Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa terbaru dalam Permenkeu bernomor 190/PMK.07/2021. PMK setebal 902 halaman ini diterbitkan pada pertengahan Desember 2021 dengan ukuran file kurang lebih sebesa 451 MB. Lampiran Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa berisi tentang Alokasi Dana Desa per Desa pada tahun 2022. Artinya pada tahun 2022 Desa masih mendapatkan Dana Desa yang bisa dipergunakan untuk pembangunan Desa dan lain-lain sesuai aturan yang ada.

PMK 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718), dan menyatakannya tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021 oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2021 oleh Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/PMK.07/2021
tentang
Pengelolaan Dana Desa

Status

Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718).

Latar Belakang

Pertimbangan Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6,0 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

Isi PMK Pengelolaan Dana Desa

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa.

  2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.

  6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

  7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

  9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

  10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

  11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

  12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

  13. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.

  14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut 1KG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

  15. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.

  16. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah Menteri Keuangan selaku pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

  17. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.

  18. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

  19. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

  20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.

  21. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan Dana Desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.

  22. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

  23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.

  24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

  25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

  27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

  28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

  29. Rekening Kas Desayang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

  30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

  31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penguji surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.

  32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.

  33. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. penganggaran;

  2. pengalokasian;

  3. penyaluran;

  4. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;

  5. penggunaan;

  6. pemantauan dan evaluasi; dan

  7. sanksi.

BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENGELOLMN DANA DESA

Pasal 3

  1. Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan:

    1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PP A BUN Pengelolaan TKDD;

    2. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan

    3. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

  2. Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran pada Direktorat J enderal Perbendaharaan ditetapkan sebagai Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

  3. Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa.

  4. Dalam hal KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.

  5. Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

  6. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

    1. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar;

    2. melakukan verifikasi atas kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;

    3. melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Desa;

    4. menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa;

    5. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    6. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa; dan

    7. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran Dana Desa melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  8. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

  9. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dan proyeksi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g merupakan satu kesatuan dengan laporan keuangan dan proyeksi penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik.

  10. Koordinator KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

    1. menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;

    2. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    3. menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi cash planning information network.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 4

  1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa.

  2. Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:

    1. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan

    3. kemampuan keuan6an negara.

  3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaks1.1d pada ayat (1} kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Maret.

  4. Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.

Pasal 5

  1. Indikasi Kebutuhan ,:Pana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar penganggaran, penyusunan arah 11ebijakan, dan pengalokasian Dana Desa dalam nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN.

  2. Penganggaran, arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IV
PENGALOKASIAN

Pasal 6

  1. Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.

  2. Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

    1. Alokasi Dasar;

    2. Alokasi Afirmasi;

    3. Alokasi Kinerja; dan

    4. Alokasi Formula.

Pasal 7

  1. Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

  2. Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:

    1. Rp415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

    2. Rp478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;

    3. Rp540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;

    4. Rp603. l 17.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3 .000 (tiga ribu) jiwa;

    5. Rp665.508.000,00 (enam ratus enam puluh limajuta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

    6. Rp727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuhjuta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

    7. Rp790.291 .000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

  3. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian alokasi Dasar per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 8

  1. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

  2. Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

    AA Desa = (0,01 x DD) / {(2 x DST) + (1 x DT)}

    Keterangan:

    AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
    DD = pagu Dana Desa nasional
    DST = = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
    DT = = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

  3. Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  4. Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  5. Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan:

    1. Rpl 19.423.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa tertinggal; dan

    2. Rp238.847.000,00 (dua ratus tiga puluh delapanjuta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.

  6. Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

  7. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Afirmasi per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 9

  1. Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

  2. Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap kabupaten/kota, dengan ketentuan:

    1. 17% (tujuh belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) Desa;

    2. 16% (enam belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Desa;

    3. 15% (lima belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa;

    4. 14% (empat belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa; dan

    5. 13% (tiga belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa lebih dari 500 {lima ratus satu) Desa.

  3. Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat {2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.

  4. Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

    1. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;

    2. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan

    3. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020.

  5. Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada kabupaten/kota yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja.

  6. Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan untuk Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020 pada daerah kabupaten/kota memiliki jumlah Desa yang melaksanakan BLT Desa lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja.

  7. Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat {3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.

  8. Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:

    1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:

      1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

      2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);

    2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:

      1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

      2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen) ;

    3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:

      1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

      2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

    4. capaian basil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:

      1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

      2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

      3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

      4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

  9. Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

    1. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:

      1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;

      2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2021;

      3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021;

      4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2021;

      5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2020; dan/atau

      6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2020;

    2. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:

      1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;

      2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;

      3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;

      4. persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;

      5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;

      6. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau

      7. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;

    3. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:

      1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau

      2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2020; dan

    4. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:

      1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020;

      2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2020;

      3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020; dan/atau

      4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021.

  10. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

  11. Kabupaten/kota dapat melakukan penilaian kinerja Desa dengan menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

  12. Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan:

    1. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);

    2. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan

    3. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).

  13. Hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 5 November.

  14. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

  15. Penilaian kinerja Desa dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal:

    1. kabupaten/kota tidak melakukan atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa;

    2. hasil penilaian oleh kabupaten/kota diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah tanggal 5 November;

    3. skor hasil penilaian oleh kabupaten/kota terdapat nilai kurang dari 0 (nol) atau lebih besar dari 100 (seratus); atau

    4. hasil penilaian oleh kabupaten/kota tidak sesuai dengan standar penilaian dalam kertas kerja.

  16. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Kinerja per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 10

  1. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:

    1. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);

    2. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);

    3. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

    4. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

  2. Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

    AF Desa = {(0,10 x Zl) + (0,40 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,40 x Z4)} x AF

    Keterangan:

    AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
    Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
    Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
    Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
    Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
    AF = Alokasi Formula nasional

  3. Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

  4. Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari data jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022, dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Desa menjadi sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022.

  5. Dalam hal terdapat data luas wilayah Desa melebihi 999 km2 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi), dilakukan penyesuaian data luas wilayah Desa menjadi sebesar 999 km2 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi).

  6. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Formula per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 11

  1. Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja dialihkan untuk menambah Alokasi Formula.

  2. Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 12

  1. Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.

  2. Alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan penjumlahan alokasi Dana Desa setiap Desa pada Daerah kabupaten/kota bersa ngkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 13

  1. Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan:

    1. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;

    2. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

    3. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial; dan

    4. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah kabupaten/kota dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.

  2. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September.

  3. Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dapat menggunakan:

    1. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;

    2. rata-rata data Desa dalam satu kecamatan dimana Desa tersebut berada;

    3. data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang berwenang; dan/atau

    4. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya dengan penyesuaian.

  4. Hasil pembahasan dengan kementerian negara/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan kementerian negara/lembaga dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

  5. Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.

BAB V
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Paragraf 1
DIPA

Pasal 14

  1. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

  3. RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu.

  4. RKA BUN Dana Desa yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RDP BUN TKDD.

  5. Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.

  6. Hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beru.pa daftar hasil penelaahan RDP BUN TKDD.

  7. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKDD yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

  8. DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD kepada Direktur Jenderal Anggaran.

  9. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN Dana Desa berdasarkan hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

  10. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan DIPA Petikan BUN Dana Desa kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

  11. DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.

Pasal 15

  1. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dapat menyusun peru.bahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9).

  2. Penyusunan peru.bahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Paragraf 2
SPP, SPM, dan SP2D

Pasal 16

  1. Pejabat pembuat komitmen menggunakan DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10) sebagai dasar penerbitan SPP.

  2. SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat penandatangan SPM sebagai dasar penerbitan SPM.

  3. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.

Bagian Kedua
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 17

  1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

  2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

  3. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.

  4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

    1. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;

    2. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan

    3. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.

  5. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

    1. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan

    2. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.

  6. Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

  7. Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

  8. Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

  9. Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 18

  1. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dengan ketentuan:

    1. tahap I berupa:

      1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

      2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

    2. tahap II berupa:

      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan

      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

    3. tahap III berupa:

      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

      2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021 .

  2. Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

    1. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;

    2. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan

    3. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), dengan ketentuan:

    1. tahap I berupa:

      1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

      2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

    2. tahap II berupa:

      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;

      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

      3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.

  4. Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:

    1. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan

    2. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.

  6. Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (5) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.

  7. Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

  8. Bupati/wali kota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.

  9. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

  10. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

  11. Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati/wali kota menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

  12. Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

  13. Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  14. Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13), bupati/wali kota menyampaikan perubahan RKD kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

  15. Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

  16. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

  17. Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ditunjuk oleh bupati/wali kota. (18) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (16) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).

  18. Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 19

  1. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:

    1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:

      1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1} huruf a atau Pasal 18 ayat (3} huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;

      2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas} bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;

      3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;

      4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

      5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan

    2. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati/wali kota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:

      1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

      2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;

      3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;

      4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.

      5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan

      6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.

  2. Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

  3. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penenma manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.

  4. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  5. Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.

  6. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 20

Bupati/wali kota bertanggung jawab atas:

  1. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan

  2. kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 21

  1. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

    1. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;

    2. tahap II berupa:

      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan

      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

    3. tahap III berupa:

      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

      2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.

  2. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

    1. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan

    2. tahap II berupa:

      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;

      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

      3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.

  3. Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

  4. Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) ditambahkan data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.

  5. Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

  6. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

  7. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

  8. Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.

  9. Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 22

  1. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:

    1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:

      1. peraturan Desa mengenai APBDes;

      2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan

      3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa,

      kepada bupati/wali kota; dan

    2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:

      1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

      2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan

      3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

  2. Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 16 Desember 2022.

  3. Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.

  4. Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.

  5. Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak diperbolehkan untuk menambah persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

  1. Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan:

    1. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3); dan

    2. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

    sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

  2. Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah
Kabupaten/Kota kepada Desa

Pasal 25

  1. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.

  2. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 26

  1. Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

  2. Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.

  3. Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

  4. Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

  5. Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

  6. Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada bupati/wali kota.

  7. Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada bupati/wali kota ke RKD melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

  8. Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban,
dan Pelaporan Tingkat Pemerintah

Pasal 27

  1. Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d kepada Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

  2. Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 28

  1. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan keuangan TKDD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan TKDD.

  2. Laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.

  3. Laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan TKDD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

  4. Untuk penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, dengan ketentuan:

    1. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan

    2. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur J enderal Perbendaharaan.

  6. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dengan ketentuan:

    1. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan

    2. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa disampaikan kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Direktur J enderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN.

  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur J enderal Perbendaharaan.

Pasal 29

Dalam rangka pelaporan kinerja penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja Dana Desa melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 30

Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Dana Desa dengan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penatausahaan, Pertanggungjawaban,
dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Daerah

Pasal 31

  1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

  2. Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7).

  4. Pencatatan belanja Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7).

BAB VII
PENGGUNAAN

Pasal 32

  1. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:

    1. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;

    2. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan

    3. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) di Desa.

  2. Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 33

  1. BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

    1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;

    2. kehilangan mata pencaharian;

    3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

    4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;

    5. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau

    6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

  2. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

  3. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

  4. Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:

    1. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;

    2. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan

    3. jumlah keluarga penerima manfaat.

  5. Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

  6. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

  7. Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

  8. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.

  9. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

  10. Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

Pasal 34

  1. Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dalam APBDes.

  2. Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 35

  1. Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.

  2. Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:

    1. pencegahan;

    2. penanganan;

    3. pembinaan; dan

    4. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.

  3. Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Gubernur dan bupati/wali kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang didanai dari Dana Desa.

  5. Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

  6. Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal 36

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 37

  1. Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

  2. Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 38

  1. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

  2. Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

  3. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 39

  1. Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

  2. Pemantauan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau KPPN, terhadap:

    1. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;

    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;

    3. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa; dan

    4. sisa Dana Desa di RKUD dan/atau RKD.

Pasal 40

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

  1. Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, dan laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.

  2. Dalam hal bupati/wali kota terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dan meminta kepada bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

  1. Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengetahui:

    1. besaran sisa Dana Desa di RKD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;

    2. besaran sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;

    3. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2020 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;

    4. besaran sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 yang belum selesai diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2021;

    5. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD; dan

    6. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD.

  2. Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2020 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2022.

  3. Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022.

  4. Pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur J enderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

  5. Dalam hal penyelesaian sisa Dana Desa di RKUD melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022 tidak mencukupi, penyelesaian sisa Dana Desa dimaksud diperhitungkan pada penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2023.

  6. Sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati/wali kota pada aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

  7. Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan perekaman oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2022.

  8. Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023.

  9. Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati/wali kota pada aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 43

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dan ayat (7) dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:

    1. Dana Desa;

    2. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan/atau

    3. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.

  3. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKD.

  4. Bupati/wali kota menandai Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

  5. Bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang paling kurang memuat:

    1. nama dan kode Desa;

    2. peristiwa bencana alam yang dialami;

    3. waktu kejadian; dan

    4. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  6. Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen berupa:

    1. daftar Desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil cetakan dari aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang ditandatangani oleh bupati/wali kota; dan

    2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa.

  7. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

  8. KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

  9. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.

  10. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menolak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.

  11. Kebenaran atas Desa yang mengalami bencana alam dan nilai kerugian atas Dana Desa merupakan tanggung jawab dari bupati/wali kota.

  12. Bupati/wali kota mengajukan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II.

  13. Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap II, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat diajukan.

Pasal 44

Dalam hal KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (9) dengan lengkap dan benar, Desa tersebut dikecualikan dari perhitungan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7).

Pasal 45

  1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

  2. Pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dilakukan terhadap:

    1. penyaluran Dana Desa yang dilakukan oleh KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa;

    2. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan

    3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa.

  3. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan gubernur/bupati/wali kota.

  4. Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  5. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

  6. Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 46

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; dan

  2. laporan pencegahan konvergensi stunting tingkat Desa.

Pasal 47

  1. Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.

  2. Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/wali kota.

Pasal 48

  1. Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

    1. penyaluran Dana Desa;

    2. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

    3. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau

    4. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.

  2. Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

  3. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati/wali kota dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 49

  1. Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

    1. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

    2. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa,

    Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya

  2. Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

  3. Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

  4. Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

    1. surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

    2. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati/wali kota atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

  5. Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

  6. Dalam hal surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.

  7. Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur J enderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan bupati/wali kota atau kementerian negara/lembaga terkait.

  8. Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 50

  1. Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.

  2. Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur J enderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

  3. Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunya1 kekuatan hukum tetap.

  4. Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

  5. Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

  6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan bupati/wali kota atau kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 51

  1. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan:

    1. BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021; dan/atau

    2. tambahan BLT Desa untuk 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas tahun anggaran 2021,

    dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

  2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

  3. Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.

  4. Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistern perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.

  5. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa.

  6. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

  7. Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh bupati/wali kota.

Pasal 52

  1. Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a , selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.

  2. Bupati/wali kota melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2.

  3. Bupati/wali kota memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada kepala Desa.

  4. Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antarDesa dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:

    1. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;

    2. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;

    3. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau

    4. kegiatan prioritas lainnya.

  5. Realokasi Dana Desa antarDesa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.

  6. Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antarDesa sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa se-kabupaten/kota yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/wali kota.

  7. Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati/wali kota melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

  8. Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

  9. Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

  10. Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

  11. Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau basil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

  12. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.

  13. Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.

  14. Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana Desa se-kabupaten/kota yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

  15. Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKD.

Pasal 53

  1. Dalarn hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selarna 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

  2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

  1. Bupati/wali kota melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

  2. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juli.

  3. Dalam hal datajumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (5), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalarn Negeri.

  4. Dalam hal datajumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 55

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran 2021 dan/atau Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

  1. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh bupati/wali kota kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa berupa:

    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;

    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021; dan

    3. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan/atau perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021; dan

  2. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh kepala Desa kepada bupati/wali kota berupa:

    1. laporan realisasi penyerapan dan capruan keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;

    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021; dan

    3. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan/atau data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021.

Pasal 56

  1. Dalam hal terdapat risiko rendahnya penyaluran Dana Desa, Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) dan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4).

  2. Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 58

Ketentuan mengenai:

  1. rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 tahun anggaran 2022;

  2. contoh format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);

  3. contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2);

  4. contoh format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2); e. contoh format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (11);

  5. contoh format surat pengantar sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (14);

  6. contoh format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6); dan

  7. contoh format surat pernyataan tanggung jawab mutlak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai APBN.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. File Salinan dan Lampiran Permenkeu Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dapat diunduh di sini.