Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on February 23, 2018
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

Peraturan tentang Pemantauan Pemilu dari Bawaslu ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Abhan pada tanggal 17 Januari 2018 dan diundangkan di Jakarta pada 25 Januari 2018 oleh Dirjen Peraturan-undangan Widodo Ekatjahjana. Peraturan Bawaslu tentang Pemantauan Pemilu dilengkapi dengan Lampiran yang berisi Kodet Etik Pemantau, hingga Panduan Teknis Pemantauan Pemilu di Indonesia.

Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum didalamnya memuat:

  1. Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum
    1. Kode Etik Pemantau Pemilu Dalam Negeri,
    2. Kode Etik Pemantau Pemilu Luar Negeri,
    3. Janji Untuk Mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu.
  2. Lampiran II Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum
    1. Panduan Teknis Pendaftaran, Formulir Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu,
    2. Formulir Surat Pernyataan Independensi,
    3. Tanda Terima Pendaftaran,
    4. Surat Pernyataan Sumber Dana Jelas,
    5. Surat Pernyataan Pengalaman Pemantauan,
    6. Surat Pernyataan Pemantauan (Wilayah, Tahapan Pemantauan, Jumlah dan Kegiatan Pemantauan),
    7. Sertifikat Akreditasi,
    8. Tanda Pengenal Pemantau,
    9. Sistematika Laporan Pemantauan.

Kode Etik Pemantau Pemilu Dalam Negeri

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh Pemantau Pemilu dalam negeri dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilu:

  1. Non Partisan dan Netral
    Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial).
  2. Tanpa Kekerasan (Non Violence)
    Pemantau Pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
  3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan dan Adat Istiadat dan Budaya Setempat
    Pemantau Pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundang- undangan yang berlaku dan adat istiadat dan budaya setempat.
  4. Kesukarelaan
    Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
  5. Integritas
    Pemantau Pemilu dilarang melakukan tindakan penghasutan atau provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilih.
  6. Kejujuran
    Pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
  7. Obyektif
    Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
  8. Kooperatif
    Pemantau Pemilu dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
  9. Transparan
    Pemantau Pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
  10. Kemandirian
    Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu atau Pemerintah Daerah.
  11. Berjanji untuk Patuh pada Kode Etik ini
    Setiap orang yang berpartisipasi dalam pemantauan Pemilu harus membaca dan memahami Kode Etik serta harus menandatangani janji untuk mematuhinya.

Kode Etik Pemantau Pemilu Luar Negeri

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh Pemantau Pemilu asing dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilu:

  1. Menghormati Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia Internasional
    Hak warga negara untuk memilih dan dipilih secara berkala dan pemilihan yang benar adalah hak asasi manusia yang diakui secara internasional, Pemantau Pemilu harus menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia dan juga hak asasi manusia dan kebebasan fundamental warga negara Indonesia.
  2. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan dan Adat Istiadat dan Budaya Setempat
    Pemantau Pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat dan budaya setempat.
  3. Menghormati Kewenangan Badan Penyelenggara Pemilu
    Pemantau wajib menghormati wewenang badan penyelenggara Pemilu.
  4. Non Partisan dan Netral
    Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial).
  5. Tanpa Kekerasan (Non Violence)
    Pemantau Pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
  6. Kesukarelaan
    Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
  7. Integritas
    Pemantau Pemilu dilarang melakukan tindakan penghasutan atau provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilih.
  8. Kejujuran
    Pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
  9. Obyektif
    Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
  10. Kooperatif
    Pemantau Pemilu dilarang menganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
  11. Transparan
    Pemantau Pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
  12. Kemandirian
    Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu atau Pemerintah Daerah.
  13. Berjanji untuk Patuh pada Kode Etik ini
    Setiap orang yang berpartisipasi dalam pemantauan Pemilu harus membaca dan memahami Kode Etik serta harus menandatangani janji untuk mematuhinya.

Janji Untuk Mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu

Saya telah membaca dan memahami Kode Etik yang diberikan kepada saya oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan ini saya berjanji bahwa saya akan patuh Kode Etik ini dan bahwa semua aktivitas saya sebagai Pemantau Pemilu sepenuhnya akan dilakukan sesuai Kode Etik. Saya tidak memiliki konflik kepentingan, politik, ekonomi atau lainnya, yang akan mengganggu kemampuan saya dalam menjadi pemantau pemilihan yang tidak memihak dan patuh pada Kode Etik.

Saya akan menjaga independensi, non partisan dan tidak memihak (imparsial). Saya akan membuat penilaian berdasarkan standar tertinggi atas ketepatan informasi dan ketidakberpihakan dalam menganalisis, membedakan faktor subjektif dari bukti objektif, dan saya akan mendasarkan semua laporan saya pada bukti faktual dan dapat diverifikasi.

Saya tidak akan mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Saya akan menghormati peraturan perundang-undangan dan otoritas penyelenggara Pemilu dan lainnya. Saya akan menghormati dan mengusung hak asasi manusia dan kebebasan fundamental warga Negara Indonesia. Saya akan bersikap profesional dan menghormati budaya dan adat istiadat setempat baik itu saat bekerja maupun dalam waktu senggang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum