Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on February 19, 2018
UU No 3 Tahun 2017, Sistem Perbukuan, Undang-Undang, UU, Buku,

Buku, Sistem Perbukuan memiliki payung hukum, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2017 lalu. UU No 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102 pada 29 Mei 2017 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta. UU Buku terdiri atas 13 BAB dan 72 Pasal yang menuntut 17 Ketentuan Pelaksanaan dengan Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Abstrak

Pertimbangan diterbitkannya UU 3/2017 tentang Buku adalah:

  1. bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global;
  3. bahwa untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu;
  4. bahwa pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu pengaturan perbukuan;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan;

Serta mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Umum

BAB I Pasal 1 berisi tentang ketentuan umum apa yang dimaksud dalam pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam UU Sistem Perbukuan:

  1. Sistem Perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.
  2. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
  3. Naskah Buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
  4. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
  5. Penulis adalah setiap orang yang menulis Naskah Buku untuk diterbitkan dalam bentuk Buku.
  6. Penulisan adalah penyusunan Naskah Buku melalui bahasa tulisan dan/atau bahasa gambar.
  7. Penerjemah adalah setiap orang yang melakukan penerjemahan.
  8. Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
  9. Terjemahan adalah hasil pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
  10. Penyadur adalah setiap orang yang melakukan penyaduran.
  11. Penyaduran adalah penggubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.
  12. Saduran adalah hasil gubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.
  13. Editor adalah setiap orang yang mengedit Naskah Buku hingga siap cetak.
  14. Desainer adalah setiap orang yang membuat rancangan tata letak isi Buku dan kover Buku.
  15. Ilustrator adalah setiap orang yang membuat Ilustrasi untuk bagian isi Buku dan kover Buku.
  16. Ilustrasi adalah karya dalam bentuk gambar, sketsa, dan/atau peta untuk memperkaya, mempermudah, atau memperjelas uraian dalam sebuah Buku.
  17. Pencetak adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan pencetakan Buku.
  18. Pencetakan adalah proses mencetak Naskah Buku mulai dari cetak coba sampai menjadi Buku.
  19. Pengembang Buku Elektronik adalah setiap orang yang mengonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik.
  20. Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku.
  21. Penerbitan adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan Buku.
  22. Toko Buku adalah tempat untuk memperjualbelikan Buku.
  23. Buku Bermutu adalah Buku yang memenuhi standar mutu yang mencakup isi, penyajian, desain, dan grafika.
  24. Pendistribusian adalah rangkaian kegiatan penyebaran Buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari Penerbit sampai kepada pengguna.
  25. Penggunaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Buku.
  26. Penyediaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan Buku.
  27. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
  28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Dasar, Azas dan Tujuan Sistem Perbukuan

Dasar, Azas dan Tujuan Sistem Perbukuan masih berada pada BAB I


Pasal 2
  1. Sistem Perbukuan diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  2. Penyelenggaraan Sistem Perbukuan harus memperhatikan ekosistem perbukuan.
Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan:

  1. kebinekaan;
  2. kebangsaan;
  3. kebersamaan;
  4. profesionalisme;
  5. keterpaduan;
  6. kenusantaraan;
  7. keadilan;
  8. partisipasi masyarakat;
  9. kegotongroyongan; dan
  10. kebebasbiasan.
Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:

  1. menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan;
  2. mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;
  3. menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia; dan
  4. meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

Bab II: Bentuk, Jenis, Dan Isi Buku

Bab II: Bentuk, Jenis, Dan Isi Buku berisi ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Buku berisi ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan. Bentuk buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik. Jenis uku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum. Buku pendidikan terdiri atas buku teks dan buku nonteks.


Pasal 5
  1. Bentuk Buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik.
  2. Buku cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak.
  3. Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik.
Pasal 6
  1. Jenis Buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum.
  2. Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
  3. Muatan keagamaan dalam Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  4. Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas buku teks dan buku nonteks.
  5. Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping.
  6. Buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.
  7. Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.
  8. Buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Buku di luar buku pendidikan.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7

Buku berisi ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan.

Bab III: Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dan Pelaku Perbukuan

Bab III UU No 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan berjudul Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dan Pelaku Perbukuan berisi ketentuan dari Pasal 8 hingga Pasal 34 yang menjelaskan ketentuan tentang Kewajiban Masyarakat dan Pelaku Perbukuan. Pelaku perbukuan terdiri atas penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku. Setiap pelaku perbukuan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Begitu juga dengan masyarakat.

