Peraturan Menteri Pedoman Edukasi Berlaku 23 Jan, 2021 / 0 Comments

PPDB tahun 2021

Perbedaan PPDB 2019 2021

Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).

Permendikbud PPDB tahun 2021 yaitu Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK memiliki perbedaan dengan Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Adapun Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK memiliki pertimbangan:

  1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  2. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti.

Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK menggarisbawahi dalam Pasal 1 hahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel dan dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan Mendikbud Nadiem Anwar Makariem pada tanggal 7 Januari 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 7 Januari 2021 di Jakarta,

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6.

Perlu kita ketahui bersama apa perbedaan antara Permendikbud PPDB yang tahun 2019 dan tahun 2021. Bahwa ada perbedaan antara Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK dengan Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK menjadi isu pokok terbitnya Permendikbud PPDB yang baru. Adapun perbedaan PPDB lama dan baru adalah seperti di bawah ini.

Perbedaan
Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
dengan
Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
1 Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:

  1. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  2. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
  3. Jalur zonasi SMA paling
    sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
2

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:

  1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  2. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  3. Sekolah Kerja Sama;
  4. Sekolah Indonesia di luar negeri;
  5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  6. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  7. Sekolah berasrama;
  8. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  9. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu)
    Rombongan Belajar.
  1. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
    1. SMK;
    2. satuan pendidikan kerja sama;
    3. sekolah Indonesia di luar negeri;
    4. sekolah yang menyelenggarakan
      pendidikan khusus;
    5. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
    6. sekolah berasrama;
    7. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
    8. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
3  
  1. Pemerintah Daerah dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
  2. Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
4 Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal 17

  1. Dalam hal calon peserta
    didik tidak memiliki kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
  2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    1. bencana alam; dan/atau
    2. bencana sosial.

Pasal 18

  1. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
  2. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
5 Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

  1. sebaran sekolah;
  2. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  3. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
6 Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat. Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
7 Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.  

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
8 Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:

  1. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  2. penyandang disabilitas.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
9 Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
10

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:

  1. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau
  2. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non- akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
  1. PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
    1. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
    2. prestasi di bidang akademik maupun non- akademik.
  2. Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
11
  1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai UN.
  2. Selain mempertimbangkan nilai UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
    1. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
    2. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
  1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
  2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan:
    1. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
    2. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
    3. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
  3. Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
  4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK wajib memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15 (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
  5. Selain seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
14 Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
15 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya Gubernur, bupati, atau walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya

 

No. Permendikbud 44 tahun 2019
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK		 Permendikbud 1 tahun 2021
tentang
PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
16 Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan PPDB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

 

Demikianlah isi perbedaan antara Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK dengan Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK, semoga bermanfaat

[ Gambar Kelas oleh Hatice EROL dari Pixabay ]

PPDB
2021
2019
pendidikan
Peraturan Menteri

Tags

Social Networks

Recent Posts