Tim BOS Reguler, Permendikbud 18 tahun 2019

Tim BOS Reguler, Permendikbud 18 tahun 2019

Perubahan Petunjuk Teknis - Juknis BOS - Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 22 Mei 2019 dan diberlakukan mulai tanggal 28 Mei 2019 setelah diundangkan di Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609 dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah perubahan tentang Ketentuan Lampiran I Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler.

Permendikbud 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler

Pasal 1

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran Permendikbud 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler

Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler

BAB I
PENDAHULUAN

  1. Tujuan Umum BOS Reguler
    1. Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah.
    2. Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
    3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.
  2. Tujuan Khusus BOS Reguler
    1. BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.
    2. BOS Reguler pada SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
    3. BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB bertujuan untuk:
      1. meningkatkan aksesibilitas belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan/atau
      2. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik yang diselenggarakan masyarakat maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
    4. Sasaran

      Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional.

    5. Waktu Penyaluran

      Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap triwulan. Bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap semester.

    6. Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah
      1. BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;
      2. penggunaan BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
      3. pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan Komite Sekolah;
      4. pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
        1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
        2. melakukan evaluasi tiap tahun; dan
        3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan RKAS, dengan ketentuan:
          1. RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun;
          2. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri Sekolah;
          3. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan
          4. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB II
TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER

  1. Tim BOS Reguler Pusat
    1. Tim Pengarah:
      1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
      2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
      3. Kementerian;
      4. Kementerian Keuangan; dan
      5. Kementerian Dalam Negeri.
    2. Penanggung Jawab Umum
      1. Ketua : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian.
      2. Anggota :
        1. Sekretaris Jenderal Kementerian;
        2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
        3. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
        4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
        5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
    3. Penanggungjawab Program BOS Reguler
      1. Ketua : Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian.
      2. Anggota :
        1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian;
        2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kementerian;
        3. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian;
        4. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kementerian;
        5. Direktur Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan;
        6. Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan, Kementerian Dalam Negeri;
        7. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
        8. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian;
        9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian; dan
        10. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian.
  2. Tim BOS Reguler Provinsi
    1. Struktur Keanggotaan

      Gubernur membentuk tim BOS Reguler provinsi dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

      1. Pengarah : gubernur
      2. Penanggung Jawab
        1. Ketua : sekretaris daerah provinsi
        2. Anggota :
          1. kepala dinas pendidikan provinsi;
          2. kepala dinas, badan, atau biro pengelola keuangan daerah.
      3. Tim Pelaksana Program BOS Reguler
        1. tim pelaksana SD dan SMP;
        2. tim pelaksana SMA;
        3. tim pelaksana SMK;
        4. tim pelaksana SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
        5. sekretariat;
        6. penanggung jawab data:
          1. penanggung jawab data BOS Reguler SD dan SMP;
          2. penanggung jawab data BOS Reguler SMA;
          3. penanggung jawab data BOS Reguler SMK;
          4. penanggung jawab data BOS Reguler SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
          5. unit publikasi atau hubungan masyarakat (dari unsur dinas pendidikan provinsi).

        Koordinasi antartim pelaksana program BOS Reguler secara internal dan eksternal dinas pendidikan provinsi berada di bawah kendali sekretariat dinas pendidikan provinsi.

        Struktur tim BOS Reguler provinsi dapat disesuaikan pada daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS Reguler dan struktur kedinasan.

    2. Tugas tim BOS Reguler provinsi sebagai berikut:
      1. mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran oleh pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan alokasi BOS Reguler Sekolah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga penyalur BOS Reguler yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban para pihak;
      3. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Daerah provinsi dengan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dilampiri dengan alokasi BOS Reguler berdasarkan Dapodik;
      4. mempersiapkan NPH antara Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dilampiri dengan alokasi BOS Reguler SD dan SMP berdasarkan Dapodik;
      5. melakukan penandatangan NPH atas nama Gubernur dengan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota mewakili SD dan SMP;
      6. melatih, membimbing dan mendorong Sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
      7. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada tim BOS Reguler kabupaten/kota atau Sekolah;
      8. memberikan sosialisasi atau pelatihan program BOS Reguler pada Sekolah dengan melibatkan kepala Sekolah, pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
      9. melakukan pembinaan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
      10. memverifikasi kelengkapan data Sekolah (jumlah peserta didik, nomor rekening, dan lainnya);
      11. mengunduh data Sekolah sebagai dasar penyaluran dana BOS Reguler sesuai ketentuan batas waktu akhir pendataan (cut off) melalui laman yang disediakan Kementerian;
      12. melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS Reguler ke rekening Sekolah secara tepat waktu;
      13. menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang belum membuat laporan;
      14. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
      15. menyampaikan laporan pencairan tiap triwulan kepada tim BOS Reguler Pusat;
      16. melaporkan proses penyaluran dana BOS Reguler ke laman bos.kemdikbud.go.id;
      17. memonitor laporan penggunaan BOS Reguler dari Sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
      18. melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB secara dalam jaringan (daring);
      19. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler dari Sekolah, baik secara luring maupun secara daring ;
      20. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS Reguler dari Sekolah; dan
      21. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai tim monitoring.

      Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tim BOS Reguler provinsi tidak diperkenankan untuk:

      1. menggunakan BOS Reguler yang telah ditransfer dari RKUN ke RKUD untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan BOS Reguler;
      2. secara sengaja melakukan penundaan pencairan BOS Reguler ke Sekolah, kecuali dalam rangka pemberian sanksi kepada Sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BOS Reguler;
      3. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap tim BOS Reguler kabupaten/kota, atau Sekolah;
      4. melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS Reguler;
      5. mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS Reguler; dan/atau
      6. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang.
  3. Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota
    1. Struktur Keanggotaan

      Bupati atau walikota membentuk tim BOS Reguler kabupaten/kota dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

      1. Pengarah : bupati atau walikota
      2. Penanggung Jawab : kepala dinas pendidikan kabupaten/ kota
      3. Tim Pelaksana (dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota)
        1. tim pelaksana SD;
        2. tim pelaksana SMP;
        3. penanggung jawab data SD; dan
        4. penanggung jawab data SMP.

      Koordinasi antartim pelaksana BOS Reguler secara internal dan eksternal dinas pendidikan kabupaten/kota berada di bawah kendali sekretariat dinas pendidikan kabupaten/kota.

      Struktur tim BOS Reguler kabupaten/kota dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS Reguler dan struktur kedinasan.

    2. Tugas tim BOS Reguler kabupaten/kota sebagai berikut:
      1. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
      2. melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
      3. memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya;
      4. memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS Reguler dengan alokasi minimal;
      5. melakukan penandatangan NPH dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP;
      6. menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan;
      7. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOS Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi;
      8. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP;
      9. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
      10. melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring);
      11. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
      12. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota.

      Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, tim BOS Reguler kabupaten/kota dilarang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

      1. secara sengaja melakukan penundaan pencairan BOS Reguler ke SD dan SMP, kecuali dalam rangka pemberian sanksi kepada SD dan SMP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BOS Reguler;
      2. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap SD dan SMP;
      3. melakukan pemaksaan pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan BOS Reguler;
      4. mendorong SD dan SMP untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS Reguler; dan
      5. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, atau pengadaan buku atau barang.
  4. Tim BOS Reguler Sekolah
    1. Struktur Keanggotaan

      Kepala Sekolah membentuk tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

      1. Penanggung Jawab : kepala Sekolah
      2. Anggota
        1. bendahara;
        2. 1 (satu) orang dari unsur guru;
        3. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
        4. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.
    2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Reguler Sekolah sebagai berikut:
      1. mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
      3. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
      4. menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      5. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
      6. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
      7. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
      8. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
      9. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
    3. Dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, tim BOS Reguler Sekolah:
      1. bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan/atau
      2. dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di Sekolah yang bersangkutan.
    4. Khusus penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan BOS Reguler untuk:
      1. SMP terbuka atau tempat kegiatan belajar mandiri yaitu kepala SMP induk; dan
      2. SMA terbuka yaitu kepala SMA induk.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Lampiran Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.