PP 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan

PP 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pendidikan Kedinasan adalah aturan pelaksanaan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebab dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Kedinasan. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.

PP 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan menyebutkan Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Satuan pendidikan kedinasan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi di lingkungan kerja Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan dan/atau satuan pendidikan lainnya di luar lingkungan kerja kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan, baik pada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan nonformal.

Pendidikan Kedinasan diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disebut LPNK yang merupakan lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan kedinasan. Peserta didik pendidikan kedinasan adalah pegawai negeri dan calon pegawai negeri yang diberi tugas atau izin oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan kedinasan.

PP 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan Pasal 2 menyebutkan fungsi Pendidikan Kedinasan yaitu adalah Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang keahlian tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK tempat mereka bekerja. Pendidikan kedinasan berorientasi pada kepentingan pelayanan masyarakat dan kebutuhan profesi tertentu dari Kementerian, kementerian lain, atau LPNK. Kemampuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kompetensi lulusan pendidikan kedinasan yang disesuaikan dengan standar nasional pendidikan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

Program pendidikan kedinasan dapat berupa program gabungan dari berbagai jenis kompetensi yang dapat berasal dari berbagai satuan pendidikan sesuai dengan tingkat dan jenis keahlian kedinasan yang dituntut. Misalnya, seorang peserta didik pendidikan kedinasan untuk program tertentu di suatu institut dapat saja mengambil satu atau lebih mata kuliah yang relevan dengan kompetensi program yang dituntut dari universitas tertentu, dan/atau mengikuti kursus keahlian pada lembaga kursus tertentu yang terakreditasi, misalnya, mengikuti kursus bahasa asing pada tingkat lanjut (advanced level) jika sesuai dengan standar pendidikan kedinasan yang dituntut.

Karena pendidikan kedinasan difokuskan pada peningkatan kemampuan di tempat kerja, jenis keahlian yang dituntut untuk meningkatkan kinerjalembaga tempat mereka bekerja sangat bervariasi dan sangat tergantung pada jenis keahlian yang harus dikuasai.

Dalam hal jenis keahlian untuk meningkatkan kemampuan pegawai negeri dan calon pegawai negeri menuntut standar kompetensi yang ada pada jenjang sebelum sarjana, peserta didik dimungkinkan menempuh program pendidika

tersebut sebagai suatu kesatuan dengan program kedinasan secara keseluruhan. Pendidikan kedinasan yang diselenggarakan pada jalur formal merupakan rangkaian kegiatan pendidikan terstruktur yang dapat berupa program utuh yang secara keseluruhan diselenggarakan pada satuan pendidikan kedinasan yang bersangkutan, atau berupa program gabungan pendidikan formal dan pendidikan nonformal sebagai implikasi standar kompetensi yang dituntut di dalam program pendidikan kedinasan tertentu.

Kegiatan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat berbentuk, antara lain, kursus pengetahuan atau keahlian khusus tertentu, dan/atau hasil belajarseorang individu melalui pengalaman (experiential learning assessment).

Pengakuan terhadap program gabungan tersebut dapat dilakukan melalui sistem pengumpulan kredit (credit earning system) yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada jalur formal dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada jalur nonformal dapat dilaksanakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan Kementerian, kementerian lain, dan/atau LPNK, atau lembaga kursus.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pendidikan Kedinasan ditetapkan di Jakarta pda tanggal 22 Januari 2010 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pendidikan Kedinasan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar pada tanggal 22 Januari 2010 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pendidikan Kedinasan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pendidikan Kedinasan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pendidikan Kedinasan

Agar pendidikan kedinasan dapat terselenggara secara menyeluruh yang meliputi aspek kedinasan sesuai dengan tuntutan instansi pemerintah yang sangat berdiversifikasi kompetensinya, pendidikan kedinasan dituntut memiliki fleksibilitas yang tinggi dari sisi penyelenggaraannya. Oleh karena itu, program pendidikan kedinasan dapat berupa program utuh pendidikan formal dari suatu satuan pendidikan kedinasan, atau program gabungan pendidikan formal dan nonformal sebagai bagian dari pendidikan kedinasan berdasarkan kompetensi kemampuan pelaksanaan tugas yang dituntut.

Pendidikan kedinasan dapat merupakan program pendidikan keahlian tertentu yang terdiri atas kumpulan standar kompetensi yang beragam, yang dapat berasal dari satuan pendidikan yang berada pada Kementerian, kementerian lain, LPNK terkait, atau satuan pendidikan di luar kementerian lain atau LPNK terkait, baik pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan nonformal sepanjang memiliki kontribusi terhadap penerapan profesi kedinasan di lingkungan kerja. Untuk mengemas program-program pendidikan dimaksud dengan kompetensi yang dibutuhkan, berbagai kompetensi dapat berasal dari, antara lain, perguruan tinggi yang menawarkan program yang dibutuhkan, kursus bahasa, kursus manajemen dan/atau pendidikan dan latihan keahlian khusus yang dibutuhkan dalam pendidikan kedinasan. Kompetensi yang dibutuhkan dapat berupa satuan- satuan program lepas yang membentuk entitas program keahlian tertentu, atau paket program yang disusun di dalam satuan pendidikan kedinasan di dalam Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait atau bekerja sama dengan satuan-satuan pendidikan lain di luar kementerian lain atau LPNK tersebut.

Dengan bervariasinya jenis tugas dan keahlian khusus yang ada pada berbagai lapangan pekerjaan para pegawai negeri, pada dasarnya perkembangan jenis dan tingkat kompetensi pendidikan kedinasan yang dituntut memiliki karakteristik yang sangat dinamis. Dari sisi keluasan tugas pegawai negeri dalam melayani kebutuhan publik, keragaman jenis, dan tingkat kompetensi pendidikan kedinasan akan dengan cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan, mulai dari jenis dan tingkat kompetensi yang sangat praktis, sampai yang sangat konseptual.

Karena standar kompetensi dalam pendidikan kedinasan merupakan standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan, program yang ditawarkan dalam pendidikan kedinasan seyogyanya mampu memberikan peluang seluas-luasnya kepada para peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya sebagai pegawai negeri.

Jika terdapat keterbatasan kemampuan satuan pendidikan kedinasan di dalam memberikan kemampuan yang memadai untuk meningkatkan pelaksanaan tugas aparatur negara, kurikulum pendidikan kedinasan dimungkinkan untuk dikembangkan sebagai program gabungan yang secara luwes mengambil keahlian yang dibutuhkan dari luar satuan pendidikan kedinasan, asalkan memiliki kejelasan kompetensi keahlian yang mendukung keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Dengan demikian, program pendidikan kedinasan yang dikembangkan memungkinkan pengumpulan kredit akademik lintas jenjang pendidikan, bahkan lintas jalur pendidikan, selama program tersebut mampu memberikan batasan kompetensi yang jelas dari sisi kebutuhan peningkatan kinerja aparatur negara.

Isi PP Pendidikan Kedinasan

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pendidikan Kedinasan, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN KEDINASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.

  2. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

  3. Satuan pendidikan kedinasan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi di lingkungan kerja Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan dan/atau satuan pendidikan lainnya di luar lingkungan kerja kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan, baik pada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan nonformal.

  1. Peserta didik pendidikan kedinasan adalah pegawai negeri dan calon pegawai negeri yang diberi tugas atau izin oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan kedinasan.

  2. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

  3. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.

  4. Kementerian lain adalah kementerian yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan kedinasan.

  5. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disebut LPNK adalah lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan kedinasan.

  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

  7. Menteri lain adalah menteri yang diberi kewenangan oleh Menteri dalam menyelenggarakan pendidikan kedinasan.

BAB II
FUNGSI DAN KARAKTERISTIK

Pasal 2

Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

  1. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang keahlian tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK tempat mereka bekerja.

  2. Pendidikan kedinasan berorientasi pada kepentingan pelayanan masyarakat dan kebutuhan profesi tertentu dari Kementerian, kementerian lain, atau LPNK.

  3. Kemampuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kompetensi lulusan pendidikan kedinasan yang disesuaikan dengan standar nasional pendidikan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN

Pasal 4

  1. Program pendidikan kedinasan hanya menerima peserta didik pegawai negeri dan calon pegawai negeri.

  2. Pegawai negeri dan calon pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Kementerian, kementerian lain, atau LPNK penyelenggara program pendidikan kedinasan.

Pasal 5

  1. Program pendidikan kedinasan yang merupakan program pendidikan profesi setelah program sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dapat diselenggarakan di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan yang ada pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait, baik pada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan nonformal.

  2. Pendidikan kedinasan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan beban belajar 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester setelah program sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pendidikan kedinasan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan beban belajar setara 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester setelah program sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang dapat dilakukan dalam bentuk kursus, pendidikan dan pelatihan, atau bentuk lain yang sejenis.

  4. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dari beban belajar kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri yang sebagian dari beban belajar itu dapat diperoleh dari hasil penilaian belajar melalui pengalaman atau pengumpulan kredit dari satuan pendidikan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

  5. Penyelenggaraan pendidikan kedinasan dengan beban belajar di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

  6. Penjurusan pada pendidikan kedinasan dilaksanakan dalam bentuk program spesialisasi yang ditetapkan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait.

  7. Program studi pada pendidikan kedinasan dikembangkan dengan memperhatikan tujuan program studi yang akan dicapai, kompetensi lulusan peserta didik yang diharapkan, kontribusi terhadap pembangunan nasional, kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat, dan keunggulan pendidikan kedinasan tersebut.

  8. Penataan dan pengembangan program studi dilakukan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK yang bersangkutan setelah mendapat masukan dari asosiasi profesi, dunia kerja/industri terkait, dan masyarakat.

  9. Penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 6

  1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan kedinasan ditetapkan oleh satuan pendidikan kedinasan dengan melibatkan asosiasi profesi dengan mengacu pada standar isi dan berlaku secara nasional.

  2. Kurikulum pendidikan kedinasan dikembangkan oleh satuan pendidikan kedinasan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, kementerian lain, atau LPNK.

  3. Standar kompetensi lulusan pendidikan kedinasan dikembangkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan dapat diperkaya sesuai dengan kebutuhan.

  4. Standar Nasional Pendidikan untuk pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Pasal 7

  1. Sertifikat pendidikan kedinasan berbentuk sertifikat kompetensi.

  2. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap penguasaan kompetensi bidang keahlian tertentu oleh satuan pendidikan kedinasan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi profesi.

BAB IV
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

  1. Pendidik pada satuan pendidikan kedinasan terdiri atas dosen dan instruktur/widyaiswara.

  2. Pendidik pada satuan pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang karena pendidikan dan/atau keahliannya diangkat oleh Kementerian, kementerian lain, LPNK terkait, dan/atau oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan kedinasan dengan tugas utama mengajar dan/atau melatih peserta didik pada program pendidikan kedinasan yang bersangkutan.

Pasal 9

  1. Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan kedinasan terdiri atas tenaga penunjang akademik dan pengelola satuan pendidikan.

  2. Tenaga penunjang akademik pada pendidikan kedinasan adalah seseorang yang karena pendidikan dan/atau keahliannya diangkat oleh Kementerian, kementerian lain, LPNK terkait, dan/atau oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan kedinasan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan kedinasan yang bersangkutan.

  3. Tenaga penunjang akademik sekurang-kurangnya terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan kedinasan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar.

  4. Pengelola satuan pendidikan terdiri atas pimpinan lembaga, pembantu pimpinan, dan unsur penunjang pengelolaan satuan pendidikan.

BAB V
PESERTA DIDIK

Pasal 10

Syarat bagi peserta didik pendidikan kedinasan:

  1. pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK;

  2. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau yang setara; dan

  3. memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik pendidikan kedinasan sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan kedinasan.

Pasal 11

  1. Peserta didik pendidikan kedinasan memiliki hak:

    1. memperoleh biaya pendidikan kedinasan sesuai dengan keahlian tertentu yang diikutinya;

    2. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran;

    3. mendapat bimbingan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelesaian studinya; dan

    4. memperoleh layanan informasi mengenai program pendidikan yang diikutinya serta hasil belajarnya.

  2. Peserta didik pendidikan kedinasan berkewajiban:

    1. mematuhi peraturan/ketentuan pada satuan pendidikan;

    2. menjaga kewibawaan dan nama baik penyelenggara pendidikan kedinasan, Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait, dan satuan pendidikan kedinasan yang bersangkutan; dan

    3. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh penyelenggara pendidikan kedinasan yang bersangkutan.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

  1. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada penyelenggara pendidikan kedinasan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur oleh penyelenggara pendidikan kedinasan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

  1. Pendanaan pendidikan kedinasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Penggunaan dana pendidikan kedinasan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

  1. Otonomi satuan pendidikan kedinasan di bidang keuangan mencakupi kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana.

  2. Pengelolaan dana pendidikan kedinasan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

  3. Pengelolaan keuangan pendidikan kedinasan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

Rencana anggaran pendapatan dan belanja pendidikan kedinasan diusulkan oleh pimpinan satuan pendidikan kedinasan melalui Menteri, menteri lain, atau pimpinan LPNK kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi anggaran pendidikan kedinasan.

BAB VIII
PENDIRIAN

Pasal 16

  1. Pendirian pendidikan kedinasan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK didasarkan pada kebutuhan akan keahlian tertentu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait.

  2. Pendirian pendidikan kedinasan didasarkan atas usulan tertulis dari Kementerian, kementerian lain, atau LPNK kepada Menteri yang meliputi:

    1. hasil kajian kebutuhan Kementerian, kementerian lain, atau LPNK dalam bidang keahlian tertentu sehingga membutuhkan pendidikan kedinasan;

    2. hasil kajian kebutuhan Kementerian, kementerian lain, atau LPNK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi umum;

    3. proyeksi jumlah dan kualifikasi pendidikan serta status kepegawaian calon peserta didik yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan kedinasan;

    4. standar kompetensi, uji kompetensi, dan sertifikat kompetensi yang akan dipakai dalam pendidikan kedinasan tersebut;

    5. satuan pendidikan dan sumber-sumber belajar pelaksana yang dibutuhkan, baik yang berada di lingkungan Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait maupun yang berada di luar Kementerian, kementerian lain, atau LPNK; dan

    6. rancangan anggaran dasar.

Pasal 17

  1. Syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan kedinasan paling sedikit memiliki:

    1. kurikulum;

    2. pendidik dan tenaga kependidikan;

    3. sarana dan prasarana pendidikan;

    4. sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;

    5. sisteme valuasi dan sertifikasi;

    6. sistem manajemen dan proses pendidikan;

    7. kekhususan pendidikan kedinasan; dan

    8. dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kedinasan.

  2. Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Persetujuan pendirian pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Pendirian satuan pendidikan kedinasan berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan proyeksi tenaga ahli dalam bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK.

BAB IX
EVALUASI DAN AKREDITASI

Pasal 19

  1. Evaluasi pendidikan kedinasan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas.

  2. Evaluasi pendidikan kedinasan dilakukan terhadap peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan.

  3. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan kedinasan.

  4. Evaluasi terhadap satuan pendidikan dan program pendidikan kedinasan dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Menteri.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi dan penentuan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

  1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau satuan pendidikan.

  2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk pendidikan kedinasan formal dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN- PNF) untuk pendidikan kedinasan nonformal.

  3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 21

  1. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pendidikan kedinasan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 22

  1. Satuan pendidikan kedinasan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

  2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.

  3. Kerja sama dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:

    1. program kembaran;

    2. program pengumpulan kredit dan pengalihan kredit;

    3. tukar-menukar pendidik dan/atau tenaga kependidikan;

    4. pemanfaatan berbagai sumber daya;

    5. penerbitan terbitan berkala ilmiah;

    6. penelitian dan pengembangan;

    7. penyelenggaraan seminar;

    8. program pendidikan pesanan; dan/atau

    9. bentuk lain yang dianggap perlu.

  4. Kerja sama dalam bidang nonakademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:

    1. kontrak manajemen;

    2. pendayagunaan aset;

    3. usaha penggalangan dana;

    4. pembagian uang jasa dan royalti hak kekayaan intelektual/paten; dan/atau

    5. bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB XII
SANKSI

Pasal 23

Penyelenggara pendidikan kedinasan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberi sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan kedinasan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

  1. Satuan pendidikan kedinasan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional wajib diubah dengan memilih salah satu alternatif sebagai berikut:

    1. Untuk pendidikan kedinasan yang peserta didiknya pegawai negeri dan calon pegawai negeri, baik pusat maupun daerah, tersedia 4 (empat) alternatif penyesuaian:

      1. pendidikan kedinasan yang bersangkutan dijadikan pendidikan dan pelatihan pegawai yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi kebutuhan akan keterampilan pegawai;

      2. pendidikan kedinasan yang bersangkutan dipertahankan tetap menjadi pendidikan kedinasan yang memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan profesi, spesialis, dan keahlian khusus lainnya;

      3. pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialih- statuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan menengah, pendidikan tinggi vokasi, dan pendidikan tinggi akademik;

      4. pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialih- statuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi sekaligus semua kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), angka 2), dan angka 3).

    2. Untuk pendidikan kedinasan yang peserta didiknya bukan pegawai negeri dan bukan calon pegawai negeri, tersedia 3 (tiga) alternatif penyesuaian:

      1. pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialih- statuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan sektoral yang berkelanjutan dan memerlukan pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat dari kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan;

      2. pendidikan kedinasan yang bersangkutan diintegrasikan dengan perguruan tinggi negeri tertentu dan setelah integrasi diadakan kerja sama dengan kemasan khusus untuk memenuhi kebutuhan sektoral yang bersifat temporer dan memerlukan pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat dari kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan;

      3. pendidikan kedinasan yang bersangkutan diintegrasikan dengan perguruan tinggi negeri tertentu atau diserahkan kepada pemerintah daerah jika kebutuhan akan pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat dari kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan rendah.

  2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 25

Semua peraturan perundang-undangan yang telah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pendidikan Kedinasan yang ditetapkan di Jakarta pda tanggal 22 Januari 2010 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pendidikan Kedinasan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar pada tanggal 22 Januari 2010 di Jakarta.

Lampiran Ukuran
PP 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (71.01 KB) 71.01 KB