Permen PUPR 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan

Permen PUPR 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan adalah Peraturan Menteri PUPR untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85R Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Konstruksi dalam Permen PUPR 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Kegagalan Bangunan dalam Permen PUPR 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan maksudnya adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli adalah norma, etika, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang didasarkan pada nilai dan budaya kerja sebagai Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya maupun menjalani kehidupan pribadi yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Penilai Ahli.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan ditetapkan Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 1 April 2021.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 285. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan

Latar Belakang

Pertimbangan Permen PUPR 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85R Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen PUPR 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

  6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

Isi Permen PUPR tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENILAI AHLI, KEGAGALAN BANGUNAN, DAN PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.

  2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

  3. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.

  4. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

  5. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

  6. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.

  7. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

  8. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.

  9. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.

  10. Pemilik Bangunan yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan.

  11. Pengelola adalah unit organisasi atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional bangunan, pelaksanaan pengoperasian, dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.

  12. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

  13. Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.

  14. Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli adalah norma, etika, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang didasarkan pada nilai dan budaya kerja sebagai Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya maupun menjalani kehidupan pribadi yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Penilai Ahli.

  15. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

  16. Sertifikat Penilai Ahli yang selanjutnya disingkat SPA adalah tanda bukti pengakuan kompetensi Penilai Ahli yang diberikan kepada calon Penilai Ahli yang lulus uji kompetensi Penilai Ahli.

  17. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.

  18. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.

  19. Registrasi Penilai Ahli yang selanjutnya disebut pencatatan Penilai Ahli adalah kegiatan mencatat Penilai Ahli sesuai dengan hasil uji kompetensi dan penetapan pengurus LPJK.

  20. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.

  21. Laporan Kejadian Kegagalan Bangunan adalah laporan mengenai kejadian Kegagalan Bangunan yang diterima oleh Menteri melalui LPJK dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan.

  22. Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan adalah laporan hasil pengumpulan dan pengolahan informasi secara berkeahlian terhadap kejadian Kegagalan Bangunan.

  23. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

  24. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

  25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II
PENILAI AHLI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Penilai Ahli yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan terdiri atas:

  1. orang perseorangan;

  2. kelompok; atau

  3. lembaga.

Pasal 3

  1. Menteri berwenang dan bertanggung jawab terhadap:

    1. pelaksanaan pencatatan Penilai Ahli; dan

    2. penetapan penugasan Penilai Ahli yang tercatat dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.

  2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPJK.

  3. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPJK berwenang melaksanakan:

    1. menerima laporan terjadinya Kegagalan Bangunan;

    2. pendaftaran calon Penilai Ahli;

    3. pelatihan calon Penilai Ahli;

    4. uji kompetensi Penilai Ahli; dan

    5. pembinaan Penilai Ahli.

Bagian Kedua
Tugas, Hak dan Kewajiban, dan Wewenang Penilai Ahli

Pasal 4

Tugas Penilai Ahli dalam penilaian kejadian Kegagalan Bangunan, meliputi:

  1. menetapkan tingkat pemenuhan terhadap ketentuan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;

  2. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;

  3. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;

  4. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi;

  5. menetapkan besaran kerugian keteknikan, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab;

  6. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian;

  7. melaporkan hasil penilaiannya kepada penanggung jawab bangunan dan Menteri melalui LPJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan

  8. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

Pasal 5

Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya berhak:

  1. berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait;

  2. memperoleh kompensasi, perlindungan dan fasilitas keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dari para pihak;

  3. menghentikan kegiatan investigasi dan penelitiannya, serta segera melaporkan segala sesuatu kepada pemberi tugas mengenai ancaman dan gangguan keamanan, keselamatan, dan kesehatan selama proses kerja;

  4. menjelaskan baik lisan maupun tulisan segala sesuatu penemuan bukti yang didapat dari hasil penilaian Kegagalan Bangunan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya kepada para pihak; dan

  5. mendapatkan pengawalan dan perlindungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bila diperlukan, untuk memasuki lokasi kejadian.

Pasal 6

Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib:

  1. menjunjung tinggi nilai:

    1. independensi;

    2. profesionalitas;

    3. keadilan;

    4. kepastian hukum;

    5. kemanfaatan;

    6. kerahasiaan;

    7. kejujuran; dan

    8. objektif

  2. menjalankan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli;

  3. menolak penugasan sebagai Penilai Ahli apabila terdapat benturan kepentingan pada Kegagalan Bangunan yang dinilai dengan memberikan alasan secara tertulis;

  4. melakukan peningkatan/pengembangan pengalaman profesional sebagai Penilai Ahli; dan

  5. tidak menyalahgunakan SPA dalam proses peradilan dan/atau untuk keperluan pribadi.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya, Penilai Ahli berwenang:

  1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;

  2. meminta data yang diperlukan;

  3. melakukan pengujian yang diperlukan; dan

  4. memasuki lokasi pekerjaan tempat terjadinya Kegagalan Bangunan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran, Pelatihan, Uji Kompetensi, dan Pencatatan
Penilai Ahli

Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Penilai Ahli

Pasal 8

  1. Pendaftaran sebagai calon Penilai Ahli dilakukan setiap saat dan disampaikan kepada LPJK melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

  2. Informasi terkait pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi, media massa nasional, dan media sosial.

  3. Informasi pendaftaran melalui media massa nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum proses uji kompetensi.

  4. Pendaftaran calon Penilai Ahli dilaksanakan dengan pengisian formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan pendaftaran.

  5. LPJK melakukan verifikasi dan validasi persyaratan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

  6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, LPJK memberitahukan kepada pemohon melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.

  7. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi dan validasi ditetapkan sebagai calon Penilai Ahli oleh LPJK dan diumumkan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

  8. Tata cara pendaftaran, verifikasi dan validasi, dan penetapan calon Penilai Ahli tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

  1. Setiap pemohon yang mengajukan diri menjadi calon Penilai Ahli harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

  2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. warga negara Indonesia dan berdomisili di dalam wilayah Indonesia;

    2. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat pendaftaran sebagai calon Penilai Ahli;

    3. tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus dalam partai politik;

    4. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan

    5. tidak terlibat dalam tindak pidana kejahatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

  3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan Klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan dengan subkualifikasi paling rendah ahli madya atau jenjang 8 (delapan) dan/atau insinyur profesional madya;

    2. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sebagai perencana, pelaksana dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan Klasifikasi dari bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;

    3. mampu bekerja secara profesional, jujur, objektif, dan independen;

    4. memiliki pemahaman terhadap standar konstruksi, regulasi jasa konstruksi, keprofesian, dan peraturan perundang-undangan dan aspek hukum lainnya terkait Kegagalan Bangunan;

    5. melampirkan surat pengantar dari pimpinan asosiasi profesi pemohon untuk menjadi Penilai Ahli;

    6. diutamakan mempunyai Sertifikat Kompetensi Kerja konstruksi paling rendah pada jenjang jabatan ahli madya Keselamatan Konstruksi atau jenjang 8 (delapan) dan/atau telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;

    7. diutamakan memiliki latar belakang:

      1. pengetahuan atau pendidikan di bidang forensic engineering yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat nasional/ internasional; dan

      2. pengalaman dalam investigasi Kegagalan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan.

    8. bersedia menandatangani pakta komitmen penugasan sebagai Penilai Ahli.

Paragraf 2
Pelatihan Calon Penilai Ahli

Pasal 10

  1. Calon Penilai Ahli yang sudah ditetapkan oleh LPJK harus mengikuti pelatihan calon Penilai Ahli yang dilaksanakan oleh LPJK.

  2. Calon Penilai Ahli yang telah mengikuti pelatihan akan mendapatkan surat tanda tamat pelatihan yang diterbitkan oleh LPJK.

  3. Pelatihan dilakukan dalam bentuk teori dan praktik berupa pemahaman materi, diskusi, dan praktik penilaian Kegagalan Bangunan yang didukung oleh peralatan investigasi.

  4. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada ketentuan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. LPJK dalam melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pakar dan/atau lembaga/institusi yang berkompeten di bidangnya.

  6. Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh Sertifikat Kompetensi Kerja pada jabatan ahli utama atau jenjang 9 (sembilan), dan/atau insinyur profesional utama dan/atau memiliki pengalaman di bidang Jasa Konstruksi paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

  7. Pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Uji Kompetensi Penilai Ahli

Pasal 11

  1. Setiap pemohon yang mendapatkan surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus mengikuti uji kompetensi Penilai Ahli.

  2. Uji kompetensi Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian manajerial, psikologi, dan keteknikan.

  3. Uji kompetensi Penilai Ahli diselenggarakan 2 (dua) kali setiap tahunnya, dan/atau sesuai kebutuhan Penilai Ahli berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan.

  4. Uji kompetensi dilakukan oleh LPJK dengan membentuk tim uji kompetensi Penilai Ahli.

  5. Dalam hal uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPJK dapat bekerja sama dengan lembaga lain dan/atau pakar yang memiliki kompetensi di bidangnya.

  6. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

  1. Setiap calon Penilai Ahli yang telah lulus uji kompetensi Penilai Ahli berhak mendapatkan SPA.

  2. SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua LPJK.

  3. Jangka waktu berlaku SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya.

Paragraf 4
Pencatatan Penilai Ahli

Pasal 13

  1. Penilai Ahli yang telah mendapatkan SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dicatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

  2. LPJK melaporkan daftar Penilai Ahli yang tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

  3. Pelaporan oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2 (dua) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Paragraf 5
Perpanjangan Sertifikat Penilai Ahli

Pasal 14

  1. Penilai Ahli dapat mengajukan permohonan perpanjangan SPA kepada LPJK dengan mengisi formulir.

  2. Setiap Penilai Ahli yang akan mengajukan perpanjangan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan catatan pengalaman pelatihan dan pengembangan kompetensi Penilai Ahli, termasuk pengalaman profesional.

  3. Pelatihan dan pengembangan kompetensi Penilai Ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) diselenggarakan oleh LPJK maupun institusi atau pihak lain terkait yang kompeten dalam pengembangan Jasa Konstruksi.

  4. Batas usia Penilai Ahli yang akan mengajukan perpanjangan SPA paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) tahun dan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter.

  5. Tata cara perpanjangan SPA oleh LPJK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Bagian Keempat
Pembinaan Penilai Ahli

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

LPJK melakukan pembinaan Penilai Ahli yang meliputi pemberdayaan dan pengawasan.

Paragraf 2
Pemberdayaan Penilai Ahli

Pasal 16

  1. Pemberdayaan Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi Penilai Ahli.

  2. Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK dapat bekerja sama dengan institusi lain yang kompeten dalam melaksanakan pengembangan kompetensi.

  3. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. pelatihan formal; dan

    2. kegiatan pembekalan.

  4. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. pelaksanaan pendidikan formal;

    2. pelaksanaan pendidikan non-formal;

    3. pelaksanaan pertemuan profesi;

    4. pelaksanaan seminar atau lokakarya;

    5. pelaksanaan sayembara atau kompetisi;

    6. penyusunan paparan dan karya tulis; dan

    7. penemuan atau inovasi yang dipatenkan.

  5. Pelatihan dan pengembangan kompetensi dapat dilakukan dalam bentuk praktik dan teoritis yang mencakup materi terkait manajerial dan teknik.

  6. Hasil dari keikutsertaan Penilai Ahli dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi dicatat dan dimutakhirkan oleh LPJK.

  7. Pemberdayaan Penilai Ahli tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Pengawasan Penilai Ahli

Pasal 17

  1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi pemantauan, evaluasi, dan pemberian sanksi Penilai Ahli.

  2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap:

    1. tugas Penilai Ahli dalam pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan; dan

    2. penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli.

  3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penilai Ahli dalam hal melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli.

  4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

    1. persiapan;

    2. pelaksanaan;

    3. pelaporan; dan

    4. tindak lanjut

  5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

  1. Penilai Ahli yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diberikan sanksi administratif.

  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. peringatan tertulis;

    2. tidak diberikan penugasan;

    3. pemberhentian dari tugas; dan/atau

    4. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

  3. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas Penilai Ahli;

    2. pemalsuan dokumen;

    3. pemalsuan data;

    4. keberpihakan;

    5. penyuapan;

    6. penipuan; dan/atau

    7. penekanan, ancaman, dan/atau intervensi.

Paragraf 2
Tahapan Pemberian Sanksi

Pasal 19

  1. LPJK menerima laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Penilai Ahli saat:

    1. melaksanakan tugas; atau

    2. tidak sedang melaksanakan tugas.

  2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Penilai Ahli yang dilaporkan, pelapor, dan/atau pihak lain terkait.

  3. Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan identitas diri dan jenis pelanggaran secara tertulis kepada LPJK.

  4. LPJK melakukan rapat pengurus LPJK untuk merekomendasikan sanksi administratif atas pelanggaran Penilai Ahli yang telah terklarifikasi dan terkonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  5. Rapat pengurus LPJK sebagaimana pada ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya laporan pelanggaran oleh Penilai Ahli.

  6. Berdasarkan rekomendasi dari LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menetapkan pengenaan sanksi administratif.

  7. Pengenaan sanksi atas pelanggaran saat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:

    1. Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penilai Ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi kewajiban secara profesional dan menjadi bagian dari salah satu pihak, dan/atau melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli.

    2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penilai Ahli tidak menjalankan kewajiban bekerja secara profesional dan menjadi bagian dari salah satu pihak, dan/atau melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli, diberikan sanksi pemberhentian dari tugas.

    3. Penilai Ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan kewajiban bekerja secara profesional dan menjadi bagian dari salah satu pihak, dan/atau melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli sebanyak 3 (tiga) kali penugasan dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

  8. Pengenaan sanksi atas pelanggaran tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:

    1. Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penilai Ahli yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli.

    2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penilai Ahli melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli, dikenakan sanksi berupa tidak diberikan penugasan sebagai Penilai Ahli selama 1 (satu) tahun.

    3. LPJK melakukan evaluasi terhadap Penilai Ahli yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk dapat ditetapkan menjalankan tugas kembali sebagai Penilai Ahli.

    4. Penilai Ahli yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Pasal 20

  1. Penilai Ahli yang sudah dikeluarkan dari daftar pencatatan Penilai Ahli harus mengajukan permohonan pendaftaran kembali sebagai calon Penilai Ahli.

  2. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu)tahun sejak dikeluarkan dari daftar pencatatan Penilai Ahli.

Paragraf 3
Keberatan

Pasal 21

  1. Penilai Ahli yang keberatan dengan sanksi yang diberikan oleh Menteri, dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dengan menyertakan bukti pendukung.

  2. Menteri dapat menolak atau menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Dalam hal Menteri menolak pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan pemberian sanksi oleh Menteri tetap berlaku.

  4. Dalam hal Menteri menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan pemberian sanksi tersebut.

  5. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final.

Pasal 22

Pemberian sanksi administratif tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
KEGAGALAN BANGUNAN

Pasal 23

  1. Kegagalan Bangunan dinilai dan ditetapkan berdasarkan kriteria dan tolok ukur.

  2. Kriteria dan tolok ukur sebagaimana ayat (1) mencakup:

    1. aspek struktural; dan

    2. aspek fungsional.

  3. Aspek struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

    1. kekuatan;

    2. stabilitas;

    3. durabilitas; dan

    4. spesifikasi material.

  4. Aspek fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kemudahan layanan.

  5. Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN

Pasal 24

Penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. pelaporan kejadian Kegagalan Bangunan;

  2. penugasan Penilai Ahli;

  3. pembuatan perjanjian kerja;

  4. pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan; dan

  5. pelaporan hasil penilaian.

Bagian Kesatu
Pelaporan Kejadian Kegagalan Bangunan

Pasal 25

  1. Pengguna Jasa, Pemilik/penanggung jawab Bangunan, Pengelola Bangunan dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan.

  2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang terdampak langsung akibat Kegagalan Bangunan.

  3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui LPJK dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender setelah terjadi Kegagalan Bangunan.

  4. Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila Kegagalan Bangunan mengakibatkan kerugian dan/atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk dalam penunjukan Penilai Ahli dan penilaian Kegagalan Bangunan.

  5. Laporan kejadian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. identitas pelapor;

    2. nama bangunan;

    3. pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan;

    4. lokasi detil bangunan;

    5. jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;

    6. waktu kejadian Kegagalan Bangunan; dan

    7. foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.

  6. LPJK melakukan verifikasi atas laporan kejadian Kegagalan Bangunan.

  7. Pelaporan kejadian Kegagalan Bangunan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penugasan Penilai Ahli

Paragraf 1
Kriteria Penugasan Penilai Ahli

Pasal 26

  1. Penugasan sebagai Penilai Ahli ditetapkan oleh LPJK.

  2. Penugasan sebagai Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan berdasarkan:

    1. Laporan Kejadian Kegagalan Bangunan dari Pengguna Jasa, Pemilik/penanggung jawab bangunan, Pengelola Bangunan dan/atau pihak lain yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kepada LPJK; dan

    2. permintaan Menteri kepada LPJK.

  3. Penugasan Penilai Ahli sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

    1. bersedia ditugaskan menjadi Penilai Ahli;

    2. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan Klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan dengan subkualifikasi paling rendah ahli madya atau jenjang 8 (delapan) dan/atau insinyur profesional madya; dan

    3. diutamakan Penilai Ahli yang berlokasi terdekat dengan kejadian Kegagalan Bangunan.

  4. Penugasan Penilai Ahli yang dilakukan secara kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri dari ketua dan anggota.

  5. Kelompok harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

    1. setiap personil dalam kelompok bersedia ditugaskan menjadi Penilai Ahli berdasarkan penetapan; dan

    2. ketua kelompok harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja konstruksi pada jabatan ahli utama atau jenjang 9 (sembilan) dan/atau insinyur profesional utama dan/atau berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun di bidang sesuai dengan Klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan.

  6. Penugasan penilaian Kegagalan Bangunan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan oleh LPJK.

  7. LPJK dalam melaksanakan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat bekerja sama dengan pihak lain terkait.

  8. Penugasan Penilai Ahli oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan mengenai kejadian Kegagalan Bangunan.

Paragraf 2
Tahapan Penugasan Penilai Ahli

Pasal 27

Penugasan sebagai Penilai Ahli dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

  1. LPJK menugaskan Penilai Ahli sesuai kompetensi dengan Klasifikasi Kegagalan Bangunannya berdasarkan Laporan Kejadian Kegagalan Bangunan yang sudah terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

  2. LPJK menunjuk Penilai Ahli perorangan atau kelompok untuk melakukan penilaian Kegagalan Bangunan;

  3. Penilai Ahli yang ditunjuk sebagaimana huruf b menyampaikan surat penerimaan atau penolakan atas penunjukkan sebagai Penilai Ahli secara tertulis kepada LPJK paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal penunjukkan;

  4. LPJK melakukan penetapan penugasan Penilai Ahli melalui surat penugasan yang ditembuskan kepada Menteri;

  5. surat penugasan Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Penilai Ahli yang bertugas dan ditembuskan kepada pelapor dan/atau pihak terkait lainnya;

  6. Pengguna Jasa atau Pemilik/penanggung jawab Bangunan, menyusun perjanjian kerja penilaian Kegagalan Bangunan dengan Penilai Ahli yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Paragraf 3
Pembahasan Laporan Kejadian Kegagalan Bangunan

Pasal 28

  1. LPJK memfasilitasi pembahasan Laporan Kejadian Kegagalan Bangunan yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) bersama dengan Penilai Ahli yang ditugasi untuk melaksanakan penilaian Kegagalan Bangunan.

  2. Pembahasan laporan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gambaran umum tentang:

    1. Kegagalan Bangunan;

    2. lingkup penugasan;

    3. waktu penugasan; dan

    4. tahapan pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan.

Paragraf 4
Perjanjian Kerja

Pasal 29

  1. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f merupakan dokumen perjanjian yang mengatur hubungan kerja antara:

    1. Pengguna Jasa dan Penilai Ahli; atau

    2. Pemilik/penanggung jawab bangunan dan Penilai Ahli.

  2. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. nama dan alamat lengkap para pihak;

    2. lingkup penugasan;

    3. waktu pelaksanaan penugasan;

    4. biaya pelaksanaan penugasan;

    5. penanggung jawab biaya pelaksanaan penugasan; dan

    6. tanda tangan para pihak.

  3. Selain menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, Penilai Ahli juga harus menandatangani pakta integritas.

  4. Penyiapan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5
Biaya Penilai Ahli

Pasal 30

  1. Biaya Penilai Ahli meliputi:

    1. honorarium Penilai Ahli;

    2. biaya perjalanan dan biaya akomodasi yang dikeluarkan Penilai Ahli;

    3. biaya tenaga ahli dan pendukung lainnya yang diperlukan dalam penilaian ahli;

    4. biaya pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan dalam penilaian ahli; dan

    5. biaya administrasi yang meliputi pengadaan dokumen, sewa peralatan, dan pengadaan alat pelindung diri.

  2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan berdasarkan penetapan Penilai Ahli.

  3. Dalam hal pihak yang bertanggung jawab belum ditetapkan, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan terlebih dahulu kepada Pengguna Jasa dan/atau Pemilik/penanggung jawab bangunan yang dituangkan dalam perjanjian kerja penilaian Kegagalan Bangunan.

  4. Ketentuan mengenai besaran tarif biaya Penilai Ahli ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penilaian Kegagalan Bangunan

Pasal 31

  1. Penilaian terhadap kejadian Kegagalan Bangunan dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Penilai Ahli.

  2. Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama atau dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung lainnya.

  3. Penilaian Kegagalan Bangunan dilaksanakan dengan cara:

    1. pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan;

    2. identifikasi Kegagalan Bangunan;

    3. investigasi Kegagalan Bangunan;

    4. analisis penyebab Kegagalan Bangunan;

    5. penilaian besaran ganti kerugian;

    6. penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan; dan

    7. penyusunan dan penyampaian laporan.

Paragraf 1
Pemeriksaan Dokumen Legalitas
dan/atau Perizinan Objek Bangunan

Pasal 32

  1. Pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan:

    1. perencanaan kegiatan;

    2. identifikasi dan pemeriksaan dokumen legalitas;

    3. pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait; dan

    4. penyediaan peralatan pendukung.

  2. Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan:

    1. jadwal kerja;

    2. rencana kebutuhan tenaga ahli; dan

    3. rencana kebutuhan sumber daya lain.

  3. Penyusunan jadwal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

    1. prosedur/tahapan pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan;

    2. waktu kunjungan lapangan;

    3. koordinasi dengan pihak terkait;

    4. pemeriksaan terhadap objek Kegagalan Bangunan;

    5. pengujian terhadap objek Kegagalan Bangunan;

    6. analisis terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian; dan

    7. pembuatan dan penyampaian laporan.

  4. Prosedur/tahapan pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat daftar kerja pelaksanaan pemeriksaan Kegagalan Bangunan.

  5. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

    1. menetapkan atau menentukan klasifikasi tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang diperlukan; dan

    2. membuat daftar tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan bidang subklasifikasi bangunan yang mengalami kegagalan.

  6. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

    1. membuat daftar jenis peralatan untuk pemeriksaan dan pengujian yang dibutuhkan di lapangan; dan

    2. membuat daftar alat pelindung diri dan alat pelindung kerja.

  7. Identifikasi dan pemeriksaan dokumen legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

    1. persiapan pengumpulan data; dan

    2. identifikasi dan pemeriksaan dokumen.

  8. Persiapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:

    1. menyusun daftar simak dokumen yang dibutuhkan meliputi:

      1. perencanaan dan pendanaan;

      2. perancangan konstruksi;

      3. perizinan;

      4. data runtut waktu pencatatan kesehatan dari bangunan;

      5. pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

      6. gambar terbangun;

      7. pengawasan pekerjaan konstruksi;

      8. penerapan SMKK;

      9. pengoperasian dan pemeliharaan; dan

      10. data perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi stabilitas maupun fungsi bangunan.

    2. menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara kepada narasumber yang ada di lapangan;

    3. menyusun daftar simak standar prosedur;

    4. menyusun daftar simak alat uji; dan

    5. menyusun rencana pembagian tugas antara Penilai Ahli dengan tenaga ahli (jika ada).

  9. Identifikasi dan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) meliputi kegiatan:

    1. pengumpulan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan yang mengalami kegagalan; dan

    2. pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan yang mengalami kegagalan.

  10. Pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disesuaikan dengan keabsahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  11. Kerja sama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan antara Penilai Ahli dengan pihak terkait lainnya.

  12. Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:

    1. pihak pemerintah/penyelenggara infrastruktur;

    2. Pengelola Bangunan;

    3. lembaga atau institusi;

    4. perguruan tinggi;

    5. kepolisian negara republik indonesia;

    6. laboratorium;

    7. tenaga ahli lainnya yang diperlukan; dan/atau

    8. komite dan komisi yang dibentuk oleh Menteri atau yang mempunyai tugas dalam pemeriksaan dan pengujian bangunan.

  13. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (11) meliputi:

    1. pengumpulan dokumen dan data;

    2. pengumpulan data perizinan;

    3. fasilitasi/layanan sarana peralatan dan laboratorium uji;

    4. pelibatan pakar; dan

    5. pengajuan izin memasuki wilayah dan perlindungan keamanan.

  14. Penyediaan peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

    1. dokumen daftar simak;

    2. formulir prosedur teknis sesuai dengan aspek keruntuhan bangunan dan/atau fungsional bangunan;

    3. peralatan uji portable;

    4. alat pelindung diri dan alat pelindung kerja; dan

    5. peralatan khusus seperti drone.

Paragraf 2
Identifikasi Kegagalan Bangunan

Pasal 33

  1. Identifikasi Kegagalan Bangunan merupakan kegiatan pencarian data primer dan sekunder yang meliputi:

    1. gambaran kondisi lapangan lokasi Kegagalan Bangunan;

    2. pernyataan dari pihak terkait; dan

    3. pengujian terhadap komponen struktur dan nonstruktur bangunan dengan menggunakan peralatan untuk pengamatan.

  2. Gambaran kondisi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi dokumen dalam bentuk visual dan pengamatan langsung di lapangan.

  3. Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

    1. Pengguna Jasa;

    2. instansi terkait;

    3. Pemilik Bangunan;

    4. Pengelola bangunan;

    5. Penyedia Jasa konsultansi perancangan Konstruksi;

    6. Penyedia Jasa pelaksanaan pekerjaan Konstruksi;

    7. Penyedia Jasa konsultansi pengawasan dan/atau manajemen Konstruksi;

    8. pemasok;

    9. rantai pasok;

    10. aplikator;

    11. operator;

    12. penanggung jawab operasi;

    13. mandor;

    14. tukang;

    15. saksi fakta; dan

    16. masyarakat umum.

Paragraf 3
Investigasi Kegagalan Bangunan

Pasal 34

  1. Investigasi Kegagalan Bangunan paling sedikit dilaksanakan dengan:

    1. penentuan indikasi terhadap komponen struktur dan nonstruktur bangunan; dan

    2. pengujian terhadap komponen struktur dan nonstruktur bangunan dengan menggunakan peralatan untuk pengamatan.

  2. Hasil investigasi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang disepakati bersama antara Penilai Ahli dengan Pengguna Jasa/Pemilik Bangunan/Pengelola bangunan/penanggung jawab bangunan dan Penyedia Jasa.

  3. Isi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penetapan Kegagalan Bangunan dari aspek:

    1. keruntuhan bangunan; dan/atau

    2. fungsional bangunan.

  4. Berita acara hasil investigasi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4
Analisis Penyebab Kegagalan Bangunan

Pasal 35

  1. Analisis penyebab Kegagalan Bangunan paling sedikit dilaksanakan dengan:

    1. membandingkan antara hasil pengujian dengan dokumen kontrak dan data sekunder lainnya yang dikumpulkan;

    2. melakukan analisis perubahan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya Kegagalan Bangunan; dan

    3. melakukan analisis tingkat pemenuhan ketentuan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

  2. Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kesimpulan dalam menentukan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan.

Paragraf 5
Penilaian Besaran Ganti Kerugian

Pasal 36

  1. Penilaian besaran ganti kerugian yang diakibatkan kejadian Kegagalan Bangunan meliputi kegiatan:

    1. penghitungan besaran ganti rugi; dan

    2. penetapan jangka waktu pembayaran ganti rugi.

  2. Penghitungan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

    1. penghitungan besaran kerugian keteknikan;

    2. penghitungan besaran kerugian finansial yang dialami oleh pihak ketiga selain Pengguna jasa dan Penyedia jasa; dan/atau

    3. penghitungan kerugian ekonomi yang dialami oleh Pengguna Jasa atau Pemilik bangunan/ penanggung jawab bangunan.

  3. Usulan besaran ganti kerugian ditetapkan berdasarkan jumlah penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara.

  4. Ganti rugi yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan laporan dari Penilai Ahli.

  5. Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

  6. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6
Penetapan Penanggung Jawab Kegagalan Bangunan

Pasal 37

  1. Penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli dilakukan dengan mengkompilasi dan menyimpulkan hasil analisis penyebab Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan penilaian besaran kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

  2. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7
Pelaporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan

Pasal 38

  1. Pelaporan hasil penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf g terdiri atas:

    1. penyusunan laporan;

    2. penyampaian laporan; dan

    3. penyampaian usulan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

  2. Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

    1. pelaksanaan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;

    2. penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;

    3. penetapan besaran kerugian keteknikan, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab;

    4. penetapan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan; dan

    5. jangka waktu perbaikan dan pembayaran kerugian.

  3. Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada LPJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas.

  4. Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

  5. Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada:

    1. Menteri;

    2. ketua LPJK;

    3. menteri/gubernur/bupati/walikota;

    4. Pengguna Jasa;

    5. Pemilik/penanggung jawab Bangunan; dan/atau

    6. Pengelola Bangunan.

  6. Penyampaian usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Menteri untuk penyusunan kebijakan yang berisikan langkah yang terdiri atas:

    1. teknis untuk penanggulangan Kegagalan Bangunan yang disusun berdasarkan sebab akibat kejadian Kegagalan Bangunan;

    2. koordinasi dan peran serta pihak yang berhubungan langsung dengan kejadian Kegagalan Bangunan; dan

    3. pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

  7. Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Penilai Ahli yang telah tercatat di dalam Sistem Informasi Konstruksi Indonesia sebelum Peraturan Menteri ini berlaku harus melakukan pengakuan terhadap kompetensi terkini di LPJK untuk melaksanakan tugas Penilai Ahli.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan yang ditetapkan Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 1 April 2021.

Permen PUPR Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 285. Agar setiap orang mengetahuinya.