Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN

Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikianlah bunyi Pasal 74 Ayat (1) Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Alasan pencabutan Perpres 33 tahun 2021 tentang BRIN karena masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan dan kebutuhan riset dan inovasi nasional yang mendasarkan pada Haluan Ideologi Pancasila, sehingga perlu diganti.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

Tugas BRIN adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Agustus 2021 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2021.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192. Agar setiap orang mengetahuinya.

Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN

Mencabut

Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN mencabut Perpres 33 tahun 2021 tentang BRIN.

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN, adalah:

  1. bahwa unluk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dan dalam menjalankan ketenaganukliran serta keantariksaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undaag Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologt sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, perlu dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional;

  2. bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan dan kebutuhan riset dan inovasi nasional yang mendasarkan pada Haluan Ideologi Pancasila, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN, adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676),

  3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

  5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Isi Perpres tentang BRIN

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasl.

  2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkjianan, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

  3. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

  4. Infrastruktur riset adalah seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

BRIN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BAB III
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BRIN menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila;

  2. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;

  3. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, dan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitasi riset dan inovasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi;

  4. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;

  5. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan ;

  6. pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;

  7. pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

  8. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;

  9. pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa;

  10. pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;

  11. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;

  12. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN;

  13. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN; dan

  14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

BRIN terdiri atas:

  1. Dewan Pengarah; dan

  2. Pelaksana.

Paragraf 2
Dewan Pengarah

Pasal 6

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 7

  1. Susunan keanggotaan Dewan Pengarah BRIN terdiri atas:

    1. Ketua;

    2. Wakil Ketua;

    3. Sekretaris; dan

    4. Anggota.

  2. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

  3. Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, masukan, evaluasi, persetujuan atau rekomendasi kebijakan dan dalam keadaan tertentu dapat membentuk Satuan Tugas Khusus untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

  4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Dewan Pengarah dibantu oleh Staf Khusus yang bersifat ex-officio dan tidak bersifat ex-officio yang berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

  5. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dyabat secara ex-officio oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

  6. Sekretaris dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dyabat oleh unsur profesional dan/atau akademis: di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, paling banyak 7 (tujuh) orang.

  7. Susunan keanggotaan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 8

  1. Untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Pengarah dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah yang merupakan bagian dari unit organisasi Sekretariat Utama.

  2. Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

Paragraf 3
Pelaksana

Pasal 9

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

  1. Kepala;

  2. Wakil Kepala;

  3. Sekretariat Utama;

  4. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan;

  5. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi;

  6. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Hmu Pengetahuan dan Teknologi;

  7. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi;

  8. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi;

  9. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi;

  10. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

  11. Inspektorat Utama; dan

  12. OR.

Paragraf 4
Kepala

Pasal 10

  1. Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN.

  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala memperhatikan arahan dari Dewan Pengarah,

  3. Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengguna anggaran/pengguna barang.

Paragraf 5
Wakil Kepala

Pasal 11

  1. Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN.

  3. Ketentuan mengenai tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan Peraturan BRIN.

Paragraf 6
Sekretariat Utama

Pasal 12

  1. Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

  2. Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 13

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BRIN.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

  1. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkayian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan,

  2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi BRIN;

  3. pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pengamanan;

  4. pelaksanaan kerja sama dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi BRIN,

  5. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

  6. pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BRIN,

  7. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan produk hukum, dan advokasi hukum;

  8. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;

  9. manajemen aparatur sipil negara BRIN; dan

  10. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 7
Deputi Bidang Kebyakan Pembangunan

Pasal 15

  1. Deputi Bidang Kebyakan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan dipimpin oleh Deputi

Pasal 16

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan sebagai landasan dalam pembangunan nasional di segala_bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invens: dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan ketenaganukhran dan keantariksaan sebagai landasan dalam pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan;

  3. pengawasan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan;

  4. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan ketenaganukhran dan keantariksaan; dan

  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 8
Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi

Pasal 18

  1. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 19

Deputi Bidang Kebyakan Riset dan Inovasi mempunya1 tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan dengan berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Kebyakan Riset dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliput: rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;

  2. pelaksanaan integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan dengan berpedoman pada nilai Pancasila;

  3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan,serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;

  4. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;

  5. pelaksanaan pengukuran dan indikator riset dan inovasi;

  6. monitoring dan evaluasi kebijakan di bidangriset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 9
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 21

  1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Sumber Daya Manuasia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 22

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manayemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;

  2. pelaksanaan integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;

  3. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;

  4. pelaksanaan pengembangan profesi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;

  5. pelaksanaan manajemen talenta sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;

  6. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia tImu pengetahuan dan teknologi;

  7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;

  8. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 10
Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi

Pasal 24

  1. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi dipimpin oleh Deputi

Pasal 25

Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur riset dan inovasi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur riset dan inovasi;

  2. pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi;

  3. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi melputi kawasan taman sains dan teknologi, kebun raya dan koleksi ilmiah, armada kapal riset, laboratorium dan fasilitas riset, fasilitas ketenaganukliran, dan fasilitas keantariksaan,

  4. pelaksanaan optimalisasi infrastruktur riset dan inovasi;

  5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan optimalisasi infrastruktur riset dan inovasi;

  6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan optimalisasi infrastruktur riset dan inovasi; dan

  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 11
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi

Pasal 27

  1. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 28

Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi riset dan inovasi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi riset dan inovasi;

  2. pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisas1 program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi riset dan inovasi;

  3. pelaksanaan fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;

  4. pelaksanaan pemanfaatan dana imbal hasil dana abadi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;

  5. pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual;

  6. pelaksanaan perizinan riset dan inovasi,

  7. pelaksanaan repositori ilmiah;

  8. pelaksanaan multimedia dan penerbitan ilmiah;

  9. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan fasilitasi riset dan inovasi,

  10. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi riset dan movasi; dan

  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 12
Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi

Pasal 30

  1. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 31

Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan riset dan inovasi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan riset dan inovasi;

  2. pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatanriset dan inovasi;

  3. pelaksanaan alih teknologi;

  4. pelaksanaan fasilitasi perusahaan pemula berbasis teknologi;

  5. pelaksanaan kemitraan global dan kemitraan industri,

  6. pelaksanaan sistem audit teknologi;

  7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan riset dan inovasi;

  8. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan riset dan inovasi; dan

  9. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 13
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 33

  1. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Deputi.

Pasal 34

Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta imvensi dan inovasi yang dilaksanakan BRIDA.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang memperkuat peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan di daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

  2. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

  3. koordinasi penyusunan atas rencana induk dan peta jalan serta perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

  4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,serta invensi dan inovasi di daerah;

  5. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

  6. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;

  7. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan

  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 14
Inspektorat Utama

Pasal 36

  1. Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

  2. Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 37

Inspektorat Utama mempunyaitugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BRIN.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BRIN;

  2. pelaksanaan pengawasan intern diingkungan BRIN terhadap kinerya dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;

  4. penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan BRIN; dan

  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Paragraf 15
Organisasi Riset

Pasal 39

  1. OR berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

  2. OR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala OR

Pasal 40

  1. OR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas:

    1. Kepala OR;

    2. Kepala Pusat; dan

    3. Kelompok Kegiatan.

  2. Kepala OR dan Kepala Pusat sebagarmana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pejabat fungsional.

  3. Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Kepala Kelompok Kegiatan yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut tentang OR diatur dengan Peraturan BRIN setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
nsur Pendukung

Pasal 42

  1. BRIN dapat membentuk Pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN.

  2. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

  3. Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 43

  1. BRIN dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas penunjang di lingkungan BRIN.

  2. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

  3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BRIN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keempat
Besaran Organisasi

Pasal 44

  1. Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 6 (enam) biro.

  2. Biro terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bagian.

Pasal 45

  1. Deputi terdiri atas Sekretaniat Deputi dan paling banyak 7 (tujuh) direktorat.

  2. Sekretariat Deputi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) bagian.

  4. Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  5. Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang dan kKelompok Jabatan Fungsional.

  6. Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subdirektorat.

Pasal 46

  1. Inspektorat Utama terdiri atas Sekretariat Inspektorat Utama dan paling banyak 4 (empat) inspektorat.

  2. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

  1. Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.

  2. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

  3. Dalam hal tugas dan fungsi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) bidang.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional

Pasal 48

BRIN dapat menetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 49

  1. BRIN wajib menyusun tata kelola yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan BRIN.

  2. Ketentuan mengenai tata kelola antar unit organisasi di Iingkungan BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BRIN.

Pasal 50

BRIN menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BRIN.

Pasal 51

  1. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

  2. Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Unsur pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pasal 53

Setiap unit kerja di iimgkungan BRIN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BRIN maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga, baik pusat maupun daerah.

Pasal 54

Setiap unit kerja di lingkungan BRIN menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 56

  1. Kepala melaporkan kinerja kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

  2. Kepala melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Pengarah paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 57

BRIN melakukan pembinaan teknis terhadap BRIDA.

Pasal 58

ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BRIN diatur dengan Peraturan BRIN.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 59

  1. Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

  2. Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala

  3. Pengangkatan Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Kepala OR diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

  5. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala OR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah melalui proses seleksi terbuka atau menggunakan sistem merit sesuai dengan mekanisme yang diatur dengan Peraturan BRIN.

Pasal 60

Masa tugas Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala berlaku untuk paling lama 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 61

Dewan Pengarah, Kepala, Wakil kepala, dan Deputi dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau bukan pegawal negeri sipil.

Pasal 62

  1. Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.

  2. Kepala OR merupakan jabatan fungsional tertentu ahli utama

  3. Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

  4. Kepala Pusat di lingkungan OR merupakan jabatan fungsional tertentu paling rendah ahli madya.

  5. Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

  6. Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.

Pasal 63

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Peyabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 64

  1. Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri.

  2. Kepala OR diberikan kelas jabatan setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan eselon I.a.

  3. Kepala Pusat di lingkungan OR diberikan kelas jabatan setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon II.a.

BAB VII
PENGINTEGRASIAN

Pasal 65

  1. Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknolog: di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.

  2. Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset BRIN.

  3. Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, BRIN, dengan mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait.

  4. Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 66

  1. BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.

  2. Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 67

BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BRIDA menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan iumu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila,

  2. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

  3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebiyakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan imu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,serta invensi dan inovasi di daerah;

  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

  5. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah,

  6. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

  7. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan imu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan

  8. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 69

  1. Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungs: BRIN bersumber dar anggaran pendapatan dan belanja negara.

  2. Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

  3. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN dan BRIDA dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

  1. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini, kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan pada:

    1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

    2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Togas, Fungs1, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

    3. Badan Tenaga Nuklir Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113); dan

    4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91),

    dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN.

  2. Pengalihan kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 71

  1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pendanaan, pegawai, perlengkapan, aset, dan dokumen serta pengalihan objek lain yang dimiliki oleh lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dialihkan ke BRIN dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 72

  1. Untuk menjamin pelaksanaan program BRIN Tahun 2021 dapat berjalan, pendanaan, pegawai, perlengkapan, aset, dan dokumen pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) dialihnkan ke BRIN.

  2. Ketentuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk anggaran riset pada pendidikan tinggi.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

  1. seluruh jabatan dan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatpejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini,

  2. jabatan fungsional yang telah dibina oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dialihkan menjadi jabatan fungsional di lingkungan BRIN sebelum ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan

  3. pengisian jabatan pada unit Eselon I BRIN dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

  1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  2. Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107).

Pasal 75

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lLembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi tentang Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN.

LampiranUkuran
Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN (543.5 KB)543.5 KB