Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on June 30, 2019
Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri ditandatangani Menristekdikti pada 8 Februari 2019 dan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 pada tanggal 21 Februari 2019 di Jakarta.

Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) ini mencabut .

Latar belakang dan pertimbagnan terbitnya Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang BOPTN adalah:

  1. bahwa dana bantuan operasional ditujukan untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pelayanan minimal dan untuk membantu menutupi kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya pembatasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri;
  2. bahwa terdapat substansi penting yang berkaitan dengan bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri dialokasikan Pemerintah dari anggaran fungsi pendidikan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;

Dasar Hukum Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang BOPTN

Landasan hukum terbitnya Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Isi Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang BOPTN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri.
  2. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
  3. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
  4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
  5. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  6. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

  1. BOPTN digunakan untuk:
    1. pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian di PTN dan PTS; dan
    2. nonpenelitian.
  2. BOPTN yang digunakan untuk pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian di PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana BOPTN.
  3. BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran dana BOPTN.
  4. Dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kementerian.
  5. BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
    1. biaya pemeliharaan aset PTN;
    2. penambahan bahan praktikum/kuliah;
    3. pengadaan bahan pustaka;
    4. penjaminan mutu;
    5. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
    6. pembiayaan langganan daya dan jasa, serta sewa;
    7. pelaksanaan kegiatan penunjang untuk pendidikan;
    8. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
    9. honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil;
    10. pengadaan sarana dan prasarana;
    11. pelaksanaan kegiatan satuan pengawas internal; dan/atau
    12. pembiayaan operasional rumah sakit PTN.
  6. Menteri menetapkan penggunaan BOPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 3

BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak digunakan untuk:

  1. belanja modal dalam bentuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar;
  2. tambahan insentif kelebihan jam mengajar untuk pegawai negeri sipil yang berasal dari PTN yang bersangkutan;
  3. tambahan penghasilan untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi yang berstatus pegawai negeri sipil yang berasal dari PTN yang bersangkutan;
  4. pelaksanaan Penelitian maupun seminar hasil Penelitian;vkegiatan pengabdian kepada masyarakat; atau
  5. operasional manajemen diluar kegiatan yang terkait langsung dengan pembelajaran.

Pasal 4

  1. BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada perguruan tinggi negeri dengan mempertimbangkan:
    1. biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana;
    2. jumlah penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari mahasiswa program diploma dan program sarjana;
    3. kinerja perguruan tinggi;
    4. jumlah mahasiswa program diploma dan program sarjana;
    5. realisasi anggaran dan/atau alokasi BOPTN di tahun sebelumnya; dan
    6. afirmasi.
  2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan formula alokasi BOPTN nonpenelitian.
  3. Menteri menetapkan formula alokasi BOPTN nonpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Pemberian BOPTN nonpenelitian dilaksanakan sebagai berikut:

  1. Kementerian menerima alokasi dana BOPTN pada anggaran pendapatan dan belanja negara;
  2. Kementerian menentukan alokasi dana BOPTN untuk masing-masing PTN menurut formula alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  3. PTN menerima alokasi dana BOPTN dari Kementerian;
  4. PTN menyusun kegiatan sesuai cakupan penggunaan dana BOPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) yang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja;
  5. PTN menyiapkan data dukung berupa kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, serta dokumen lain yang relevan atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
  6. PTN melakukan Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja dengan tim Biro Perencanaan Kementerian;
  7. PTN melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja dengan tim Inspektorat Jenderal Kementerian;
  8. PTN menggunakan dana BOPTN sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; dan
  9. PTN menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOPTN per keluaran melalui aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

 

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 187

 

Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)