Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Satu Naskah

Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Satu Naskah merupakan gabungan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dapat kita baca di bawah, disunting untuk memudahkan membaca dan memahami, bukan produk resmi.

Pada Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Hukum Daerah dapat berbentuk Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD. Perkada terdiri atas peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota. PB KDH terdiri dari peraturan bersama gubernur dan peraturan bersama bupati/walikota. Peraturan DPRD terdiri dari peraturan DPRD provinsi dan peraturan DPRD kabupaten/kota.

Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ada 76 perubahan dari implikasi Putusan Mahkamah tersebut di atas terhadap Permen Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dan Ketentuan dalam Romawi III Lampiran III dihapus. Salah satu yang termudah adalah dihapusnya Peraturan Bersama Kepala Daerah. Jadi Produk Hukum Daerah yang sah saat ini adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015 oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah diundangkan pada tanggal 31 Desember 2015 di Jakarta oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20136.

Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditetapkan Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 17 Desember 2018 di Jakarta. Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2019.

Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permendagri
Pembentukan Produk Hukum Daerah
dalam Satu Naskah

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah:

  1. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan gubernur;

  2. bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Isi Satu Naskah Pembentukan Produk Hukum Daerah

Berikut adalah isi Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Satu Naskah yang merupakan gabungan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bukan format asli:

*** : diubah oleh Permendagri 120 tahun 2018
+++ : ditambahkan oleh Permendagri 120 tahun 2018
--- : dihapus oleh Permendagri 120 tahun 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 ***

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah provinsi dan kabupaten/kota.

  2. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota.

  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  4. Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

  5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.

  6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.

  7. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD provinsi dan Pimpinan DPRD kabupaten/kota.

  8. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

  9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

  10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

  11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

  12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

  13. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

  14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.

  16. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

  17. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

  18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

  19. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.

  20. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.

  21. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.

  22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

  23. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.

  24. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

  25. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

  26. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

  27. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/wali kota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

  28. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

  29. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.

  30. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.

  31. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

  32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

  33. Hari adalah Hari kerja.

BAB II
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk:

  1. peraturan; dan

  2. penetapan.

Pasal 3 ---

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

  1. perda;

  2. perkada;

  3. dihapus; dan

  4. peraturan DPRD.

Pasal 4

  1. Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

    1. perda provinsi; dan

    2. perda kabupaten/kota.

  2. Perda memuat materi muatan:

    1. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

    2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

  3. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki hierarki lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota.

  5. Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur:

    1. kewenangan provinsi;

    2. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

    3. kewenangan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

    4. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau

    5. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

  6. Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:

    1. kewenangan kabupaten/kota;

    2. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;

    3. kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;

    4. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau

    5. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

  1. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

  3. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

  5. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

    1. teguran lisan;

    2. teguran tertulis;

    3. penghentian sementara kegiatan;

    4. penghentian tetap kegiatan;

    5. pencabutan sementara izin;

    6. pencabutan tetap izin;

    7. denda administratif; dan/atau

    8. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

  1. peraturan gubernur; dan

  2. peraturan bupati/walikota.

Pasal 7 ---

Dihapus

Pasal 8

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

  1. peraturan DPRD provinsi; dan

  2. peraturan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 9

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

  1. keputusan kepala daerah;

  2. keputusan DPRD;

  3. keputusan pimpinan DPRD; dan

  4. keputusan badan kehormatan DPRD

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Penyusunan
Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 10

Perencanaan Rancangan Perda Provinsi meliputi kegiatan:

  1. penyusunan Propemperda;

  2. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan

  3. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Paragraf 1
Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 11

Gubernur menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi.

Pasal 12

  1. Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.

  2. Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

  3. Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

    1. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau

    2. instansi vertikal terkait sesuai dengan:

      1. kewenangan;

      2. materi muatan; atau

      3. Kebutuhan.

  4. Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.

Pasal 13

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Provinsi.

Paragraf 2
Tata Cara Penyusunan Propemperda
di Lingkungan DPRD Provinsi

Pasal 14

  1. Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda.

  2. Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.

Paragraf 3
Tata Cara Penyusunan Propemperda Provinsi

Pasal 15 ***

  1. Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur.

  2. Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi.

  3. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan biro hukum provinsi atau nama lainnya.

  4. Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Perda Provinsi yang didasarkan atas:

    1. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

    2. rencana pembangunan daerah;

    3. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

    4. aspirasi masyarakat daerah.

  5. Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD provinsi.

  6. Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 16 ***

  1. Hasil penyusunan Propemperda provinsi antara DPRD provinsi dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi.

  2. Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD provinsi.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda provinsi diatur dengan Perda Provinsi.

  4. Dalam Propemperda provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

    1. akibat putusan Mahkamah Agung; dan

    2. APBD.

  5. Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:

    1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;

    2. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

    3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan

    4. dihapus;

    5. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota.

Pasal 18

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

  1. penataan kecamatan; dan

  2. penataan desa.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penyusunan
Peraturan Kepala Daerah
dan Peraturan DPRD

Pasal 19

  1. Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.

  2. Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

  3. Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

  4. Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 20

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 21

Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah.

Paragraf 1
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 22

  1. Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

  2. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.

  3. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.

  4. Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda provinsi.

  5. Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

  6. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda provinsi.

Pasal 23 ***

  1. Biro hukum provinsi atau nama lainnya melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi yang diterima dari Perangkat Daerah provinsi.

  2. Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi.

  3. Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

  4. Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah provinsi.

  5. Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.

  6. Biro hukum provinsi atau nama lainnya melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 25

  1. Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi.

  2. Dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.

  3. Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

    1. gubernur;

    2. sekretaris daerah;

    3. perangkat daerah pemrakarsa;

    4. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;

    5. perangkat daerah terkait; dan

    6. perancang peraturan perundang-undangan.

  4. Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

  5. Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.

  6. Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 26

Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah provinsi mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda provinsi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 28

Rancangan perda provinsi yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 29

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 30

  1. Sekretaris daerah provinsi menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

  2. Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 31

  1. Sekretaris daerah provinsi menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah provinsi terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda provinsi.

  2. Sekretaris daerah provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur.

  3. Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada gubernur.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 32 ***

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Perda Kabupaten/Kota.

Paragraf 4
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
di Lingkungan DPRD Provinsi

Pasal 33 ***

  1. Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi.

  2. Dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi, DPRD provinsi dapat membentuk panitia khusus.

  3. Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.

  4. Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 34

  1. Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

  2. Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

    1. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;

    2. daftar nama; dan

    3. tanda tangan pengusul

  3. Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:

    1. latar belakang dan tujuan penyusunan;

    2. sasaran yang ingin diwujudkan;

    3. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

    4. jangkauan dan arah pengaturan.

  4. Penyampaian rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD provinsi.

Pasal 35

Dalam hal rancangan perda provinsi mengatur mengenai:

  1. APBD provinsi;

  2. pencabutan perda provinsi; atau

  3. perubahan perda provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 36

  1. Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian

  2. Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi.

Pasal 37

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda provinsi kepada pimpinan DPRD provinsi.

Pasal 38

  1. Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.

  2. Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD provinsi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD provinsi.

  3. Dalam rapat paripurna DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

    1. pengusul memberikan penjelasan;

    2. fraksi dan anggota DPRD provinsi lainnya memberikan pandangan; dan

    3. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD provinsi lainnya.

  4. Rapat paripurna DPRD provinsi memutuskan usul rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:

    1. persetujuan;

    2. persetujuan dengan pengubahan; atau

    3. penolakan.

  5. Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD provinsi menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda provinsi tersebut.

  6. Penyempurnaan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD provinsi.

Pasal 39

Rancangan perda provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD provinsi disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 40

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD provinsi dan gubernur menyampaikan rancangan perda provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda provinsi yang disampaikan oleh DPRD provinsi dan rancangan perda provinsi yang disampaikan oleh gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 5
Penyusunan Peraturan Daerah
di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 41

Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota.

Bagian Kedua ***
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 42 ***

  1. Kepala Daerah menetapkan Perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

  2. Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perkada.

  3. Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi

Pasal 43

  1. Pimpinan DPRD provinsi menyusun rancangan peraturan DPRD provinsi.

  2. Rancangan peraturan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

  3. Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 44

  1. Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

  2. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. peraturan DPRD tentang tata tertib;

    2. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau

    3. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 45

  1. Pimpinan DPRD provinsi membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD provinsi.

  2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 46

  1. Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD provinsi yang telah disusun.

  2. Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD provinsi yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
dan Kode Etik

Pasal 47

  1. Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi.

  3. Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan tentang:

    1. pengucapan sumpah/janji;

    2. penetapan pimpinan;

    3. pemberhentian dan penggantian pimpinan;

    4. jenis dan penyelenggaraan rapat;

    5. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;

    6. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;

    7. penggantian antarwaktu anggota;

    8. pembuatan pengambilan keputusan;

    9. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi;

    10. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

    11. pengaturan protokoler; dan

    12. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2
Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 48

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD provinsi yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD provinsi.

Pasal 49 ***

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, paling sedikit memuat:

  1. pengertian kode etik;

  2. tujuan kode etik;

  3. pengaturan mengenai:

    1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;

    2. sikap dan perilaku anggota DPRD;

    3. tata kerja anggota DPRD;

    4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;

    5. tata hubungan antar anggota DPRD;

    6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;

    7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;

    8. kewajiban anggota DPRD;

    9. larangan bagi anggota DPRD;

    10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;

    11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 12. rehabilitasi.

Paragraf 3
Peraturan DPRD
Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 50

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD provinsi dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 52

Materi muatan peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 paling sedikit memuat:

  1. ketentuan umum;

  2. materi dan tata cara pengaduan;

  3. penjadwalan rapat dan sidang;

  4. verifikasi, meliputi:

    1. sidang verifikasi;

    2. pembuktian;

    3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;

    4. alat bukti; dan

    5. pembelaan;

  5. keputusan;

  6. pelaksanaan keputusan; dan

  7. ketentuan penutup.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan
Peraturan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 53

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

  1. keputusan kepala daerah;

  2. keputusan DPRD;

  3. keputusan pimpinan DPRD; dan

  4. keputusan badan kehormatan DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 55

  1. Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.

  2. Rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota.

  3. Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 56

  1. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.

  2. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna

Pasal 57

  1. Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.

  2. Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.

  3. Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:

    1. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;

    2. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan

    3. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.

  4. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 58

  1. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.

  2. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 59

  1. Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.

  2. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 60

  1. Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.

  2. Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

  3. Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 61

  1. Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.

  2. Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 62

  1. Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

  3. Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI
PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Pembahasan Produk Hukum Daerah
Berbentuk Peraturan

Paragraf 1
Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 63

Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.

Pasal 64

  1. Surat pengantar gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, paling sedikit memuat:

    1. latar belakang dan tujuan penyusunan;

    2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan

    3. materi pokok yang diatur,

    yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda provinsi.

  2. Dalam hal rancangan perda yang berasal dari gubernur disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda provinsi.

Pasal 65

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD provinsi, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda provinsi sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 66

  1. Gubernur membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda provinsi di DPRD provinsi.

  2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.

  3. Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda provinsi di DPRD provinsi kepada gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 67

Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur.

Pasal 68

  1. Surat pengantar pimpinan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 paling sedikit memuat:

    1. latar belakang dan tujuan penyusunan;

    2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan

    3. materi pokok yang diatur,

    yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda provinsi.

  2. Dalam hal rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda provinsi.

Pasal 69

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD provinsi, sekretariat DPRD provinsi memperbanyak rancangan perda provinsi sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 70

Ketentuan mengenai persiapan pembahasan rancangan perda provinsi yang berasal dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan rancangan perda kabupaten/kota yang berasal dari bupati/walikota.

Pasal 71

Ketentuan mengenai persiapan pembahasan rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan rancangan perda kabupaten/kota yang berasal dari DPRD kabupaten/kota.

Pasal 72 +++

  1. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD provinsi atau gubernur dibahas oleh DPRD provinsi dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

    1. Dalam hal gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah.

    1. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), dalam melakukan pembahasan rancangan Perda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

  2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 73

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) meliputi:

  1. dalam hal rancangan perda provinsi berasal dari gubernur dilakukan dengan:

    1. penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;

    2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan

    3. tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.

  2. dalam hal rancangan perda provinsi berasal dari DPRD dilakukan dengan:

    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda provinsi;

    2. pendapat gubernur terhadap rancangan perda provinsi; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur.

    3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

  3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 74

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) meliputi:

  1. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

    1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan

    2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna

  2. pendapat akhir gubernur.

Pasal 75

  1. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

  2. Dalam hal rancangan perda provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur, rancangan perda provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD provinsi masa sidang itu.

Pasal 76

  1. Rancangan perda provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur.

  2. Penarikan kembali rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh gubernur, disampaikan dengan surat gubernur disertai alasan penarikan.

  3. Penarikan kembali rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD provinsi, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD provinsi dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 77

  1. Rancangan perda provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur.

  2. Penarikan kembali rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri oleh gubernur.

  3. Rancangan perda provinsi yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 78

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 77 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan perda kabupaten/kota.

Paragraf 2 ***
Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 79 ***

  1. Pembahasan rancangan peraturan gubernur dilakukan oleh gubernur bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

  2. Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur.

  3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

    1. ketua :
      pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;

    2. sekretaris :
      kepala biro hukum atau nama lainnya; dan

    3. anggota :
      sesuai dengan kebutuhan.

  4. Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan peraturan gubernur.

  5. Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

  6. Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan peraturan gubernur kepada sekretaris daerah.

Pasal 80 ***

  1. Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan gubernur yang telah selesai dibahas.

  2. Ketua tim mengajukan rancangan peraturan gubernur yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Pasal 81 ***

  1. Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan gubernur yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).

  2. Perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.

  3. Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.

  4. Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan gubernur yang telah disempurnakan.

  5. Sekretaris daerah menyampaikan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 82 ***

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan peraturan bupati/wali kota.

Paragraf 3
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi

Pasal 83

  1. Rancangan peraturan DPRD provinsi disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.

  2. Rancangan peraturan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.

  3. Pembahasan rancangan peraturan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 84

  1. Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) meliputi:

    1. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;

    2. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan

    3. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.

  2. Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:

    1. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan

    2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

  3. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 85

  1. Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota.

  2. Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.

  3. Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 86

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Pasal 87

  1. Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

  2. Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Pasal 88 ***

  1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD.

  2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 88A +++

  1. Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.

  2. Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.

  3. Fasilitasi terhadap rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perkada yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 88B +++

  1. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi provinsi ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

  2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi kabupaten/kota ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota dan disampaikan kepada gubernur.

  3. Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.

Pasal 89 ***

  1. Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima surat permohonan Fasilitasi.

  2. Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:

    1. dokumen rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, rancangan Perkada, dan/atau rancangan Peraturan DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf; dan

    2. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 90 ***

  1. Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dalam bentuk surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri tentang Fasilitasi rancangan Perda Provinsi, rancangan peraturan gubernur, dan rancangan Peraturan DPRD provinsi setelah dilakukan koordinasi bersama biro hukum.

  2. Koordinasi bersama biro hukum dilakukan sebelum Direktur Jenderal Otonomi Daerah menandatangani surat Fasilitasi.

  3. Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

  4. Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang Fasilitasi rancangan Perda Kabupaten/Kota, rancangan peraturan bupati/wali kota, dan rancangan Peraturan DPRD kabupaten/kota.

  5. Dalam hal sekretaris daerah provinsi berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat sekretaris daerah.

BAB VIII
EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 91

  1. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota sesuai dengan:

    1. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan

    2. peraturan perundang-undangan lainnya.

  2. Evaluasi rancangan perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

    1. RPJPD;

    2. RPJMD;

    3. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

    4. pajak daerah;

    5. retribusi daerah; dan

    6. tata ruang daerah.

  3. Evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

    1. rencana pembangunan industri; dan

    2. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 92

  1. Rancangan perda provinsi yang mengatur tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.

  2. Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk dievaluasi.

  3. Rancangan perda provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri provinsi yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.

  4. Rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 93

  1. Rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan oleh gubernur.

  2. Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

    1. melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah terhadap rancangan perda provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;

    2. melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah terhadap rancangan perda provinsi tentang tata ruang daerah dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tata ruang;

    3. melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah terhadap rancangan perda provinsi tentang rencana pembangunan industri dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

  3. Evaluasi terhadap rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi.

Pasal 94

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

  2. Permohonan pengharmonisasian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan:

    1. surat permohonan harmonisasi;

    2. rancangan perda disertai softcopy dalam bentuk pdf; dan

    3. rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi disertai softcopy.

  3. Dalam rangka pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim harmonisasi evaluasi terhadap rancangan perda provinsi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 95

  1. Bupati/walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota yang mengatur tentang:

    1. RPJPD;

    2. RPJMD;

    3. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

    4. pajak daerah;

    5. retribusi daerah;

    6. tata ruang daerah;

    7. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan

    8. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

  2. Bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota.

Pasal 96

  1. Rancangan Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

  2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang:

    1. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan

    2. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

  3. Konsultasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyampaian keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota untuk dilakukan pengkajian.

  4. Konsultasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.

Pasal 97

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan perda provinsi dan/atau kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan perda kabupaten/kota yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu
Nomor Register Terhadap
Rancangan Perda Yang dievaluasi

Pasal 98

  1. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.

  2. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 99

  1. Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.

  2. Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua
Nomor Register Terhadap Rancangan Perda

Pasal 100

  1. Gubernur wajib menyampaikan rancangan perda provinsi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan perda provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan noreg perda.

  2. Bupati/walikota wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan noreg perda.

Pasal 101 ***

  1. Gubernur mengajukan permohonan Noreg kepada Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.

  2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur.

  3. Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.

  4. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota.

  5. Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam memberikan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), melakukan Verifikasi terhadap rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan.

  6. Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil Fasilitasi, rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak diberikan Noreg.

Pasal 102

  1. Menteri Dalam Negeri memberikan noreg rancangan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg rancangan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.

  2. Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

  3. Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan menteri untuk evaluasi provinsi dan keputusan gubernur untuk evaluasi kabupaten/kota dilaksanakan.

  4. Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

  5. Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.

  6. Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 103 ***

  1. Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

  2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara berkala wajib menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Noreg kepada Menteri melalui Biro Hukum Sekretariat Jenderal.

Pasal 104 ***

  1. Pemberian Noreg rancangan Perda Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan menyesuaikan hasil Evaluasi dan Fasilitasi.

  2. Pemberian Noreg rancangan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh biro hukum provinsi atau nama lainnya dengan menyesuaikan hasil Evaluasi dan Fasilitasi.

  3. Penulisan pemberian Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tentang bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 105 ---

Dihapus.

Pasal 106 ***

  1. Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.

  2. Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda Provinsi ke Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri baik secara langsung dan tidak langsung dengan melampirkan:

    1. surat hasil Fasilitasi;

    2. hardcopy dan softcopy rancangan Perda dengan format pdf yang telah di paraf koordinasi oleh kepala biro hukum provinsi disetiap halaman; dan

    3. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD provinsi.

  3. Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda Kabupaten/Kota ke biro hukum provinsi atau nama lainnya baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:

    1. surat hasil Fasilitasi;

    2. hardcopy dan softcopy rancangan Perda dengan format pdf yang telah di paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota disetiap halaman; dan

    3. Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD kabupaten/kota.

  4. Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi provinsi dan melalui alamat surat elektronik resmi biro hukum provinsi atau nama lainnya bagi kabupaten/kota.

  5. Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:

    1. rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri provinsi dilengkapi dengan Keputusan Menteri tentang Evaluasi rancangan Perda Provinsi; atau

    2. rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota.

  6. Rancangan Perda Provinsi yang telah diberikan Noreg dikembalikan kepada gubernur dan untuk Perda Kabupaten/Kota dikembalikan kepada bupati/wali kota untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan

BAB X
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,
DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Perda

Pasal 107

Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 108 ***

  1. Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilakukan oleh kepala daerah.

  2. Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.

  3. Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 109

  1. Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).

  2. Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:

    1. DPRD

    2. Sekretaris daerah;

    3. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan

    4. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2 ***
Peraturan Kepala Daerah

Pasal 110 ***

  1. Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.

  2. Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala daerah.

  3. Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.

  4. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 111

  1. Penandatanganan perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

  2. Pendokumentasian naskah asli perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:

    1. sekretaris daerah;

    2. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan

    3. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 112 ---

Dihapus.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 113

  1. Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

  2. Penandatangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 114

  1. Penandatangan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).

  2. Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

    1. sekretaris daerah;

    2. sekretaris DPRD;

    3. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan

    4. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota

Paragraf 4
Keputusan Kepala Daerah

Pasal 115

  1. Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan.

  2. Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah.

  3. Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:

    1. wakil kepala daerah;

    2. sekretaris daerah; atau

    3. pimpinan perangkat daerah.

Pasal 116

  1. Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

  2. Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:

    1. sekretaris daerah;

    2. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan

    3. perangkat daerah Pemrakarsa

Paragraf 5
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 117

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 118

Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 119

  1. Penandatangan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 118 yang meliputi :

    1. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan

    2. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.

  2. Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).

  3. Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:

    1. pimpinan DPRD;

    2. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan

    3. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 120 ***

  1. Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap: ***

    1. Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi atau nama lainnya atau kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya; dan

    2. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

  2. Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.

  3. Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 121 ***

  1. Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.

  2. Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.

  3. Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

  4. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. +++

Pasal 122

  1. Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.

  2. Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.

  3. Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.

  4. Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 123 ***

  1. Perkada dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.

  2. Perkada dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang- undangan yang bersangkutan.

Pasal 123A +++

  1. Perda Provinsi, peraturan gubernur, dan Peraturan DPRD provinsi yang telah diundangkan disampaikan kepada Menteri.

  2. Perda Kabupaten/Kota, peraturan bupati/peraturan wali kota, dan Peraturan DPRD kabupaten/kota yang telah diundangkan, disampaikan kepada gubernur.

Pasal 124 ***

  1. Sekretaris daerah mengundangkan Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD.

  2. Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian sekretaris daerah.

Pasal 125 ***

Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 126 ***

  1. Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.

  2. Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:

    1. kepala biro hukum provinsi atau nama lainnya atau kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah; dan ***

    2. sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 127

  1. Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota dengan perangkat daerah pemrakarsa.

  2. Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB XA +++
KLARIFIKASI PERATURAN DAAERAH

Pasal 127A +++

  1. Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

  2. Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada gubernur.

  3. Penyampaian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

  4. Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:

    1. usulan dari Setiap Orang, kelompok orang, pemerintahan daerah dan/atau instansi lainnya; dan

    2. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau biro hukum provinsi atau nama lainnya.

  5. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah untuk Perda Provinsi dan biro hukum provinsi atau nama lainnya untuk Perda Kabupaten/Kota.

Pasal 127B +++

  1. Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.

  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A ayat (1), berlaku juga terhadap Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 127C +++

  1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menerbitkan surat kepada gubernur dan sekretaris daerah atas nama gubernur menerbitkan surat kepada bupati/wali kota baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127B ayat (1).

  2. Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.

  3. Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Dalam hal pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Pasal 127D +++

  1. Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A sampai dengan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota.

  2. Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A, Pasal 127B ayat (1) dan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan bupati/peraturan wali kota.

  3. Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A, Pasal 127B ayat (2) dan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan bupati/peraturan wali kota yang dilakukan Evaluasi.

BAB XI ***
PEMBATALAN PERATURAN GUBERNUR
DAN PEMBATALAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu ***
Pembatalan Peraturan Gubernur

Pasal 128 ***

Gubernur menyampaikan peraturan gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 129 ***

  1. Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembatalan peraturan gubernur.

  2. Pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkajian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

  3. Keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 130 ***

  1. Tim pengkajian peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas melakukan kajian terhadap peraturan gubernur yang dituangkan dalam berita acara.

  2. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak peraturan gubernur diterima oleh tim.

  3. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak bertentangan dengan:

    1. hasil Fasilitasi; atau

    2. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan,

    diterbitkan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri kepada Gubernur perihal pernyataan sesuai.

  4. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan bertentangan dengan:

    1. hasil Fasilitasi; atau

    2. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan

    ditetapkan Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur.

Pasal 131 ***

  1. Tim pengkajian peraturan gubernur dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau kementerian/lembaga/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

  2. Ahli/pakar dan/atau kementerian/lembaga/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

    1. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak peraturan gubernur diterima;

    2. bertanggungjawab bersama tim pengkajian terhadap keberatan yang diajukan oleh gubernur; dan

    3. tugas lainnya yang diperlukan.

Pasal 132 ***

  1. Pembatalan peraturan gubernur dilakukan berdasarkan:

    1. usulan dari Setiap Orang, kelompok orang, pemerintah daerah dan/atau instansi lainnya; dan/atau

    2. temuan dari tim pengkajian peraturan gubernur.

  2. Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pengkajian dengan melakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

  3. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.

Pasal 133 ***

  1. Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4), diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

  2. Permohonan pengharmonisasian pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan:

    1. surat permohonan harmonisasi;

    2. peraturan gubernur disertai softcopy dengan format pdf; dan

    3. rancangan Keputusan Menteri tentang pembatalan disertai softcopy.

  3. Dalam melaksanakan pengharmonisasian Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap peraturan gubernur pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 134 ---

Dihapus.

Pasal 135 ***

  1. Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4) dan Pasal 132 ayat (3), gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya gubernur mencabut peraturan gubernur dimaksud.

  2. Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4) dan Pasal 132 ayat (3), gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya gubernur merubah peraturan gubernur dimaksud.

Pasal 136 ***

Dalam hal gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lama 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan peraturan gubernur diterima.

Pasal 137 ***

  1. Mekanisme pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dilakukan dengan cara gubernur mengajukan keberatan atas Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur kepada Presiden disertai dengan alasan keberatan.

  2. Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan hasil kajian yang dilakukan sesuai dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 138 ***

  1. Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur tetap berlaku.

  2. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara membatalkan seluruh materi muatan Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

  3. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, sebagian materi muatan Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

Pasal 139

  1. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 yang dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

  2. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 140 ***

  1. Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang masih memberlakukan peraturan gubernur yang dibatalkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, dikenai sanksi.

  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. sanksi administratif; dan/atau

    2. sanksi penundaan Evaluasi rancangan Perkada;

  3. Sanksi administratif terhadap gubernur berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

  4. Dalam hal terganggunya pelayanan publik akibat pembatalan peraturan gubernur, penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua ***
Pembatalan Peraturan Bupati/Walikota

Pasal 141 ***

Bupati/Wali Kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 142 ***

  1. Gubernur melalui sekretaris gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembatalan peraturan bupati/wali kota.

  2. Pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkajian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.

  3. Keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas komponen lingkup Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 143 ***

  1. Tim pengkajian peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, mempunyai tugas melakukan kajian terhadap peraturan bupati/wali kota yang dituangkan dalam berita acara.

  2. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.

  3. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai dengan:

    1. hasil Fasilitasi; atau

    2. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan,

    diterbitkan surat sekretaris gubernur atas nama gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada bupati/wali kota perihal pernyataan sesuai.

  4. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan:

    1. hasil Fasilitasi; atau

    2. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan,

    ditetapkan keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota.

Pasal 144 ***

  1. Tim pengkajian peraturan bupati/wali kota dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

  2. Ahli/pakar dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

    1. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak peraturan bupati/wali kota diterima;

    2. bertanggungjawab bersama tim pengkajian terhadap keberatan yang diajukan oleh bupati/wali kota; dan

    3. tugas lainnya yang diperlukan.

Pasal 145 ***

  1. Pembatalan peraturan bupati/wali kota dilakukan berdasarkan:

    1. usulan dari Setiap Orang, kelompok orang, pemerintahan daerah dan/atau instansi lainnya; dan/atau

    2. temuan dari tim pembatalan peraturan bupati/wali kota.

  2. Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pengkajian dengan melakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

  3. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.

Pasal 146 ***

  1. Keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4), diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh biro hukum provinsi atau nama lainnya.

  2. Permohonan pengharmonisasian pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan:

    1. surat permohonan harmonisasi;

    2. peraturan bupati/wali kota disertai softcopy dengan format pdf; dan

    3. rancangan keputusan gubernur tentang pembatalan disertai softcopy.

  3. Untuk pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap peraturan bupati/wali kota pada biro hukum provinsi atau nama lainnya.

Pasal 147 ***

Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak membatalkan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan bupati/wali kota.

Pasal 148 ***

  1. Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebelum membatalkan peraturan bupati/wali kota memberikan surat peringatan pertama kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan bupati/wali kota.

  2. Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah memberikan surat peringatan kedua kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan bupati/wali kota.

  3. Surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 15 (lima belas) Hari sejak ditandatangani.

  4. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan memberikan jawaban kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

  5. Dalam hal surat peringatan pertama dan kedua tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan bupati/wali kota.

Pasal 149 ***

  1. Dalam hal Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

  2. Mekanisme pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan gubernur.

  3. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 150 ---

Dihapus.

Pasal 151 ***

  1. Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan bupati/wali kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (3), bupati/wali kota harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati/wali kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya bupati/wali kota mencabut peraturan bupati/wali kota dimaksud.

  2. Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan bupati/wali kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (3), bupati/wali kota harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati/wali kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya bupati/wali kota merubah peraturan bupati/wali kota dimaksud.

Pasal 152 ***

Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota diterima.

Pasal 153 ***

  1. Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, dilakukan dengan cara bupati/wali kota mengajukan keberatan atas Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota kepada Menteri disertai dengan alasan keberatan.

  2. Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian dengan tolak ukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 154 ***

  1. Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri menyatakan keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota tetap berlaku.

  2. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Menteri membatalkan seluruh materi muatan keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

  3. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, sebagian materi muatan keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

Pasal 155 ---

Dihapus.

Pasal 156 ***

  1. Penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan peraturan bupati/wali kota yang dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dikenai sanksi.

  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

    1. sanksi administratif; dan/atau

    2. sanksi penundaan Evaluasi rancangan peraturan bupati/wali kota.

  3. Sanksi administratif terhadap bupati/wali kota berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga
Pembatalan Peraturan DPRD

Pasal 157 ***

  1. Pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 140, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD provinsi.

  2. Pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 156, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 158 ***

  1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi dan pembatalan peraturan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

  2. Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi dan pembatalan peraturan bupati/wali kota.

BAB XII
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 159 ***

  1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi dan pembatalan peraturan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

  2. Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi dan pembatalan peraturan bupati/wali kota.

Pasal 160 ***

  1. Gubernur melaporkan pemantauan hasil Evaluasi dan pembatalan peraturan bupati/wali kota serta laporan Perda Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan Noreg kepada Menteri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII
PENYEBARLUASAN

Pasal 161

  1. Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.

  2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 162

  1. Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

  2. Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

  3. Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 163 ***

  1. Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

  2. Penyebarluasan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

  3. Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 164

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 165

  1. Kepala daerah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.

  2. Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan perda dan perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Dalam Negeri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/walikota.

  3. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

  4. Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XIV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 166 ***

  1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD.

  2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:

    1. rapat dengar pendapat umum;

    2. kunjungan kerja;

    3. sosialisasi; dan/atau

    4. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

  3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD.

  4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 167 ***

  1. Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.

  2. Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.

  3. Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:

    1. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan

    2. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

  4. Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan: ***

    1. Perda Provinsi, Perkada, keputusan gubernur oleh biro hukum provinsi atau nama lainnya;

    2. Perda Kabupaten/Kota, Perkada, keputusan bupati/wali kota oleh bagian hukum atau nama lainnya; dan

    3. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

Pasal 168 ***

  1. Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.

  2. Terhadap Perda Kabupaten/Kota, peraturan bupati/ wali kota dan keputusan bupati/ wali kota, penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk.

Pasal 169 ***

  1. Setiap tahapan Pembentukan Perda, Perkada dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

  2. Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan Pembentukan Perda, Perkada dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 170

  1. Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.

  2. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan/atau DPRD provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau DPRD kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi.

  3. Dalam hal Pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau DPRD kabupaten/kota melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

Pasal 171

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan

  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 173

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  1. Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

  2. Ketentuan mengenai:

    1. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

    2. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan

    3. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

Pasal 174

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

*** : diubah oleh Permendagri 120 tahun 2018
+++ : ditambahkan oleh Permendagri 120 tahun 2018
--- : dihapus oleh Permendagri 120 tahun 2018

Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah yang kemudian diubah dengan Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.