Perpres 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan

Perpres 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan merupakan Peraturan Presiden baru yang mengganti dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165) dan dinyatakan tidak berlaku.

Perpres 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan memiliki pertimbangan utama untuk menurunkan disparitas harga barang dalam rangka menjamin ketersediaan barang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk kesinambungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan guna mendukung konektivitas logistik antarmoda transportasi, perlu mengatur kembali penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang adalah pelaksanaan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dan menjaga keselamatan serta keamanan transportasi. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dalam Perpres 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 April 2021 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 13 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 99. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan

Mencabut

Perpres 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan mencabut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165).

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan adalah:

  1. bahwa untuk menurunkan disparitas harga barang dalam rangka menjamin ketersediaan barang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk kesinambungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan guna mendukung konektivitas logistik antarmoda transportasi, perlu mengatur kembali penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpercil, terluar, dan perbatasan;

  2. bahwa untuk mempercepat penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan diperlukan program pendukung lainnya;

  3. bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, belum optimal untuk menurunkan disparitas harga barang guna menjamin kesinambungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Teriuar. dan Perbatasan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan, adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

  8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor138);

Isi Perpres 27 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan, bukan format asli:

  1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

  2. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya.

  3. Jaringan Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

  4. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari Bandar Udara asal ke Bandar Udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.

  5. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

  6. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

  7. Angkutan Darat adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruanglalu lintas jalan.

  8. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

  9. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar Udara ke Bandar Udara yang lain atau beberapa Bandar Udara.

  1. Sentra Logistik adalah tempat penyimpanan, pemasaran dan/atau pendistribusian barang secara terintegrasi yang diangkut melalui moda angkutan darat, angkutan laut, atau angkutan udara.

  2. Tol Laut adalah pelaksanaan pelayanan angkutan barang di laut dari Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya dengan menggunakan mekanisme Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

  3. Jembatan Udara adalah pelaksanaan angkutan udara kargo dari Bandar Udara ke Bandar Udara lainnya dan/atau dari Bandar Udara ke Bandar Udara dengan menggunakan mekanisme kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

  4. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan,atau barang yang tidak bertuan.

  5. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang selanjutnya disingkat SKPT adalah pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan.

  6. Perintah Pengapalan (Shipping Instruction) adalah surat yang dibuat oleh pemilik barang atau perusahaan jasa pengurusan transportasi (shipper) yang ditujukan kepada carrier atau kapal (pelayaran) untuk menerima dan memuat muatan yang tertera dalam surat tersebut.

  7. Informasi Muatan dan Ruang Kapal yang selanjutnya disingkat IMRK adalah sistem informasi berbasis aplikasi dalam jaringan yang menginformasikan kapasitas ruang muat di atas kapal yang digunakan untuk proses pemesanan dan pengiriman barang atau muatan.

  8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

  2. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara.

  3. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. barang kebutuhan pokok dan barang penting, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    2. jenis barang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

  4. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk ternak dan ikan serta muatan balik yang berasal dari daerah yang disinggahi oleh angkutan barang di laut, darat, dan udara.

  5. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan:

    1. pengaturan pendistribusian barang; dan

    2. pendataan, pemantauan dan evaluasi jenis, jumlah dan harga barang dari dan ke di masing-masing daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan yang masuk dalam program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut, darat, dan udara dan program pendukungnya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan pengaturan pendistribusian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

  7. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai jenis barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6):

    1. memperhatikan masukan dari Menteri dan Pemerintah Daerah; dan

    2. berkoordinasi dengan menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Pasal 3

Dalam hal masih tersedianya ruang muat kapal Tol Laut, barang pengadaan milik pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau selain barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat diangkut melalui mekanisme Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, dengan dikenakan tarif komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

  1. Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut, darat, dan udara dapat dibentuk Sentra Logistik.

  2. Sentra Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SKPT,Industri Kecil Menengah, Kawasan Industri, Rumah Kita, dan/atau Depo Gerai Maritim.

  3. Sentra Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah.

  4. Penyelenggaraan Sentra Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara melalui mekanisme penugasan oleh menteri sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Angkutan Barang di Laut

Pasal 5

  1. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

    1. melaksanakan pelayaran angkutan barang berdasarkan tarif dan Jaringan Trayek yang ditetapkan oleh Menteri serta diumumkan secara transparan ke dalam portal IMRK;

    2. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri;

    3. menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta angkutan barang;

    4. memenuhi sarana dan prasarana Pelabuhan yang ditetapkan oleh Menteri; dan

    5. mempertimbangkan efisiensi dan kelancaraan angkutan barang.

  2. Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jaringan Trayek utama maupun Jaringan Trayek pendukung sebagai feeder ke Pelabuhan lainnya.

  3. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa subsidi angkutan barang di laut.

Pasal 6

  1. Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut, Pemerintah Pusat menugaskan badan usaha milik negara di bidang angkutan laut.

  2. Menteri memberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

  3. Selain penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menugaskan kepada badan usaha milik negara lainnya di bidang angkutan laut.

  4. Dalam hal terdapat keterbatasan armada untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

Dalam rangka mendukung konektivitas Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut, pemerintah dapat melibatkan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9

  1. Setiap barang yang diangkut melalui Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut wajib dilengkapi dengan Surat Pengapalan (Shipping Instruction).

  2. Ketentuan mengenai Surat Pengapalan (Shipping Instruction) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Angkutan Barang di Darat

Pasal 10

  1. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di darat wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

    1. melaksanakan angkutan barang berdasarkan tarif dan jaringan trayek jalan serta Jaringan Lintas Penyeberangan dengan menggunakan sistem informasi berbasis aplikasi dalam jaringan yang menginformasikan operasional muatan pengiriman barang;

    2. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri;

    3. menjaga keselamatan dan keamanan angkutan barang;

    4. memenuhi sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh Menteri; dan

    5. mempertimbangkan efisiensi dan kelancaraan angkutan barang.

  2. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsidi angkutan barangdi darat.

Pasal 11

  1. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di darat meliputi:

    1. angkutan jalan; dan

    2. Angkutan Penyeberangan.

  2. Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan kepada:

    1. Perum DAMRI untuk angkutan jalan; dan/atau

    2. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk Angkutan Penyeberangan.

  3. Dalam hal terdapat keterbatasan armada untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di darat diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Angkutan Barang di Udara

Pasal 13

  1. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan di udara dilaksanakan melalui program Jembatan Udara.

  2. Program Jembatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan Angkutan Udara perintis Kargo dan subsidi kegiatan Angkutan Udara Kargo.

  3. Penyelenggaraan program Jembatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

    1. kegiatan Angkutan Udara Kargo berdasarkan Rute Penerbangan yang ditetapkan oleh Menteri dan dapat diberikan kompensasi berupa subsidi operasi angkutan udara dan/atau subsidi angkutan bahan bakar minyak;

    2. pelaksana Angkutan Udara Kargo mematuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan angkutan Kargo; dan

    3. Bandar Udara menyediakan fasilitas sesuai dengan peruntukan Angkutan Udara barang/Kargo di Bandar Udara.

Pasal 14

Program Jembatan Udara dilaksanakan oleh Menteri melalui:

  1. penugasan kepada badan usaha milik negara yang bergerak di bidang Angkutan Udara untuk subsidi Angkutan Udara Kargo; dan/atau

  2. proses lelang atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jembatan Udara dapat merupakan kelanjutan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barangdi laut diteruskan melalui angkutan jalan dan/atau Angkutan Penyeberangan ke Bandar Udara terdekat menuju Bandar Udara yang ditetapkan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di udara diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 17

Dalam melaksanakan penugasan dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang, badan usaha milik negara dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik Untuk Angkutan Barang bersumber dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

  3. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

  1. Alokasi anggaran untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan sebagai dasar untuk membuat kontrak dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha lainnya yang akan melaksanakan kewajiban pelayanan publik.

  2. Kontrak dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha lainnya di bidang angkutan ditandatangani segera setelah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

  3. Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit:

    1. para pihak yang melakukan perjanjian;

    2. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas;

    3. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;

    4. nilai atau kontrak perjanjian, serta syarat-syarat pembayaran;

    5. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;

    6. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;

    7. penyelesaian perselisihan; dan

    8. ketentuan mengenai keadaan memaksa.

BAB IV
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS

Pasal 20

  1. Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi mengoordinasikan dan mengawasi Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang serta melaporkan kepadaPresiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

  2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi membentuk gugus tugas (task force).

  3. Gugus tugas (task force) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan kementerian dan lembaga terkait yang menangani Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

Pasal 21

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk:

  1. memberikan dukungan dalam pembinaan dan sosialisasi;

  2. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan Sentra Logistik; dan

  3. melakukan peningkatan perdagangan produk unggulan daerah untuk memaksimalkan muatan balik.

Pasal 22

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan:

  1. melakukan konsolidasi muatan hasil perikanan dan kelautan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;

  2. melakukan sinkronisasi dan optimalisasi fungsi SKPT di daerah dengan Sentra Logistik sebagai program pendukung Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang;

  3. melakukan peningkatan perdagangan hasil perikanan dan kelautan serta menghidupkan industri perikanan nasional, khususnya di Indonesia bagian timur untuk memaksimalkan muatan balik; dan

  4. membantu sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan untuk memanfaatkan program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

Pasal 23

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi:

  1. berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan untuk memberikan masukan mengenai trayek atau Rute Penerbangan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang baik laut, darat, dan udara agar mampu menjangkau daerah perbatasan;

  2. ikut serta dalam melakukan pengawasan distribusi logistik di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan; dan

  3. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam pengawasan distribusi barang pokok dan barang penting, pengawasan harga dan pemberdayaan badan usahamillik daerah atau badan usaha milik desa atau koperasi desa sebagai Sentra Logistik melalui mekanisme kerja sama.

Pasal 24

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah melakukan peningkatan perdagangan hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah untuk memaksimalkan muatan balik.

Pasal 25

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian:

  1. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan konsolidasi muatan hasil tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;

  2. melakukan sinkronisasi dan optimalisasi fungsi lumbung desa, sentra produksi, dan sentra industri daerah dengan Sentra Logistik sebagai program pendukung Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang; dan

  3. melakukan peningkatan perdagangan hasil tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan untuk memaksimalkan muatan balik.

Pasal 26

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian:

  1. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan konsolidasi muatan hasil industri untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;

  2. melakukan sinkronisasi dan optimalisasi fungsi industri daerah dengan Sentra Logistik sebagai program pendukung Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang;

  3. melakukan peningkatan perdagangan hasil industri daerah untuk memaksimalkan muatan balik;

  4. memfasilitasi pemberdayaan dan perkuatan industri angkutan pedesaan dalam rangka produktivitas masyarakatdi daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan; dan

  5. memfasilitasi pemberdayaan industri angkutan perairan dan perkuatan industi perkapalan nasional dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

Pasal 27

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara:

  1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dan Sentra Logistik;

  2. mendorong badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan untuk melakukan berbagai upaya korporasi dalam menekan biaya logistik, termasuk melalui pemberian potongan tarif untuk kelancaran Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan

  3. mendorong badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan untuk melakukan peningkatan perdagangan melalui muatan balik Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

Pasal 28

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri:

  1. memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah agar ikut berpartisipasi aktif memanfaatkan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang melalui program Sentra Logistik daerah;

  2. melakukan konsolidasi perdagangan barang pokok dan barang penting yang dibutuhkan daerah;

  3. mendorong Pemerintah Daerah agar hasil industri daerah dapat dijual ke luar daerah untuk kebutuhan dalam negeri atau ekspor;

  4. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan pengembangan daerah; dan

  5. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan muatan balik.

Pasal 29

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang komunikasi dan informatika:

  1. menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan untuk mendukung Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang; dan

  2. memberikan dukungan dan pembinaan bagi terselenggaranya akses informasi dan pengembangan aplikasi logistik dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

Pasal 30

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan:

  1. memberikan dukungan penganggaran melalui bagian anggaran kementerian atau lembaga dan/atau transfer ke daerah dan dana desa; dan

  2. memberikan insentif pajak pada kawasan Indonesia timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 31

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat memberikan dukungan ketersediaan prasarana berupa infrastruktur yang menjadi akses jalan bagi kelancaran transportasi moda darat, laut, dan udara sesuai kewenangannya:

  1. dukungan transportasi moda darat yaitu dukungan akses pada Sentra Logistik yang telah berupa jalan nasional yang telah ada;

  2. dukungan transportasi moda laut yaitu dukungan akses pada Pelabuhan yang telah siap operasional dan berhierarki utama atau pengumpul sebagai pendukung kegiatan Sentra Logistik sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

  3. dukungan transportasi moda udara yaitu dukungan akses pada Bandar Udara yangtelah siap operasional dan berhierarki pengumpul skala pelayanan primer, sekunder, serta tersier yang berlokasi di ibukota provinsi sebagai pendukung kegiatan Sentra Logistik sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 32

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral memberikan dukungan terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dengan harga yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 33

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

  1. memberikan masukan jenis barang yang diangkut melalui Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang;

  2. membantu melakukan sosialisasi program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah masing-masing;

  3. melakukan pembinaan dan meningkatkan peran badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa atau koperasi desa sebagai Sentra Logistik melalui mekanisme kerja sama dalam penyelenggaraan Sentra Logistik;

  4. ikut melakukan pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang, distribusi barang pokok dan barang penting, pengendalian harga penjualan untuk menekan disparitas harga; dan

  5. melakukan peningkatan perdagangan dengan mendorong pengusaha daerah melalui muatan balik Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

  1. penugasan dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penugasan tersebut; dan

  2. pemilihan penyedia jasa lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak pemilihan penyedia jasa lainnya tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini dan belum diganti berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 April 2021 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 13 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 99. Agar setiap orang mengetahuinya.