Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on January 23, 2018
Pemaksaan Alat Kontrasepsi pada Perempuan Penyandang Disabilitas Mental

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia - HWDI merespon RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekesaran Seksual. RUU PKS - Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Program Legislasi Nasional 2018. HWDI merespon dengan keras tentang pemasangan alat kontrasepsi seksual pada perempuan penyandang disabilitas mental meski dilakukan oleh permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli.

Berikut dibawah ini pernyataan dari HWDI tentang tindak pidana pemaksaan alat kontrasepsi pada penyandang disabilitas mental.


KERTAS KEBIJAKAN:
TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI PADA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah saat ini sedang melakukan pembahasan bersama Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang juga masuk sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. RUU ini disusun sebagai upaya pemenuhan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Namun begitu, dalam Draft RUU PKS per tanggal 23 Oktober 2017 versi DPR masih tertulis ketentuan yang justru menimbulkan dan melegalkan kekerasan seksual. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 104 Draft RUU PKS, yang menyatakan bahwa:
Dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana”.

Pasal tersebut bersifat diskriminatif dan tidak menunjukan adanya kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas. Pembentukan Pasal 104 hanya mempertimbangkan masukan dari kelompok tertentu, serta tidak diimbangi dengan sudut pandang penyandang disabilitas yang justru akan terdampak secara langsung.

Dalam dokumen Daftar Inventaris Masalah (DIM) versi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) disebutkan ada empat hal yang mendasari perumusan Pasal 104 Draft RUU PKS adalah  sebagai berikut:

  1. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi perempuan korban disabilitas tanpa mengurangi penindakan terhadap pelakunya. Orang tua korban tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, mengesampingkan alasan pembenar dan alasan pemaaf seperti yang diatur dalam KUHP;
  2. Rumusan pasal ini tidak untuk membatasi atau mengurangi hak korban disabilitas mental;
  3. Ada korban disabilitas mental yang tidak dapat memberikan keterangan terkait dengan kekerasan seksual yang dialaminya sehingga menyulitkan penangkapan dan penghukuman pelaku. Karena kondisi kerentanannya, korban dapat mengalami kekerasan seksual berulang hingga mengancam kesehatan reproduksinya. Sebagai contoh, korban hamil berulang kali akibat diperkosa berulang kali; dan
  4. Tidak seluruh anggota keluarga adalah pelaku kekerasan seksual. Anggota keluarga, khususnya ibu korban, secara sosial menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan korban dan harus menanggung beban atau dampak perbuatan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut jelas menunjukan adanya ketidakpahaman terkait dengan prinsip anti-diskriminasi terhadap disabilitas, kurang mempertimbangan kondisi riil dilapangan, dan bertentangan dengan sejumlah undang-undang serta Perjanjian Internasional terutama Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Adapun penjabaran dari penolakan terhadap rumusan Pasal  104 dalam RUU PKS tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pasal 104 Draft RUU PKS secara tegas membatasi, bahkan menghilangkan, hak korban kekerasan seksual disabilitas mental untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Secara yuridis, hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa perempuan dengan disabilitas memiliki hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi. Pasal ini menegaskan bahwa pilihan (menerima atau menolak) dari perempuan disabilitas tidak dapat diabaikan dalam pemakaian alat kontrasepsi.  Hal itu senada juga dengan jaminan yang diberikan oleh Pasal 25 huruf d Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang mewajibkan profesional di bidang kesehatan untuk menyediakan perawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas termasuk atas dasar persetujuan yang bebas.
  2. Pemakaian alat kontrasepsi kepada penyandang disabilitas tanpa persetujuan yang bersangkutan merupakan bentuk dari diskriminasi dan kekerasan baru yang akan hadir jika RUU ini disahkan menjadi Undang-undang. Hal itu jelas melanggar prinsip-prinsip dalam pasal 12 ayat (1 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Pasal 16 ayat (1) dan 17 Konvesi Hak Penyandang Disabilitas.
  3. Pasal 104 muncul dari stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental yang dianggap tidak dapat memberikan keterangan, sehingga memunculkan kekhawatirkan adanya pemerkosaan berulang. Realitas bahwa penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam berkomunikasi adalah karena tidak disediakan pendampingan yang layak bagi penyandang disabilitas yang memahami cara berkomunikasinya. Selain itu, apabila penyandang disabilitas mental mampu memberikan keterangan, tetapi cenderung tidak dipercaya karena adanya stigma negatif dari pihak penerima informasi.
  4. Kendala komunikasi juga menyebabkan penyandang disabilitas tidak diberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Justifikasi negatif juga kerap dilekatkan terhadap keterangan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.
  5. Tanggungjawab orang tua terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual terjadi pada semua kasus, tidak hanya pada anak disabilitas mental. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan korban harus setara kepada siapapun, khususnya antara korban anak perempuan dan anak perempuan disabilitas. 
  6. Pilihan pemasangan alat kontrasepsi sebagai solusi dari upaya penghilangan kekerasan seksual juga keliru. Upaya ini justru cenderung akan memicu terjadinya kekerasan seksual berulang terhadap penyandang disabilitas dengan hilangnya resiko kehamilan pada korban. Selain itu, Tanpa ada ketentuan itu pun, dalam praktiknya, sudah banyak perlakuan diskriminasi dan pemaksaan dilakukan dalam pemasangan alat kontrasepsi secara paksa terhadap penyandang disabilitas mental, termasuk terhadap korban kekerasan seksual.
  7. Penerapan ketentuan Pasal 104 RUU PKS dapat berpotensi menimbulkan Legalisasi terhadap pemasangan alat kontrasepsi secara paksa terhadap disabilitas mental di panti rehabilitasi oleh keluarga, petugas panti rehabilitasi, petugas rumah sakit, atau petugas Puskesmas. Sehingga menghilangkan hak otonomi penyandang disabilitas terhadap tubuhnya sendiri dan merupakan kekerasan.

Dalam hal ini kami setuju bahwa upaya pemulihan terhadap korban kekerasan seksual, terutama pada penyandang disabilitas mental, tidak boleh menjadi beban tunggal dari keluarga atau orangtua. Oleh karena itu, solusi yang harus dikemukakan adalah memunculkan peran Pemerintah yang wajib ikut bertanggungjawab dalam pemulihan korban kekerasan seksual, dan juga penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas mental yang menjadi korban kekerasan seksual. Kewajiban Pemerintah dalam pemulihan korban yang dimaksdu sudah diatur dalam Pasal lain di Draft RUU PKS yaitu pada Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 40.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami merekomendasikan kepada DPR dan Pemerintah untuk menghapus keseluruhan Pasal 104 dari Draft RUU PKS.

******

Pasal 5 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa “Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak: b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi. Lihat, Indonesia, Undang-undang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871.

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on the Rights for Person with Disabilities (CRPD) sudah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 25 huruf d Konvesi Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “Mewajibkan para profesional di bidang kesehatan untuk menyediakan perawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas sebagaimana tersedia kepada orang-orang lain, termasuk atas dasar free and informed consent dengan cara, inter alia, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, martabat, kemandirian, dan kebutuhan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penerapan standar etika untuk layanan kesehatan pemerintah dan swasta.”

Pasal 12 ayat (1) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan bahwa “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984.

Pasal 16 ayat (1) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, “Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah-langkah yang tepat di bidang legislatif, administratif, sosial, pendidikan dan langkah-langkah lainnya untuk mencegah penyandang disabilitas dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena, termasuk tindakan yang berbasis gender, baik di dalam maupun di luar kediamannya

Hal itu menjadi fenomena global dan tercatat dalam Laporan Special Rapporteur untuk Hak Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa, “Girls and young women with disabilities are neither seen to be in need of information about their sexual and reproductive health and rights and available services, nor seen as competent to make decisions about their sexual and reproductive lives. Moreover, as many girls and young women with more severe impairments live at home or in institutions, often completely dependent on or controlled by others, they are denied the full exercise of their autonomy and privacy, whether that is intentional or not. Consequently, many girls and young women with disabilities lack the basic knowledge and support required to protect themselves from sexual abuse, unwanted pregnancy and sexually transmitted infections, and are not equipped to make informed decisions about their own bodies, health and lives.”, (terjemahan: “Anak perempuan dan remaja putri penyandang disabilitas tidak terlihat membutuhkan informasi tentang kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi dan hak mereka dan layanan yang tersedia, juga tidak kompeten untuk membuat keputusan tentang kehidupan seksual dan reproduksi mereka. Selain itu, karena banyak anak perempuan dan remaja putri yang memiliki gangguan lebih berat maka harus tinggal di rumah atau di suatu institusi, yang seringkali sepenuhnya bergantung pada atau dikendalikan oleh orang lain, mereka menolak untuk memberikan otonomi dan privasi sepenuhnya kepada penyandnag disabilitas, apakah disengaja atau tidak. Akibatnya, banyak anak perempuan dan remaja putri penyandang cacat tidak memiliki pengetahuan dasar dan dukungan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari pelecehan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual, dan tidak dilengkapi untuk membuat keputusan mengenai tubuh, kesehatan dan kehidupan mereka sendiri.”). Lihat, United Nations General Assembly, Sexual and Reproductive Health and Rights of Girls and Young Women with Disabilities, didistribusikan pada 14 July 2017, hlm. 7-8.