Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional

Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional merupakan aturan bahwa Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandangani oleh Pemerintah Indonesia perlu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 84

  1. Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.
  2. Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
    2. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.
  1. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya.
  3. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional.
  4. Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 84, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Demikian bunyi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjadi acuan Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional.

Sementara itu bunyi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) adalah:

Pasal 2

Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut :

  1. penandatanganan;
  2. pengesahan;
  3. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
  4. cara-cara lan sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

BAB II
PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 4

  1. Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.
  2. Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Selengkapnya bisa di baca di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional menjelasakan bahwa Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.

Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 23 Juni 2020 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 154.

Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional adalah:

  1. bahwa Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lain melalui Perjanjian Perdagangan Internasional yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan, melindungi, dan mengamankan kepentingan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa setiap Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandangani oleh Pemerintah Indonesia perlu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk mendapat persetujuan;
  3. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam proses persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia perlu pengaturan mengenai tata cara persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Isi Peraturan Presiden tentang Perjanjian Perdagangan Internasional

Berikut isi Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional, bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PERSETUJUAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.
  2. Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang memprakarsai pembuatan suatu Perjanjian Perdagangan Internasional.
  3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

  1. Setiap Perjanjian Perdagangan Internasional disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.
  2. Selain Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, proses pengesahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian internasional.
  3. Perjanjian Perdagangan Internasional yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjanjian Perdagangan Internasional yang ditandatangani oleh:
    1. Presiden;
    2. Wakil Presiden;
    3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; atau
    4. menteri atau pimpinan lembaga.
  4. Dalam rangka penyampaian Perjanjian Perdagangan Internasional oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa menyampaikan Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Perdagangan Internasional.
  5. Penyampaian Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen:
    1. naskah pertimbangan persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional;
    2. salinan naskah Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandasahkan (certified true copy); dan
    3. terjemahan Perjanjian Perdagangan Internasional, dalam hal Bahasa Indonesia tidak digunakan dalam naskah perjanjian.
  6. Dalam hal Perjanjian Perdagangan Internasional terdiri dari sektor atau subsektor lintas kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Pemrakarsa berdasarkan masukan masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
  7. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan Perjanjian Perdagangan Internasional kepada Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Perdagangan Internasional dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

  1. Perjanjian Perdagangan Internasional yang disampaikan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Perjanjian Perdagangan Internasional yang disampaikan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. dalam hal Perjanjian Perdagangan Internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang, pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.
    2. dalam hal Perjanjian Perdagangan Internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 4

  1. Dalam hal pembahasan Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan bersama Pemerintah, Pemrakarsa menyiapkan dokumen berupa:
    1. analisis strength, weakness, opportunity, and threat, atau analisis lainnya; dan
    2. prognosa.
  2. Dalam hal Perjanjian Perdagangan Internasional terdiri dari sektor atau subsektor lintas kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa berdasarkan masukan masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Pasal 5

  1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretarratan negara memberitahukan hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
  2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Pemrakarsa.
  3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan untuk menyetujui pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional, Pemrakarsa menyusun Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Presiden dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pengesahan Rancangan Undang-Undang atau penetapan Rancangan Peraturan Presiden dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

  1. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Pemrakarsa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan menteri/pimpinan lembaga lain untuk menyelenggarakan rapat guna memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan bentuk instrumen hukum pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional.
  3. Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian menyelenggarakan rapat koordinasi tingkat menteri untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan bentuk instrumen hukum pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional.
  4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan permohonan persetujuan penyusunan pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional kepada Presiden.

Pasal 7

  1. Berdasarkan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pemrakarsa menyusun Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Presiden dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengesahan Rancangan Undang-Undang atau penetapan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional telah ditetapkan, Pemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara menyampaikan Peraturan Presiden mengenai Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional.

[ Gambar Treaty by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 ImageCreator ]