Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on January 18, 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Bantuan keuangan kepada Partai Politik didasari dari semangat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Januari 2009 dan diundangkan pada hari itu juga.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada tanggal 4 Januari 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dengan peraturan pemerintah yang baru.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang- undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Selain itu, Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN/APBD kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, penetapan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besarnya jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ini mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513).

Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan Umum

  1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR.
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, selanjutnya disingkat DPRD provinsi.
  7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, selanjutnya disingkat DPRD kabupaten/kota.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan dari APBN/APBD yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah setiap tahun kepada Partai Politik sesuai dengan tingkatannya. Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan jumlah bantuan keuangan yang diberikan sesuai dan proporsional dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU.

Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.

Bagaimanakah Partai Politik mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah?

Cara Partai Politik mendapatkan bantuan keuangan kepada pemerintah adalah sesuai dengan tingkatannya seperti:

Permohonan Bantuan Keuangan dari Partai Politik kepada Pemerintah diajukan kepada:

  1. Pengurus Pusat Partai Politik kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri;
  2. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat provinsi kepada gubernur; dan
  3. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Pemerintah diajukan dan ditandatangani oleh:

  1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Dewan Pengurus Pusat Partai Politik;
  2. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat provinsi; dan
  3. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Kelengkapan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Pemerintah adalah:

  1. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
  2. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
  3. rekening kas umum Partai Politik;
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
  5. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan
  6. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk tim verifikasi untuk melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi. Hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara.

Penyaluran Bantuan Keuangan

  1. Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Menteri Dalam Negeri.
  2. Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur.
  3. Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota.

Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah kepada Partai Politik

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

  1. Penunjang Kegiatan Pendidikan Politik yang dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

    1. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
    2. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
    3. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
  2. Operasional Sekretariat Partai Politik, seperti
    1. administrasi umum;
    2. berlangganan daya dan jasa;
    3. pemeliharaan data dan arsip; dan
    4. pemeliharaan peralatan kantor.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah kepada Partai Politik

Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. Partai Politik juga wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah kepada Partai Politik setelah paling lambat datu bulan diperiksa oleh BPK disampaikan kepada:

  1. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
  2. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
  3. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah kepada Partai Politik adalah juga laporan yang terbuka untuk diketahui masyarakat. Partai Politik yang melanggar ketentuan seperti tidak memberikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik