SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19

SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 atau Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa COVID-19 dalam SKB Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 diubah. SKB Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 Tahun 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Alasan Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa COVID-19 dalam perubahan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 merupakan hasil evaluasi Pemerintah yang menemukan kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang memiliki kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Juga pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat diperluas sampai dengan ZONA KUNING yang memiliki tingkat risiko penularan rendah berdasarkan hasil pemetaan satuan tugas nasional penanganan COVID-19.

Perubahan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 adalah tindak lanjut dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan dan penetapan zona oleh satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 pada seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Adanya keperluan dalam pembelajaran praktik di sekolah menengah kejuruan diperlukan untuk memastikan agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.

Ada apa dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19?. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pada umumnya mengubah:

  1. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (https://covid19.go.id/peta-risiko) dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat;

    2. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).

  2. Peta risiko Covid-19 pada pulau-pulau kecil dapat menggunakan ZONA di pulau tersebut berdasarkan hasil pemetaan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat.

  3. Mengubah Lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama tersebut.

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/KB/2020
NOMOR 612 TAHUN 2020
NOMOR HK.01.08/Menkes/502/2020
NOMOR 119/4536/SJ
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 01/KB/2020, NOMOR 516 TAHUN 2020, NOMOR HK.03.01/Menkes/363/2020, NOMOR 440-882 TAHUN 2020
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI
MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Latar Belakang

Pertimbangan Perubahan SKB 4 Menteri tentang Peyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 adalah:

  1. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh;

  2. bahwa dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan dan penetapan zona oleh satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 pada seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia;

  3. bahwa pembelajaran praktik di sekolah menengah kejuruan diperlukan untuk memastikan agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

Dasar Hukum

Dasar hukum SKB 4 Menteri tentang Perubahan atas Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas);

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

  13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1258);

  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Isi Perubahan SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Berikut adalah isi SKB 4 Menteri tentang Perubahan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), bukan dalam format asli:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 01/KB/2020, NOMOR 516 TAHUN 2020, NOMOR HK.03.01/MENKES/363/2020, NOMOR 440-882 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU

  1. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (https://covid19.go.id/peta-risiko) dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat;

    2. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).

  2. Peta risiko COVID-19 pada pulau-pulau kecil dapat menggunakan ZONA di pulau tersebut berdasarkan hasil pemetaan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat.

  3. Mengubah Lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikianlah isi Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 Tahun 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/KB/2020
NOMOR 612 TAHUN 2020
NOMOR HK.01.08/Menkes/502/2020
NOMOR 119/4536/SJ
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 01/KB/2020, NOMOR 516 TAHUN 2020, NOMOR HK.03.01/Menkes/363/2020, NOMOR 440-882 TAHUN 2020
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI
MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

  1. Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (https://covid19.go.id/peta-risiko), dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan BDR sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID- 19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam.

  1. Kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada SEMUA ZONA wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini.

  1. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada SEMUA ZONA:

    1. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan

    2. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi:

      1. satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau

      2. satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap.

  1. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU dan KUNING dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap.

  1. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada ZONA HIJAU dan KUNING pada:

    1. jenjang pendidikan dasar, terdiri atas Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Paket B;

    2. jenjang pendidikan menengah, terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Teknologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Paket C;

    dilaksanakan terlebih dahulu.

    Adapun pembelajaran tatap muka pada PAUD formal (Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan TK Luar Biasa) dan PAUD nonformal (Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)) paling cepat 2 (dua) bulan setelah pembelajaran tatap muka dimulai pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

  1. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:

    1. Masa Transisi

      1. Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

      2. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

    2. Masa Kebiasaan Baru

      Setelah masa transisi selesai, apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah ZONA HIJAU dan KUNING maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasan baru.

  1. Sekolah dan madrasah berasrama yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

    Kapasitas Asrama Masa Transisi Masa Kebiasaan Baru
    ≤ 100 peserta didik

    Bulan I: 50%

    Bulan II: 100%

    100%
    > 100 peserta didik

    Bulan I: 25%

    Bulan II: 50%

    Bulan III: 75%

    Bulan IV: 100%

  1. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya.

  1. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU dan KUNING wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan BDR apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan atau tingkat risiko daerahnya berubah menjadi ZONA ORANYE atau MERAH.

  1. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:

  1. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan yang Berada di Daerah ZONA HIJAU dan KUNING:

    Perihal Masa Transisi Masa Kebiasaan Baru
    Waktu mulai paling cepat
    1. Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing- masing satuan pendidikan.
    2. Pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing- masing satuan pendidikan.
    3. PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing- masing satuan pendidikan.
    1. Pendidikan menengah paling cepat
      dilaksanakan pada bulan September 2020.
    2. Pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan Oktober 2020.
    3. PAUD paling cepat
      dilaksanakan pada bulan Desember 2020.
    Kondisi Kelas
    1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.
    2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB,
      MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
    3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
    1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.
    2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 meter (satu koma lima) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
    3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
    Jumlah hari dan jam pembelajaran Tatap Muka dengan pembagian rombongan belajar (shift) Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
    Perilaku Wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan
    1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab.
    2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
    3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.
    4. Menerapkan etika batuk/bersin.
    1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab.
    2. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
    3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.
    4. Menerapkan etika batuk/bersin.
    Kondisi medis warga satuan Pendidikan
    1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol.
    2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
    1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol.
    2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
    Kantin Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang. Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
    Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah. Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/ fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya: basket dan voli.
    Kegiatan Selain Pembelajaran Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.

     

    Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

    Ketentuan khusus:

    1. Peserta didik yang tinggal di daerah ZONA ORANYE atau MERAH dan/atau dalam perjalanannya ke dan dari satuan pendidikan harus melalui ZONA ORANYE dan/atau MERAH tetap melanjutkan BDR.

    2. Peserta didik yang berasal dari daerah ZONA ORANYE atau MERAH dan kemudian pindah ke ZONA HIJAU atau KUNING tempat satuan pendidikan berada harus melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

  1. Tugas dan Tanggung Jawab:

    1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

      Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

      1. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di DAPODIK atau EMIS;

      2. menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

      3. menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;

      4. berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 dan/atau dinas kesehatan setempat, terkait:

        1. pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, atau kontak erat);

        2. informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan

        3. informasi status pembukaan kembali satuan pendidikan,

      5. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

      6. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di ZONA HIJAU dan KUNING apabila diperlukan untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka.

      Pada saat satuan pendidikan sudah dibuka, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

      1. melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan kepada kepala daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Kementerian Agama sesuai kewenangan;

      2. bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat melakukan evaluasi pembukaan satuan pendidikan; dan

      3. wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah dibuka apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan.

    2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota

      1. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

      2. menginformasikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten/kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19;

      3. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;

      4. melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan pendidikan terkonfirmasi positif;

      5. memberi rekomendasi kepada satuan tugas penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang layak melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

    3. Kepala Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

      Dalam mempersiapkan pembukaan, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

      1. mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK bagi TK, BA, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:

        1. ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:

          1. toilet bersih;

          2. sarana CTPS dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); dan

          3. disinfektan.

        2. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;

        3. kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;

        4. memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak);

        5. pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:

          1. memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol;

          2. tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;

          3. memiliki riwayat perjalanan dari ZONA ORANYE dan MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan

          4. memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari,

        6. membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

      2. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:

        1. tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;

        2. tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan

        3. tim pelatihan dan humas.

      3. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.

      4. Menginformasikan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19.

    4. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang

      1. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.

      2. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:

        1. jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;

        2. kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:

          Sumber gambar: Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19 (gambar ada di atas).

        3. apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.

      3. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.

      4. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

      5. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:

        1. menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;

        2. mendata kontak layanan dukungan psikososial:

          1. pusat panggilan 119 ext 8;

          2. Himpunan Psikologi Indonesia, http://bit.ly/bantuanpsikologi;

          3. Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, https://www.pdskji.org/home;

          4. Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, [email protected];

          5. dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.

      6. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

        1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.

          1. Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti:

            1. suhu badan ≥37,3°C;

            2. batuk;

            3. sesak nafas;

            4. sakit tenggorokan; dan/atau

            5. pilek.

          2. Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.

          3. Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

          4. Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:

            1. menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan

            2. melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.

          5. Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:

            1. melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
            2. meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
          6. Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:

            1. melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
            2. meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
          7. Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.

          8. Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.

        2. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.

        3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.

        4. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:

          1. pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;

          2. pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan

          3. tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.

    5. Tim Pelatihan dan Humas

      1. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:

        1. tanggal mulainya pembelajaran tatap muka disatuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;

        2. metode pembelajaran yang akan digunakan;

        3. langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;

        4. hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan

        5. keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.

      2. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:

        1. informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;

        2. protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;

        3. informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin.

        4. ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

        5. prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;

        6. informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan

        7. protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.

      3. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:

        1. protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan

        2. peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.

      4. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

  1. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada Masa COVID-19

    1. Satuan Pendidikan

      Sebelum pembelajaran Setelah pembelajaran
      1. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
      2. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
      3. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;
      4. memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan
        baik; dan
      5. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
      1. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
      2. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer),
      3. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
      4. memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
      5. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    2. Warga Satuan Pendidikan

      Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

      No. Posisi Aktivitas
      1. Sebelum berangkat
      1. sarapan/konsumsi gizi seimbang;
      2. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu ≥37,3°C, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
      3. memastikan menggunakan masker kain 3
        (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor;
      4. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
      5. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;
      6. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam
        meminjam.
      2. Selama perjalanan
      1. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
      2. hindari menyentuh permukaan benda- benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;
      3. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
      3. Sebelum masuk gerbang
      1. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
      2. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
      3. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;
      4. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
      4. Selama Kegiatan Belajar Mengajar
      1. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
      2. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi;
      3. dilarang pinjam-meminjam peralatan;
      4. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak;
      5. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
      5. Selesai Kegiatan Belajar Mengajar
      1. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas;
      2. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak;
      3. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
      6. Perjalanan pulang dari Satuan pendidikan
      1. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
      2. hindari menyentuh permukaan benda- benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin;
      3. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
      7. Setelah Sampai di Rumah
      1. melepas alas kaki, meletakan barang- barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang- barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;
      2. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;
      3. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin;
      4. jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh ≥37,3°C, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.
    3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

      No. Lokasi Aktivitas
      1. Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya
      1. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan;
      2. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;
      3. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
      2. Kantin
      1. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan;
      2. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
      3. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum;
      4. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin;
      5. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik.
      6. menggunakan alat makan pribadi
      3. Toilet
      1. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet;
      2. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
      4. Tempat Ibadah
      1. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah;
      2. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak;
      3. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;
      4. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain;
      5. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
      5. Tangga dan Lorong
      1. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan;
      2. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
      6. Lapangan Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
      7. Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga
      1. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga;
      2. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
      3. olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara;
      4. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain;
      5. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.
      8. Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)
      1. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama;
      2. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
      3. membersihkan kamar dan lingkunganya;
      4. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;
      5. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh;
      6. memastikan sirkulasi udara di asrama baik;
      7. membersihkan kamar mandi setiap hari;
      8. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.
  1. Pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK/MAK pada ZONA ORANYE dan MERAH sedapat mungkin dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, namun apabila diperlukan, pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, dan tempat pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.

  1. Pemimpin perguruan tinggi pada SEMUA ZONA hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti:

    1. penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; dan

    2. tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

  1. Model pembelajaran di perguruan tinggi pada SEMUA ZONA untuk mata kuliah teori dilakukan dengan daring, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu tidak dapat dicapai dengan pembelajaran daring, seluruh mata kuliah diletakan di bagian akhir semester. Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan/atau studio, wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan direktur jenderal terkait.

  1. Pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus dan pelatihan pada ZONA HIJAU dan KUNING dilaksanakan dengan ketentuan:

    1. materi pelatihan teori dilakukan dengan daring, demikian juga dengan materi pelatihan praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring;

    2. apabila diperlukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka ke laboratorium, bengkel, studio, dan/atau tempat praktik lainnya, maka tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

  1. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada SEMUA ZONA

  1. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan meliputi:

    1. pendidikan keagamaan tidak berasrama; dan

    2. pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama.

  1. Pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 meliputi:

    1. Pendidikan Keagamaan Islam

      1. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT); dan
      2. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ).
    2. Pendidikan Keagamaan Kristen

      1. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK);
      2. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK);
      3. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK); dan
      4. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).
    3. Pendidikan Keagamaan Katolik

      1. Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);
      2. Perguruan Tinggi Katolik (PTK);
    4. Pendidikan Keagamaan Hindu

    5. Pendidikan Keagamaan Budha

      1. Lembaga Sekolah Minggu Buddha;
      2. Lembaga Dhammaseka; dan
      3. Lembaga Pabajja.
    6. Pendidikan Keagamaan Konghucu

      1. Sekolah Tinggi Agama Khonghucu (STAK); dan
      2. Sekolah Minggu Konghucu di Klenteng.
  1. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berasrama sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 meliputi:

    1. Pesantren

      1. Pendidikan Diniyah Formal (PDF);
      2. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM);
      3. Ma’had Aly;
      4. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS);
      5. Pendidikan madrasah atau satuan pendidikan yang terintegrasi dengan Pesantren/Madrasah atau Sekolah dalam Pesantren;
      6. Perguruan tinggi yang terintegrasi dengan pesantren/perguruan tinggi dalam pesantren; dan
      7. Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning (nonformal).
    2. Pendidikan Keagamaan

      1. Pendidikan Keagamaan Islam

        1. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tertentu; dan
        2. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) Tertentu.
      2. Pendidikan Keagamaan Kristen

        1. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Tertentu;
        2. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Tertentu;
        3. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tertentu;
        4. Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tertentu; dan
        5. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Tertentu.
      3. Pendidikan Keagamaan Katolik

        1. Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Tertentu; dan
        2. Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik (PTK Katolik) Tertentu.
      4. Pendidikan Keagamaan Budha, yaitu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN).

  1. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama.

  1. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama diatur sebagai berikut:

    1. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut:

      1. membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19;

      2. memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;

      3. dalam kondisi aman dari COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan aman COVID-19 dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau pemerintah daerah setempat;

      4. pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

    2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

      1. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan.

        1. Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk:

          1. memeriksa kondisi kesehatan peserta didik aman dari COVID-19, bila ada yang tidak sehat agar segera mengambil langkah pengamanan sesuai petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat;

          2. memeriksa kondisi asrama, bila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan, agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat; dan

          3. menaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.

      2. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan.

        1. Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah atau dinas kesehatan setempat untuk:

          1. memastikan bahwa asrama dan lingkungannya aman dari COVID-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan;

          2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak terpenuhi, maka pesantren dan pendidikan keagamaan yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

        2. Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan menginstruksikan kepada peserta didik untuk:

          1. taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah, seperti memakai masker, jaga jarak selama di kendaraan, CTPS dengan air mengalir setiba setiba di asrama, tidak berkerumun dan menunggu di tempat yang telah ditentukan, dan/atau tidak masuk asrama sebelum diperiksa kesehatan dan diperintahkan masuk;

          2. membawa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dari rumah agar tidak dipergunakan secara bersama-sama.

        3. Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksa peserta didik. Bila terdapat peserta didik yang terkonfirmasi COVID-19, agar segera mengambil langkah yang sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan.

      3. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan:

        1. pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan mengupayakan seoptimal mungkin untuk melaksanakan pembelajaran secara daring;

        2. memberi petunjuk kepada peserta didik yang ada di rumah untuk:

          1. menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan menaati semua protokol kesehatan yang ditentukan; dan

          2. menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka akan dimulai,

        3. berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa keadaan asrama memenuhi standar protokol kesehatan, bila tidak memenuhi:

          1. dilakukan upaya pemenuhan standar protokol kesehatan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat; dan

          2. tetap melaksanan BDR,

        4. jika pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3).

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf E berlaku juga untuk pelaksanaan kegiatan lainnya seperti ibadah dan ritual keagamaan pada pesantren dan pendidikan keagamaan.

  1. Protokol Kesehatan bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada Masa Pandemi COVID-19:

    1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan secara berkala, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.

    2. Menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering di akses. Bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (hand sanitizer).

    3. Memasang pesan kesehatan cara CTPS yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara menggunakan masker di tempat strategis seperti di pintu masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin, asrama, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana olahraga, tangga, dan tempat lain yang mudah di akses.

    4. Membudayakan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jaga jarak, CTPS dengan air mengalir, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.

    5. Bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 (empat belas) hari terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengelola pesantren dan pendidikan keagamaan.

    6. Melakukan aktivitas fisik, seperti mencuci, membersihkan ruangan, berkebun, kerja bakti, bermain dan sebagainya, serta melakukan latihan fisik seperti senam pagi, jogging, dan/atau olahraga secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.

    7. Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan mengamati kondisi umum secara berkala:

      1. apabila suhu ≥37,3°C, maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;

      2. apabila disertai dengan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;

      3. apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat.

    8. Menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya.

    9. Menyusun kegiatan selama isolasi dan memantau kesehatan warga satuan pendidikan yang melakukan isolasi mandiri

    10. Pemakaian Masker

      1. Pemakaian masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dilakukan terus menerus, di setiap tempat dan waktu, kecuali saat sedang makan, minum, atau mandi.

      2. Masker yang digunakan yaitu masker kain 3 (tiga) lapis, atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu, dan harus mengganti masker setiap 4 (empat) jam atau kotor, basah atau lembab.

      3. Setiap orang harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) masker, satu untuk dikenakan selebihnya sebagai cadangan jika diperlukan penggantian masker.

      4. Setelah dikenakan, masker dicuci bersih menggunakan sabun, dan dijemur di bawah sinar matahari atau ditempat panas atau di pengering mesin cuci.

      5. Setiap masker harus diberi nama pemiliknya agar tidak tertukar dan pada saat dijemur, sebaiknya digantungi label nama pemilik, agar dapat mudah dikenali tanpa harus memegang masker yang lain

      6. Pendidik dan peserta didik wajib menggunakan masker pada saat pembelajaran tatap muka.

    11. Jaga Jarak

      1. Dalam setiap situasi, semua orang diharapkan melakukan jaga jarak satu dengan lainnya.

      2. Jarak minimal adalah 1,5 (satu koma lima) meter.

      3. Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun, misalnya berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lainnya.

    12. Tidak pinjam meminjam peralatan

      1. Semua orang wajib menggunakan peralatan sendiri dan tidak ada pinjam meminjam peralatan.

      2. Setiap peralalatan, seperti alat tulis, alat tidur, buku, dan handuk sebagainya harus diberi nama pemiliknya.

      3. Peralatan yang terlanjur terpakai oleh orang lain, segera disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 1 (satu) hari didisinfeksi.

      4. Peralatan yang terlanjur terpakai orang lain, seperti sarung bantal, kaus kaki, baju, handuk mandi, dan sebagainya harus dicuci pakai sabun terlebih dulu, setelah kering baru boleh digunakan kembali.

      5. Pengunaan alat peraga pendidikan, seperti projektor, mikroskop, penghapus papan tulis, dan sebagainya harus terhindar dari sentuhan tangan orang banyak yang belum terjamin kebersihannya.

      6. Memegang pegangan pintu untuk membuka/menutup ruang belajar sebaiknya dilakukan oleh petugas peserta didik tertentu, peserta didik lainnya diharapkan melewatinya tanpa perlu memegang pegangan pintu.

      7. Menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian atau bersama-sama bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama.

    13. Olah raga

      1. Pada pagi atau sore hari, saat sedang tidak belajar, setiap orang dianjurkan untuk berolahraga di lapangan terbuka dengan memakai masker yaitu olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara dan menjaga jarak.

      2. Olah raga yang dilakukan merupakan olah raga yang tidak bersentuhan langsung dengan orang lain, ataupun yang bersentuhan tidak langsung melalui alat olah raga yang digunakan, seperti melalui bolanya, melalui alat pemukulnya, melalui alat peraganya, dan sebagainya

      3. Senam termasuk yang baik untuk dilakukan dengan tetap jaga jarak yang cukup antara satu dengan lainnya.

      4. Selain senam, pelaksanaan olah raga seperti lari, serta latihan jurus atau rangkaian jurus bela diri atau sejenisnya, dapat dilakukan selama dapat menjaga jarak satu dengan lainnya.

      5. Berenang dalam masa pandemi COVID-19, sebaiknya tidak dilakukan, karena kolam yang digunakan/bekas digunakan banyak orang dapat menjadi media penularan yang perlu diwaspadai.

    14. Ibadah dan ritual keagamaan

      1. Dilakukan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak memperpanjang waktu ibadah/ritual keagaamaan tanpa mengurangi syarat sahnya ibadah/rituan keagamaan.

      2. Menggunakan peralatan ibadah/ritual keagamaan pribadi yang dibersihkan secara rutin dan tidak saling pinjam-meminjamkan peralatan ibadah/ritual keagamaan dengan orang lain.

      3. Menggunakan kitab suci pribadi dan buku/bahan ajar pribadi.

      4. Pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya di dalam rumah ibadah tidak dibenarkan menggunakan media seperti kotak amal, yang disentuh oleh orang banyak sehingga berpotensi menjadi media penularan.

      5. Cara yang digunakan untuk pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya adalah cara tanpa harus menyentuh media pengumpulannya, seperti:

        1. dengan meletakkan kotak atau media pengumpulan lain dari logam, kayu, jaring, atau jala dengan mulut atau bukaan yang terbuka lebar, di pintu keluar-masuk rumah ibadah; atau

        2. petugas berkeliling membawa keranjang atau jala bergagang untuk mengumpulkan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya.

      6. Makan/Minum

        1. Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyiapkan makanan dengan memasak di dapur umum, agar benar-benar memperhatikan kesehatan dan kebersihan dapur, peralatan masak, bahan-bahan makanan, gizi, penyajian makanan dan peralatan makannya.

        2. Menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan penutup kepala, sarung tangan dan masker.

        3. Tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak saat antri makanan maupun saat duduk makan.

        4. pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk membeli atau menumpang masak di masyarakat sekitar asrama, agar memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi protokol kesehatan. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat meminta bantuan dari dinas kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan.

      7. Pembiasaan menjaga kebersihan dan cuci tangan

        1. Saat akan masuk ruang kelas, setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai ketentuan, dan diukur suhunya. Bagi yang suhunya ≥37,3°C, tidak diperkenankan untuk masuk, dan segera diperiksakan ke pos kesehatan pesantren dan pendidikan keagamaan atau dirujuk ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

        2. Saat akan masuk ruang makan, setiap orang diwajibkan kembali untuk mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh.

        3. Setelah selesai istirahat siang, dan akan mulai belajar kembali, setiap orang diwajibkan lagi untuk mencuci tangan dan mengecekkan suhu tubuh, utamanya bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk makan di rumah/warung rakyat di luar lingkungan asrama.

        4. Setiap orang yang akan masuk ruang pustaka atau ruang laboratorium, harus melakukan CTPS dengan air mengalir atau hand sanitizer agar tidak menularkan melalui buku atau peralatan laboratorium yang sudah dipegang orang banyak.

      8. Penyiapan Fasilitas Asrama yang Memenuhi Protokol Kesehatan

        1. Pesantren dan pendidikan keagamaan harus terus- menerus berusaha untuk meningkatkan asrama pendidikannya agar semakin ideal memenuhi standar protokol kesehatan.

        2. Fasilitas yang perlu diperhatikan seperti ruang tidur, ruang belajar, ruang ibadah, toilet, tempat berwudhu, ruang makan, dapur umum, dan ruang terbuka.

      9. Menerima Tamu

        1. Tamu harus dibatasi, yang dibolehkan hanya orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertemu.

        2. Hanya diterima di ruang penerimaan tamu, melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti CTPS dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, dan jaga jarak.

        3. Setelah tamu pulang, yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya.

Demikianlah isi Perubahan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 atau Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2020 oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta.

Perubahan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19