Peraturan KPU 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2024 diatur dengan Peraturan KPU 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Peraturan ini diterbitkan sebagai acuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peraturan Komisi Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2024 yang mulai berlaku mulai 9 Juni 2022 ini mengatur mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu, Masa Tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, sedangkan rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2024 ditetapkan Ketua KPU HAsyim Asy'ari dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2022. Ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2022
tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum
Tahun 2024

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan KPU 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan KPU 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Isi Peraturan Komisi

Berikut adalah isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2024, bukan format asli:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

  7. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

  8. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

  9. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

  10. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

  11. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

  1. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

  2. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

    1. mandiri;

    2. jujur;

    3. adil;

    4. berkepastian hukum;

    5. tertib;

    6. terbuka;

    7. proporsional;

    8. profesional;

    9. akuntabel;

    10. efektif;

    11. efisien; dan

    12. aksesibel.

Pasal 3

Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

  1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;

  2. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;

  3. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;

  4. penetapan Peserta Pemilu;

  5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

  6. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

  7. masa Kampanye Pemilu;

  8. Masa Tenang;

  9. pemungutan dan penghitungan suara;

  10. penetapan hasil Pemilu; dan

  11. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4

Dalam hal Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan putaran kedua, tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

  1. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;

  2. kampanye;

  3. Masa Tenang;

  4. pemungutan dan penghitungan suara;

  5. penetapan hasil Pemilu; dan

  6. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 5

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 6

Ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 7

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2024

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2024 ada dalam Lampiran Peraturan KPU 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024, berikut tabelnya:

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NoTAHAPANJADWAL
1234
1.perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu  
 a.penyusunan perencanaan, program, dan anggaran PemiluSelasa, 14 Juni 2022Jumat, 14 Juni 2024
 b.penyusunan peraturan KPUSelasa, 14 Juni 2022Kamis, 14 Des 2023
2.pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar PemilihJumat, 14 Okt 2022Rabu, 21 Juni 2023
3.pendaftaran dan verifikasi Peserta PemiluJumat, 29 Juli 2022Selasa, 13 Des 2022
4.penetapan Peserta PemiluRabu, 14 Des 2022Rabu, 14 Des 2022
5.penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihanJumat, 14 Okt 2022Kamis, 9 Feb 2023
6.pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
 a.anggota DPDSelasa, 6 Des 2022Sabtu, 25 Nov 2023
 b.anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/KotaSenin, 24 April 2023Sabtu, 25 Nov 2023
 c.Presiden dan Wakil PresidenKamis, 19 Okt 2023Sabtu, 25 Nov 2023
7.masa Kampaye PemiluSelasa, 28 Nov 2023Sabtu, 10 Feb 2024
8.Masa TenangMinggu, 11 Feb 2024Selasa, 13 Feb 2024
9.pemungutan dan penghitungan suara 
 a.pemungutan suaraRabu, 14 Feb 2024Rabu, 14 Feb 2024
 b.penghitungan suaraRabu, 14 Feb 2024Kamis, 15 Feb 2024
 c.rekapitulasi hasil penghitungan suaraKamis, 15 Feb 2024Rabu, 20 Maret 2024
10.penetapan Hasil Pemilu 
 a.Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih  
  1.tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilupaling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
  2. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilupaling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
 b.penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota 
  1)anggota DPR  
   a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilupaling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR
   b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilupaling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
  2)anggota DPRD provinsi 
   a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilupaling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi
   b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilupaling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
 c.penetapan calon terpilih anggota DPD 
  1)tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilupaling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD
  2)terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilupaling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
11.pengucapan sumpah/janjiPresiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
 a.DPRD kabupaten/kotadisesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota
 b.DPRD provinsidisesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi
 c.DPR dan DPDSelasa, 1 Oktober 2024
 d.Presiden dan Wakil PresidenMinggu, 20 Oktober 2024
      
TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PUTARAN KEDUA
1.pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar PemilihJumat, 22 Maret 2024Kamis, 25 April 2024
2.kampanyeMinggu, 2 Juni 2024Sabtu, 22 Juni 2024
3.Masa TenangMinggu, 23 Juni 2024Selasa, 25 Juni 2024
4.pemungutan dan penghitungan suara 
 a.pemungutan suaraRabu, 26 Juni 2024Rabu, 26 Juni 2024
 b.penghitungan suaraRabu, 26 Juni 2024Kamis, 27 Juni 2024
 c.rekapitulasi hasil penghitungan suaraKamis, 27 Juni 2024Sabtu, 20 Juli 2024
5.penetapan hasil pemilu 
 a.tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilupaling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
 b.terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilupaling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
6.pengucapan sumpah/janti Presiden dan Wakil PresidenMinggu, 20 Oktober 2024

Demikianlah bunyi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2024, semoga membuat bahagia.