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak:

  1. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam Sistem Perbukuan; dan
  2. mendapatkan kemudahan akses terhadap Buku Bermutu dan informasi perbukuan.
Pasal 9

Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan membaca Buku sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 10

Masyarakat di daerah terdepan, terluar, tertinggal, komunitas adat terpencil, serta yang mengalami bencana berhak
memperoleh layanan akses Buku.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban:

  1. memelihara dan memanfaatkan fasilitas layanan dan Buku yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; dan
  2. memberikan dukungan terhadap terciptanya masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat gemar menulis.

Bagian Kedua
Pelaku Perbukuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pelaku perbukuan terdiri atas Penulis, Penerjemah, Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku
Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku.

Paragraf 2
Penulis

Pasal 13

Penulis berhak:

  1. memiliki hak cipta atas naskah tulisannya;
  2. mengalihkan hak cipta atas Naskah Buku karangan atau tulisan yang dimiliki;
  3. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
  4. membentuk organisasi profesi; dan
  5. mendapatkan imbalan atas hak penerbitan naskah tulisannya.
Pasal 14

Penulis berkewajiban:

  1. mencantumkan nama asli atau nama samaran pada Naskah Buku; dan
  2. mempertanggungjawabkan karya yang ditulisnya.

Paragraf 3
Penerjemah

Pasal 15

Penerjemah berhak:

  1. memiliki hak cipta tas nakah Terjemahannya;
  2. mengalihkan hak cipta Terjemahan kepada pihak lain;
  3. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
  4. membentuk organisasi profesi; dan
  5. mendapatkan imbalan atas naskah Terjemahannya.
Pasal 16

Penerjemah berkewajiban:

  1. memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli;
  2. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
  3. mempertanggungjawabkan naskah Terjemahannya.

Paragraf 4
Penyadur

Pasal 17

Penyadur berhak:

  1. memiliki hak cipta atas naskah hasil Sadurannya;
  2. mengalihkan hak cipta Saduran kepada pihak lain;
  3. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
  4. membentuk organisasi profesi; dan
  5. mendapatkan imbalan atas naskah hasil Sadurannya.
Pasal 18

Penyadur berkewajiban:

  1. memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli;
  2. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
  3. mempertanggungjawabkan hasil Sadurannya.

Paragraf 5
Editor

Pasal 19

Editor berhak:

  1. membentuk organisasi profesi; dan
  2. mendapatkan imbalan atas naskah editannya.
Pasal 20

Editor berkewajiban:

  1. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
  2. mempertanggungjawabkan naskah editannya.

Paragraf 6
Desainer

Pasal 21

Desainer berhak:

  1. membentuk organisasi profesi; dan
  2. mendapatkan imbalan atas desain Bukunya.
Pasal 22

Desainer berkewajiban:

  1. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
  2. mempertanggungjawabkan desain Bukunya.

Paragraf 7
Ilustrator

Pasal 23

Ilustrator berhak:

  1. membentuk organisasi profesi; dan
  2. mendapatkan imbalan atas Ilustrasinya.
Pasal 24

Ilustrator berkewajiban:

  1. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
  2. mempertanggungjawabkan Ilustrasinya.

Paragraf 8
Pencetak

Pasal 25
  1. Pencetak berhak:
    1. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;
    2. membentuk himpunan organisasi usaha; dan
    3. mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan Pencetakan.
  2. Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 26

Pencetak berkewajiban:

  1. memiliki izin usaha percetakan;
  2. menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang dicetak; dan
  3. mencetak Buku dengan tiras berdasarkan kesepakatan dengan Penerbit.

Paragraf 9
Pengembang Buku Elektronik

Pasal 27
  1. Pengembang Buku Elektronik berhak:
    1. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;
    2. membentuk himpunan organisasi usaha dan/atau organisasi profesi; dan
    3. mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan pengembangan buku elektronik.
  2. Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 28

Pengembang Buku Elektronik berkewajiban:

  1. memiliki izin usaha;
  2. menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang didigitalkan; dan
  3. menerapkan manajemen hak digital.

Paragraf 10
Penerbit

Pasal 29
  1. Penerbit berhak:
    1. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan
    2. membentuk himpunan organisasi usaha.
  2. Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 30

Penerbit berkewajiban:

  1. memiliki izin usaha penerbitan;
  2. memberikan imbalan jasa atas Naskah Buku yang diterbitkan kepada pemegang hak cipta;
  3. memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada pemegang hak cipta;
  4. mencantumkan harga pada belakang kover Buku;
  5. mencantumkan peruntukan Buku sesuai dengan jenjang usia pembaca; dan
  6. mencantumkan angka standar buku internasional.
Pasal 31
  1. Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c sampai dengan huruf e dikenai sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penarikan produk dari peredaran;
    3. pembekuan izin usaha; dan/atau
    4. pencabutan izin usaha.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 11
Toko Buku

Pasal 32

Pemilik Toko Buku berhak:

  1. mendapatkan kemudahan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan
  2. membentuk himpunan organisasi usaha.
Pasal 33

Pemilik Toko Buku berkewajiban memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada Penerbit.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pelaku perbukuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Bab IV: Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ada dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 41 BAB IV Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/ kota. Diantara tanggung jawab pemerintah pusat adalah meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan naskah buku yang bermutu. Diantara tanggung jawab pemerintah provinsiialah menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya. Sedangkan diantara tanggung jawab pemerintah kabupaten/ koda adalah memfasilitasi tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya.


Pasal 35
  1. Pemerintah Pusat berwenang:
    1. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan;
    2. menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi;
    3. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat;
    4. memberikan insentif fiskal untuk pengembangan perbukuan; dan
    5. membina, memfasilitasi, dan mengawasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan.
  2. Ketentuan mengenai insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 36

Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

  1. menjamin terselenggaranya Sistem Perbukuan melalui ekosistem perbukuan yang sehat agar tersedia Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi;
  2. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks utama untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik;
  3. meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan Naskah Buku yang bermutu;
  4. memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan;
  5. mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia ke khasanah budaya dunia melalui Buku;
  6. memfasilitasi penerjemahan Buku berbahasa asing yang bermutu dan dibutuhkan dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan; dan
  7. memfasilitasi penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara.
Pasal 37

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung
jawab kepada Menteri.

Pasal 38

Pemerintah Daerah Provinsi berwenang:

  1. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan sesuai dengan kewenangannya;
  2. membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
  3. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan
  4. mengembangkan budaya literasi.
Pasal 39

Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:

  1. menjamin tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
  2. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu;
  3. membina dan mengawasi tumbuhnya Toko Buku sesuai dengan kewenangannya;
  4. menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya;
  5. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya di wilayahnya;
  6. memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan; dan
  7. memfasilitasi Penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 40

Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang:

  1. menjamin pelaksanaan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
  2. menjamin pendistribusian buku teks utama secara adil dan merata; dan
  3. memfasilitasi pengembangan budaya literasi.
Pasal 41

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab:

  1. mewujudkan tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
  2. memfasilitasi tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya;
  3. melaksanakan program peningkatan minat membaca dan minat menulis; dan
  4. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Bab V: Pemerolehan Naskah Buku

Pemerolehan Naskah Buku sebagaimana dalam UU Sistem Perbukuan BAB V Pemerolehan Naskah Buku terdiri dari Pasal 42 hinggap Pasal 47 dengan empat bagian yaitu Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Penulisan Naskah Asli Buku, Bagian Ketiga Penerjemahan Buku, Bagian Keempat Penyaduran Buku. Untuk memperoleh naskah buku dilakukan melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran. Pemerolehan naskah buku harus memenuhi syarat isi sebagai berikut:

  1. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
  2. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
  3. tidak mengandung unsur pornografi;
  4. tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau
  5. tidak mengandung ujaran kebencian.

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42
  1. Pemerolehan Naskah Buku dilakukan melalui akuisisi naskah secara aktif dan/atau pasif.
  2. Pemerolehan Naskah Buku dilakukan melalui Penulisan, Penerjemahan, atau Penyaduran.
  3. Pemerolehan Naskah Buku melalui Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan pada naskah yang berkualitas dari Buku berbahasa daerah dan/atau berbahasa asing.
  4. Pemerolehan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat isi.
  5. Syarat isi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
    1. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
    2. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
    3. tidak mengandung unsur pornografi;
    4. tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau
    5. tidak mengandung ujaran kebencian.

Bagian Kedua
Penulisan Naskah Asli Buku

Pasal 43
  1. Penulisan naskah asli Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penulisan naskah asli Buku.
  2. Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penulisan naskah asli Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Penerjemahan Buku

Pasal 44
  1. Penerjemahan Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penerjemahan Buku.
  2. Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penerjemahan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 45

Penerjemahan Buku diutamakan untuk keperluan pendidikan.

Bagian Keempat
Penyaduran Buku

Pasal 46
  1. Penyaduran Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penyaduran Buku.
  2. Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penyaduran Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 47

Penyaduran Buku diutamakan untuk keperluan pendidikan.


Bab VI: Penerbitan Buku, Pencetakan Buku, Dan Pengembangan Buku Elektronik

Bab IV UU Sistem Perbukuan membahas tentang Penerbitan Buku, Pencetakan Buku, Dan Pengembangan Buku Elektronik, didalamnya terdiri dari tiga bagian dan ketentuan Pasal dari Pasal 48 hingga Pasal 59. Dibahas di bab ini adalah syarat diterbitkannya buku. Buku diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. telah memenuhi syarat isi; dan
  2. mencantumkan angka standar buku internasional. Penerbitan buku oleh pihak asing di Indonesia wajib dilakukan melalui kerja sama dengan penerbit yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Bagian Kesatu
Penerbitan

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

Buku diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. telah memenuhi syarat isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5); dan
  2. mencantumkan angka standar buku internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f.
Pasal 49

Penerbitan Buku oleh pihak asing di Indonesia wajib dilakukan melalui kerja sama dengan Penerbit yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Penerbit berbadan hukum milik Pemerintah Pusat dan/atau berbadan hukum milik Pemerintah Daerah dapat menerbitkan
Buku.

Pasal 51
  1. Penerbitan Buku untuk pendidikan tinggi dapat dikelola oleh perguruan tinggi agar menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata.
  2. Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 52
  1. Buku pendidikan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi harus memenuhi syarat isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).
  2. Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2
Pengeditan Naskah Buku

Pasal 53
  1. Pengeditan Naskah Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pengeditan Naskah Buku.
  2. Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pengeditan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Pengilustrasian Buku

Pasal 54
  1. Pengilustrasian Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pengilustrasian Buku.
  2. Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pengilustrasian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4
Pendesainan Buku

Pasal 55
  1. Pendesainan Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pendesainan Buku.
  2. Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pendesainan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pencetakan Buku

Pasal 56

Setiap Buku yang dicetak wajib mencantumkan:

  1. harga pada bagian belakang kover Buku; dan
  2. peruntukan Buku sesuai dengan jenjang usia pembaca.

Bagian Ketiga
Pengembangan Buku Elektronik

Pasal 57

Pengembangan buku elektronik dapat dilakukan melalui:

  1. Penerbitan Naskah Buku dalam bentuk buku elektronik; dan
  2. pengonversian buku cetak ke dalam bentuk buku elektronik.
Pasal 58

Pengembangan buku elektronik yang dilakukan melalui Penerbitan Naskah Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a harus memiliki angka standar buku internasional elektronik.

Pasal 59
  1. Buku teks utama dapat dikonversi ke dalam bentuk buku elektronik untuk memudahkan masyarakat memperoleh dan mengakses buku teks utama.
  2. Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh secara gratis dan digandakan.
  3. Ketentuan mengenai pengonversian ke dalam bentuk buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bab VII: Pendistribusian Buku

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan juga mengatur tentang Distribusi Buku. Distribusi Buku diatur dalam BAB VII UU Sistem Perbukuan tentang Pendistribusian Buku dengan ketentuan dari Pasal 60 hingga Pasal 64. Pendistribusian buku dilakukan untuk menjamin ketersediaan buku secara merata dan/atau dengan harga murah. Pendistribusian buku dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.


Pasal 60
  1. Pendistribusian Buku dilakukan untuk menjamin ketersediaan Buku secara merata dan/atau dengan harga murah.
  2. Pendistribusian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
  3. Ketentuan mengenai Pendistribusian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 61
  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendistribusikan buku teks utama kepada satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  2. Pendistribusian buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.
Pasal 62

Penjualan Buku secara elektronik di luar buku teks utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 63
  1. Penerbit dilarang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  2. Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
  3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penarikan produk dari peredaran;
    3. pembekuan izin usaha; dan/atau
    4. pencabutan izin usaha.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 64
  1. Penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui Toko Buku dan/atau sarana lain.
  2. Ketentuan mengenai penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks melalui sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bab VIII: Penggunaan Buku

Penggunaan Buku ada dalam BAB VIII UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Gambarannya adalah bahwa buku teks utama wajib digunakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam pembelajaran.

Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat menggunakan:

  1. buku teks pendamping;
  2. buku nonteks yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
  3. buku umum.

Pasal 65
  1. Buku teks utama wajib digunakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam pembelajaran.
  2. Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat menggunakan:
    1. buku teks pendamping;
    2. buku nonteks yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
    3. buku umum.
  3. Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang tidak menggunakan buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penangguhan bantuan pendidikan;
    3. penghentian bantuan pendidikan;
    4. perekomendasian penurunan peringkat dan/atau pencabutan akreditasi;
    5. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
    6. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bab IX: Penyediaan Buku

Menurut UU Sistem Perbukuan, penyediaan buku dapat dilakukan melalui:

  1. penerbitan;
  2. pencetakan ulang;
  3. hibah; atau
  4. impor

Untuk penyediaan buku teks utama untuk keperluan pembelajaran pada setiap satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk penyediaan buku teks pendamping dapat dilakukan oleh masyarakat.


Pasal 66
  1. Penyediaan Buku dapat dilakukan melalui:
    1. penerbitan;
    2. pencetakan ulang
    3. hibah; atau
    4. impor.
  2. Ketentuan mengenai Penyediaan Buku melalui hibah dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 67
  1. Penyediaan buku teks utama untuk keperluan pembelajaran pada setiap satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Penyediaan buku teks pendamping dapat dilakukan oleh masyarakat.

Bab X: Peran Serta Masyarakat

Dalam UU Sistem Perbukuan, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan budaya literasi melalui sistem perbukuan. Selain itu, masyarakat diharapkan berperan serta menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat.


Pasal 68
  1. Masyarakat berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan budaya literasi melalui Sistem Perbukuan.
  2. Masyarakat berperan serta menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat.
  3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bab XI: Pengawasan

Sebagaimana Undang-Undang biasanya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan pun mengatur tentang Pengawasan dalam BAB X Pasal 69.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat melakukan pengawasan atas sistem perbukuan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin agar Sistem Perbukuan terselenggara dengan baik. Sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap substansi buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum. Pengawasan oleh kejaksaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi.


Pasal 69
  1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat melakukan pengawasan atas Sistem Perbukuan.
  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar Sistem Perbukuan terselenggara dengan baik.
  3. Kejaksaan Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap substansi Buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum.
  4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bab XII: Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.


Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.


Ketentuan dalam UU Sistem Perbukuan yang akan diatur Lebih Lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan adalah mengenai:

  1. Buku pendidikan,
  2. Akses dan pembinaan dalam berusaha bagi pencetak,
  3. Akses dan pembinaan dalam berusaha bagi pengembang buku elektronik,
  4. Akses dan pembinaan dalam berusaha bagi penerbit,
  5. Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi penerbit yang tidak memenuhi kewajiban,
  6. Hak dan kewajiban pelaku perbukuan,
  7. Insentif fiskal untuk pengembangan perbukuan,
  8. Standar, kaidah, dan kode etik Penulisan naskah asli Buku,
  9. Standar, kaidah, dan kode etik Penerjemahan Buku,
  10. Standar, kaidah, dan kode etik Penyaduran Buku,
  11. Standar, kaidah, dan kode etik pengeditan Naskah Buku,
  12. Standar, kaidah, dan kode etik pengilustrasian Buku,
  13. Standar, kaidah, dan kode etik pendesainan Buku,
  14. Pendistribusian Buku,
  15. Penyediaan Buku melalui hibah dan impor,
  16. Peran serta masyarakat dalam menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat,
  17. Pengawasan sistem perbukuan.

Ketentuan dalam UU Sistem Perbukuan yang akan diatur Lebih Lanjut dalam Peraturan Menteri

Ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan adalah mengenai:

  1. Pengonversian ke dalam bentuk buku elektronik,
  2. Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran larangan bagi penerbit menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah,
  3. Penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks melalui sarana lain,
  4. Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang tidak menggunakan buku teks utama,
  5. Buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku nonteks.

Jumlah PP dan Permen yang nantinya diterbitkan tidak harus sebanyak yang disebutkan di atas karena beberapa dapat dirumpunkan. Seperti Akses dan pembinaan dalam berusaha bagi pencetak, Akses dan pembinaan dalam berusaha bagi pengembang buku elektronik, Akses dan pembinaan dalam berusaha bagi penerbit dapat dijadikan satu PP.

UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Penjelasan UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan