Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Kementerian Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam Permendag 22 tahun 2021.

Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting mengatur tentang tata cara pelaporan kegiatan usaha perdagangan bagi Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Bapokting adalah singkatan dari Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

KBLI adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting kepada Menteri. Laporan Distribusi Bapokting disampaikan secara lengkap dan benar. Distributor menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pelaporan Bapokting melalui Portal SIPT caranya adalah:

  1. Distributor menyampaikan Laporan Distribusi secara elektronik melalui SIPT.

  2. Dalam penyampaian Laporan Distribusi Bapokting, distributor harus menggunakan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS.

  3. Distributor menggunakan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS untuk masuk portal SIPT.

  4. Penyampaian Laporan Distribusi Bapokting dilakukan dengan mengisi format isian Laporan Distribusi Bapokting pada portal SIPT.

Distributor dalam menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting dilarang melakukan manipulasi data dan informasi terkait Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Kebenaran formal maupun material atas Laporan Distribusi Bapokting yang telah disampaikan oleh Distributor kepada Direktur Jenderal tetap menjadi tanggung jawab Distributor.

Distributor yang tidak menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi administratif. Pengenaan sanksi adminsitratif berupa teguran tertulis dilakukan oleh Menteri melalui direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 oleh Mendag Muhammad Lutfi. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 oleh Ditjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021
tentang
Tata Cara Pelaporan Distribusi
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Lampiran

Berikut adalah Lampiran Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting:

DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

I. BARANG KEBUTUHAN POKOK

NO.BIDANG USAHA
 KODE KBLIJUDUL KBLI
(1)(2)(3)
1.45611Perdagangan Besar Beras
2.46201Perdagangan Besar Padi dan Palawija
3.46315Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
4.46321Perdagangan Besar Daging Saai dan Daging Saai Olahan
5.46322Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
6.46325Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
7.46331Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
8.46206Perdagangan Besar Hasil Perikanan
9.46319Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
10.46339Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
11.46209Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya

II. BARANG PENTING

NO.BIDANG USAHA
 KODE KBLIJUDUL KBLI
(1)(2)(3)
1.46631Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
2.46633Perdagangan besar Genteng, Batu Bata, Rubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
3.46634Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu
4.46636Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
5.46638Perdagangan Besar berbagai Macam Material Bangunan
6.46639Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
7.46652Perdagangan Besar Pupuk dan Agrokimia
8.46610Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas, dan Produce YBDI

Mencabut

Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517).

Latar Belakang

Pertimbangan Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendag 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 39 Nomor 6641, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

  7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

  8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

Isi Permendag 22 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

  2. Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di dalam negeri.

  3. Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang selanjutnya disebut Laporan Distribusi Bapokting adalah laporan pelaku usaha dalam mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

  4. Distributor Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang selanjutnya disebut Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.

  5. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

  6. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

  7. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen.

  8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

  9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan Penyelenggara OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

  10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

  11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

  12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tata cara pelaporan kegiatan usaha perdagangan bagi Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 3

  1. Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting kepada Menteri.

  2. Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lengkap dan benar.

Pasal 4

  1. Kewajiban penyampaian Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi Pelaku Usaha dengan bentuk Distributor sesuai KBLI Perdagangan Besar.

  2. Distributor sesuai KBLI Perdagangan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

  1. Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat pengadaan dan penyaluran paling sedikit mengenai:

    1. stok awal Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

    2. pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

    3. penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

    4. stok akhir Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan

    5. harga jual Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

  2. Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

  3. Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Distributor menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 7

  1. Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal dapat meminta data dan informasi mengenai pengadaan dan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting kepada Distributor.

  2. Distributor wajib memberikan data dan informasi mengenai pengadaan dan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tertentu berada di atas harga acuan atau di bawah harga acuan.

Pasal 8

  1. Distributor dalam menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting dilarang melakukan manipulasi data dan informasi terkait Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

  2. Kebenaran formal maupun material atas Laporan Distribusi Bapokting yang telah disampaikan oleh Distributor kepada Direktur Jenderal tetap menjadi tanggung jawab Distributor.

Pasal 9

  1. Distributor menyampaikan Laporan Distribusi secara elektronik melalui SIPT.

  2. Dalam penyampaian Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), distributor harus menggunakan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS.

  3. Distributor menggunakan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS untuk masuk portal SIPT.

  4. Penyampaian Laporan Distribusi Bapokting dilakukan dengan mengisi format isian Laporan Distribusi Bapokting pada portal SIPT.

Pasal 10

  1. Distributor yang tidak menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif.

  2. Pengenaan sanksi adminsitratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 11

  1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan masa tenggang waktu antara masing- masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

  2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Distributor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri melalui direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga merekomendasikan pencabutan NIB Distributor kepada Lembaga OSS.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian bunyinya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.