Permendikbudristek 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Permendikbudristek 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri ini melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Gelar Profesor Kehormatan merupakan jenjang Jabatan Akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa.

Jadi setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh Menteri sebagai Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi atas usul pemimpin Perguruan Tinggi. Syarat Perguruan Tinggi pengusul adalah memiliki peringkat akreditasi A atau unggul; dan menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan sesuai dengan bidang kepakaran calon Profesor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.

Kriteria agar dapat diangkat menjadi Profesor Kehormatan adalah memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit luar biasa; memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; dan berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun. Jadi ya tetap bukan orang sembarangan.

Pencantuman jabatan Profesor Kehormatan wajib menyertakan nama perguruan tinggi yang menetapkan Profesor Kehormatan. Masa Jabatan Profesor Kehormatan adalah 3 sampai 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan Tridharma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

Kewajiban Profesor Kehormatan adalah menjaga nama baik dan kehormatan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Memiliki hak untuk mendapatkan Nomor Urut Pendidik (NUP); honorarium; dan pencantuman Jabatan Akademik Profesor.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2021 oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto pada tanggal 14 Desember 2021.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1362. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 38 Tahun 2021
tentang
Pengangkatan Profesor Kehormatan
pada Perguruan Tinggi

Mencabut

Permendikbudristek 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052) dan peraturan pelaksanaannya, dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan Permendikbudristek 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbudristek 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

Isi Permendikbudristek 38 Tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN PADA PERGURUAN TINGGI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

  2. Profesor Kehormatan adalah jenjang Jabatan Akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa.

  3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

  4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

  5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Pasal 2

  1. Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh Menteri sebagai Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi atas usul pemimpin Perguruan Tinggi.

  2. Pengangkatan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

  3. Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

    1. memiliki peringkat akreditasi A atau unggul; dan

    2. menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan sesuai dengan bidang kepakaran calon Profesor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.

Pasal 3

Setiap orang yang diangkat menjadi Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria meliputi:

  1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

  2. memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit luar biasa;

  3. memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; dan

  4. berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun.

Pasal 4

  1. Pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:

    1. penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

    2. pertimbangan senat; dan

    3. penetapan Profesor Kehormatan.

  2. Penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh tim ahli dan berdasarkan pertimbangan senat.

  3. Pembentukan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

  4. Penetapan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Pemimpin Perguruan Tinggi melaporkan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Menteri secara tertulis.

Pasal 6

  1. Masa jabatan Profesor Kehormatan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

  2. Masa jabatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan Tridharma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

Pasal 7

Pencantuman jabatan Profesor Kehormatan wajib menyertakan nama perguruan tinggi yang menetapkan Profesor Kehormatan.

Pasal 8

  1. Menteri mengevaluasi pengangkatan Profesor Kehormatan secara berkala.

  2. Dalam hal berdasarkan evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Profesor Kehormatan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri melalui Direktur Jenderal terkait memerintahkan kepada pemimpin Perguruan Tinggi untuk mencabut pengangkatan Profesor Kehormatan.

  3. Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender pemimpin Perguruan Tinggi tidak mencabut jabatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal terkait mencabut pengangkatan Profesor Kehormatan.

Pasal 9

  1. Profesor Kehormatan diberhentikan karena:

    1. memasuki batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;

    2. tidak memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

    3. mendapatkan sanksi etik sedang atau berat, sanksi disiplin sedang atau berat, sanksi pelanggaran integritas akademik dan/atau sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

    4. berdasarkan hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

  2. Perguruan Tinggi melaporkan pemberhentian Profesor Kehormatan kepada Menteri secara tertulis.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Profesor Kehormatan ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 11

  1. Profesor Kehormatan berhak atas:

    1. Nomor Urut Pendidik (NUP);

    2. honorarium; dan

    3. pencantuman Jabatan Akademik Profesor.

  2. NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan registrasi sebagai dosen pada Perguruan Tinggi bersangkutan.

  3. Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kinerja dan kontribusi Profesor Kehormatan dalam pelaksanaan Tridharma.

  4. Pencantuman Jabatan Akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diikuti dengan nama Perguruan Tinggi bersangkutan.

Pasal 12

Profesor Kehormatan wajib:

  1. menjaga nama baik dan kehormatan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan

  2. memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. setiap orang yang telah diangkat dalam Jabatan Akademik profesor berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri diakui sebagai Profesor Kehormatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

  2. Profesor sebagai dosen tidak tetap yang diangkat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052), memiliki masa jabatan sesuai dengan ketentuan masa jabatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan pemberlakuan masa jabatan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 14

Perguruan Tinggi yang telah mempunyai profesor sebagai dosen tidak tetap berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052) harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi.