Permendikbudristek 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain

Permendikbudristek 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain menyatakan bahwa Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi sebagai dokumen resmi negara yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendikbudristek Nomor 6 tahun 2022 ini mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter Atau Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 407); Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1309); dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain ditetapkan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 8 Februari 2022. Diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto pada tanggal 10 Februari 2022. Ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permendikbudristek 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain

Latar Belakang

Pertimbangan Permendikbudristek 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain adalah:

  1. bahwa terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi bagi lulusan perguruan tinggi diakui melalui ijazah;

  2. bahwa untuk ketertiban penerbitan ijazah pendidikan tinggi, perlu pengaturan mengenai ijazah di perguruan tinggi;

  3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu mengatur ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, tata cara penulisan gelar, dan kesetaraan ijazah perguruan tinggi negara lain;

  4. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;

Dasar Hukum

Permendikbudristek 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain memiliki dasar hukum yaitu:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303);

  6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

Mencabut

Permendikbudristek 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain mencabut:

  1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter Atau Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 407);

  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1309); dan

  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763).

Isi Permendikbudristek Nomor 6 tahun 2022

Berikut adalah isi Permendikbudristek 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI, GELAR, DAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI NEGARA LAIN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

  2. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

  3. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

  4. Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

  5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi.

  6. Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses pendidikan.

  7. Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan di perguruan tinggi yang meliputi program diploma, program sarjana, program sarjana terapan, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, program profesi, dan program spesialis.

  8. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran diterbitkan oleh Kementerian.

  9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.

  10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

  11. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

  12. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.

  13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II
IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT
PROFESI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, berdasarkan prinsip:

  1. kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, agar tidak mudah dipalsukan;

  2. akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi; dan

  3. legalitas, yaitu proses penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi sebagai dokumen resmi negara yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Ijazah

Pasal 4

  1. Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan:

    1. Transkrip Akademik; dan

    2. SKPI.

  2. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

    1. nomor Ijazah nasional;

    2. lambang perguruan tinggi;

    3. nama perguruan tinggi;

    4. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;

    5. Program Pendidikan Tinggi;

    6. nama program studi;

    7. nama lengkap pemilik Ijazah;

    8. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;

    9. nomor pokok mahasiswa;

    10. nomor induk kependudukan bagi mahasiswa warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;

    11. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;

    12. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;

    13. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;

    14. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;

    15. stempel perguruan tinggi; dan

    16. foto pemilik Ijazah.

  3. Nomor Ijazah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nomor yang diterbitkan PIN yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

  4. Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.

Pasal 5

  1. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik yang dikelola oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.

  2. Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan keabsahan Ijazah.

Pasal 6

  1. Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia.

  2. Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.

  3. Selain dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI dapat diterjemahkan dalam bahasa asing lainnya.

Pasal 7

  1. Penandatanganan Ijazah dilakukan oleh:

    1. rektor dan dekan untuk universitas dan institut;

    2. ketua dan pemimpin unit pengelola program studi untuk sekolah tinggi;

    3. direktur dan pemimpin unit pengelola program studi untuk akademi dan politeknik; dan

    4. direktur untuk akademi komunitas.

  2. Dalam hal universitas dan institut belum memiliki fakultas, penandatanganan Ijazah dilakukan oleh rektor dan pemimpin unit pengelola program studi.

  3. Dalam hal sekolah tinggi belum memiliki unit pengelola program studi, penandatanganan Ijazah dilakukan oleh ketua dan wakil/pembantu ketua yang membidangi akademik.

  4. Dalam hal politeknik belum memiliki unit pengelola program studi, penandatanganan Ijazah dilakukan oleh direktur dan wakil/pembantu direktur yang membidangi akademik.

  5. Dalam hal rektor, ketua, direktur, dekan, atau pemimpin unit pengelola program studi berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas rektor, pelaksana tugas ketua, pelaksana tugas direktur, pelaksana tugas dekan, atau pelaksana tugas pemimpin unit pengelola program studi dapat menandatangani Ijazah.

Bagian Ketiga
Sertifikat Kompetensi

Pasal 8

  1. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan perguruan tinggi bekerja sama dengan:

    1. organisasi profesi;

    2. lembaga pelatihan; atau

    3. lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

  2. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

    1. nomor Sertifikat Kompetensi;

    2. lambang dan nama perguruan tinggi;

    3. lambang dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;

    4. nama program studi;

    5. nama perguruan tinggi dan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;

    6. nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;

    7. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;

    8. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;

    9. model sistem pengujian; dan

    10. area kompetensi lulusan.

  3. Muatan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dimuat pada halaman muka Sertifikat Kompetensi.

  4. Area kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dimuat pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi.

  5. Ketentuan mengenai format Sertifikat Kompetensi dan tata cara penerbitan Sertifikat Kompetensi ditetapkan direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.

Pasal 9

Nomor Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menggunakan nomor yang diterbitkan sistem penomoran sertifikat nasional yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

  1. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi Sertifikat Kompetensi secara elektronik yang dikelola oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.

  2. Verifikasi Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan keabsahan Sertifikat Kompetensi.

Pasal 11

  1. Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia.

  2. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.

  3. Selain dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sertifikat Kompetensi dapat diterjemahkan dalam bahasa asing lainnya.

Pasal 12

Penandatanganan Sertifikat Kompetensi bagi program profesi dokter atau dokter gigi, program dokter spesialis/subspesialis, dan program dokter gigi spesialis/subspesialis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sertifikat Profesi

Pasal 13

  1. Sertifikat Profesi diterbitkan perguruan tinggi bersama:

    1. Kementerian;

    2. kementerian lain;

    3. LPNK;

    4. organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau

    5. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Dalam hal penerbitan Sertifikat Profesi program profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis/subspesialis, dan dokter gigi spesialis/subspesialis, penandatanganan dilakukan oleh:

    1. pemimpin fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi; dan

    2. pemimpin perguruan tinggi penerbit Sertifikat Profesi dokter atau dokter gigi.

  3. Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah lulus uji kompetensi.

  4. Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

    1. nomor Sertifikat Profesi;

    2. lambang perguruan tinggi;

    3. lambang kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    4. nama perguruan tinggi;

    5. nama kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    6. nama program studi;

    7. izin program studi;

    8. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;

    9. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;

    10. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;

    11. Gelar profesi beserta singkatannya;

    12. jenis pendidikan profesi;

    13. program profesi, spesialis, atau subspesialis; dan

    14. area kompetensi lulusan.

  5. Muatan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf m dimuat pada halaman muka Sertifikat Profesi.

  6. Area kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf n dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.

  7. Sertifikat Profesi program profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis/subspesialis, dan dokter gigi spesialis/subspesialis mencantumkan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali huruf c dan huruf e.

  8. Uraian mengenai kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama Kementerian, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  9. Sertifikat Profesi yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila pemilik Sertifikat Profesi melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan profesinya.

  10. Ketentuan mengenai format Sertifikat Profesi dan tata cara penerbitan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.

Pasal 14

Nomor Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a menggunakan nomor yang diterbitkan sistem penomoran sertifikat nasional yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 15

  1. Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi Sertifikat Profesi secara elektronik yang dikelola oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.

  2. Verifikasi Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan keabsahan Sertifikat Profesi.

Pasal 16

  1. Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia.

  2. Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.

  3. Selain diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sertifikat Profesi dapat diterjemahkan dalam bahasa asing lainnya.

Bagian Kelima
Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik,
Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi
atau Sertifikat Profesi

Pasal 17

  1. Surat Keterangan Pengganti merupakan dokumen pengakuan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.

  2. Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari kepolisian.

  3. Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi atas permintaan pemilik Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.

Pasal 18

  1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia.

  2. Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.

  3. Selain dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi dapat diterjemahkan dalam bahasa asing lainnya.

Pasal 19

  1. Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sesuai dengan wilayah kerjanya apabila perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi sudah tidak beroperasi atau ditutup.

  2. Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi telah berubah bentuk perguruan tinggi, Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterbitkan oleh perguruan tinggi baru hasil perubahan.

  3. Dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/LPNK sudah tidak beroperasi atau ditutup, Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterbitkan oleh kementerian lain/LPNK terkait.

Bagian Keenam
Pengesahan Fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, Surat
Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi,
Sertifikat Profesi dan/atau Surat Keterangan Pengganti

Pasal 20

  1. Dalam hal terdapat kebutuhan sebagai pemenuhan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri, pengesahan dokumen asli dan/atau fotokopi atas Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh direktorat jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik secara elektronik melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian.

  2. Selain kebutuhan sebagai pemenuhan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengesahan fotokopi atas Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang menerbitkan.

Pasal 21

  1. Dalam hal perguruan tinggi sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

  2. Dalam hal perguruan tinggi telah berubah, pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, atau Surat Keterangan Pengganti, dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi baru hasil perubahan.

  3. Dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/LPNK sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh kementerian lain/LPNK terkait.

  4. Dalam hal pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sudah terdata dalam sistem yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling sedikit harus didasarkan pada arsip, salinan, atau fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, dan/atau Surat Keterangan Pengganti.

  5. Dalam hal Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) belum terdata dalam sistem yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maka harus melampirkan dokumen asli.

  6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya.

BAB III
PENYETARAAN IJAZAH DAN KONVERSI NILAI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR
NEGERI

Pasal 22

  1. Ijazah perguruan tinggi luar negeri dapat disetarakan dengan Program Pendidikan Tinggi di Indonesia melalui penyetaraan Ijazah.

  2. Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian.

  3. Perguruan tinggi luar negeri atau program studi yang dapat dilakukan penyetaraan Ijazah merupakan perguruan tinggi atau program studi yang telah terakreditasi atau diakui oleh pemerintah negara setempat.

  4. Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

    1. memiliki Ijazah asli dan transkrip nilai asli; dan

    2. memiliki Ijazah asli program atau jenjang pendidikan sebelumnya.

  5. Dalam hal Ijazah asli, transkrip nilai asli, Ijazah asli program atau jenjang pendidikan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b hilang atau rusak, pengusul melampirkan surat keterangan hilang atau rusak sesuai dengan ketentuan hukum negara asal.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan Ijazah ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.

Pasal 23

Pencantuman Gelar lulusan hasil penyetaraan Ijazah tetap menggunakan Gelar pada Ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 24

Dalam hal pengusul terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan dalam proses penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik mencabut keputusan penyetaraan Ijazah.

Pasal 25

  1. Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat disertai dengan konversi nilai IPK atau pengukuran lainnya.

  2. Konversi nilai IPK atau pengukuran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan peraturan menteri mengenai standar nasional pendidikan tinggi.

Pasal 26

  1. Konversi nilai IPK atau pengukuran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan dengan metode:

    1. nilai penilaian kumulatif; atau

    2. tanpa nilai penilaian kumulatif.

  2. Metode nilai penilaian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menyetarakan predikat yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri dengan predikat berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.

  3. Metode tanpa nilai penilaian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengakumulasi nilai yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai metode konversi nilai IPK atau pengukuran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam keputusan direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.

Pasal 27

  1. Penyetaraan Ijazah dan konversi nilai IPK atau pengukuran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 paling sedikit didasarkan pada:

    1. kualitas program studi yang dinilai atas dasar substansi dan mutu program studi;

    2. jenjang kualifikasi;

    3. skripsi, tesis, atau disertasi; dan

    4. bobot tugas akhir;

    5. SKPI; dan

    6. kurikulum atau silabus pendidikan.

  2. Penyetaraan Ijazah dan konversi nilai IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan melalui sistem yang dikelola Kementerian.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan Ijazah dan konversi nilai IPK atau pengukuran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.

Pasal 28

Direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya menetapkan hasil penyetaraan Ijazah dan konversi nilai IPK atau pengukuran lainnya lulusan perguruan tinggi luar negeri.

BAB IV
GELAR

Pasal 29

  1. Lulusan pendidikan tinggi berhak menggunakan Gelar sesuai dengan jenis dan Program Pendidikan Tinggi.

  2. Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan:

    1. pendidikan akademik;

    2. pendidikan vokasi; dan

    3. pendidikan profesi.

  3. Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang dipersyaratkan perguruan tinggi.

Pasal 30

  1. Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:

    1. sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

    2. magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi; dan

    3. doktor, ditulis di depan nama lulusan program doktor, dengan mencantumkan huruf “Dr.”.

  2. Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b terdiri atas:

    1. ahli pratama, ditulis di belakang nama lulusan program diploma satu, dengan mencantumkan huruf “A.P.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

    2. ahli muda, ditulis di belakang nama lulusan program diploma dua, dengan mencantumkan huruf “A.M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

    3. ahli madya, ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf “A.Md.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

    4. sarjana terapan, ditulis di belakang nama lulusan program diploma empat dengan mencantumkan huruf “S.Tr.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

    5. magister terapan, ditulis di belakang nama lulusan program magister terapan, dengan mencantumkan huruf “M.Tr.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi; dan

    6. doktor terapan, ditulis di didepan nama lulusan program doktor terapan, dengan mencantumkan huruf “Dr.Tr.”.

  3. Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c terdiri atas:

    1. Gelar untuk lulusan program profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    2. Gelar untuk lulusan program spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf “Sp.” diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.

  4. Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang diperoleh dari perguruan tinggi Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 31

  1. Gelar akademik, Gelar vokasi, dan Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

    1. perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

    2. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak mengeluarkan Gelar akademik, Gelar vokasi, dan Gelar profesi.

  2. Gelar akademik, Gelar vokasi, atau Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh Gelar akademik, Gelar vokasi, atau Gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

  3. Dalam hal perguruan tinggi tidak mencabut Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik mencabut Gelar.

BAB V
PENGESAHAN IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN
SERTIFIKAT PROFESI

Pasal 32

  1. Penandatanganan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi dapat dilakukan secara elektronik.

  2. Ijazah dan Transkrip Akademik yang ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak distempel perguruan tinggi.

  3. Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi dapat dilakukan secara elektronik.

  4. Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi yang ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak, hilang, atau musnah, perguruan tinggi dapat mencetak ulang.

  5. Penandatanganan dan Pengesahan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.

Pasal 33

  1. Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, dinyatakan tidak sah apabila:

    1. pembelajaran dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. mahasiswa tidak memenuhi syarat kelulusan; dan/atau

    3. tidak mencantumkan nomor Ijazah nasional bagi Ijazah, nomor Sertifikat Kompetensi bagi Sertifikat Kompetensi atau nomor Sertifikat Profesi bagi Sertifikat Profesi.

  2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ijazah dinyatakan tidak sah apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh Ijazah terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

  3. Dalam hal Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perguruan tinggi harus mencabut Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.

  4. Dalam hal perguruan tinggi tidak mencabut Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik mencabut Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Perguruan tinggi wajib menerapkan PIN, sistem verifikasi Ijazah secara elektronik, sistem penomoran sertifikat nasional, dan sistem verifikasi sertifikat secara elektronik;

  2. Ijazah yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  3. Ijazah bagi lulusan pendidikan profesi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan sebagai Sertifikat Profesi; dan

  4. Sertifikat Profesi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama Kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter Atau Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 407);

  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1309); dan

  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.