Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa

Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa ditandatangani dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada 3 Januari 2017 dan diundangkan pada tanggal 23 Januari 2017 dan diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 155. Permendagri 1/2017 tentang Penataan Desa mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Permendagri Nomor 1 tahun 2017 adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa.

Penataan Desa dalam Permendagri 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa memiliki tujuan. Penataan Desa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan:

  1. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  2. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  3. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
  4. meningkatkan daya saing Desa.

Permendagri 1/2017 tentang Penataan Desa adalah Peraturan yang unik karena tidak mengedepankan Masyarakat Desa dalam bermusyawarah. Kemungkinan yang perlu ditambahkan adalah bagaimana masyarakat dan Desa dapat menentukan dirinya sendiri untuk dapat menjadi lebih baik. Terlebih pengaruhnya pada penetapan dan pembentukan Desa Adat, Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa ini akan mempengaruhi rekognisi dan hak asal usul desa yang dihormati dan menjadi roh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Jadi semangat dan pola pikir Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa sangat bertolak belakang dengan semangat UU Desa itu sendiri. Meski begitu Permendagri 1/2017 ini sudah disahkan. Mari kita lihat perkembangannya, apakah justru akan memperbaiki keadaan. Semoga saja, karena memang membutuhkan administratif dan kode untuk memudahkan pendataan.

Permendagri 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa memiliki keberadaan pokok dan penting. Desa-desa akan terdata dan terdaftar secara resmi dari Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat. Saat ini diperlukan karena diperlukannya kecepatan respon baik ketika dalam keadaan kurang baik maupun respon untuk verifikasi aliran dana desa dan dana lainnya dari Pemerintah di atas Pemerintahan Desa.

Permendagri 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permendagri 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa

Mencabut

Permendagri 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81, Permendagri 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa

Latar Belakang

Pertimbangan penetapan Permendagri 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendagri 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Isi Permendagri Penataan Desa

Berikut isi Permendagri 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENATAAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional adalah seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis.
  6. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
  8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
  10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  2. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  7. Hari adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

  1. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
    1. penataan Desa; dan
    2. penataan Desa Adat.
  2. Penataan Desa dan penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa:
    1. pembentukan Desa dan Desa Adat;
    2. penghapusan Desa dan Desa Adat; dan
    3. perubahan status Desa dan Desa Adat.

Pasal 3

  1. Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota.
  2. Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
    2. nomor kode desa/kelurahan yang lama;
    3. jumlah penduduk;
    4. luas wilayah;
    5. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
    6. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4

  1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
  2. Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUJUAN

Pasal 5

Penataan Desa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan:

  1. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  2. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  3. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
  4. meningkatkan daya saing Desa.

BAB V
PENATAAN DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan Desa

Pasal 6

  1. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
  2. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 7

  1. Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
    1. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
    2. jumlah penduduk, yaitu:
      1. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
      2. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
      3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
      4. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
      5. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
      6. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
      7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
      8. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
      9. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
    3. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
    4. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
    5. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
    6. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota;
    7. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
    8. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    9. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.
  2. Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Paragraf 1
Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat

Pasal 8

  1. Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa.
  2. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    1. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
    2. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 9

  1. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan prakarsa pembentukan Desa melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional kepada Menteri.
  2. Menteri melakukan peninjauan lapangan atas usulan prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  3. Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pembahasan usul pembentukan Desa.
  4. Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa.

Pasal 10

  1. Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) disampaikan kepada Bupati/Wali Kota untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah Desa dan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa.
  2. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
  3. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyosialisasikan Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa dan menyepakati pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
  4. Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

Pasal 11

  1. Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada Bupati/Wali Kota.
  2. Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota Dengan DPRD Kabupaten/Kota.
  3. Dalam hal Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 12

Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri perihal persetujuan pembentukan Desa.

Pasal 13

Pemerintah Pusat dapat melakukan penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Pasal 14

  1. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dapat mengajukan prakarsa penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
  2. Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembahasan untuk penggabungan Desa.
  3. Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penggabungan Desa.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Paragraf 2
Pembentukan Desa oleh
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 16

  1. Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pembentukan Desa dalam rangka pengembangan antar wilayah Kabupaten/Kota, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
  2. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    1. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
    2. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
    3. penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
  3. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 17

  1. Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan prakarsa pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.
  2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama Bupati/Wali Kota melakukan pembahasan untuk pemekaran Desa.
  3. Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang pemekaran Desa.

Pasal 18

  1. Keputusan Gubernur tentang pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Wali Kota untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah Desa.
  2. Dalam menyosialisasikan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota menugaskan pemerintah Desa untuk memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
  3. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyosialisasikan Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan Desa dan menyepakati pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
  4. Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

Pasal 19

  1. Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) kepada Bupati/Wali Kota.
  2. Bupati/Wali Kota setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.
  3. Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
    1. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
    2. camat atau sebutan lain; dan
    3. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 20

  1. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berupa:
    1. verifikasi administrasi; dan
    2. verifikasi teknis.
  2. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
  3. Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 21

  1. Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk:
    1. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
    2. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
    3. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
    4. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
    5. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
    6. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
  2. Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersedian:
    1. sarana perkantoran tempat penyelenggarakan pemerintahan Desa persiapan;
    2. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 22

  1. Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
  2. Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati/Wali Kota untuk melakukan pemekaran Desa.
  3. Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui pemekaran desa, Bupati/Wali Kota menetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang pembentukan Desa persiapan.
  4. Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
  5. Berdasarkan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.

Pasal 23

  1. Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) menjadi dasar bagi Bupati/Wali Kota untuk mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan persyaratan:
    1. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
    2. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
    3. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
  2. Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
  3. Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Kepala Desa induknya.vPenjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Wali Kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Pasal 24

  1. Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
  2. Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
  3. Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
  4. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
  5. Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
  6. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
  7. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 25

  1. Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
    1. Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain; dan
    2. Kepala Desa induk.
  2. Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
    1. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
    2. pengelolaan anggaran operasional Desa persipan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
    3. pembentukan struktur organisasi;
    4. pengangkatan perangkat Desa;
    5. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
    6. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
    7. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
    8. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
  4. Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.
  5. Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati/Wali Kota menyusun rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa.
  6. Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota.
  7. Apabila rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 26

  1. Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) menyatakan Desa dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
  2. Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pasal 27

Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.

Pasal 28

  1. Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan prakarsa penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
  2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama-sama Bupati/Wali Kota melakukan pembahasan untuk penggabungan bagian Desa.
  3. Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang penggabungan bagian Desa.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.

Pasal 30

Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c.

Pasal 31

  1. Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan prakarsa penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
  2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama Bupati/Wali Kota melakukan pembahasan penggabungan beberapa Desa.
  3. Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang penggabungan beberapa Desa.

Pasal 32

  1. Keputusan Gubernur tentang penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Wali Kota untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang digabung dan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang penggabungan beberapa Desa.
  2. Dalam menyosialisasikan dan menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota menugaskan pemerintah Desa yang digabung untuk memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
  3. Badan Permusyawaratan Desa yang digabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyepakati penggabungan beberapa Desa.

Pasal 33

  1. Kepala Desa yang digabung melaporkan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) kepada Bupati/Wali Kota.
  2. Berdasarkan laporan Kepala Desa yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang penggabungan beberapa Desa untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.
  3. Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3
Pembentukan Desa
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 34

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memprakarsai pembentukan Desa.
  2. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    1. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
    2. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
    3. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
  3. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 35

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
  2. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran.
  4. Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap pemekaran Desa oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 37

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) huruf b wajib menyosialisasikan rencana penggabungan bagian Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
  2. Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
  3. Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa.
  4. Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
  5. Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
  6. Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 38

  1. Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati/Wali Kota dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
  2. Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Wali Kota menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 40

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
  2. Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
  3. Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
  4. Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
  5. Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
  6. Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 41

  1. Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati/Wali Kota dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
  2. Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang penggabungan beberapa Desa.
  3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.
  4. Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Kedua
Penghapusan Desa

Pasal 42

  1. Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
  2. Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 43

  1. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri.
  2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembahasan untuk penghapusan Desa.
  3. Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan penghapusan kode desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.

Pasal 44

  1. Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan penghapusan kode desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang penghapusan Desa.
  2. Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.
  3. Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga
Perubahan Status

Paragaraf 1
Umum

Pasal 45

Perubahan status meliputi:

  1. Desa menjadi Kelurahan; dan
  2. Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 2
Desa menjadi Kelurahan

Pasal 46

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a harus memenuhi syarat:

  1. luas wilayah tidak berubah;
  2. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali;
  3. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
  4. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
  5. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
  6. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
  7. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
  8. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
  9. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 47

  1. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
  2. Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
  3. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
  4. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
  5. Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
  6. Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
  7. Bupati/Wali Kota setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
  8. Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
  9. Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 48

  1. Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
  2. Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.
  3. Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3
Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 49

  1. Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
  2. Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karateristik:
    1. kondisi masyarakat homogen;
    2. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
    3. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
  3. Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
  4. Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 50

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
  2. Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.
  3. Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
  4. Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
  5. Bupati/Wali Kota melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
  6. Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
  7. Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
  8. Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 51

  1. Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
  2. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.
  3. Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB VI
PENATAAN DESA ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

  1. Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan tindakan mengadakan Desa adat baru di luar Desa Adat yang ada.
  2. Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa Adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat, serta kemampuan dan potensi Desa Adat.
  3. Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    1. pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau lebih;
    2. penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa Adat; atau
    3. penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) Desa Adat baru.

Bagian Kedua
Penataan Desa Adat
oleh Pemerintah Pusat

Paragraf 1
Pembentukan Desa Adat

Pasal 53

  1. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa adat oleh Pemerintah Pusat.
  2. Penggabungan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan Desa adat oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 2
Penghapusan Desa Adat

Pasal 54

Penghapusan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 berlaku mutatis mutandis terhadap penghapusan Desa adat oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Penataan Desa Adat

PAsal 55

  1. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
  2. Penggabungan bagian Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
  3. Penggabungan beberapa Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Keempat
Penataan Desa Adat
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Pembentukan Desa Adat

Pasal 56

  1. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 35 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Penggabungan bagian Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  3. Penggabungan beberapa Desa oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Perubahan Status Desa Adat

Pasal 57

  1. Perubahan status Desa adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul.
  2. Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Desa adat menjadi Desa;
    2. Desa menjadi Desa Adat;
    3. Kelurahan menjadi Desa Adat; dan
    4. Desa adat menjadi Kelurahan.

Pasal 58

Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat dan Desa Adat menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dan huruf d.

Paragraf 3
Perubahan Status Desa Adat menjadi Desa

Pasal 59

  1. Perubahan status Desa Adat menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa Adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
  2. Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa Adat.
  3. Pemerintah Desa adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa Adat.
  4. Hasil musyawarah Desa Adat ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa.

Pasal 60

  1. Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
  2. Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
  3. Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
  4. Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
  5. Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagai dimaksud pada ayat (4) yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 4
Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat

Pasal 61

  1. Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
  2. Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
  3. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
  4. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
  5. Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Pasal 62

  1. Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
  2. Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
  3. Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
  4. Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 5
Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa Adat

Pasal 63

  1. Perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat melalui perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
  2. Ketentuan perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 51 dan ketentuan perubahan status Desa menjadi Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 62 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat.

Paragraf 6
Perubahan Status Desa Adat menjadi Kelurahan

Pasal 64

  1. Perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan melalui perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
  2. Ketentuan perubahan status Desa Adat menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 62 dan ketentuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan.

Paragraf 7
Penjabat Kepala Desa Adat dan Kelembagaan Desa Adat

Pasal 65

  1. Bupati/Wali Kota mengangkat penjabat Kepala Desa Adat setelah Perda Kabupaten/Kota tentang penataan Desa Adat ditetapkan.
  2. Penjabat Kepala Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.
  3. Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Adat.
  4. Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Desa Adat.

Pasal 66

  1. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa adat berdasarkan hukum adat diatur dengan Perda Provinsi.
  2. Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
  3. Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    1. penataan Desa Adat;
    2. kewenangan Desa Adat;
    3. pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Adat dan perangkat Desa Adat;
    4. struktur organisasi dan tata kerja Desa Adat;
    5. musyawarah Desa Adat;
    6. peraturan Desa Adat; dan
    7. pengelolaan aset Desa Adat.

BAB VII
EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 67

  1. Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status kepada Gubernur, dilengkapi dokumen:
    1. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
    2. berita acara musyawarah Desa;
    3. perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;
    4. kondisi sarana dan prasarana pemerintahan Desa persiapan;
    5. dukungan anggaran Desa persiapan; dan
    6. hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.
  2. Gubernur dapat melakukan verifikasi lapangan terkait dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

  1. Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.
  2. Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Perda Kabupaten/Kota disertai kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
  3. Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan Rancangan Perda Kabupaten/Kota menjadi Perda Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
  4. Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda Kabupaten/Kota tersebut dilarang disahkan dan diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
  5. Dalam hal Gubernur menolak Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
  6. Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
  7. Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Wali Kota dapat mengesahkan Rancangan Perda Kabupaten/Kota serta sekretaris daerah Kabupaten/Kota mengundangkannya dalam lembaran daerah.
  8. Pengesahan dan pengundangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode desa dari Menteri.
  9. Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak menetapkan Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Perda Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 69

  1. Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang penataan Desa, Gubernur membentuk tim evaluasi penataan Desa.
  2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 70

  1. Urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
    1. kondisi sosial yang berkembang di masyarakat; dan
    2. kebutuhan dalam skala nasional dan daerah dalam melakukan penataan Desa.
  2. Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
    1. melaksanakan kebijakan strategis yang ditetapkan Pemerintah Pusat; dan
    2. melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
  3. Kepentingan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) antara lain meliputi:
    1. pertimbangan rasio antara jumlah Desa yang ada dengan jumlah penduduk pada skala Provinsi dan Kabupaten/Kota;
    2. kemampuan pendanaan bagi Desa pada skala Provinsi dan Kabupaten/Kota;
    3. cakupan wilayah pemerintah Desa; dan
    4. konsekuensi penambahan biaya operasional akibat dari pembentukan Desa baru.
  4. Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
    1. jumlah penduduk Desa;
    2. luas wilayah Desa;
    3. tingkat kesulitan geografis Desa;
    4. jumlah penduduk miskin; dan
    5. penyelesaian konflik/perselisihan pada masyarakat.

Pasal 71

  1. Gubernur memberikan nomor register atas Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 25 ayat (7), Pasal 33 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 48 ayat (3) Pasal 51 ayat (3), Pasal 60 ayat (5), Pasal 62 ayat (4).
  2. Gubernur menyampaikan, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa atau kode kelurahan.
  3. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
    1. hasil evaluasi oleh Gubernur;
    2. Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register;
    3. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
    4. berita acara musyawarah Desa;
    5. perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;
    6. sarana dan prasarana pemerintahan Desa persiapan;
    7. dukungan anggaran Desa persiapan; dan
    8. hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.

Pasal 72

  1. Menteri memberikan kode desa dan kode kelurahan.
  2. Pemberian kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
  3. Pemberian kode kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa atas nama Menteri menandatangani pemberian kode desa.
  5. Kode desa dan kode kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara berkala setiap bulan Maret dan September dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 73

  1. Dalam rangka penataan Desa, Menteri membentuk tim penataan Desa.
  2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan klarifikasi atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3).
  3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 74

  1. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dinyatakan lengkap, Menteri memberikan kode desa.
  2. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Menteri menyampaikan kembali kepada Gubernur.

Pasal 75

  1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyampaikan kode desa kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan pemberian kode desa diterima.
  2. Gubernur menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register dari Gubernur dan kode desa paling lama 3 (tiga) hari setelah kode desa diterima.
  3. Bupati/Wali Kota menetapkan dan mengundangkan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapat nomor register dari Gubernur dan kode desa atau kode kelurahan dari Menteri paling lama 3 (tiga) hari setelah nomor register dan kode desa atau kode kelurahan diterima.
  4. Berdasarkan Perda Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Wali Kota mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
  5. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
  6. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
  7. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
    1. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
    2. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
    3. mengangkat perangkat Desa;
    4. memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
    5. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
    6. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

  1. Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat penjabat Kepala Desa.
  2. Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa.
  3. Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan atau Desa adat diberhentikan dan ditunjuk kepala Kelurahan atau penjabat Kepala Desa adat.
  4. Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa atau Desa adat menjadi Desa, kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa adat yang berubah status diberhentikan dan diangkat penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 77

  1. Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.
  2. Perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
  3. Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan/Desa adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Untuk perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Desa dari Desa hasil pemekaran/penggabungan bagian Desa atau penggabungan beberapa bagian Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
  2. Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  3. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa.
  4. Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 79

  1. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa yang berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

Pasal 80

  1. Ketentuan mengenai:
    1. format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
    2. format berita acara;
    3. format kode register Desa persiapan; dan
    4. format nomor registrasi Desa peraturan daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur;
    tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Tata cara pemberian kode desa dan standar operasional prosedur pemberian kode desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa dalam Permendagri 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Lampiran Ukuran
Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (258.78 KB) 258.78 KB