Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen

Produsen dapat menunjuk Pelaku Usaha Distribusi untuk mendistribusikan Barang kepada pengecer. Pelaku Usaha Distribusi biasanya adalah Distributor, Distributor Tunggal, Agen, dan Agen Tunggal. Hal ini memerlukan kontrak antara Produsen dan Pelaku Usaha Distribusi. Kontrak atau perikatan ini diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan yaitu Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.

Bagaimana menyusun atau membuat kontrak antara supplier dengan distributor atau agen? Hal itu prinsip-prinsipnya dapat dibaca di bawah dalam Peraturan Menteri ini. Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen ini adalah aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Pada masa ini dimana persaingan usaha semakin bagus. Pembuatan surat kontrak perjanjian atau perikatan dari Prinsipal Supplier atau produsen yang barangnya akan dipasarkan oleh distributor atau agen menjadi sangat penting. Sehingga standar pembuatan kontrak kerja antara produsen dan distributor hingga agen sebaiknnya mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan.

Penunjukan Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal dapat dilakukan oleh Prinsipal Produsen, Prinsipal Supplier berdasarkan persetujuan dari Prinsipal Produsen, perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang perdagangan sebagai Distributor, atau kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing. Distributor atau Distributor Tunggal dapat menunjuk Sub Distributor. Agen dan Agen Tunggal dapat menunjuk Sub Agen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen ditetapkan di Jakarta oleh Mendag Muhammad Lutfi pada 1 April 2021. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen diundangkan pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta oleh Dijen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 280. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 24 tahun 2021
tentang
Perikatan untuk Pendistribusian Barang
oleh Distributor atau Agen

Mencabut

Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.

Latar Belakang

Pertimbangan Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendag 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 39 Nomor 6641, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

  6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

Isi Permendag 24 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

  2. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi dan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keagenan/ kedistributoran Barang yang sudah terdaftar.

  3. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di dalam negeri atau di luar negeri yang menunjuk Distributor atau Agen di dalam negeri untuk melakukan penjualan Barang yang diproduksi, dimiliki atau dikuasai oleh Prinsipal.

  4. Prinsipal Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai Produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi yang dimiliki/dikuasai.

  5. Prinsipal Supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Prinsipal Produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh Prinsipal Produsen.

  6. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan.

  7. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.

  8. Hak Eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh Prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai Distributor Tunggal atau Agen Tunggal.

  9. Distributor Tunggal adalah perusahaan perdagangan yang mendapatkan hak Eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya Distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.

  10. Agen Tunggal adalah perusahaan perdagangan yang mendapatkan hak Eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya Agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.

  11. Sub Distributor adalah perusahaan perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari Distributor atau Distributor Tunggal untuk melakukan pemasaran.

  12. Sub Agen adalah perusahaan perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari Agen atau Agen Tunggal untuk melakukan pemasaran.

  13. Surat Tanda Pendaftaran yang selanjutnya disingkat STP adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah terdaftar sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Sub Distributor, Agen, Agen Tunggal, atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 2

  1. Produsen di dalam negeri dapat menunjuk Pelaku Usaha Distribusi untuk mendistribusikan Barang kepada pengecer.

  2. Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. Distributor;

    2. Distributor Tunggal;

    3. Agen; dan

    4. Agen Tunggal.

Pasal 3

  1. Penunjukan Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal dapat dilakukan oleh:

    1. Prinsipal Produsen;

    2. Prinsipal Supplier berdasarkan persetujuan dari Prinsipal Produsen;

    3. perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang perdagangan sebagai Distributor; atau

    4. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing.

  2. Distributor atau Distributor Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Sub Distributor.

  3. Agen dan Agen Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Sub Agen.

Pasal 4

  1. Dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus menunjuk perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal.

  2. Penunjukan perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris publik.

  3. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Prinsipal Produsen yang diwakilinya di luar negeri.

Pasal 5

  1. Dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing harus menunjuk perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal.

  2. Penunjukan perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris publik.

  3. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Prinsipal Produsen yang diwakilinya di luar negeri.

Pasal 6

  1. Perikatan antara Prinsipal dengan Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal terhadap Barang produksi luar negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris publik dan telah dilengkapi dengan surat keterangan atau legalisir dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara Prinsipal.

  2. Perikatan antara Prinsipal dengan Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal terhadap Barang produksi dalam negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir notaris publik.

  3. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:

    1. nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;

    2. maksud dan tujuan perjanjian;

    3. status keagenan atau kedistributoran;

    4. jenis Barang yang diperjanjikan;

    5. wilayah pemasaran;

    6. hak dan kewajiban masing-masing pihak;

    7. kewenangan;

    8. jangka waktu perjanjian;

    9. cara pengakhiran perjanjian;

    10. cara penyelesaian perselisihan;

    11. hukum yang dipergunakan; dan

    12. tenggang waktu penyelesaian.

  4. Setiap perjanjian yang hanya ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.

Pasal 7

  1. Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu Distributor Tunggal atau Agen Tunggal untuk jenis Barang yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu.

  2. Prinsipal dapat membuat perjanjian dengan satu atau lebih Distributor atau Agen untuk jenis Barang yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu di luar wilayah pemasaran Distributor Tunggal atau Agen Tunggal.

  3. Dalam hal Prinsipal membuat perjanjian lebih dari satu Distributor atau Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal wajib menyebutkan nama Distributor atau Agen yang telah ditunjuk.

  4. Dalam hal terdapat perjanjian lebih dari satu Distributor Tunggal atau Agen Tunggal oleh Prinsipal untuk jenis Barang yang sama dari suatu merek dalam wilayah pemasaran tertentu, STP diberikan kepada pemohon pertama.

Pasal 8

  1. Perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri sebelum masa perjanjian berakhir apabila:

    1. perusahaan dibubarkan;

    2. perusahaan berhenti melakukan kegiatan usahanya;

    3. bangkrut/pailit; dan/atau

    4. disepakati oleh kedua belah pihak.

  2. Apabila pemutusan perjanjian sebagai Distributor Tunggal atau Agen Tunggal yang diikuti dengan penunjukan Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal yang baru oleh Prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, terhadap Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas.

  3. Apabila pemutusan perjanjian sebagai Distributor atau Agen yang diikuti dengan penunjukan Distributor Tunggal atau Agen Tunggal yang baru oleh Prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, terhadap Distributor Tunggal atau Agen Tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas.

  4. Apabila pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal yang baru, Prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai Barang tersebut.

  5. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) belum tercapai penyelesaian secara tuntas dan proses penyelesaian secara tuntas tetap diupayakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan Prinsipal dapat menunjuk Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal yang baru.

Pasal 9

Perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan perjanjian diselesaikan dengan cara:

  1. musyawarah untuk mufakat;

  2. arbitrase; atau

  3. proses peradilan sesuai hukum yang dipergunakan.

Pasal 10

  1. Ketentuan mengenai perikatan untuk pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap perusahaan yang mendistribusikan Barang berupa alat kesehatan dan obat-obatan.

  2. Pendistribusian Barang berupa alat kesehatan dan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.