   1. indeks iklim keamanan; dan
   2. indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas.
2. Penghitungan indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menghitung:
   1. indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
   2. indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
   3. indeks iklim keamanan dengan mengurangkan indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi indeks keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen).
3. Penghitungan indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menghitung:
   1. indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
   2. indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
   3. indeks kebinekaan dan inklusivitas dengan mengurangkan indeks kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan indeks kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi indeks kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen).