Avatar suryaden
Posted by suryaden on April 08, 2016
penyiaran

Kelompok Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Kelompok Kerja untuk Penyiaran yang Demokratis merespon rencana proses Legislasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Kelompok Kerja ini menyusun Kertas Posisi sebagai upaya untuk memberikan masukan kepada sistem penyiaran di Indonesia yang lebih baik.

Kertas Posisi Kelompok Kerja untuk Penyiaran yang Demokratis ada di bawah ini:

KERTAS POSISI

UNTUK PENYUSUNAN RUU PENYIARAN

DISUSUN OLEH: KELOMPOK KERJA UNTUK PENYIARAN DEMOKRATIS

 

Saat ini proses legislasi untuk mengubah UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tengah berlangsung. Pada tahun 2015 dan 2016, RUU Penyiaran bahkan sempat masuk dalam prolegnas prioritas. Namun, dalam periode DPR baru, hingga saat ini, Maret 2016, belum ada naskah draft RUU Penyiaran yang dibuka ke publik. Dalam konteks ini, Kertas Posisi ini merupakan masukan bagi penyusunan RUU Penyiaran yang disusun oleh Kelompok Kerja untuk Penyiaran Demokratis, sebuah koalisi yang terdiri dari elemen-elemen masyarakat sipil dari berbagai daerah se-Indonesia.

 1.     PENEGASAN PEMBATASAN KEPEMILIKAN LEMBAGA PENYIARAN

UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah mengatur pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran, namun masih sangat umum. Pembatasan kepemilikan ini harus diatur secara tegas dan rinci dalam UU Penyiaran yang baru. Keragaman kepemilikan akan secara langsung berpengaruh pada keberagaman isi siaran, keduanya merupakan fondasi dasar demokratisasi penyiaran.

Berikut usulan rinci pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran yang harus masuk dalam UU Penyiaran yang baru:

1)    Penguasaan dan kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di 1 (satu) wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.

2)    Pembatasan sebagaimana dimaksudkan pada butir 1) meliputi:

  1. 1 (satu) orang atau badan hukum apa pun di tingkat mana pun hanya dapat menguasai dan memiliki 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta dalam bentuk stasiun jaringan;
  2. 1 (satu) orang atau badan hukum apa pun di tingkat mana pun hanya dapat menguasai dan memiliki 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta dalam bentuk stasiun lokal di 1 (satu) wilayah siaran;
  3. 1 (satu) orang atau badan hukum apa pun di tingkat mana pun hanya dapat menguasai dan memiliki 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta dalam bentuk stasiun jaringan dengan menjangkau paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) jumlah penduduk;
  4. 1 (satu) orang atau badan hukum apa pun di tingkat mana pun diperbolehkan menguasai dan memiliki banyak Lembaga Penyiaran Swasta dalam bentuk stasiun penyiaran lokal sepanjang daya jangkauan seluruh stasiun lokal yang dikuasai dan dimilikinya tidak lebih dari 75%[L4]  (tujuh puluh lima perseratus) jumlah penduduk;
  5. 15% (lima belas perseratus) dari 75% (tujuh lima perseratus) jangkauan siaran harus ditujukan pada populasi di daerah yang secara ekonomis belum maju, dan secara sosial budaya termarginalkan;
  6. Isi siaran dari pusat jaringan dibatasi paling tinggi 70% (tujuh puluh perseratus) total isi siaran anggota jaringan;

3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan sebagaimana dimaksud pada butir 2) diatur dengan Peraturan KPI.

 2.     PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen harus memiliki kewenangan yang kuat, mencakup:

1)    Kewenangan untuk menetapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) sebagai aturan turunan di bawah UU Penyiaran. Jadi, peraturan turunan UU Penyiaran adalah Peraturan KPI  (PKPI) bukan Peraturan Pemerintah.

2)    KPI memiliki kewenangan memberi dan mencabut izin penyelenggaraan penyiaran induk stasiun jaringan. Begitu juga, KPI Daerah punya wewenang memberi dan mencabut izin penyelenggaraan penyiaran lokal dan komunitas.

3)    Pengawasan isi siaran sepenuhnya menjadi kewenangan KPI, tidak perlu ada lembaga negara lainnya yang mengurusi apalagi melakukan sensor atas isi siaran. Dalam hal ini, KPI memiliki kewenangan menetapkan P3SPS dan menerapkan sanksi yang tegas atas pelanggarannya, termasuk di dalamnya mencabut izin penyelenggaraan siaran. Jadi, model sensor seperti yang dilakukan Lembaga Sensor Film tidak tepat dilakukan atas isi siaran karena berangkat dari asumsi sistem otoritarianisme. Terkait isi siaran, yang perlu dilakukan adalah penegakan etika penyiaran khususnya P3SPS dan kategorisasi isi siaran secara tegas, bukan sensor siaran.

Terkait dengan izin siaran ini, model yang dilaksanakan pada masa Orde Baru bisa diterapkan dengan perubahan. Di era Orde Baru, sebuah badan hukum penyelenggara siaran radio harus mengantongi dua jenis izin. Pertama, izin penyiaran yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Kedua, izin penggunaan frekuensi yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel Departemen Perhubungan.

Prosesnya, untuk mendapatkan izin frekuensi maka pihak pemohon harus memegang izin siaran terlebih dahulu. Postel tidak akan mengeluarkan izin penggunaan frekuensi ketika pihak pemohon belum mengantongi izin siaran. Begitu juga ketika Departemen Penerangan mencabut izin siaran, maka pihak Postel pun kemudian mencabut izin penggunaan frekuensi.

Model ini bisa diterapkan dengan perubahan, yaitu KPI berwenang mengeluarkan dan mencabut izin siaran, sedangkan pemerintah (Ditjen SDPPI Kemen Kominfo) berwenang memberi dan mencabut izin frekuensi. Tentu dengan aturan main yang sama dengan di era Orde Baru, yaitu Kominfo hanya akan memberikan izin frekuensi kepada badan hukum yang sudah mengantongi izin siaran dari KPI. Demikian pula ketika KPI memutuskan mencabut izin siaran suatu badan hukum penyelenggara siaran, maka izin frekuensinya juga akan dicabut.

3.     PENOLAKAN PEMUSATAN SUMBER INFORMASI

Media penyiaran sangat rentan digunakan sebagai alat propaganda kekuasaan melalui pemusatan sumber informasi. Sebagai contoh nyata, pada masa Orde Baru, TVRI dan RRI digunakan sebagai alat propaganda kekuasaan. Dengan dalih stabilitas nasional, keamanan negara dan ketertiban umum, media penyiaran di Indonesia tidak boleh membuat berita dan wajib memancarteruskan berita dari RRI dan TVRI di bawah kontrol Departemen Penerangan. Maka, UU Penyiaran yang baru tidak boleh memuat pasal-pasal tentang pemusatan sumber informasi yang mengarah pada kebenaran tunggal oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan prinsip demokratisasi penyiaran.

4.     TATA KELOLA SISTEM SIARAN DIGITAL YANG AKSESIBEL UNTUK SEMUA

Digitalisasi penyiaran sudah menjadi keniscayaan di era teknologi informasi yang makin maju. Namun, digitalisasi penyiaran bukan sekadar memenuhi tuntutan teknologi yang berubah. Digitalisasi penyiaran harus dilakukan untuk memperkaya saluran komunikasi dan informasi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 28 f UUD 1945 sehingga semua warga negara bisa terlayani dengan optimal.

Untuk memastikan pengelolaan infrastruktur yang adil dan menjamin keberagaman kepemilikan, multipleksing atau MUX harus dikuasai oleh Negara (single mux). Negara atau melalui badan yang ditunjuk mewakili Negara mengelola frekuensi secara adil dengan mengalokasikan/meminjamkan pada Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas, serta menyewakan kepada Lembaga Penyiaran Swasta.

Migrasi menuju teknologi digital harus memperhatikan kondisi empirik sosial budaya di berbagai daerah di Indonesia. Semangat dasarnya adalah hak atas informasi, hak publik untuk memperoleh akses siaran secara adil. Saat ini, sangat banyak warga di berbagai daerah yang sama sekali belum siap menuju teknologi digital karena infrastruktur yang belum siap. Dalam teknologi analog saja, sampai saat ini tidak semua wilayah di Indonesia terlayani penyiaran dengan baik. Mengingat kondisi ini, diferensiasi teknologi (analog dan digital) harus tetap dipertahankan sehingga bisa saling menguatkan. Beragamnya teknologi penyiaran ini harus memperhatikan aksesibilitas bagi Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Proses migrasi menuju teknologi digital ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Negara, dimana infrastruktur dan kemampuan pemanfaatan teknologi digital difasilitasi oleh Negara. Selain itu,

5.     PENINGKATAN KOMPOSISI SIARAN LOKAL

Pasal 17 Ayat (2) PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta menyebutkan bahwa dalam siaran berjaringan, siaran lokal minimal berdurasi 10 persen dari total durasi siaran dalam sehari. Jumlah minimal 10 persen ini sangat tidak layak dalam semangat keberagaman isi siaran. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar durasi siaran lokal minimal 50 persen dari total durasi siaran dalam sehari. Aturan minimal durasi siaran lokal ini harus masuk dalam UU Penyiaran yang baru. Ketentuan ini akan mendorong peningkatan produktivitas/kuantitas program yang diproduksi daerah sehingga akan meningkatkan kreativitas dan kapasitas SDM di daerah. Dengan demikian, untuk menjadi broadcaster yang profesional tidak harus bermingrasi ke Jakarta, tetapi di daerah pun sangat mungkin.

Siaran lokal tersebut idealnya menggunakan bahasa daerah. Dalam hal ini, lembaga penyiaran, terlebih Lembaga Penyiaran Komunitas, memiliki peran strategis untuk memelihara dan menghidupkan budaya dan bahasa daerah. Bagi daerah-daerah yang memiliki beragam bahasa daerah, perlu langkah-langkah akomodatif atas keragaman budaya dan bahasa daerah tersebut. Hal tersebut perlu dinyatakan secara eksplisit dalam UU Penyiaran yang baru.

6.     PENGUATAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 mengakui keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas. Secara mendasar, keberadaan LPK dijamin oleh konstitusi. UUD 1945 Pasal 28 f secara tegas menyatakan, setiap warga negara Indonesia berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan  informasi dengan menggunakan segala saluran yang ada.

Pengakuan ini harus diperkuat dalam UU Penyiaran yang baru, mencakup beberapa hal, yaitu:

1)    Definisi Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) harus diperluas tidak hanya berbasis geografis, namun juga berbasis minat atau kepentingan tertentu.

2)    Adanya alokasi frekuensi yang tegas, yaitu 20 persen alokasi frekuensi untuk LPK, baik analog atau digital.

3)    Sistem siaran jaringan (SSJ) selama ini hanya diterapkan untuk Lembaga Penyiaran Swasta. Harusnya, SSJ juga bisa berlaku untuk LPK, dimana hal itu diatur secara jelas dalam UU Penyiaran yang baru.

4)    Perlu adanya penyederhaan proses perizinan bagi LPK yang mudah, murah, dan cepat. Perizinan LPK cukup sampai tingkat provinsi dengan syarat perizinan disesuaikan dengan kondisi LPK, dengan mengikuti Standar Pelayanan Minimal tertentu, bukan mengikuti pola perizinan LPS.

5)    Perlunya aturan yang memperbolehkan LPK menerima Iklan Usaha Komunitas, yaitu iklan komersial yang berbasis komunitas, misalnya usaha rumahan yang ada di sekitar komunitas. Para pengusaha rumahan ini tidak mungkin beriklan di media-media besar karena lingkup usahanya yang kecil dan keterbatasan modal. Pengakuan atas Iklan Usaha Komunitas ini lebih jauh berpotensi mengembangkan ekonomi lokal.

7.     PENGUATAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Perlu pasal dalam UU Penyiaran yang baru yang menegaskan bahwa mengenai LPP akan diatur tersendiri dalam UU RTRI.

8.     SIARAN UNTUK DIFABEL

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) atau Perjanjian Dunia tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Kewajiban negara atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk tuli, ditegaskan dalam Pasal 9 CRPD. Pasal 30 CRPD menegaskan kewajiban negara atas ‘Partisipasi dalam Kegiatan Budaya, Rekreasi, Hiburan dan Olah Raga’. Sementara Pasal 21 menegaskan hak penyandang disabilitas atas informasi dan perlindungan.

Menyimak kewajiban negara tersebut, maka isi siaran pun masuk dalam cakupan hak tuli. Negara wajib memastikan penyiaran aksesibel bagi tuli. Maka, UU Penyiaran yang baru harus menegaskan bahwa negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk warga yang tuli. Pemenuhan kewajiban ini bisa diwujudkan dengan:

1)    Aksesibilitas siaran (penyediaan juru bahasa dan ‘closed captions’) menjadi bagian terpadu dalam syarat pengajuan izin siaran televisi, dan dievaluasi secara berkala.

2)    Bahasa isyarat menjadi bagian terpadu setiap program siaran. Kebijakan ini bisa diterapkan secara bertahap dengan prioritas pada program informasi/berita, menuju ke cakupan 100% program dalam jangka waktu yang secara definitif disebutkan.

3)    Dalam hal pilihan bahasa isyarat, sebaiknya Negara mendengarkan aspirasi warga tuli dengan mengadopsi BISINDO sebagai bahasa isyarat yang dipakai di Indonesia. BISINDO merupakan bahasa isyarat yang alamiah dikembangkan oleh tuli.

4)    Dalam hal penggunaan bahasa isyarat di televisi, rincian teknis ukuran layar dan tampilan juru bahasa di layar televisi juga perlu dipastikan aksesibel bagi tuli.

5)    Selain dengan tampilan juru bahasa isyarat, aksesibilitas penyiaran bagi tuli juga bisa diwujudkan dengan penggunaan ‘closed captions’, bukan ‘subtitles’.  Perlu diketahui, subtitles’ adalah menerjemahkan bahasa lisan ke bahasa tulisan, sedangkan ‘closed captions’ adalah menuliskan bahasa lisan serta suara tertentu untuk orang-orang tuli misalnya suara musik, bunyi klakson, tepuk tangan, orang berteriak, dan sebagainya. Tayangan ‘closed captions’ juga perlu dipastikan aksesibilitasnya, tidak terhalang oleh gambar atau teks yang lain.

6)    Penerapan kebijakan aksesibilitas siaran dengan tampilan juru bahasa isyarat harus segera dimulai terutama oleh RTRI dan LPP Lokal, dan akhirnya oleh semua lembaga penyiaran. Kerangka waktu yang definitif diperlukan untuk penerapan tegas kebijakan ini.

9.     PENYIARAN KEBENCANAAN

Dalam UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang penyiaran kebencanaan. Padahal, pengaturan ini sangat penting mengingat Indonesia adalah negeri rawan bencana. Jadi, dalam UU Penyiaran yang baru harus terdapat bab/bagian/paragraf khusus tentang penyiaran kebencanaan.

Berikut beberapa masukan bagi pengaturan penyiaran kebencanaan:

1)    Definisi bencana merujuk pada UU Penanggulangan Bencana.

2)    Pada masa tanggap darurat bencana, dibutuhkan lembaga penyiaran khusus yang bersifat sementara (darurat – emergency) yang diselenggarakan oleh satu atau gabungan beberapa lembaga penyiaran dan difasilitasi oleh otoritas penanggulangan bencana di daerah dan didukung oleh pemangku kepentingan terkait.

3)    Lembaga penyiaran kebencanaan ini bisa menggunakan berbagai jenis teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan.

4)    RTRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik sangat strategis untuk menjadi koordinator penyiaran kebencanaan ini,  mengingat LPP boleh memiliki lebih dari satu kanal/saluran program, menggunakan dana publik, memiliki sumber daya yang besar, dan menjangkau seluruh wilayah NKRI. Aturan lebih rinci tentang hal ini akan dicantumkan di RUU RTRI.

5)    Negara wajib memfasilitasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam penyiaran kebencanaan.

6)    Negara wajib menyediakan alokasi frekuensi khusus untuk penyiaran kebencanaan, dengan proses perizinan yang cepat dan mudah.

7)     Lembaga penyiaran wajib memberikan ruang untuk publikasi tata kelola bantuan bencana secara transparan, mulai dari penghimpunan, penyaluran hingga pelaporan bantuan bencana.

10.  PENYIARAN TANPA IKLAN ROKOK

Hingga Maret 2016, Indonesia masih merupakan negara terbelakang dalam urusan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia terkait pengendalian konsumsi hasil tembakau. Di banyak Negara, industri rokok sudah terdesak oleh kebijakan negara yang melindungi publik.  Namun, hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi dan menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). 

Pada tahun 2013, 144 negara sudah membersihkan layar kacanya dari iklan rokok. Penyiaran yang sehat salah satu penandanya adalah penyiaran nir iklan rokok, penyiaran yang tidak dibajak oleh kepentingan industri rokok. Pembatasan iklan rokok yang ada dalam UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 harus diangkat lebih bermartabat lagi menjadi penyiaran nir iklan rokok dalam UU Penyiaran yang baru.

Saat Indonesia harus menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan juga berpotensi menikmati bonus demografi, sumber daya manusia Indonesia tidak akan mumpuni jika Indonesia tidak mengendalikan konsumsi hasil tembakau. Manfaat MEA dan bonus demografi akan tinggal mimpi saja tanpa kedisiplinan perlindungan rakyat dari dampak buruk kebiasaan buruk merokok, termasuk dengan total tobacco advertising, promotion, and sponsorship (TAPS) ban.

11.  PENYIARAN BERBASIS INTERNET

Kemajuan teknologi internet memungkinan penyiaran dilakukan berbasis internet. Fenomena ini bahkan sudah bermunculan dan berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, UU Penyiaran yang baru harus mengakomodasi keberadaan penyiaran berbasis internet ini. Klausul tentang penyiaran berbasis internet ini harus sinkron dengan RUU Konvergensi Telematika.

 

Maret 2016,

KELOMPOK KERJA UNTUK PENYIARAN DEMOKRATIS

 

 

Koordinator                                                               Sekretaris

 

Anggota Kelompok Kerja untuk Penyiaran Demokratis:

  1. Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI)
  2. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia
  3. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
  4. Combine Resource Institution (CRI)
  5. CCES Indonesia
  6. Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia (ATVKI)
  7. Masyarakat Peduli Media (MPM)
  8. Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)
  9. Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RP LPP)
  10. Pusat Studi dan Dokumentasi Media Alternatif NADIM
  11. Yayasan Satunama
  12. AMAN
  13. Jalin Merapi
  14. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta
  15. Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Yogyakarta
  16. Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  17. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  18. Infest
  19. LBH Pers
  20. SIGAB
  21. Solider
  22. Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY)
  23. Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT)
  24. PSDAM
  25. Rumah Sinema
  26. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY
  27. Yayasan Festival Film Pelajar Jogjakarta (FFPJ)