Lompat ke isi utama

PMA 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama

PMA 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama

PMA 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama menegaskan bahwa Pemberian rekomendasi perizinan Orang Asing di bidang agama dilakukaan secara selektif; tepat manfaat; terukur; dan transparan.

PMA 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama ini mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 885).

Apa itu TKA?

TKA adalah singkatan dari Tenaga Kerja Asing. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Apa itu Orang Asing di Bidang Agama?

Orang Asing di bidang agama terdiri atas TKA, yang meliputi rohaniwan; pengajar; dan tenaga ahli; mahasiswa/mahasantri; dan pelajar/santri.

TKA, yang meliputi rohaniwan; pengajar; dan tenaga ahli; mahasiswa/mahasantri; dan pelajar/santri ini harus mememnuhi persyaratan memiliki keahlian di bidang ilmu agama yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat dari lembaga pendidikan keagamaan terakreditasi; mendapat tugas atau rekomendasi dari lembaga asal atau Pemberi Kerja TKA di bidang agama dengan menunjukkan surat tugas; dan membuat surat pernyataan yang memuat mengenai kesediaan atau kesanggupan untuk menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan; menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia; dan memberikan laporan secara berkala kepada lembaga Pemberi Kerja TKA untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Biro.

Mahasiswa/mahasantri dan pelajar/santri harus membuat surat pernyataan yang memuat mengenai kesediaan atau kesanggupan untuk menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Apa tugas rohaniwan?

Rohaniwan mempunyai tugas mengajarkan kitab suci dan/atau literatur keagamaan untuk peningkatan iman dan takwa umat; memimpin ritual di rumah ibadah dan/atau tempat lain yang diizinkan; melakukan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan rohani umat; dan melakukan evaluasi dan laporan secara berkala kepada Pemberi Kerja TKA di bidang agama.

Apa tugas Pengajar?

Pengajar mempunyai tugas mengajarkan ilmu agama sesuai dengan kapasitas keilmuan; membina dan membimbing peserta didik; melakukan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan peserta didik; dan melakukan evaluasi dan laporan secara berkala kepada Pemberi Kerja TKA di bidang agama.

Apa tugas Tenaga Ahli?

Tenaga ahli mempunyai tugas mengajarkan keterampilan atau keahlian sesuai dengan kapasitas keilmuan; membina dan membimbing peserta didik; melakukan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan peserta didik; dan melakukan evaluasi dan laporan secara berkala kepada Pemberi Kerja TKA di bidang agama.

Apa tugas Mahasiswa/Mahasantri atau Pelajar/Santri?

Mahasiswa/mahasantri atau pelajar/santri wajib belajar sesuai dengan bidang ilmu yang didalami; dan membuat laporan perkembangan belajar kepada lembaga pemberi dana bagi mahasiswa/mahasantri atau pelajar/santri yang mendapatkan beasiswa.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama ditetapkan Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2023. Diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada hari yang sama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48. Agar setiap orang mengetahuinya.

PMA 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama

Latar Belakang

Pertimbangan PMA 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama adalah:

  1. bahwa untuk meningkatkan keamanan negara dan tertib administrasi pengurusan dokumen dan penggunaan orang asing di bidang agama, perlu pengaturan mengenai pemberian rekomendasi perizinan orang asing di bidang agama;
  2. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama;

Dasar Hukum

Dasar hukum PMA 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 16) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

Isi PMA 3 tahun 2023

Berikut adalah salinan isi Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama. Bukan format asli:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI PERIZINAN ORANG ASING DI BIDANG AGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan Orang Asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pengguna Orang Asing untuk jangka waktu tertentu.
  2. Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
  3. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
  4. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu yang terbatas.
  5. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
  6. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut DKP TKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
  7. Sistem Informasi Data Perizinan yang selanjutnya disebut Sindi adalah aplikasi elektronik pengurusan dokumen dan informasi orang asing bidang agama.
  8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  10. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  11. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat agama dan/atau pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
  12. Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
  13. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu yang selanjutnya disebut Pusbimdik Khonghucu adalah satuan kerja pada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang agama.
  14. Kepala Biro adalah Kepala Biro Hukum Dan Kerja Sama Luar Negeri.
  15. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.
  16. Rektor atau Ketua adalah pemimpin perguruan tinggi keagamaan.
  17. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian Agama di tingkat provinsi.
  18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
  19. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal pada Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota.
  20. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.
  21. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
  22. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
  23. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

Pemberian rekomendasi perizinan Orang Asing di bidang agama dilakukaan secara:

  1. selektif;
  2. tepat manfaat;
  3. terukur; dan
  4. transparan.

BAB II
ORANG ASING DI BIDANG AGAMA

Pasal 3

  1. Orang Asing di bidang agama terdiri atas:
    1. TKA, yang meliputi:
      1. rohaniwan;
      2. pengajar; dan
      3. tenaga ahli;
    2. mahasiswa/mahasantri; dan
    3. pelajar/santri.
  2. TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
    1. memiliki keahlian di bidang ilmu agama yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat dari lembaga pendidikan keagamaan terakreditasi;
    2. mendapat tugas atau rekomendasi dari lembaga asal atau Pemberi Kerja TKA di bidang agama dengan menunjukkan surat tugas; dan
    3. membuat surat pernyataan yang memuat mengenai kesediaan atau kesanggupan untuk:
      1. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      2. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia; dan
      4. memberikan laporan secara berkala kepada lembaga Pemberi Kerja TKA untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Biro.
  3. Mahasiswa/mahasantri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pelajar/santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus membuat surat pernyataan yang memuat mengenai kesediaan atau kesanggupan untuk:
    1. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Pasal 4

Rohaniwan mempunyai tugas:

  1. mengajarkan kitab suci dan/atau literatur keagamaan untuk peningkatan iman dan takwa umat;
  2. memimpin ritual di rumah ibadah dan/atau tempat lain yang diizinkan;
  3. melakukan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan rohani umat; dan
  4. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala kepada Pemberi Kerja TKA di bidang agama.

Pasal 5

Pengajar mempunyai tugas:

  1. mengajarkan ilmu agama sesuai dengan kapasitas keilmuan;
  2. membina dan membimbing peserta didik;
  3. melakukan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan peserta didik; dan
  4. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala kepada Pemberi Kerja TKA di bidang agama.

Pasal 6

Tenaga ahli mempunyai tugas:

  1. mengajarkan keterampilan atau keahlian sesuai dengan kapasitas keilmuan;
  2. membina dan membimbing peserta didik;
  3. melakukan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan peserta didik; dan
  4. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala kepada Pemberi Kerja TKA di bidang agama.

Pasal 7

Mahasiswa/mahasantri atau pelajar/santri wajib:

  1. belajar sesuai dengan bidang ilmu yang didalami; dan
  2. membuat laporan perkembangan belajar kepada lembaga pemberi dana bagi mahasiswa/mahasantri atau pelajar/santri yang mendapatkan beasiswa.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI PERIZINAN ORANG ASING DI BIDANG AGAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Rekomendasi perizinan Orang Asing di bidang agama diberikan kepada:

  1. Pemberi Kerja TKA di bidang agama; dan
  2. lembaga pendidikan pemberi dana bagi mahasiswa/mahasantri dan pelajar/santri.

Pasal 9

  1. Menteri memberikan rekomendasi untuk penerbitan perizinan Orang Asing di bidang agama.
  2. Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
  3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk persyaratan penerbitan:
    1. Pengesahan RPTKA;
    2. Pengesahan RPTKA non-DKPTKA;
    3. Visa;
    4. Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
    5. Izin Tinggal Tetap.
  4. Permohonan rekomendasi untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik melalui Sindi.
  5. Dalam ha! Sindi mengalami kendala, permohonan rekomendasi dapat diajukan melalui nonelektronik.

Bagian Kedua
Rekomendasi Perizinan untuk Rohaniwan, Pengajar, atau Tenaga Ahli

Paragraf 1
Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 10

  1. Pemberi Kerja TKA yang menggunakan rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli wajib memiliki Pengesahan RPTKA setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal.
  2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Biro atas nama Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

  1. Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan rekomendasi untuk penerbitan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
  2. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
    1. maksud dan tujuan kedatangan atau kunjungan;
    2. waktu kunjungan;
    3. jadwal kegiatan;
    4. sumber biaya;
    5. sasaran; dan
    6. lokasi.
  3. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen:
    1. surat persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli yang bertugas di luar lembaga pendidikan tinggi;
    2. surat persetujuan dari Rektor/Ketua perguruan tinggi keagamaan, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi pengajar atau tenaga ahli yang bertugas di perguruan tinggi keagamaan;
    3. fotokopi paspor Orang Asing berwarna;
    4. fotokopi polis asuransi kesehatan Orang Asing untuk jangka waktu masa kunjungan;
    5. daftar riwayat hidup Orang Asing;
    6. fotokopi ijazah pendidikan terakhir Orang Asing;
    7. surat jaminan dari lembaga Pengguna Orang Asing di atas kertas bermeterai;
    8. surat tugas dari lembaga negara asal atau Pemberi Kerja TKA;
    9. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c;
    10. sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli; dan
    11. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang warna merah.

Paragraf 2
Pengesahan RPTKA non-DKPTKA

Pasal 12

  1. Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKP TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Kewajiban membayar DKP TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pemberi Kerja TKA di bidang agama yang berstatus lembaga keagamaan, lembaga pendidikan yang mempekerjakan TKA untuk jabatan tertentu, dan satuan kerja pada Kementerian.

Pasal 13

  1. Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan rekomendasi pengesahan RPTKA non-DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
  2. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen:
    1. surat persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli yang bertugas di luar lembaga pendidikan tinggi;
    2. surat persetujuan dari Rektor/Ketua perguruan tinggi keagamaan, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi pengajar atau tenaga ahli yang bertugas di perguruan tinggi keagamaan;
    3. daftar riwayat hidup Orang Asing;
    4. fotokopi keputusan pengesahan RPTKA;
    5. fotokopi paspor Orang Asing berwarna;
    6. fotokopi polis asuransi kesehatan Orang Asing untuk jangka waktu masa kunjungan; dan
    7. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang warna merah.

Pasal 14

  1. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibahas oleh tim.
  2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan terdiri atas unsur:
    1. Kementerian; dan
    2. kementerian/lembaga terkait.
  3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
  4. Dalam hal tim:
    1. menyetujui permohonan pengesahan RPTKA non-DKP TKA, Kepala Biro atas nama Sekretaris Jenderal menerbitkan surat persetujuan pengesahan RPTKA non-DKP TKA; atau
    2. tidak menyetujui permohonan pengesahan RPTKA non-DKP TKA, Kepala Biro atas nama Sekretaris Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan.

Paragraf 3
Visa

Pasal 15

  1. Pemberi Kerja TKA yang menggunakan rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli memiliki Visa setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal.
  2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Biro atas nama Sekretaris Jenderal.

Pasal 16

  1. Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan rekomendasi Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
  2. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
  3. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
    1. surat persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli yang bertugas di luar lembaga pendidikan tinggi;
    2. surat persetujuan dari Rektor/Ketua perguruan tinggi keagamaan, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi pengajar atau tenaga ahli yang bertugas di perguruan tinggi keagamaan;
    3. legalitas lembaga, izin operasional, atau surat keterangan terdaftar;
    4. data statistik jumlah umat atau peserta didik yang dilayani;
    5. fotokopi paspor Orang Asing berwarna;
    6. fotokopi polis asuransi kesehatan Orang Asing untuk jangka waktu masa kunjungan;
    7. daftar riwayat hidup Orang Asing;
    8. fotokopi ijazah pendidikan terakhir Orang Asing;
    9. surat jaminan dari Pemberi Kerja TKA di atas kertas bermeterai;
    10. surat tugas dari lembaga negara asal atau Pemberi Kerja TKA;
    11. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c;
    12. sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli; dan
    13. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang warna merah.
  4. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan Orang Asing di Indonesia.

Paragraf 4
Izin Tinggal Terbatas

Pasal 17

  1. Pemberi Kerja TKA yang menggunakan rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli wajib memiliki Izin Tinggal Terbatas setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal.
  2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Biro atas nama Sekretaris Jenderal.

Pasal 18

  1. Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan rekomendasi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
  2. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
  3. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu maksimal 15 (lima belas) hari setelah kedatangan Orang Asing di Indonesia.
  4. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen:
    1. surat persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli yang bertugas di luar lembaga pendidikan tinggi;
    2. surat persetujuan dari Rektor/Ketua perguruan tinggi keagamaan, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi pengajar atau tenaga ahli yang bertugas di perguruan tinggi keagamaan;
    3. legalitas lembaga, izin operasional, atau surat keterangan terdaftar;
    4. fotokopi RPTKA;
    5. data statistik jumlah umat atau peserta didik yang dilayani;
    6. fotokopi paspor dan visa Orang Asing berwarna;
    7. fotokopi polis asuransi kesehatan Orang Asing untuk jangka waktu masa kunjungan;
    8. daftar riwayat hidup Orang Asing;
    9. fotokopi ijazah pendidikan terakhir Orang Asing;
    10. surat jaminan dari Pemberi Kerja TKNA di atas kertas bermeterai;
    11. surat tugas dari lembaga negara asal atau Pemberi Kerja TKA;
    12. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c;
    13. sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli; dan
    14. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang warna merah.

Paragraf 5
Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

Pasal 19

  1. Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa dapat diperpanjang.
  2. Rekomendasi perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum masa berlaku Izin Tinggal Terbatas berakhir.
  3. Jangka waktu lama tinggal perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan berdasarkan jangka waktu kerja sebagaimana tercantum dalam pengesahan dan paling lama 2 (dua) tahun untuk setiap kali perpanjangan dengan keseluruhan lama tinggal tidak melebihi 6 (enam) tahun.

Pasal 20

  1. Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan rekomendasi perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
  2. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
  3. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalamjangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ltas berakhir.
  4. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
    1. surat persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli yang bertugas di luar lembaga pendidikan tinggi;
    2. surat persetujuan dari Rektor/Ketua perguruan tinggi keagamaan, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi pengajar atau tenaga ahli yang bertugas di perguruan tinggi keagamaan;
    3. legalitas lembaga, izin operasional, atau surat keterangan terdaftar;
    4. fotokopi RPTKA;
    5. data statistik jumlah umat atau peserta didik yang dilayani;
    6. fotokopi paspor dan visa Orang Asing berwarna;
    7. fotokopi polis asuransi kesehatan Orang Asing untuk jangka waktu masa kunjungan;
    8. daftar riwayat hidup Orang Asing;
    9. fotokopi ijazah pendidikan terakhir Orang Asing;
    10. surat jaminan dari Pemberi Kerja TKA di atas kertas bermeterai;
    11. surat tugas dari lembaga negara asal atau lembaga Pengguna Orang Asing;
    12. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c;
    13. sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli; dan
    14. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang warna merah.

Paragraf 6
Izin Tinggal Tetap

Pasal 21

  1. Pemberi Kerja TKA yang menggunakan rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli dapat memiliki Izin Tinggal Tetap setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal.
  2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Biro atas nama Sekretaris Jenderal.

Pasal 22

  1. Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan rekomendasi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
  2. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
  3. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Itas berakhir.
  4. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen:
    1. surat persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli yang bertugas di luar lembaga pendidikan tinggi;
    2. surat persetujuan dari Rektor/Ketua perguruan tinggi keagamaan, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi pengajar atau tenaga ahli yang bertugas di perguruan tinggi keagamaan;
    3. legalitas lembaga, izin operasional, atau surat keterangan terdaftar;
    4. fotokopi RPTKA;
    5. data statistik jumlah umat atau peserta didik yang dilayani;
    6. fotokopi paspor dan visa Orang Asing berwarna;
    7. fotokopi polis asuransi kesehatan Orang Asing untuk jangka waktu masa kunjungan;
    8. daftar riwayat hidup Orang Asing;
    9. fotokopi ijazah pendidikan terakhir Orang Asing;
    10. surat jaminan dari lembaga Pengguna Orang Asing di atas kertas bermeterai;
    11. surat tugas dari lembaga negara asal atau lembaga Pengguna Orang Asing;
    12. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c;
    13. sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli; dan
    14. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang warna merah.

Paragraf 7
Lokasi Kerja

Pasal 23

  1. Rohaniwan hanya dapat ditempatkan pada 1 (satu) provinsi maksimal 3 (tiga) tahun.
  2. Dalam hal penempatan rohaniwan di provinsi lain tidak dimungkinkan, Pemberi Kerja TKA mengajukan surat permohonan perpanjangan disertai dengan alasan.
  3. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 1 (satu) kali dengan rekomendasi.

Paragraf 8
Perubahan Lokasi Kerja

Pasal 24

  1. Pemberi Kerja TKA wajib mengajukan permohonan rekomendasi untuk penerbitan perubahan RPTKA, perubahan pengesahan RPTKA, dan perubahan Izin Tinggal Terbatas apabila terjadi perubahan lokasi kerja.
  2. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen:
    1. surat persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi rohaniwan, pengajar, atau tenaga ahli yang bertugas di luar lembaga pendidikan tinggi;
    2. surat persetujuan dari Rektor/Ketua perguruan tinggi keagamaan, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi pengajar atau tenaga ahli yang bertugas di perguruan tinggi keagamaan;
    3. RPTKA, pengesahan RPTKA, atau Itas lama;
    4. surat tugas dari lembaga negara asal atau lembaga Pengguna Orang Asing; dan
    5. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.

Bagian Ketiga
Rekomendasi Perizinan untuk Mahasiswa/Mahasantri atau Pelajar/Santri

Paragraf 1
Visa

Pasal 25

  1. Mahasiswa/mahasantri atau pelajar/santri wajib memiliki Visa setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal.
  2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Biro atas nama Sekretaris Jenderal.

Pasal 26

  1. Lembaga pendidikan mengajukan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai:
    1. maksud dan tujuan kedatangan;
    2. waktu kedatangan;
    3. sumber biaya; dan
    4. lokasi.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen:
    1. surat persetujuan dari Rektor/Ketua atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi mahasiswa/mahasantri;
    2. surat persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi pelajar/santri;
    3. fotokopi keputusan status badan hukum bagi lembaga pendidikan yang berstatus badan hukum;
    4. legalitas lembaga, akta notaris pendirian lembaga pendidikan, izin operasional/piagam statistik pesantren, atau surat keterangan terdaftar;
    5. surat jaminan dari lembaga pendidikan, pesantren, atau lembaga pendidikan keagamaan di atas kertas bermeterai;
    6. fotokopi paspor berwarna; dan
    7. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Paragraf 2
Izin Tinggal Terbatas

Pasal 27

  1. Mahasiswa/mahasantri atau pelajar/santri wajib memiliki Izin Tinggal Terbatas setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal.
  2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Biro atas nama Sekretaris Jenderal.

Pasal 28

  1. Lembaga pendidikan mengajukan permohonan rekomendasi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
  2. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen:
    1. surat persetujuan dari Rektor/Ketua atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi mahasiswa/mahasantri;
    2. surat persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan/atau Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi pelajar/santri;
    3. akte notaris pendirian lembaga pendidikan;
    4. fotokopi keputusan status badan hukum bagi lembaga pendidikan yang berstatus badan hukum;
    5. legalitas lembaga, izin operasional/piagam statistik pesantren, atau surat keterangan terdaftar;
    6. surat jaminan dari lembaga lembaga pendidikan, pesantren, atau lembaga pendidikan keagamaan di atas kertas bermeterai;
    7. fotokopi paspor dan visa berwarna;
    8. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang warna merah; dan
    9. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Paragraf 3
Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

Pasal 29

  1. Mahasiswa/mahasantri atau pelajar/santri dapat mengajukan permohonan rekomendasi perpanjangan Izin Tinggal Terbatas.
  2. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalamjangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Itas berakhir.

Pasal 30

  1. Lembaga pendidikan mengajukan permohonan perpanjangan rekomendasi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
  2. Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat keterituan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen:
    1. surat persetujuan dari Rektor/Ketua atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi mahasiswa/mahasantri;
    2. surat persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan/ atau Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal terkait atau Kepala Pusat bagi pelajar / santri;
    3. akte notaris pendirian lembaga pendidikan;
    4. fotokopi keputusan status badan hukum bagi lembaga pendidikan yang berstatus badan hukum;
    5. legalitas lembaga, izin operasional/piagam statistik pesantren, atau surat keterangan terdaftar;
    6. surat jaminan dari lembaga lembaga pendidikan, pesantren, atau lembaga pendidikan keagamaan di atas kertas bermeterai;
    7. fotokopi paspor dan Itas terakhir;
    8. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan la tar belakang warna merah; dan
    9. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 31

  1. Pemberi Kerja TKA dan lembaga pendidikan wajib melaporkan keberadaan Orang Asing kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal terkait dan Kantor Wilayah.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
    1. kegiatan;
    2. capaian;
    3. evaluasi; dan
    4. rencana tindak lanjut.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING DI BIDANG AGAMA

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan kepada Pemberi Kerja TKA di bidang agama, lembaga pendidikan, dan Orang Asing di bidang agama dilakukan di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 33

  1. Pembinaan dan pengawasan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh:
    1. Sekretaris Jenderal; dan
    2. Direktur Jenderal terkait.
  2. Pembinaan dan pengawasan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
  3. Dalam hal pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bersama-sama dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
  4. Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Biro dapat melibatkan kementerian/lembaga dan masyarakat.

Pasal 34

  1. Pembinaan dan pengawasan di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah.
  2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah dapat melibatkan Kepala Kantor Kementerian Agama dan unsur kementerian/lembaga terkait di daerah.
  3. Kepala Kantor Wilayah melaporkan pembinaan dan pengawasan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dalam ha! Pemberi Kerja TKA di bidang agama yang mempekerjaan Orang Asing di bidang agama dengan menggunakan visa kunjungan dalam rangka melakukan kegiatan keagamaan harus melaporkan kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Direktur Jenderal terkait sebelum kegiatan berlangsung.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pengajuan permohonan rekomendasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan secara elektronik melalui Sindi maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 885), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah salinan bunyi Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama.