Permenristekdikti 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat

Permenristekdikti 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat

Program Profesi Advokat adalah program pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum untuk memperoleh keahlian khusus di bidang jasa hukum diatur dalam Permenristekdikti 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat. Permenristekdikti Nomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat mengatur tentang hal tersebut di Perguruan Tinggi. Adapun Program Profesi adalah program pendidikan profesi yang yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan, serta untuk memperoleh keahlian khusus yang diperlukan dalam dunia kerja.

Program ini bertujuan mengembangkan bakat dan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh keahlian khusus yang diperlukan dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Program ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana; memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali; dan bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Program Profesi ini diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS). Masa studi ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana dan dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana.

Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus dan mendapat gelar Advokat dan Sertifikasi Profesi Advokat jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan; memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat; dan memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Gelar Advokat ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat. Sertifikat Profesi Advokat diterbitkan oleh Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, bekerja sama dengan perguruan tinggi. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenristekdikti Nomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat ditetapkan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2019. Permenristekdikti Nomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat diundangkan Ditjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 24 Januari 2019 di Jakarta.

Permenristekdikti Nomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permenristekdikti Nomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat

Latar Belakang

Pertimbangan Permenristekdikti 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Program Profesi Advokat.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenristekdikti 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);

Isi Permenristekdikti tentang Program Profesi Advokat

Berikut adalah isi Permenristekdikti Nomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, bukan formata asli:

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG
PROGRAM PROFESI ADVOKAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Program Profesi adalah program pendidikan profesi yang yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan, serta untuk memperoleh keahlian khusus yang diperlukan dalam dunia kerja.

  2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat.

  3. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

  4. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

  5. Program Profesi Advokat adalah program pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum untuk memperoleh keahlian khusus di bidang jasa hukum.

  6. Organisasi Advokat adalah wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat.

  7. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

  8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

  1. Program Profesi Advokat bertujuan mengembangkan bakat dan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh keahlian khusus yang diperlukan dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

  2. Program Profesi Advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang:

    1. menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana;

    2. memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali; dan

    3. bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Pasal 3

  1. Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS).

  2. Masa studi Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana.

  3. Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana.

Pasal 4

Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus jika:

  1. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;

  2. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat; dan

  3. memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Pasal 5

  1. Mahasiswa Program Profesi Advokat yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

    1. gelar Advokat; dan

    2. sertifikat Profesi Advokat.

  2. Gelar Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Sertifikat Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, bekerja sama dengan perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

  1. Program Profesi Advokat diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

  2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perguruan tinggi.

Pasal 7

Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

  1. memiliki perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan Organisasi Advokat;

  2. memiliki kurikulum Program Profesi Advokat yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;

  3. memiliki Dosen paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dengan ketentuan:

    1. memenuhi syarat usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. paling rendah lulusan Program Profesi Advokat dan/atau lulusan Program Magister Ilmu Hukum dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Advokat;

    3. bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus bagi Dosen pada program studi ilmu hukum di perguruan tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Profesi Advokat tersebut, dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;

    5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan

    6. bukan Aparatur Sipil Negara bagi Program Profesi Advokat yang akan dibuka di PTS;

  4. memiliki tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, dengan kualifikasi:

    1. memenuhi syarat usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan

    3. bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

  5. nisbah dosen dan mahasiswa 1 (satu) dosen berbanding 45 (empat puluh lima) mahasiswa;

  6. Program Profesi Advokat dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

    1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

    2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;

  7. memiliki sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas:

    1. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;

    2. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;

    3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;

    4. ruang simulasi peradilan semu; dan

    5. ruang simulasi kantor advokat.

Pasal 8

  1. Selain Dosen pada Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2, Dosen pada Program Profesi Advokat diutamakan paling rendah lulusan Program Profesi Advokat dan/atau lulusan Program Magister Ilmu Hukum dengan pengalaman kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai Advokat.

  2. Dalam hal tidak terdapat calon Dosen dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap calon Dosen tersebut dapat dilakukan proses rekognisi pembelajaran lampau.

  3. Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perguruan tinggi dan diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dokumen pembukaan Program Profesi Advokat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

  1. surat usul pembukaan Program Profesi Advokat dari pemimpin perguruan tinggi;

  2. surat pertimbangan senat perguruan tinggi;

  3. surat persetujuan badan penyelenggara untuk PTS;

  4. Keputusan Menteri tentang izin pendirian PTS;

  5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana;

  6. perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan Organisasi Advokat;

  7. instrumen akreditasi minimum pembukaan Program Profesi Advokat yang telah diisi oleh pemimpin perguruan tinggi; dan

  8. surat rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah perguruan tinggi yang akan membuka Program Profesi Advokat bagi PTS.

Pasal 10

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan Program Profesi Advokat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11

Perguruan Tinggi yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerja sama dengan Organisasi Advokat, diberikan prioritas untuk mengajukan izin pembukaan Program Profesi Advokat.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian bunyi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat.