Perdais 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY

Istilah-istilah baru di Yogyakarta seperti penamaan Kecamatan yang menjadi Kapanewon, Desa yang menjadi Kalurahan. Karena memang sejak lama Kepala Desa panggilannya adalah Pak Lurah, bukan Pak Desa. Hal ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta atau Perdais 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY.

Perdais 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati di DIY yang menyusun Perbup tentang Kelembagaan di Kabupaten hingga Kelembagaan di tingkat Kapanewon (atau dulu Kecamatan).

Perdais 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ada beberapa istilah penting yang perlu diketahui sehubungan dengan adanya Perdais 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY, seperti Parampara Praja yang definisinya adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat mengenai urusan keistimewaan kepada Gubernur. Beberapa yang lain adalah:

  1. Parampara Praja;

  2. Paniradya Kaistimewan (staf Gubernur urusan Penyusunan Kebijakan dan Pengoordinasian administratif urusan keistimewaan);

  3. Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang);

  4. Kundha Kabudayan (Dinas Kebudayaan);

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di tetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2018 oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diundangkan Sekda DIY Gatot Saptadi pada tanggal 30 Juli 2018 di Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditempatkan pada Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Noreg Perda DIY :(7-157/2018). Penjelasan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditempatkan pada Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7.

Peraturan Daerah Istimewa
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 tahun 2018
tentang
Kelembagaan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Latar Belakang

Pertimbangan Perdais 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu melakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perdais 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY:

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 285);

Penjelasan Umum Perdais tentang Kelembagaan Pemda DIY

Bahwa kelembagaan Pemerintah Daerah DIY telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Bahwa berdasarkan evaluasi, Perdais DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyempurnaan terkait perumpunan, jumlah struktur dengan memperhatikan prinsip rightsizing and regrouping yang berpedoman kepada besarnya beban kerja masing-masing Perangkat Daerah. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY merupakan salah satu urusan keistimewaan yang diatur dalam Perdais, sehingga untuk mengakomodir ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, bahwa kewenangan kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli. Keistimewaan dalam kewenangan kelembagaan ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pasal 2 yang digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY dalam membentuk kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

Isi Perdais tentang Kelembagaan Pemda DIY

Berikut adalah isi Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan format asli:

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

  3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

  4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

  5. Peraturan Daerah Istimewa DIY yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.

  6. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  7. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

  8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

  9. Parampara Praja adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat mengenai urusan keistimewaan kepada Gubernur.

Pasal 2

Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

  1. efektifitas pemerintahan;

  2. efisiensi;

  3. manfaat;

  4. akuntabilitas;

  5. keterbukaan;

  6. partisipasi; dan

  7. pendayagunaan kearifan lokal.

Pasal 3

Ruang lingkup Perdais ini meliputi:

  1. pembentukan Perangkat Daerah;

  2. jabatan pada Perangkat Daerah; dan

  3. Parampara Praja.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

  1. Dengan Perdais ini dibentuk Perangkat Daerah.

  2. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, dan tata kerja keistimewaan yang disinkronkan dengan visi, misi, dan program kerja pembangunan daerah.

  3. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan diklasifikasikan tipelogi A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:

  1. Sekretariat Daerah;

  2. Paniradya Kaistimewan;

  3. Sekretariat DPRD;

  4. Inspektorat;

  5. Dinas Daerah;

  6. Badan Daerah; dan

  7. Badan Penghubung Daerah.

Pasal 6

  1. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelayanan administratif.

  2. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah, dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang pemerintahan dan umum, terdiri dari:

      1. Biro Tata Pemerintahan dengan perangkat paling banyak 4 (empat) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

      2. Biro Hukum dengan perangkat paling banyak 4 (empat) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis hukum;

      3. Biro Organisasi dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis organisasi; dan

      4. Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol dengan perangkat paling banyak 4 (empat) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang pelayanan umum, hubungan masyarakat, dan protokol.

    2. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang perekonomian dan pembangunan, terdiri dari:

      1. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis perekonomian dan sumber daya alam; dan

      2. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dengan perangkat paling banyak 4 (empat) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

    3. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah, dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang pemberdayaan sumber daya masyarakat, terdiri dari:

      1. Biro Bina Mental Spiritual dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis bina mental spiritual; dan

      2. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis dan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

  3. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangaan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penghubung Daerah.

  4. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengoordinasikan Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

  5. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mengoordinasikan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Pasal 7

  1. Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan.

  2. Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang.

Pasal 8

  1. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan DPRD dan anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

  2. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) bagian.

Pasal 9

  1. Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

  2. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) inspektur pembantu.

Pasal 10

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

  1. Dinas Pariwisata terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

  2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

  3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

  4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;

  5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;

  6. Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

  7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

  8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;

  9. Dinas Perhubungan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

  10. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang;

  11. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian;

  12. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal;

  13. Dinas Kesehatan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

  14. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;

  15. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;

  16. Dinas Sosial terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

  17. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;

  18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,dan Pengendalian Penduduk terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

  19. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 11

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:

  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemeritahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik;

  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset;

  3. Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;

  4. Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;

  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 12

Badan Penghubung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri dari paling banyak 1 (satu) subbagian tata usaha dan 3 (tiga) subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 13

Bagan struktur Perangkat Daerah DIY tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini.

Pasal 14

Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masingmasing dapat dibantu 1 (satu) wakil kepala dinas sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja besar, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 16

  1. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

  1. Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

  2. Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelolarumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

  3. Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

    1. Rumah Sakit Jiwa Grhasia; dan

    2. Rumah Sakit Paru Respira.

Pasal 18

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

  1. Pegawai pada Perangkat Daerah merupakan aparatur sipil negara.

  2. Pengelolaan kepegawaian pada Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

  1. Di setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibentuk jabatan fungsional.

  2. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  3. Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

  4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

  5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
STAF AHLI

Pasal 21

  1. Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

  2. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

  3. Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.

  4. Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

  5. Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh Gubernur.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas, fungsi, dan tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PARAMPARA PRAJA

Pasal 22

  1. Dalam melaksanakan urusan Keistimewaan untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dibentuk Parampara Praja.

  2. Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari akademisi/teknokrat, unsur Kasultanan dan unsur Kadipaten, serta tokoh masyarakat yang dipilih dan diangkat oleh Gubernur.

  3. Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

  4. Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

  5. Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Paniradya Kaistimewan.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, tata kerja, tugas, dan fungsi Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
JABATAN

Pasal 23

  1. Jabatan Struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terdiri atas Sekretaris Daerah.

  2. Jabatan Struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri atas:

    1. Paniradya Kaistimewan;

    2. Staf Ahli Gubernur;

    3. Asisten Sekretaris Daerah;

    4. Sekretaris DPRD;

    5. Inspektur;

    6. Kepala Dinas;

    7. Kepala Badan;

    8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan

    9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

  3. Jabatan Struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri atas:

    1. Kepala Biro;

    2. Wakil Kepala Dinas; dan

    3. Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia.

  4. Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator terdiri atas:

    1. Kepala Badan Penghubung Daerah;

    2. Sekretaris Inspektorat;

    3. Sekretaris Dinas;

    4. Sekretaris Badan;

    5. Kepala Bagian;

    6. Kepala Bidang;

    7. Inspektur Pembantu;

    8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;

    9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

    10. Direktur Rumah Sakit Paru Respira;

  5. Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator terdiri atas Sekretaris dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia.

  6. Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas terdiri atas:

    1. Kepala Subbagian;

    2. Kepala Seksi; dan

    3. Kepala Subbidang.

  7. Jabatan Struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas terdiri atas:

    1. Kepala Tata Usaha Satuan Pendidikan Menengah; dan

    2. Kepala Tata Usaha Satuan Pendidikan Khusus.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

  1. Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah.

  2. Dalam melaksanakan urusan keistimewaan DIY Pemerintah Daerah dapat menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

  1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

  2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

  3. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Perdais ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Perdais ini.

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Perdais ini, maka Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) tetap berlaku sampai dengan selesainya penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, paling lama 1 (satu) tahun sejak Perdais ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

  1. Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdais ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Perdais ini diundangkan.

  2. Pada saat selesainya penataan kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan Perdais ini, maka Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikianlah isi Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2018 oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diundangkan Sekda DIY Gatot Saptadi pada tanggal 30 Juli 2018 di Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditempatkan pada Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Noreg Perda DIY :(7-157/2018). Penjelasan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditempatkan pada Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7.

LampiranUkuran
Perdais 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY (208.37 KB)208.37 KB