PP 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pendidikan Kedokteran

UU 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran membawa bermacam-macam pembaruan di bidang Pendidikan Kedokteran. Diantaranya adalah penguatan kelembagaan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, penyelenggaraan Internsip, dan keberadaan DLP. Undang-Undang ini dilaksanakan dengan PP 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pendidikan Kedokteran.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ini mengatur tentang pembentukan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan penambahan program studi; program Internsip; program DLP; Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran; etika profesi dan sumpah Dokter atau Dokter Gigi; kerja sama Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, atau lembaga lain; dan sistem penjaminan mutu; dan pendanaan.

DLP adalah singkatan dari Dokter Layanan Primer. DLP adalah dokter yang mendapatkan pendidikan setara spesialis yang menerapkan prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu memimpin dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat primer yang berkualitas.

Peraturan Pemerintah ini pada tahun 2021 memiliki aturan pelaksanaan tingkat Menteri yaitu salah satunya Permendikbudristek 36 tahun 2021 tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. Permen ini mengatur pembentukan Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Kedokteran Gigi dengan persyaratan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, serta persyaratan dan tata cara lainnya.

Pembentukan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi harus memiliki minimal:

  1. studi kelayakan dan naskah akademik;

  2. rencana strategis, termasuk rencana induk penelitian, dan pengabdian masyarakat;

  3. rancangan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;

  4. Dosen yang memenuhi jumlah, jenis keilmuan, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  5. tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  6. lahan dengan status hak milik/hak pakai/hak guna bangunan atas nama badan penyelenggara perguruan tinggi;

  7. gedung untuk penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar kualitas sesuai aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja;

  8. laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat, yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;

  9. perencanaan sistem seleksi dan jumlah penerimaan calon mahasiswa dengan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  10. Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  11. sumber pendanaan dan perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi;

  12. sistem penjaminan mutu internal;

  13. hasil evaluasi tim independen yang dibentuk oleh Menteri; dan

  14. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

PTS yang akan mendidirkan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi harus memiliki minimalnya pengesahan badan penyelenggara yang berbadan hukum nirlaba; bank garansi atas nama badan penyelenggara; dan laporan keuangan badan penyelenggara yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Desember 2017. Diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada 28 Desember 2017. PP ini ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303. Penjelasan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah
Nomor 52 tahun 2017
tentang
Peraturan Pelaksanaan
UU 20 tahun 2013
tentang
Pendidikan Kedokteran

Latar Belakang

Pertimbangan PP 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pendidikan Kedokteran adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 ayat (9), Pasal 21 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pendidikan Kedokteran adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

Penjelasan Umum PP 52 tahun 2017

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran memuat berbagai pembaruan di bidang Pendidikan Kedokteran, antara lain penguatan kelembagaan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, penyelenggaraan Internsip, dan keberadaan DLP.

Dalam hal penguatan kelembagaan, terdapat syarat tertentu bagi pembentukan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi. Tujuannya untuk menjamin terselenggaranya program Pendidikan Kedokteran yang bermutu sehingga dapat menghasilkan dokter, dokter gigi, DLP, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis- subspesialis yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi. Di sisi lain penguatan kelembagaan juga bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dalam melaksanakan kerja sama dengan Wahana Pendidikan Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, dan lembaga lain.

Pengaturan mengenai program Internsip diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan program Internsip yang bermutu. Mengingat program Internsip melibatkan jumlah dokter yang relatif cukup banyak, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan program Internsip, diperlukan penguatan peran komite Internsip.

Salah satu bagian penting dari reformasi Pendidikan Kedokteran adalah pembentukan DLP. Keberadaan DLP sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan berorientasi pada komunitas, menyediakan pelayanan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara, dan menyediakan pelayanan komprehensif meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan paliatif yang berkelanjutan pada semua kelompok usia dan memberikan pelayanan sesuai dengan etik dan bertanggung jawab secara profesional berbasis bukti ilmiah.

Program DLP merupakan salah satu pilihan karir dokter, yang setara dokter spesialis. Kesetaraan dimaksud dalam hal standar pendidikan, pengakuan, dan penghargaan terhadap lulusan. Dengan demikian terwujud kepastian hukum, bahwa DLP tidak bertujuan untuk mengganti peran dokter umum atau dokter keluarga. Sebaliknya dokter umum atau dokter keluarga dapat memilih DLP sebagai pilihan peningkatan karir.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

  1. pembentukan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan penambahan program studi;

  2. program Internsip;

  3. program DLP;

  4. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran;

  5. etika profesi dan sumpah Dokter atau Dokter Gigi;

  6. kerja sama Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, atau lembaga lain; dan

  7. sistem penjaminan mutu; dan

  8. pendanaan.

Isi PP 52 tahun 2017

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter.

  2. Fakultas Kedokteran Gigi adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter gigi.

  3. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

  4. Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

  5. Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

  6. Internsip adalah proses pemantapan mutu dan profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompentensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, dan menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka kemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.

  7. Dokter Layanan Primer yang selanjutnya disingkat DLP adalah dokter yang mendapatkan pendidikan setara spesialis yang menerapkan prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu memimpin dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat primer yang berkualitas.

  8. Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah.

  9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.

  10. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

  11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

  12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

  1. pembentukan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan penambahan program studi;

  2. program Internsip;

  3. program DLP;

  4. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran;

  5. etika profesi dan sumpah Dokter atau Dokter Gigi; dan

  6. kerja sama Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran atau lembaga lain.

BAB II
PEMBENTUKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
DAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Pasal 3

  1. Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran wajib membentuk Fakultas Kedokteran.

  2. Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran gigi wajib membentuk Fakultas Kedokteran Gigi.

  3. Fakultas Kedokteran dapat membuka program studi kedokteran gigi.

  4. Fakultas Kedokteran Gigi tidak dapat membuka program studi kedokteran.

  5. Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengajukan permohonan pembukaan program studi kedokteran dan/atau kedokteran gigi kepada Menteri.

Pasal 4

  1. Pembentukan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus memiliki:

    1. studi kelayakan dan naskah akademik;

    2. rencana strategis, termasuk rencana induk penelitian, dan pengabdian masyarakat;

    3. rancangan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;

    4. Dosen yang memenuhi jumlah, jenis keilmuan, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    5. tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    6. lahan dengan status hak milik/hak pakai/hak guna bangunan atas nama badan penyelenggara perguruan tinggi;

    7. gedung untuk penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar kualitas sesuai aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja;

    8. laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat, yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;

    9. perencanaan sistem seleksi dan jumlah penerimaan calon mahasiswa dengan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    10. Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    11. sumber pendanaan dan perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi;

    12. sistem penjaminan mutu internal;

    13. hasil evaluasi tim independen yang dibentuk oleh Menteri; dan

    14. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

  2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi oleh perguruan tinggi swasta, harus memiliki:

    1. pengesahan badan penyelenggara yang berbadan hukum nirlaba;

    2. bank garansi atas nama badan penyelenggara; dan

    3. laporan keuangan badan penyelenggara yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

  3. Menteri dapat menugaskan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki program studi kedokteran dan/atau kedokteran gigi dengan akreditasi kategori tertinggi untuk menjadi pembina Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang akan dibentuk.

  4. Organisasi dan tata kerja Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi harus memenuhi unsur pelaksana pendidikan profesi di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sesuai dengan statuta perguruan tinggi.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

  1. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang memenuhi persyaratan dapat menambah program studi di bidang kesehatan.

  2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

    1. studi kelayakan;

    2. memiliki program studi kedokteran dan/atau kedoteran gigi pada Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi terakreditasi dengan peringkat akreditasi tertinggi;

    3. memiliki lulusan;

    4. memiliki Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    5. memiliki sarana prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penambahan program studi pada Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
PROGRAM INTERNSIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Program Internsip secara nasional, dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 8

  1. Program Internsip dokter dilakukan dalam rangka pemahiran dan pemandirian dokter.

  2. Program Internsip dokter gigi dilakukan dalam rangka penyesuaian dalam pemantapan kompetensi di wahana yang berbeda-beda dan/atau hubungan antar profesi.

  3. Jangka waktu program Internsip diperhitungkan sebagai masa kerja.

Pasal 9

  1. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara Indonesia yang lulus program profesi dokter atau dokter gigi dalam negeri dan luar negeri wajib mengikuti program Internsip.

  2. Syarat untuk mengikuti program Internsip meliputi:

    1. lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi;

    2. telah disumpah sebagai dokter atau dokter gigi; dan

    3. memiliki STR untuk kewenangan Internsip dan SIP Internsip.

  3. Syarat untuk mengikuti program Internsip bagi dokter atau dokter gigi warga negara Indonesia lulusan luar negeri meliputi:

    1. lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh kolegium; dan

    2. memiliki STR untuk kewenangan Internsip dan SIP Internsip.

Pasal 10

  1. Peserta program Internsip wajib didampingi oleh Dokter atau Dokter Gigi pendamping Internsip.

  2. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bertugas memberikan peningkatan pemahaman dan kemampuan mengenai tugas dan fungsi Dokter atau Dokter Gigi pendamping Internsip.

Bagian Kedua
Komite Internsip

Pasal 11

  1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka menyelenggarakan program Internsip dapat membentuk komite Internsip.

  2. Komite Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex-officio dan berkedudukan di bawah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tugas, dan fungsi komite Internsip diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Program Internsip

Pasal 12

  1. Program Internsip dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

  2. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.

  3. Program Internsip dokter dan dokter gigi dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Dokter atau dokter gigi yang telah menyelesaikan program Internsip memperoleh surat tanda selesai program Internsip yang diterbitkan oleh komite Internsip.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Hak Peserta Internsip

Pasal 14

Dokter atau dokter gigi yang mengikuti program Internsip wajib:

  1. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;

  2. bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan, dan standar profesi;

  3. mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan;

  4. mengembangkan keterampilan praktik kedokteran pelayanan kesehatan primer yang menekankan pada upaya promotif dan preventif;

  5. bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi peraturan internal fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika; dan

  6. berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;

Pasal 15

Dokter atau dokter gigi yang mengikuti program Internsip berhak:

  1. mendapat bantuan biaya hidup dasar, transportasi, dan/atau tunjangan;

  2. mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar profesi dan standar pelayanan;

  3. mendapat Dokter atau Dokter Gigi pendamping; dan

  4. mendapat fasilitas tempat tinggal.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 16

  1. Biaya penyelenggaraan program Internsip dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

  2. Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dalam penyelenggaraan program Internsip.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

  1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bersama Menteri dengan mengikutsertakan Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Internsip dokter atau dokter gigi.

  2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu program Internsip secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 18

  1. Dalam hal dokter atau dokter gigi yang mengikuti program Internsip melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat menjatuhkan sanksi administratif.

  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

    1. teguran lisan;

    2. teguran tertulis; dan

    3. rekomendasi penundaan penerbitan STR definitif.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Internsip diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB IV
PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

  1. Program DLP merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program Internsip yang setara dengan dokter spesialis.

  2. Program DLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pilihan pendidikan profesi kedokteran.

  3. Program DLP setara dengan program dokter spesialis dalam hal standar pendidikan, pengakuan, dan penghargaan terhadap lulusan.

Pasal 21

  1. DLP memiliki fungsi:

    1. memberikan pelayanan kesehatan di pelayanan primer yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada komunitas yang sesuai dengan latar belakang budaya;

    2. menyediakan pelayanan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;

    3. menyediakan pelayanan komprehensif meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan paliatif, yang berkelanjutan pada semua kelompok usia dan penyakit; dan

    4. memberikan pelayanan sesuai etik dan bertanggung jawab secara profesional berbasis bukti ilmiah.

  2. DLP bersama dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi spesialis-subspesialis, dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain berpartisipasi aktif melaksanakan program jaminan kesehatan nasional dan program nasional lain pada pelayanan kesehatan.

  3. DLP memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi DLP.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Program Dokter Layanan Primer

Pasal 22

  1. Program DLP hanya dapat diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran yang memiliki program studi kedokteran dengan peringkat akreditasi tertinggi.

  2. Fakultas Kedokteran dalam menyelenggarakan program DLP berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

  3. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk penjaminan mutu uji kompetensi.

  4. Dalam hal mempercepat terpenuhinya kebutuhan DLP, Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran yang memiliki program studi kedokteran dengan kategori akreditasi setingkat lebih rendah dalam menjalankan program DLP.

Pasal 23

  1. Program DLP dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

  2. Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan atas capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

  3. Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

  1. Program DLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan pada:

    1. wahana pendidikan DLP; dan/atau

    2. Rumah Sakit Pendidikan.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai wahana pendidikan DLP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 25

  1. Program DLP dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan dan standar kompetensi DLP.

  2. Standar pendidikan dan standar kompetensi DLP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

  3. Standar pendidikan dan standar kompetensi DLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Organisasi Profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

  4. Sistem penjaminan mutu program pendidikan DLP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program DLP diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
DOSEN DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
DAN WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

  1. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

  2. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.

  3. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Bagian Kedua
Pengakuan dan Kesetaraan

Pasal 28

Pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran yang mengikutsertakan peserta didik diakui sebagai kegiatan pendidikan.

Pasal 29

  1. Kegiatan Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran disetarakan dengan kegiatan dosen di perguruan tinggi.

  2. Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian angka kredit.

Bagian Ketiga
Angka Kredit Dosen

Pasal 30

  1. Penilaian angka kredit Dosen dilakukan berdasarkan unsur kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Unsur utama penilaian angka kredit yang bersifat khusus untuk Dosen meliputi pelaksanaan pelayanan profesi dan pelayanan spesialistik-subspesialistik.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian angka kredit Dosen diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan, Pengangkatan,
Alih Jabatan, dan Inpassing

Pasal 31

  1. Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

  2. Dosen dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:

    1. memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen;

    2. berpendidikan doktor atau dokter spesialis-subspesialis yang setara dengan jenjang tertinggi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

    3. memiliki publikasi ilmiah inovatif yang diterbitkan dalam peer reviewed journal; dan

    4. mendapatkan pengakuan dari kelompok ahli sebidang (peer group experts).

Pasal 32

Seseorang yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dosen harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Pasal 33

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dosen dapat dipertimbangkan dengan ketentuan paling sedikit:

  1. memenuhi syarat sebagai Dosen sesuai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;

  2. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

  3. memiliki penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

  4. mendapat rekomendasi dari direktur rumah sakit dan dekan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi; dan

  5. mendapat persetujuan dari Kementerian.

Pasal 34

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penetapan Peraturan Pemerintah ini telah dan masih melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Dosen dengan ketentuan paling sedikit:

  1. memiliki sertifikat profesi DLP, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis; dan

  2. pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang Pendidikan Kedokteran.

Pasal 35

  1. Pembiayaan tunjangan jabatan fungsional Dosen dan tunjangan kehormatan jabatan profesor dibebankan pada anggaran instansi asal.

  2. Pembiayaan proses sertifikasi Dosen dibebankan pada Dosen yang bersangkutan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, alih jabatan, dan inpassing dalam jabatan dan angka kredit Dosen diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VI
ETIKA PROFESI
SUMPAH DOKTER DAN DOKTER GIGI

Bagian Kesatu
Etika Profesi

Pasal 37

  1. Etika profesi kedokteran dan kedokteran gigi merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang berlaku dalam profesi kedokteran dan kedokteran gigi.

  2. Etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

    1. kewajiban umum;

    2. kewajiban terhadap pasien;

    3. kewajiban terhadap rekan sejawat; dan

    4. kewajiban terhadap diri sendiri.

  3. Etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Bagian Kedua
Sumpah Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 38

Mahasiswa yang telah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi wajib mengangkat sumpah Dokter atau Dokter Gigi sebagai pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.

Pasal 39

Lafal sumpah disesuaikan dengan musyawarah kerja etik, yang berbunyi "Saya bersumpah/berjanji bahwa:

  1. saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan;

  2. saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya;

  3. saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran;

  4. saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter;

  5. kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan;

  6. dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial;

  7. saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya;

  8. teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung;

  9. saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan;

  10. sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;

Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya".

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai etika profesi, sumpah Dokter atau Dokter Gigi diatur oleh Organisasi Profesi.

BAB VII
KERJA SAMA FAKULTAS KEDOKTERAN
ATAU FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
DENGAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN, WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN,
DAN/ATAU LEMBAGA LAIN

Pasal 41

  1. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

  2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

    1. meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa;

    2. memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kesehatan di wilayahnya untuk meningkatkan daya saing bangsa; dan

    3. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan.

  3. Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

    1. kerja sama antara Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain dalam suatu sistem kesehatan akademik;

    2. kerja sama antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam integrasi fungsional di bidang manajemen dan/atau integrasi struktural; dan

    3. kerja sama antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan milik Kementerian dalam integrasi struktural.

  4. Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Fakultas Kedokteran Gigi harus bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran.

Pasal 42

  1. Kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain meliputi kerja sama akademik dan kerja sama nonakademik.

  2. Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terintegrasi.

  3. Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, dan/atau pendanaan.

Pasal 43

Kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

  1. Perjanjian kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Wahana Pendidikan dan/atau Lembaga lain ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Dalam hal salah satu pihak merupakan pihak asing, perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

  3. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. waktu penandatanganan;

    2. identitas para pihak;

    3. tujuan dan luaran;

    4. ruang lingkup;

    5. tanggung jawab bersama;

    6. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;

    7. ketentuan pelaksanaan;

    8. pendanaan;

    9. jangka waktu;

    10. keadaan kahar;

    11. penyelesaian sengketa para pihak; dan

    12. sanksi atas pelanggaran.

BAB VIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 45

  1. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

  2. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 46

  1. Pengawasan dan pembinaan Pendidikan Kedokteran pada Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dilakukan oleh Menteri bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, Organisasi Profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

  2. Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

    1. hasil akreditasi program studi;

    2. hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi;

    3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan

    4. laporan masyarakat.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 47

  1. Pendanaan Pendidikan Kedokteran menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan masyarakat.

  2. Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari kerja sama pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat.

  3. Dana Pendidikan Kedokteran diutamakan untuk pengembangan Pendidikan Kedokteran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah dan masih melaksanakan jabatan fungsional dokter pendidik klinis dapat melaksanakan tugas sampai terbentuknya jabatan Dosen.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Jabatan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.